image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Jokowi Sebut Tiga PP dan Empat Perpres KPK Masih Digodok

Muslimin

Image

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) saat menghadiri kegiatan Integrated Digital Network (IDW) di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020). IDW merupakan bagian dari kebijakan flexible work atau flexi work di Bappenas yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa harus ke kantor. Selain itu, sistem ini merupakan integrasi antara fasilitas pemantauan progres kerja kementerian dan pembangunan nasional yang mendetail karena dapat mencakup hingga antarkementerian. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo menyatakan masih belum menerima rancangan final Peraturan Pemerintah (PP) dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dalam finalisasi PP dan Perpres itu, Jokowi juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Belum sampai ke meja saya," kata Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo NTT, Senin (20/1/2020).

baca juga:

Peraturan-peraturan turunan itu adalah Rancangan PP (RPP) Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, RPP Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi dan RPP Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RPerpres Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, RPerpres Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, RPrespres Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK

"Memang belum sampai meja Presiden, masih proses pembahasan," kata staf khusus Presiden Dini Purwono saat dikonfirmasi.

Presiden Joko Widodo baru meneken satu aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK.

Di masyarakat telah beredar rancangan perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM.

Rancangan tersebut cukup menuai kontroversi karena dianggap sudah definitif dan akan diterbitkan.

Salah satu isi yang cukup mengundang kontroversi adalah pada pasal 1 ayat 1 menyatakan "Pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara". Selanjutnya pada pasal 31 dibentuk juga badan Inspektorat Jenderal padahal KPK sudah memiliki Dewan Pengawas.

Presiden Joko Widodo hingga Senin (6/1) belum mengeluarkan izin prakarsa rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM.

Kalau izin prakarsa sudah ada maka barulah Setneg akan mengundang kementerian dan lembaga yang ditunjuk termasuk KPK untuk membahasnya.

Sementara terkait rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Peralihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) izin prakarsanya telah dikeluarkan Presiden Jokowi pada 27 Desember 2019 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tembusannya dikirim ke KPK, sehingga Kemenpan-RB yang akan mengundang KPK untuk pembahasan PP tersebut.

Pada 12 Desember 2019 lalu, Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo mengirimkan surat permohonan persetujuan dan izin prakarsa rancangan PP tentang Manajemen Peralihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK lalu menerima tembusan dari Setneg kepada Kemenpan-RB pada 26 Desember 2019.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

News

INFOGRAFIS Rapor Kerja Jokowi-Ma'ruf

Image

News

Rapat di Semarang, Tito Tekankan Lagi Dana Desa Ditransfer Langsung ke Rekening Desa

Image

News

DPR Minta Kementan Dilibatkan dalam Penentuan Kebijakan Impor Kedelai

Image

News

Arief Budiman Ingatkan KPUD Prinsip Kemandirian untuk Jaga Kepercayaan Publik

Image

Iptek

Kerja Sama BPPT dan President University Sepakati Kembangkan Techno Park

Image

Olahraga

Piala Dunia FIBA 2023

Jelang Piala Dunia Basket, Jokowi Minta Bentuk Timnas yang Tangguh

Image

News

Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Masih Diteliti Jaksa

Image

News

Jokowi Ingin Indonesia Mampu Lampaui Negara Tetangga

Image

News

Kaesang Diprotes Gegara Kritik Cara Melamar Kerja: Jangan Lihat Lamaran, Tapi Lihat Skill Dong, Ngeremehin Banget Mas

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Favilavir, Obat Anti Virus Pertama untuk Perangi Infeksi COVID-19

Pemerintah China akhirnya memberikan ijin pemasaran Favilavir sebagai obat anti-virus untuk memerangi infeksi virus COVID-19

Image
News

Penyediaan Lahan Melebihi Kapasitas, Bekasi Mulai Batasi Pembangunan Apartemen

Jadi di apartemen itu hanya untuk tidur, model transit karena tinggal di Jakarta lebih mahal.

Image
News

Rapat di Semarang, Tito Tekankan Lagi Dana Desa Ditransfer Langsung ke Rekening Desa

"Tujuannya agar tidak ada hambatan birokrasi dan memotong birokrasi kalau lewat provinsi dan kabupaten/kota."

Image
News

Rektor UIC Minta Pemerintah Buka RUU Omnibus Law ke Publik

Omnibus Law paling ramai diprotes.

Image
News

Komisi II DPR Sebut Kehadiran BPIP Sangat Dibutuhkan Guna Membumikan Pancasila

Komisi II menyarankan agar BPIP bisa lebih fokus bekerja dibandingkan banyak mengeluarkan statement.

Image
News

Petugas Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi di Lapas Banceuy

Petugas menemukan 31 butir pil ekstasi, 30 gram sabu, 15 buah telepon genggam, 21 headset, 17 charger, serta 40 kartu perdana.

Image
News

Tujuh Inovasi Kemenag dalam Peningkatan Layanan Haji

"Manasik sepanjang tahun pada 2020 ditargetkan bisa dilaksanakan di 34 provinsi"

Image
News

DPD RI dan Pemda Jateng Dorong Pihak Swasta Terlibat Dalam Meningkatkan Olahraga Indonesia

Dalam kunjungannya, Komisi III DPD RI menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen

Image
News

Dua Pasangan Calon Lawan Gibran Maju Lewat Jalur Non Partai

PDI Perjuangan sampai sekarang belum mengumumkan siapa pasangan yang akan mereka usung.

Image
News

Tim Tabur Kejaksaan Tangkap Wakil Bupati Sarmi Papua

Yosina ditangkap di L'avenue Apartment and Residence Jalan Raya Pasar Minggu Nomor S801 Kav. 16 RT.7 RW. 9 Pancoran Jakarta Selatan

terpopuler

  1. Geng Motor Beraksi di Cempaka Putih, Pedagang Pecel Lele Tewas dengan Luka Tusukan

  2. Kisah Ketika Mbah Maimoen Zubair Rembang dapat Melipat Waktu

  3. Tengah Hamil Muda, Ini 10 Potret Baby Bump Vanessa Angel yang Memesona

  4. Washington jadi Kota Pertama yang Legalkan Pengomposan Manusia

  5. Hanya Seorang Diri Bermodalkan Borgol, Brigadir Kepala Asep Somantri Berhasil Bekuk Pelaku Curanmor

  6. Jadi Sorotan, 6 Artis Bollywood Ini Disebut Berpenampilan Terbaik di Filmfare Awards 2020

  7. Beranjak Remaja, 10 Potret Cantik Asila Maisa Putri Ramzi yang Pandai Modeling

  8. 5 Fakta Menarik Simeone Inzaghi, Fanatik Pola 3-5-2 dan Kini Lebih Tenar dari Kakaknya Pippo Inzaghi

  9. Berada Ribuan Meter di Bawah Tanah, Ini 5 Fakta Unik Masjid Baabul Munawwar

  10. Arcandra Tahar: Cadangan Minyak RI Hanya Tersisa 0,2 Persen

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Image
Achmad Fachrudin

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image
Hasan Aoni

PETIR

Image
Ujang Komarudin

Formula E yang Jadi Rame

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Sosok

Image
News

Ceritakan Kisah Perjalanan Psikologi di Mako Brimob, 5 Fakta Menarik Buku 'Panggil Saya BTP'

Image
News

20 Tahun Berkarier hingga Jadi Direktur Freeport, 5 Fakta Penting Claus Wamafma

Image
News

Angkat BTP Jadi Bos Pertamina hingga Pecat Dirut Garuda, 5 Kinerja Erick Thohir Ini Sukses Curi Perhatian