image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

ICW Desak UU Tipikor Direvisi untuk Perkuat UU KPK

Yudi Permana

Image

Divisi Hukum & Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/12/2019). | AKURAT.CO/Oktaviani

AKURAT.CO, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memperkuat UU KPK yang baru Nomor 19 Tahun 2019.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengungkapkan bahwa saat ini lembaga antirasuah terlihat tidak berdaya dengan adanya UU KPK baru tersebut, karena peraturan dalam melakukan pemberantasan Tipikor harus melalui beberapa prosedur, seperti izin Dewan Pengawas (Dewas).

"Problematika UU Pemberantasan Tipikor masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan DPR. Karena kalau melihat konteks (UU) 2019, KPK sudah 'dihabisi' dengan regulasi (peraturan) dari UU KPK yang baru Nomor 19 tahun 2019," ungkapnya di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

baca juga:

Saat ini, Kurnia menilai, dalam hal pemberantasan Korupsi, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian belum sepenuhnya menerapkan hukum materil yang ada di dalam UU Tipikor.

"Sebenarnya kebutuhan negara hari ini bukan peran penting revisi UU KPK, tapi lebih pada hukum materil yaitu UU Pemberantasan Tipikor," ujarnya.          

Kurnia mengatakan, DPR dan Pemerintah terkesan mengabaikan revisi UU Tipikor, salah satunya pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara yang dijadikan dasar oleh penegak hukum dalam menerapkan hukumannya.                 

"Seharusnya (yang) direvisi UU Tipikor, tapi terkesan diabaikan oleh pemerintah dan DPR. Persoalan utamanya dalam UU Tipikor kita mengenal pasal 2 dan pasal 3 dalam konteks kerugian keuangan negara," katanya.     

Menurut Kurnia, ICW menilai ada perbedaan Hukuman terhadap masyarakat biasa dan pejabat publik yang notabene memiliki pengaruh atau kekuasaan. Seharusnya pejabat publik diberikan Hukuman yang berat, bukan masyarakat biasa yang hukumannya minimal 4 tahun penjara.        

"Pasal yang seringkali digunakan oleh penegak hukum jika menindak pelaku Korupsi yang case-nya atau kasusnya berdimensi kerugian keuangan negara. Disini masih ada perbedaan Hukuman atau disparitas bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana Korupsi dan juga pejabat publik," ungkapnya.

"Kalau masyarakat masuk dalam klausul pasal 2 UU Tipikor, minimal Hukuman 4 tahun. Tapi kalau kita pindah ke pasal 3, yang mana subjek hukumnya adalah seseorang yang memiliki jabatan atau pejabat publik, hukumannya paling ringan minimal 1 tahun. Seharusnya pejabat publik diperberat hukumannya, tapi justru diringankan dalam UU Nomor 31 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor," ujar Kurnia menambahkan.

Sedangkan, lanjut Kurnia, dalam regulasi umum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tegas sekali disebutkan dalam pasal 52 bahwa bilamana seseorang pejabat karena melakukan perbuatan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya, pidananya ditambah 1/3.

"Hal itu mandat dari KUHP, tapi kenapa justru di UU Tipikor malah dikurangi hukumannya," katanya.

Selain itu, Kurnia mengungkapkan, dalam konteks persoalan yang lain adalah dengan melihat adanya perkembangan hukum ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kata 'dapat' pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

"Kata 'dapat' itu dihapus. konsekuensinya adalah perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan terlebih dahulu sebelum orang itu case-nya dilimpahkan berkasnya ke pengadilan. Seperti kasus RJ Lino yang ditangani KPK," ungkapnya.

Dengan demikian, adanya kerugian keuangan negara harus melalui audit dan perhitungan yang benar-benar riil yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini konsekuensi atas putusan MK tersebut. Kalau dulu perhitungan kerugian keuangan negara, baru potensi saja bisa diklaim sebagai kerugian keuangan negara. Kalau sekarang harus benar-benar riil," ujar Kurnia.

