image jamkrindo umkm
Login / Sign Up

Pengamat Hukum: KPK Tak Ikuti UU Baru, OTT Wahyu Setiawan Tidak Sah dan Bermasalah

Yudi Permana

Image

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening. | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

AKURAT.CO, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politisi PDI-Perjuangan mengundang polemik. Ada yang menyatakan operasi senyap itu Tidak Sah, karena masih merujuk pada Undang-undang (UU) yang lama Nomor 30 Tahun 2002. Padahal UU yang baru Nomor 19 tahun 2019 tentang Perbaikan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 sudah berlaku setelah resmi diundangkan.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Borobudur, Faisal Santiago mengatakan bahwa jika merujuk pada UU No. 19 tahun 2019, maka OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan (WS) dan pihak lain yang diduga terlibat Tidak Sah secara administrasi dan bermasalah, karena dalam melakukan penyadapan, penangkapan dan penggeledahan tanpa seizin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan gugatan praperadilan. 

"Kalau dari segi administrasi bermasalah. Kalau dia (pihak yang dirugikan) mau, ya mengajukan praperadilan. Tapi masalahnya semangat pemberantasan tindak pidana korupsi lain cerita," kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

baca juga:

Menurutnya, status alat bukti yang diperoleh dalam OTT tanpa melalui prosedur sesuai UU, maka menurut hukum acaranya itu Tidak Sah.

Seperti diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WS) dan pihak yang ikut tertangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku dan Saeful Bahri sebagai penyuap serta Agustiani Tio Fridelina yang menerima suap.

Diketahui, KPK sudah sejak lama mengintai WS dalam penyelidikan sejak Agustus 2019 lalu, pada saat peralihan dari UU lama Nomor 30 Tahun 2002 ke UU Nomor 19 tahun 2019. Hal tersebut berdasarkan yang disampaikan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa penyelidikan terhadap kasus yang menjerat WS sudah berjalan pada saat dia masih menjabat.

"Kalau memang itu sudah target lama, itu masalah administrasi aja, karena peralihan dari UU lama ke UU KPK yang baru. Dan secara administrasi alat bukti Tidak Sah, tapi tergantung nanti bagaimana pengadilan, dan hakim mempunyai kekuatannya adalah hukum bisa menggali," tegasnya.

Sementara itu mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Chairul Imam menyatakan KPK tidak bisa menggunakan UU yang lama nomor 30 tahun 2002 dalam melakukan OTT. Karena UU Nomor 19 tahun 2019 sudah diundangkan dan harus menjadi dasar prosedur saat melakukan penyelidikan hingga penyidikan seperti penyadapan dan penangkapan serta penggeledahan.

Lebih lanjut menurut Chairul, OTT KPK terhadap WS dan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka, sudah harus menggunakan UU KPK yang baru nomor 19 Tahun 2019. Karena surat perintah penyidikan (Sprindik) ditandatangani oleh pimpinan KPK di era Agus Rahardjo Cs pada 20 Desember 2019 setelah UU KPK hasil revisi telah resmi diundangkan.

"Ya nggak bisa dong, orang UU yang baru sudah ada, kenapa pakai UU yang lama. Kalau dia (pimpinan KPK) menandatangani itu (Sprindik), mestinya sudah memakai atau menggunakan UU yang baru hasil revisi," kata Chairul di Jakarta saat dihubungi, Selasa (14/1).

Hal yang sama dikatakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, dalam kasus ini apapun alasannya KPK harus taat hukum, karena lembaga anti rasuah itu sebagai penegak hukum. Jadi penangkapan WS bisa dikatakan Tidak Sah karena tidak patuh hukum.

Dia mengingatkan, Revisi UU KPK sudah sejak awal akan menghambat gerak KPK, dan waktu itu calon pimpinan (Capim) yang sekarang jadi Pimpinan KPK mendukung revisi. Jadi terimalah nasib sekarang pimpinan KPK sulit bekerja.

Namun, Boyamin menegaskan, KPK harus tetap berpedoman pada UU KPK yang baru hasil revisi. Tupoksinya juga harus berpedoman pada UU itu. “Agar bisa bekerja trengginas, maka harus mau lebih ekstra kerja, kalau perlu lembur tiap hari,” kata Boyamin.

Selain itu, lanjut dia, khusus untuk Dewas KPK, maka harus ada yang piket selama 24 jam. “Dan  ijin Dewas tidak harus lengkap oleh 5 orang, cukup satu orang sudah bisa ijinkan gerak KPK,” tuturnya.

Mengakhiri pembicaraan, Boyamin mengingatkan KPK berpotensi kalah jika digugat Praperadilan dalam kasus OTT terhadap WS. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Awasi Politik Uang, Analis Politik Minta DPRD DKI Libatkan KPK dan PPATK dalam Pemilihan Cawagub

Image

News

Politisi PKS Desak KPK Transparan Soal Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Image

News

DPR Minta KPK Sampaikan ke Publik Rincian 36 Kasus yang Dihentikan Penyelidikan

Image

News

Harun Masiku Belum Ditangkap, Roy Suryo: Apakah KPK dan Polri Rela Citranya Jatuh di Mata Masyarakat?

Image

News

Mahfud MD: Penghentian 36 Kasus Kewenangan KPK

Image

News

KPK Hentikan 36 Kasus, Fahri Hamzah: Itu Kan Sampah, Jangan Main Buang Saja, Harusnya Diaudit!

Image

News

KPK Tegaskan Penghentian 36 Perkara Sesuai Prosedur

Image

News

Duga Ada Permainan, Fahri Hamzah Ingin Penghentian 36 Kasus di KPK Diaudit

Image

News

Margarito Kamis Nilai Status DPO Nurhadi Gugur dan Penyidikan Harus Ditunda Karena Ajukan Praperadilan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Gelar Sayembara Berhadiah Rp1 M, Mario Lasut Tantang Suami Karen Idol Ungkap Fakta Hukum

Ceritakan fakta dari ketiga peristiwa hukum ini.

Image
News

Resmikan Army Cycling Club, Wakasad Kembangkan Olahraga Sepeda di Tanah Air

peresmian Army Cycling Club oleh Wakasad dihadiri 45 klub sepeda dari seluruh Kotama dan Balakpus.

Image
News

Bareskrim Polri Tangkap Penipu Putri Arab di Palembang

Evie akan dibawa ke Bareskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Image
News

Survei: DPR Periode 2019-2024 Berkinerja Baik

Kok DPR ini agak bagus ya.

Image
News

Survei PRC dan PPI Sebut Elektabilitas PDIP Tertinggi, Golkar Urutan Kedua

PDIP menjadi partai politik dengan elektabilitas tertinggi, dengan persentase 27,2 persen.

Image
News

Disebur Rasul 'Hak Sesama Muslim', Ini 7 Hadis tentang Keutamaan Mengucap Salam

Ucapan salam "assalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh", merupakan bukti bahwa agama Islam senantiasa menebar kasih sayang.

Image
News

Sambangi Kampung Budaya Polowijen, Pertamina Berikan 'Solusi' Kembangkan Kampung Tematik

“Bagaimana caranya kami mendapatkan dana CSR dan bantuan pemerintah?” tanya Ki Demang.

Image
News

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Paling Dikenal Publik

Pengenalan sangat penting dalam konteks pemilihan langsung karena tidak dikenal maka tidak akan disukai dan karena itu tidak akan dipilih

Image
News

Instruksi Kejagung, Kejati Papua Barat Stop Sementara Penindakan Kasus Korupsi Jelang Pilkada

"Instruksi Kejaksaan Agung ini untuk menjaga stabilitas nasional pada pelaksanaan pilkada."

Image
News

Bela Anies Soal Elektabilitas Turun di Pilpres 2024, PKS: Masih Terlalu Jauh

"Ini artinya sinyal sebenernya, terlepas PKS ada calon lain atau tidak, ini menarik, berarti ada ekspektasi luas"

terpopuler

  1. Dianggap Bermain Mata Dengan Bupati Bima, Bawaslu Kabupaten Bima Dilaporkan Ke DKPP dan Bawaslu RI

  2. Dibungkam Levante, Real Madrid Kehilangan Puncak Klasemen

  3. Ditahan, Tersangka Penyebab Hanyutnya Siswa SMPN 1 Turi Diduga Gagal Paham Manajemen Risiko

  4. Unggah Foto Rumahnya yang Baru Pertama Kali Banjir, Yunarto Wijaya Ngadu ke Anies Baswedan

  5. Polisi Cari Alamat Pemilik Akun Instagram @pedulijakarta

  6. Semasa Hamil Tantri Kotak Selalu Diingatkan Sang Anak Untuk Minum Vitamin

  7. Sonic The Hedgehog Catat Sejarah Sebagai Film Video Games dengan Opening Terbesar

  8. Indonesia Darurat Narkoba, Kapolda Metro Jaya: Kami Lakukan Pencegahan dan Penindakan

  9. Seorang Ibu Jambak dan Tampar Cewek di KRL Gara-gara Kursi Prioritas

  10. 4 Hal Ini Harus Disiapkan, Jika Ingin Terjun Ke Agribisnis

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Image
Abdul Aziz SR

Menanti Kebangkitan PPP

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Jarang Tersorot, 10 Potret Romantis Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo Bersama Istri

Image
News

Hidup di Kontrakan, 5 Fakta Tak Terduga Naniel Yakin Pencipta Lagu 'Bento' Iwan Fals

Image
News

Pernah Digugat Rp1 Triliun, 5 Fakta Penting Marwan Batubara Orator di Aksi 212