image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia Sudah Sangat Menyebalkan

Maidian Reviani

Toleransi vs intoleransi

Image

Umat Kristiani keturunan Tionghoa mengikuti prosesi Misa Natal di Gereja Santa Maria de Fatima, Jakarta, Rabu (25/12/2019). Pada perayaan Natal 2019, Gereja Santa Maria de Fatima mengusung tema 'Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang'. Dalam kegiatan ibadah tersebut, rumah ibadah yang sekilas mirip Klenteng itu diikuti ribuan jemaat. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, * Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih jauh dari harapan.
* Musdah mendorong adanya diskusi terbuka menyangkut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 j Ayat
karena mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia orang lain.
* Menurut Musdah ketentuan itu berpeluang menjadi pembenaran terhadap tindakan intoleransi.

***

Dalam sebuah diskusi pada bulan pertama 2020 mengenai Kondisi dan Proyeksi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Setara Institute for Demokrasi and Peace merilis hasil survei mereka menyangkut pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

baca juga:

Sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi terjadi 846 peristiwa pelanggaran dengan 1.060 tindakan. Artinya, terjadi rata-rata 14 peristiwa dengan sekitar 18 tindakan pelanggaran setiap bulan.

Laporan tersebut menggambarkan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih banyak terjadi di negeri ini. Pemerintah pusat maupun daerah dinilai yang paling bertanggungjawab atas persoalan itu.

Laporan Setara Institute menjadi acuan dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Ibis Tamarin, Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, hari itu, dalam meneropong kondisi dan proyeksi tahun 2020.

Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace Siti Musdah Mulia menilai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih jauh dari harapan. “Sudah sangat menyebalkan,” kata peraih penghargaan Yap Thiam Hien (2008).

Masalah ini terjadi, kata dia, karena tidak dipandang sebagai isu penting sehingga penanganannya tidak mengalami kemajuan.

Musdah menyontohkan pengalaman bersama tim ketika membuat laporan tahunan mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan tahunan untuk diserahkan kepada pemerintah pada 2017. Hasil laporan menunjukkan kondisi yang sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, laporan yang akan dibuat untuk tahun depan sudah bisa ditebak, isinya akan mengulang.

"Yang udah ada nggak usah dibuat laporan lagi, (pemerintah) disuruh baca aja laporan tahun sebelumnya. Sama aja kok, dari 2007 sampai sekarang ya begitu-begitu aja," kata Musdah karena geregetan.

Itu sebabnya, menurut Musdah, yang penting untuk dilakukan sekarang adalah fokus memberikan edukasi dan literasi mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya di lingkungan sekolah.

"Anggap aja (pemerintah) nggak ada,” kata Musdah seraya mengatakan sebenarnya edukasi dan literasi kebebasan beragama di tingkat sekolah, mulai dari SMA sampai perguruan tinggi, belum ada.

"Jadi saya juga heran kenapa ini tidak menjadi suatu hal yang penting buat pendidikan kita, buat mengajarkan. Karena ke depannya prioritas kita adalah literasi beragama. Tentu saja kita mulai dari sekolah-sekolah formal yang tentu menurut saya terutama sekolah-sekolah milik pemerintah, karena ini kan tugas pemerintah," kata Musdah.

Sekretaris Jenderal ICRP Siti Musdah Mulia. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Dengan demikian, kelak akan muncul kesadaran baru tentang makna kebebasan beragama dan apa maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak 2007 hingga 2019, menurut Musdah, pembangunan demokrasi dan pembangunan hak asasi manusia tidak berjalan sejajar. Artinya, selama 13 tahun tidak ada kemajuan berarti.

Persoalannya apa? “Saya melihat bahwa yang pertamakali ada persoalan struktural," kata Musdah yang ikut terlibat dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia.

Musdah tidak sepaham dengan pemerintah dan para pengambil kebijakan tentang makna intoleransi.

Buat Musdah, penegakan hak kebebasan umat beragama maknanya upaya penghapusan semua bentuk intoleransi serta diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan.

"Jadi saya melihatnya ini adalah satu upaya yang persis seperti apa yang digariskan di dalam deklarasi PBB 1981 tentang upaya penghapusan segala macam bentuk intoleransi, diskriminasi, berbasis agama," kata Musdah.