Kurnia menambahkan, masih banyak permasalahan dalam UU Tipikor yang perlu direvisi DPR dan Pemerintah dalam pemberantasan Korupsi di negeri ini.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

News

Politikus PKS: Omnibus Law Hanya Pro Pengajar Alien

Image

News

Rustam: Puan Maharani Jangan Dipaksakan Jadi Cawapres atau Capres, Contohlah Megawati

Image

News

Keberangkatan Umroh Ditunda, Politisi: Mohon Sabar Demi Kebaikan Bersama, Apalagi Dalam Beribadah, Kita Senantiasa Dituntut Kesabaran

Image

News

Bumigas Laporkan Deputi Pencegahan ke Dewas KPK

Image

News

Kisruh Revitalisasi TIM Mestinya Tak Sampai Libatkan DPR, Fikri: Itu Aset DKI, Biarkan Gubernur dan DPRD Selesaikan

Image

News

PT Bumigas Energi Laporkan Pimpinan KPK ke Dewan Pengawas

Image

News

Setelah Keberatannya Ditolak KPK, Kompol Rossa Banding ke Presiden

Image

News

Arief Dikonfirmasi Adanya Permintaan Wahyu Setiawan Bahas PAW Harun Masiku

Image

News

KPK Tidak Temukan DPO Nurhadi Cs Saat Geledah Kantor di Jaksel

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Semburan Air Lumpur Bau di Purwodadi

Pada hari Jum'at, 28 Februari 2020, semburan lumpur mencapai ketinggian sekitar tiga meter sampai lima meter.

Image
News

Ma’ruf Amin Sebut Radikalisme dan Islamophobia Berpotensi Konflik

Indonesia ingin membangun kerukunan antarumat beragama di seluruh dunia

Image
News

Kronologis Polisi Ditikam Saat Lerai Tawuran di Daan Mogot

Korban ditikam di bagian kaki kanan.

Image
News

Polisi Ditikam Saat Lerai Tawuran di Daan Mogot Jakbar

Korban adalah personel Polda Metro Jaya

Image
News

Cerita Warga Perumahan Spring Garden: Tiap Hujan Gotong Kulkas ke Lantai Dua

Rela saya jual rumah meski rugi, daripada terus begini.

Image
News

Warga Spring Garden Residence Merasa Ditipu Developer

Ratusan Warga Perumahan Spring Garden Residence melakukan aksi dengan menyegel gapura perumahan.

Image
News

Politikus PKS: Omnibus Law Hanya Pro Pengajar Alien

“Kenapa harus diskriminatif terhadap pengajar lokal, apa jaminan bahwa pengajar asing itu lebih baik?” kata Fikri.

Image
News

Ahli Kesehatan Sebut Virus Corona Tak Selalu Sebabkan Kematian

"Kembali ke pribadi kita, daya tahan tubuh kita, olahraga, makan teratur, itu yang dimaksud"

Image
News
Pilkada 2020

Nasdem Instruksikan Kadernya Menangkan Pilkada Tanpa SARA

"Kita menangkan kontestasi pilkada ini, dan kita jaga keamanan dan ketertiban di masyarakat"

Image
News

Presiden Jokowi Dorong Pengembangan Pendidikan Modern Demi Tangkal Radikalisme

Menurutnya perkembangan dunia saat ini sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam tatanan kehidupan

terpopuler

  1. Miliki Pabrik Terbesar se-Asia Tenggara hingga Cetak Rekor MURI, 5 Fakta Menarik Es Krim AICE

  2. Potret Romantis 5 Pengantin Baru di Liga 1 2020, Bikin Jomblo Gigit Jari

  3. Indonesia Dijuluki Negara Maju, BI: Status Kita Masih Menengah ke Bawah!

  4. 5 Tragedi Pramuka Paling Mengenaskan di Dunia, 3 Anak Diperkosa dan Dipukuli Sampai Mati Saat Berkemah

  5. Pengakuan Buruh Perempuan AICE, Dipaksa Bergadang Hingga Keguguran Janin

  6. Mahathir Mohamad: Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Mungkin Jadi Kandidat PM Malaysia

  7. Membedah Ilmu Laduni, Pengetahuan yang Datang Langsung dari Allah

  8. Amnesty International Desak Aparat Hukum Investigasi Dugaan Intimidasi Terhadap Anggota Jemaat Katolik di Tanjung Balai Karimun

  9. Kisah Neeraj Jadaun, Polisi India yang Rela Dilempari Batu Perusuh Demi Selamatkan Nyawa Warga

  10. 10 Potret Adu Mesra Son Ye-jin dan Song Hye-kyo Saat Jadi Kekasih Hyun Bin dalam Drama

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting Agus Maftuh Abegebriel, Dosen UIN Sunan Kalijaga yang Jadi Dubes RI untuk Arab Saudi

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan