Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Kerusakan Moral dalam Politik

Kolom

Image

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2020) dini hari. KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening. | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

AKURAT.CO, Tertangkapnya Wahyu Setiawan karena menerima uang suap dari Harun Masiku melalui Saeful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustini Sitorus (yang konon atas perintah Hasto Kristiyanto) bisa dijelaskan dalam berbagai perspektif. Salah satunya adalah perpektif moral.

Moral yang dimaksud dalam konteks ini adalah berkenaan dengan kemampuan bertindak yang baik sebagai manusia. Moral lebih banyak diproduksi oleh budaya dan agama. Hukum-hukum yang diberlakukan di masyarakat juga mengandung dimensi moral yang kuat.  Misalnya, orang dilarang berbohong, korupsi, berjudi, membunuh, memperkosa, dan lain-lain. Kebaikan seseorang sebagai manusia diukur dari apa yang dikatakan baik oleh agama dan budaya (aturan-aturan sosial yang dianut masyarakat). Juga yang ditetapkan oleh hukum-hukum positif.

Untuk Wahyu Setiawan, tentu tidak sebatas sebagai manusia saja –seperti pada umumnya manusia– melainkan manusia yang juga pejabat negara. Wahyu yang komisioner Komisi Penyelenggara Pemilu. Bobot pelanggaran moral dialamatkan kepadanya menjadi jauh lebih berat.

baca juga:

Begitu pula dengan Hasto Kristiyanto –jika benar-benar terlibat– pelanggaran moral yang dilakukannya juga berat. Tindakan Hasto –sekali lagi jika benar-benar terlibat– dilakukan tidak sebatas sebagai manusia biasa pada umumnya, melainkan lebih sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Partai besar dan sedang berkuasa saat ini.  

Harun Masiku dan tiga orang yang menjadi kurir pemberian uang suap ke Wahyu (Saeful, Doni, dan Agustini) merupakan orang-orang dekat Hasto. Sekaligus juga kader PDI Perjuangan. Khusus Agustini bahkan pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu.  Bobot pelanggaran moral mereka tentu juga termasuk berat.

Menyingkirkan Moral

Jika ditelusuri lebih dalam dan lebih jauh, suap kepada Wahyu yang komisioner KPU kemungkinan juga memiliki rentetan yang panjang dengan PDI Perjuangan. Artinya, ada hal-hal lain yang berkaitan dengan proses dan hasil Pemilu 2019 dapat ditelusuri di dapur PDI Perjuangan. Kemungkinan terjadi sederet palanggaran moral oleh partai ini bukan sesuatu yang mustahil, baik untuk pemilu legislatif maupun pilpres. Tapi, apakah ada upaya penelusuran hingga ke sana? Entahlah.

Seandainya ada upaya sampai ke sana tentu menarik untuk sekaligus bergerak lebih jauh lagi hingga ke soal dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Berbagai kalangan mengatakan bahwa Pemilu 2019 mengandung banyak sekali kecurangan. Jika benar demikian maka hasil pemilu yang ditetapkan KPU menjadi “barang” haram. Rentetan keharamannya juga menjadi sangat panjang. Tapi, agar tidak menjadi fitnah dan beban sejarah, ada baiknya ditelusuri. Pintu masuknya adalah kasus suap Wahyu.

Sekadar contoh. KPU menetapkan hasil Pemilu 2019 pada dini hari. Di keheningan malam. Ketika semua orang terlelap dalam tidur. Mengapa mesti begitu? Mengapa KPU takut diketahui publik? Bukankah pemilu itu milik seluruh warga, menyangkut suara warga, dan untuk kepentingan warga?

Tindakan KPU yang menjauhkan pemilu (penetapan hasil) dari publik, dapat dikategorikan sebagai kejahatan moral. Bagi Immanuel Kant, misalnya, ukuran untuk menilai sebuah tindakan bermoral atau tidak adalah publisitas. Bermoral ketika publik mendapat akses untuk tahu. Pertimbangan-pertimbangan untuk sebuah tindakan –lebih-lebih ketika menyangkut kepentingan masyarakat luas– harus dapat diketahui oleh publik. Sebaliknya, ketika dijauhkan dari publik ia menjadi tidak bermoral. Secara moral menjadi tindakan terlarang dan jahat.

Apakah tindakan yang tidak bermoral itu dapat dijadikan indikasi bahwa ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2019? Kita belum tahu. Untuk memastikan sebaiknya ada upaya menelusurinya.

Berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh para politisi, pejabat negara, dan birokrat antara lain karena berbagai tindakan yang mereka lakukan tidak lagi mempertimbangkan variabel moral. Moral telah disingkirkan jauh-jauh. Mungkin karena dianggap tidak penting, usang, dan kuno. Pertimbangan moral dianggap sebagai penghambat.

Tindakan-tindakan akhirnya lebih didasarkan pada kepentingan sesaat, jangka pendek, diri sendiri, dan kelompok. Ketika kepentingan-kepentingan macam itu mengedepan, maka pertimbangan-pertimbangan moral tidak lagi berbicara. Artinya, kebaikan dalam ukuran moral tidak lagi punya tempat dalam tindakan mereka.

Uang dan Kekuasaan 

Wahyu hanya segelintir dari sederet panjang pejabat negara yang selama ini mempertontonkan perilaku yang tidak lagi mempertimbangkan variabel moral. Sejumlah menteri menjadi pelaku tindakan korup. Ratusan kepala daerah (bupati, walikota, gubernur) terjerat korupsi dan suap-menyuap. Demikian pula dengan ratusan anggota parlemen (pusat dan daerah). Sugguh sangat banyak pejabat-pejabat birokrasi yang melakukan penyelewengan-penyelewengan dan menyalahgunakan kedudukan.