Musdah mendorong adanya diskusi terbuka menyangkut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 j Ayat 2 karena mengatur tentang pembatasan hak asasi manusia orang lain.

Pasal 28 j Ayat 2 berisi: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut Musdah, ketentuan itu berpeluang menjadi pembenaran terhadap tindakan intoleransi.

Sebab, kata dia, ketentuan tersebut dapat diartikan hak asasi setiap orang dapat dibatasi jika dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama kelompok lain. Padahal, di dalam Siracusa Principle 1984, tidak ada pembatasan yang mengacu pada nilai-nilai keagamaan.

"Pertanyaannya siapa yang mendefinisikan pasal (28 j ayat 2) tersebut? Ini kan pasal karet,” kata Musdah.

Dengan adanya “pasal karet” dinilai Musdah kemudian mendorong kemunculan kebijakan yang dibuat sejumlah pemimpin daerah berisi kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk ibadah berjamaah, misalnya salat Subuh, Dzuhur, Jumatan, atau Ashar, di masjid. Mereka diwajibkan mengisi daftar hadir dengan absensi fingerprint dan hal ini akan berpengaruh pada penilaian kinerja serta tunjangan pegawai.

“Jadi kerjanya ASN kumpul di sini, kumpul di sana, jadi kapan kerjanya. Itupun harus fingerprint, ini tidak masuk akal ya, tapi nyata loh," kata Musdah.

Ketentuan tersebut, menurut Musdah, pada akhirnya membuat para pegawai negeri sipil melaksanakan ibadah berjamaah bukan karena takut kepada Tuhan, melainkan takut ditegur oleh atasan.

Tetapi ketika peraturan daerah itu dipersoalkan, kata Musdah, kepala daerah selalu beralasan aturan yang dibuat sudah berdasarkan kesepakatan dewan perwakilan rakyat daerah. “Saya nggak membuatnya sendiri," kata Musdah menirukan alasan kepala daerah.

Temuan di lapangan makin menarik karena ternyata sebagian besar kepala daerah yang mewajibkan pegawai negeri sipil ibadah berjamaah di tempat ibadah dan sebagai penanda kehadiran mereka memakai sistem absensi, justru bukan daerah yang pimpinannya berasal dari partai berbasis agama.

"Jadi ini kan lucu ya, saya juga pernah bilang sama Bu Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan), dia jawab 'saya juga nggak ngerti.' Jadi gimana? Jadi ini harus jadi pekerjaan kita sama-sama, karena orang yang seharusnya mengerti, itu nggak ngerti," kata mantan direktur Megawati Institute.

Selain muncul peraturan tentang kewajiban ibadah berjamaah di masjid bagi pegawai negeri, juga ada peraturan yang menentukan busana bagi pegawai negeri perempuan.

Isu lain yang juga menjadi tantangan keberagaman adalah LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender atau transeksual). Keberadaan kaum LGBT sampai sekarang masih menjadi perdebatan antara kelompok penganut agama tertentu yang menolaknya dengan kelompok yang yang bisa menerimanya.

Itu sebabnya, Musdah menekankan pentingnya diskusi terbuka dengan melibatkan pemerintah untuk merumuskan kembali makna Pasal 28 j ayat 2.

“Karena semua mengacu ke sana. Karena selama itu nggak dicabut, perda-perda yang bertaburan yang diskriminatif itu hanya kita yang mempermasalahkan," kata dia.

Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan berikutnya, menyangkut struktural hukum tata negara. Menurut Musdah pemahaman terhadap makna sila Pancasila oleh sebagian hakim konstitusi masih menjadi persoalan.

Musda mengungkapkan suatu ketika terjadi diskusi mengenai sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat kalau mengacu pada sila pertama, maka semua orang Indonesia harus beragama. Dengan kata lain, tidak boleh ada orang yang tidak beragama karena berarti bertentangan dengan Pancasila.

