image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

KPK Klaim LHKPN Menteri dan Wamen Capai 100 Persen

Yudi Permana

Image

Bus LHKPN KPK | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk jenis pelaporan khusus yang dilakukan Menteri dan wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju mencapai 100 persen. 

"Mereka adalah para Penyelenggara Negara yang diwajibkan Undang-undang (UU) untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Ia mengatakan terdapat total 13 orang yang terdiri dari Menteri, wakil Menteri dan pejabat setingkat Menteri yang baru menduduki jabatan publik itu sesuai peraturan perundang-undangan memiliki batas waktu menyampaikan LHKPN pada 20 Januari 2020 atau terhitung 3 bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019.

Sedangkan dari data keseluruhan total 51 Menteri, wakil Menteri dan pejabat setingkat Menteri saat ini tercatat 22 orang atau 43 persen telah melaporkan harta kekayaannya.

"Sisanya sebanyak 29 orang atau sekitar 57 persen merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020," ujarnya.

Selain itu, kata dia, dari data e-LHKPN per 21 Januari 2020 untuk ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berjumlah 9 orang, sampai saat ini belum ada yang melaporkan harta kekayaannya.

"Mereka adalah para Penyelenggara Negara yang termasuk kategori wajib lapor periodik," ucap Ipi.

Sementara itu, lanjut dia, untuk staf khusus Presiden dan Wakil Presiden yang berjumlah 21 orang tercatat satu orang sudah melaporkan harta kekayaannya.

"Sejak dilantik pada 21 November 2019, maka selambat-lambatnya para Penyelenggara Negara tersebut wajib menyampaikan LHKPN pada 20 Februari 2020," tuturnya.

Selain itu di bidang legislatif, dari total anggota DPR berjumlah 570 orang, tercatat 191 atau 34 persen sudah laporkan LHKPN pada 2019.

"Sisanya 377 tercatat lapor periodik terakhir pada 2018. Untuk ketua dan anggota MPR yang berjumlah 10 orang, baru dua orang yang sudah melapor," imbuhnya.

Selanjutnya untuk DPD RI dari total 136 wajib lapor, sebanyak 90 orang atau 66 persen sudah menyampaikan LHKPN.

"KPK mengimbau agar para wajib lapor baik di MPR, DPR maupun DPD dapat memenuhi kepatuhan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2019 pada kesempatan pertama," tegasnya.

Selain kepatuhan lapor sesuai waktu yang ditentukan, KPK juga mengingatkan kepada Penyelenggara Negara agar melaporkan hartanya secara jujur, benar, dan lengkap.

"Sebab, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para Penyelenggara Negara," sambungnya.

Ia menegaskan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap Penyelenggara Negara sesuai amanah Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Undang-undang mewajibkan Penyelenggara Negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara Negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," tandasnya.

KPK, ia menambahkan, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan. []

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

Erick Yakin Sosok Agus Martowardojo Bisa Bawa BNI Naik Kelas

Image

News

Pemerintah Berdalih Salah Ketik Pasal 170 RUU Ciptaker, Benny: Sama dengan Alasan Menkumham Terkait Harun Masiku

Image

Ekonomi

Bidik Investasi EBTKE US$20 Miliar, ESDM Jamin Peluang Lapangan Pekerjaan Kian Terbuka

Image

Hiburan

Begini Lucunya Isi Chat Grup WA Menteri Jokowi saat Grogi Mau Tampil di Mata Najwa

Image

News

8 Potret Kompak Prabowo Subianto dan Sakti Wahyu Trenggono Jamu Tamu dari Negara Sahabat

Image

News

FOTO Menteri BUMN Evaluasi APBN 2019 di Komisi VI

Image

Ekonomi

Penawaran SUN Tinggi, Sri Mulyani: Bukti Kepercayaan Investor pada Kondisi Ekonomi Nasional

Image

Ekonomi

Jurus Kemenperin Percepat Bangun Kawasan Industri

Image

News

MAKI akan Serahkan Data Pemborong Aset Nurhadi ke KPK

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KPK Eksekusi Terpidana Penyuap Bupati Muara Enim Nonaktif

KPK telah melaksanakan eksekusi terpidana atas nama Robi Okta Fahlevi di Lapas Kelas 1 Palembang

Image
News

Dana Daerah Masih Banyak Mengendap, Presiden: Jangan Ulangi di 2020!

Uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih di angka Rp220 triliun sehingga tidak memengaruhi ekonomi daerah.

Image
News

Demokrat Minta Pimpinan DPR Proses Usulan Pansus Jiwasraya

Kami berharap agar usulan pembentukan Pansus Jiwasraya yang sudah diterima pimpinan DPR betul-betul diproses

Image
News

Mahfud MD Bantah Penataran P4 Akan Dihidupkan Kembali

Enggak ada yang bilang akan menghidupkan penataran P4

Image
News

Fraksi Nasdem Tolak RUU Ketahanan Keluarga

RUU Ketahanan Keluarga semestinya tidak tendensius

Image
News

Tiba di Riau, Presiden Tinjau Posko Penanganan Karhutla

Jokowi tinjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau

Image
News

Warga Bandung yang Sudah Punya Suket Diminta Segera Cek KTP-el Tercetak

Dokumen tersebut semuanya terdapat barcode sehingga tidak perlu legalisir atau tidak bisa dipalsukan.

Image
News

Wapres Ma'ruf Amin Larang Pernikahan Dini Untuk Cegah Stunting

Pernikahan dini juga kalau dari segi undang-undang tidak boleh

Image
News

Meski Tak Sering, BMKG Sebut Hujan dengan Intensitas Tinggi Masih Terjadi Selama Februari 2020

Menurutnya, hujan pada tahun ini sempat beberapa kali terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi.

Image
News

Komisaris PT Sekawan Inti Pratama Renir Abdur Rohman Jadi Tersangka di Dua Kasus Korupsi

Kasus tersebut diduga merugikan negara lebih dari Rp600 miliar.

terpopuler

  1. Bunga Citra Lestari Menangis Histeris Saat Tahu Ashraf Ternyata Donatur Tetap Yayasan Anak Yatim

  2. Anggota DPD RI Minta Kapolri Turun Tangan Soal Penanganan Perkara di Polrestabes Makassar

  3. Tengku: Berantas Mega Korupsi, Siapkan Diri Anda Ikuti Aksi 212

  4. 5 Sikap Rasulullah kepada Istrinya, Pedoman Mencapai Rumah Tangga Harmonis

  5. Istri Menikah Lagi Setelah Suaminya Meninggal, Begini Pandangan Islam

  6. Diguyur Hujan, Jakarta Banjir Lagi

  7. Fraksi PDIP Dilarang Jadi Ketua Panlih Wagub Pengganti Sandiaga Uno

  8. KPK Didesak Usut Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Makassar

  9. 5 Potret Ini Bukti Timnas Rezim Shin Tae-yong Digenjot dengan Latihan Keras

  10. Jarang Tersorot, 10 Potret Hangat Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Bersama Keluarga

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
Iptek

Penemu Konsep Copy-Paste, Larry Paster Meninggal Dunia

Image
News

8 Potret Kompak Prabowo Subianto dan Sakti Wahyu Trenggono Jamu Tamu dari Negara Sahabat

Image
News

Hapus UN hingga Bayar SPP Pakai GoPay, 5 Kebijakan Nadiem Makarim Ini Curi Perhatian Publik