Membisunya pertimbangan-pertimbangan moral dari tindakan mereka –dalam  kapasitas sebagai pejabat publik– tidak lain karena menempatkan serta memperlakakuan uang dan kekuasaan sebagai berhala. Uang dan kekuasaan sebagai berhala yang diagungkan. Uang sebagai alat mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan dimanfaatkan untuk mengumpulkan uang.

Dua peralatan penting kehidupan manusia itu (uang dan kekuasaan) berubah makna dan fungsi di tangan politisi dan pejabat publik yang jauh dari sentuhan-sentuhan moral.

Mereka sesungguhnya sedang tdak memiliki kemampuan –sebagai pejabat publik, bukan sekadar manusia pada umumnya– melakukan tindakan-tindakan yang baik. Mereka menjadi sosok-sosok gagal dalam ukuran moral. Gagal bertindak dalam kebaikan. Padahal, politik sejatinya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.   

Di tangan manusia-manusia itulah wajah politik negeri ini menjadi hitam warnanya. Aturan-aturan menjadi barang dagangan. Kehidupam sosial menjadi retak dan tidak harmoni. Ekonomi berantakan dan tidak membawa keberkahan. Negara pun kacau-balau dan tak henti-hentinya dirundung masalah.

Plato membayangkan negara sebagai arena menggapai kebahagiaan, dan itu dapat terwujud manakala manusia dalam konteks politik tidak serakah mengejar kesenangan indrawi. Sebuah negara mencapai titik idealitasnya ketika dipimpin oleh orang yang berpengetahuan atau memiliki tingkat kebijaksanaan yag tinggi. Itulah yang disebutnya philoshoper king. Raja yang bijaksana. Raja yang berpengetahuan.

Negeri ini saat ini tentu saja sangat jauh dari apa yang dibayangkan Plato itu. Ia justru sedang terlempar ke titik nadir kehinaan. Banyak hal terbaik-balik atau sengaja didesain terbalik-balik. Yang haram menjadi halal. Kepalsuan menjadi kebenaran. Oang baik di-bully, orang jahat dipuji-puji.

Sungguh, telah tiba era kerusakan moral dalam politik kita. Wallahu’alam. []

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Uji Formil oleh Din Syamsuddin Cs Sudah Lewat Batas Waktu

Hal ini masih dibicarakan oleh para hakim MK

Image
News

MK Sorot Permohonan Uji Materi Perppu Covid-19 oleh Din Syamsuddin Cs

Pasal-pasal yang diajukan oleh para pemohon sebagian besar sama, termasuk subjek dari permohonan itu

Image
News

Polisi Masih Tangani Kasus Tawuran Antara Anggota PSHT VS PSHW di Madiun

Sekiranya ada 28 orang ditahan atas peristiwa tersebut

Image
News

KPK Telisik Kontrak Waskita dengan Para Subkon Fiktif yang Berujung Rasuah

Disinyalir masih ada pelaku lain yang belum terjerat KPK

Image
News

Habiskan 30 Tahun, Pria India Seorang Diri Gali Saluran Air ke Desanya

Selama 30 tahun, Laungi Bhuiyan menggali saluran air sepanjang 3 kilometer seorang diri.

Image
News

Usai Dirazia, 9 Terapis Plus-plus Panti Pijat Temesis Langsung Dibina

Mereka terbukti menjajakan dirinya saat bekerja di panti tersebut

Image
News

Polsek Tambora Gelar Operasi Yustisi di Perlintasan Kereta Api Angke

Kegiatan ini merupakan atensi dari jajaran Polri

Image
News

Menkopolhukam Minta Parpol Arahkan Kadernya Patuhi Protokol Covid-19

Ini diharapkan bisa berjalan dengan baik

Image
News

Pemkot Depok Minta Tambahan Nakes COVID- 19

Tinggal menunggu restu gubernur

Image
News

Bosan Punya Suami Terlalu Pendiam, Wanita Malaysia ini Putuskan Bercerai

Sang istri yang baru satu tahun menikah merasa bosan dan memilih berpisah dengan suami

terpopuler

  1. Kwik Kian Gie Kutip Pernyataan UAS Soal Penanganan Covid-19

  2. Baca Doa ini Agar Terhindar dari Virus Seperti Covid 19

  3. Sindir KAMI, Ferdinand: Desak Pemerintah Tunda Pilkada, tapi Ormas Ini Selalu Buat Kerumunan

  4. Bocoran dari Sayyidah Aisyah, ini Kebiasaan Nabi di Malam Hari

  5. Rustam Ibrahim: Pilkada Minta Ditunda, Tapi Acara Deklarasi Dibiarkan

  6. 5 Meme Kocak Timbangan ini Dijamin Bikin Nyengir

  7. Junimart Girsang: Pesta Demokrasi Tidak Boleh Ditunda Hanya Karena Covid-19

  8. Ruhut: Tolong Jangan Ngeyel, Virus Corona Itu Memang Ada

  9. 5 Fakta Lika Liku Hidup Benyamin Sueb, dari Pengamen hingga Raih Piala Citra

  10. Hukum Menahan Kentut saat Salat

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Pesona Mutiara Annisa Baswedan dengan Rambut Pendek, Lebih Fresh!

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!