"Kok bisa begitu ya? Ini pemahaman mereka, dengan istilah ketuhanan, orang Indonesia itu wajib beragama. Itu hakim konstitusi loh yang memahami itu. Karena itu nggak salah ketika kita melakukan review untuk pasal 156 PNPS itu. Tapi kita ditolak mentah-mentah, karena hampir pemahaman hakim agung konstitusi kita seperti itu, tidak boleh ada orang tidak beragama, itu haram hukumnya, itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Itulah sebabnya, Musdah mendorong adanya diskusi terbuka dengan pemerintah untuk mengupas sampai tuntas isu tentang pembatasan hak kebebasan beragama dengan nilai-nilai agama.

“Itu harus jelas. Karena selama itu tidak jelas, ya beginilah kita semua," katanya.

Persoalan selanjutnya, selain faktor struktural, juga faktor kultural.

Musdah mengapresiasi ketika Kementerian Agama mulai mewacanakan program Moderasi Beragama.

"Seingat saya, konsep itu akan mengacu pada upaya-upaya peningkatan literasi beragama, bagaimana membangun interpretasi keagamaan yang lebih humanis, yang lebih kondusif untuk demokrasi, lebih kondusif untuk penegakan HAM, lebih kondusif untuk penegakan Pancasila di negeri ini," kata dia.

Tetapi dalam perjalanannya, setelah dicermati kembali, menurut Musdah, tujuan program tersebut tidak jelas.

Padahal, menurut Musdah, Kementerian Agama semestinya bisa menciptakan dan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pandangan-pandangan keagamaan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Kemenag tuh hampir punya tiga juta pegawai, paling tidak yang tiga juta ini dibiayai oleh negara, bagaimana mendorong mereka semua menyebarkan, menyosialisasikan ke masyarakat pandangan-pandangan keagamaan yang lebih toleran, yang lebih kondusif dengan nilai Pancasila, yang lebih kondusif dengan nilai-nilai demokrasi," ujarnya.

Ibadah Itikaf di 10 Hari Terakhir Ramadhan. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

Walaupun bersifat konservatif, menurut Musdah, setidaknya patut untuk dicoba. Zaman dulu, kata dia, juga banyak pandangan konservatif mengenai keagamaan, tetap bedanya ketika itu tidak diperbolehkan dimunculkan ke publik.

"Waktu saya masih kecil, saya nggak boleh berteman dengan Chinese, kalau saya pulang berteman dengan Chinese, saya disuruh mandi, karena saya sudah berdekatan dengan najis. Tapi pandangan kakek saya tidak menyebar, hanya ada di dalam rumah dan kakek saya ketika bertemu dengan orang lain di area publik, tidak pernah menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Karena apa? Karena ada kewibawaan pemerintah. Negara tegas melarang nggak boleh ada pandangan-pandangan yang melukai hati warga negara orang lain," katanya.

Kasus lain yang dicontohkan oleh Musdah mengenai perbedaan sikap antara aparat hukum Indonesia dan Malaysia terhadap warga penganut Ahmadiyah.

Kepolisian Malaysia dipandang Musdah lebih berani bersikap tegas dengan tidak membiarkan kelompok lain mengintimidasi atau bersikap berlebihan terhadap penganut Ahmadiyah.

"Berani nggak polisi kita bicara kayak gitu? Ini loh bedanya. Di sini tuh polisi kita ketakutan, apa lagi kalau sudah masalah agama. Saya sudah berapakali dipanggil sama polisi waktu kasus di Balikpapan, saya bertemu dengan jenderal pangkat dua, dia mengatakan 'bu, ibu kan dosen agama, kok belain orang-orang sesat?' Ini jenderal loh, ya ampun, saya bilang, ‘bapak kan sebagai aparatur negara, menangkap kriminal, sekarang crime apa yang mereka kerjakan sehingga bapak ada di tempat ini? Tunjukkan kepada saya'," kata dia.

Jika aparatur negara dibiarkan dengan perspektif seperti itu, tindakan intoleran dan diskriminasi di negeri ini akan terus terulang setiap tahun.

Selain aktor negara, banyak aktor non negara yang ikut berkontribusi melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Kita harus mendorong pemerintah, karena memiliki power, memiliki dana yang cukup untuk melakukan perubahan. Bisa nggak melakukan perubahan dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Karena (jika) mindset masyarakat kita tidak diubah, upaya-upaya penguatan literasi kita tidak dikerjakan secara serius, (maka) selama itu juga upaya-upaya melihat kecerahan KBB negara ini tidak akan pernah terjadi," kata tokoh yang pernah menjabat sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama).[]

Baca juga:

Tulisan 1: Rata-rata Setiap Bulan Terjadi 14 Pelanggaran Kebebasan Beragama
Tulisan 3: Perjuangan dan Harapan Jadi Kekuatan Ahmadiyah
Tulisan 4: Realita di Masyarakat: Ada Anak Mulai Diajari Sikap Intoleran Sejak Dini

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Toleransi vs intoleransi

Realita di Masyarakat: Ada Anak Mulai Diajari Sikap Intoleran Sejak Dini

Image

News

Toleransi vs intoleransi

Perjuangan dan Harapan Jadi Kekuatan Ahmadiyah

Image

News

Toleransi vs intoleransi

Rata-rata Setiap Bulan Terjadi 14 Pelanggaran Kebebasan Beragama

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Tiga Tersangka Korupsi RAPBD Jambi Divonis Empat Tahun Penjara

Terdakwa dinilai sebagai penyelenggara negara karena ikut andil dalam pemerintahan meskipun bukan PNS

Image
News

Wujud Syukur, Brigif Raider 9 Salurkan Sembako ke Warga Tidak Mampu

Sebagai bentuk rasa syukur, kecintaan dan kepedulian terhadap sesama, Brigif Raider 9 Kostrad menyalurkan sembako kepada warga tidak mampu.

Image
News

Kejagung Periksa 22 Saksi terkait Korupsi Jiwasraya

Dari 22 saksi yang diperiksa tersebut, tiga diantaranya karyawan dari bank tempat penyimpanan dana yang diduga perkara korupsi Jiwasraya.

Image
News

PTGN-Jababeka Infrastruktur Teken Kerja Sama Pengembangan City Gas

"Hingga saat ini Pertagas Niaga telah melayani 3.949 sambungan rumah di Kabupaten Bekasi"

Image
News
Pilkada 2020

PKB Dukung Riza Fahlepi Maju di Pilgub Sumbar 2020

"Selama itu baik itu Sumbar, kita (PKB) siap mendukung Riza Fahlepi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar mendatang"

Image
News

Nikmati Akhir Pekan Bersama Keluarga dengan 6 Kegiatan Seru Ini!

Ciptakan kehangatan, cinta kasih dan kebersamaan antara orang tua dan anak.

Image
News

Jaringan Ahli Laporkan BPS dan WIL Ke Mabes Polri karena Diduga Lakukan Ilegal Mining

Dugaan ilegal Mining dua perusahaan resmi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Image
News

Ini Cara Dunia Usaha Perangi Korupsi di Indonesia

SMAP pun mulai diaplikasikan oleh dunia usaha sektor swasta.

Image
News

Larang Foto dan Rekam Persidangan, ICJR Minta MA Jamin Ketersediaan Materi

Mahkamah Agung harus menjamin setiap pengadilan mengeluarkan materi terkait sidang yang sedang berlangsung.

Image
News

KBRI Seoul Korsel Tutup Sementara Pelayanan Keselamatan Bersama

KBRI dan Indonesia Investment Promotion Centre Seoul ditutup sementara terkait virus Corona.

terpopuler

  1. Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

  2. Persiapkan Diri, Ini 7 Golongan Manusia yang Akan Selamat dari Siksa Kubur

  3. Dapat Ikut Pilkada 2020, Mabes Polri Klaim Mantan Pati Polri Tak Dapat Intervensi Kepolisian Lagi

  4. Tayang di Bioskop Trans TV, 5 Fakta Menarik Film Horor The Boy yang Bikin Merinding

  5. Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

  6. Amien Rais Minta Pemerintah Tidak Sahkan Kepengurusan PAN Periode 2020-2025

  7. Ini Alasan Pemilik Mobil Pukul Sopir Ambulan

  8. Pilih Melukai daripada Terlukai, 5 Zodiak Ini Cenderung Miliki Karakter Tak Setia

  9. Wow! Deddy Corbuzier Sudah Tak Komsumsi Gula 5 Tahun Ini

  10. Pengamat: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Itu Gampang, Yang Sulit itu Jika Tidak Ada Kemauan

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan