breaking news: Bob Hasan Wafat di RSPAD, Dimakamkan di Ungaran

image
Login / Sign Up

Komnas HAM Minta Jaminan Presiden Agar Tak Ada Lagi Unjuk Rasa Berujung Kematian

Ratu Amanda Distania

Image

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsari, Wakil Ketua Komnas HAM bidang Internal Hairansyah, Koordinator Subkomisi Penegakkan HAM Amiruddin, dalam Konferensi Pers Terkait Temuan Tim Peristiwa 24 - 30 September 2019 atas Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dan Pelajar terhadap Revisi UU KPK dan RKUHP di Kantor Komnas HAM, Kamis (9/1/2020) | AKURAT.CO/Ratu

AKURAT.CO, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan dan meminta jaminan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI supaya peristiwa unjuk rasa yang berujung pada kematian tidak terulang kembali.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Beka Ulung Hapsari menyebut tahun 2019 tercatat ada beberapa peristiwa ujuk rasa berskala besar seperti pada 20-24 Mei 2019, kemudian peristiwa terkait dengan rasisme di Surabaya dan berkembang ke Papua hingga banyak daerah, yang ketiga peristiwa 24-30 September soal penolakkan RUU KPK dan RKUHP.

"Saya kira ini menjadikan pelajaran kita semua bahwa kalau kanal demokrasi dan proses politiknya itu benar-benar dilatih dan melibatkan publik termasuk juga penegakkan hukum di dalamnya itu benar-benar ditegakkan," kata Beka.

baca juga:

Selain itu, Beka juga mengatakan mumpung di awal tahun, Presiden dan jajarannya harus menyiapkan betul rencana soal kehormatan, perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia.

"Bukan hanya kaitannya dengan aksi massa dan lain sebagainya tetapi juga peristiwa-peristiwa yang lain juga harus jadi perhatian," ujarnya.

Sementara itu, untuk Kepolisian, Beka berharap adanya penegakkan hukum bagi anggota Polri yang terbukti melanggar HAM.

"Penyelidikan dan penyidikan terhadap kematian 4 orang korban meninggal dunia, serta evaluasi instrumen penanganan aksi massa untuk perbaikan ke depan. Adanya jaminan akses peliputan dan perlindungan terhadap jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya sesuai UU 40 th 1999 tentang Pers," ujar Beka.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), aksi unjuk rasa penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP tidak hanya terjadi di Jakarta.

Setidaknya ada 11 wilayah yang melakukan aksi demonstrasi tersebut. Selain penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP, ada sejumlah unjuk rasa yang menyuarakan masalah kebakaran hutan dan lahan serta konflik di Papua. Wilayah itu yakni, Yogyakarta, Purwokerto, Malang, Jambi, Bandung, Semarang, Makassar, Medan, Surabaya, Pekanbaru dan Kendari.

Selain itu, Komnas HAM juga mencatat adanya 1.489 orang yang diamankan di DKI Jakarta per 15 Oktober 2019 dan adanya dugaan pelanggaran prosedur tetap yang dilakukan Polisi dalam aksi unjuk rasa pelajar dan mahasiswa September 2019.

Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 1.109 dibebaskan, 380 orang berstatus tersangka, 218 ditangguhkan, dan 70 orang ditahan.[]

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

News

Wabah Corona

Eks Komisioner Komnas HAM: Darurat Sipil Kudeta Kebebasan Rakyat

Image

News

Wabah Corona

Komnas HAM: Pengalaman Darurat Sipil yang Terjadi Situasi Ketakutan, Malah Potensial Timbukan Chaos

Image

News

Wabah Corona

Komnas HAM Desak Presiden Tetapkan Darurat Kesehatan Nasional Bukan Darurat Sipil

Image

News

Komnas HAM Minta Presiden Segera Lakukan Karantina Wilayah

Image

News

Wabah Corona

Makin Mengkhawatirkan, Komnas HAM Desak Jokowi Berlakukan Karantina Wilayah

Image

News

Wabah Corona

Komnas HAM Restui Tindakan Batasi Orang Berkumpul untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Image

News

Wabah Corona

Komnas HAM Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Seruan Anticovid-19

Image

News

Komnas HAM Desak Pemerintah Transparan Terkait Penanganan Covid-19

Image

News

Syarat Formil dan Materil Tak Lengkap, Kejagung Bakal Kembalikan Berkas Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua ke Komnas HAM

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Jokowi Teken Pembatasan Sosial Skala Besar, Sultan: Mudik Dilarang Atau Tidak?

Sultan menekankan pada satu isu terkait aturan tersebut

Image
News
Wabah Corona

Pembahasan Omnibus Law Diprediksi Tersendat Akibat Covid-19

Sampai saat ini Surat Presiden (Surpres) dan draf RUU Omnibus Law masih ada di Pimpinan DPR untuk dipelajari.

Image
News
Wabah Corona

Sopir Bus AKAP Masih Berani Angkut Penumpang di Tengah Pandemi Covid-19

"Parah emang sepi banget penumpangnya," ucap Saputra.

Image
News
Wabah Corona

Praktisi Hukum Nilai Tak Ada Urgensinya Darurat Sipil untuk Covid-19

Masih ada cara lain yang efektif

Image
News
Wabah Corona

Dampak Covid-19, Sejumlah Mall di Sumut Akan Tutup Sementara

Penutupan yang dilakukan mulai Rabu, 1 April 2020 direncanakan berlangsung hingga 14 April dan akan dibuka kembali 15 April 2020.

Image
News
Wabah Corona

Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Bahas Besaran Subsidi untuk Masyarakat Akibat COVID-19

"Kami bersama Pemerintah Pusat sedang menggodok detail kebijakan ini," kata Anies.

Image
News
Wabah Corona

Anies Janji Akan Bagikan Masker Gratis untuk Warga DKI Demi Tekan Penyebaran Covid-19

Bila sudah final dibahas, Anies berjanji, masker gratis untuk warga ini bakal didistribusikan melalui RT/RW setempat.

Image
News
Wabah Corona

Kembali Beroperasi, Pasar di China Tetap Jual Daging Hewan Liar

Ribuan orang berdesak-desakan di sebuah pasar di Guilin, China

Image
News
Wabah Corona

Hasil Rapid Test di Jakarta: 282 Pasien Positif COVID-19

Pasien yang sudah dinyatakan positif corona di Jakarta hingga hari ini sudah mencapai 741 orang.

Image
News
Wabah Corona

Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Harus Berpikir Ulang Mewacanakan Darurat Sipil

Yusril Ihza Mahendra menilai Perppu Nomor 23/1959 tidak relevan digunakan untuk melawan merebaknya virus corona.

terpopuler

  1. Dipuji Publik, Pengamat: Erick Thohir Dipandang Tidak Punya Banyak Kepentingan

  2. Keras! Natalius Pigai Tolak Pemberlakuan Darurat Sipil Hadapi Covid-19

  3. Anggota DPR Desak Jokowi Batalkan Keinginannya Terapkan Darurat Sipil

  4. Tolak Darurat Sipil, Hamdan Zoelva: Lockdown Cukup dengan UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan

  5. Solskjaer Punya Sejumlah Alasan untuk Tidak Perpanjang Durasi Ighalo

  6. Pusat dan Jakarta Harusnya Rukun Tangani Covid-19, Ulil: Sejak Awal, Anies Mau Serius Nangani Masalah Ini, Dituduh Cari Panggung oleh Pemerintah Pusat

  7. Tolak Darurat Sipil, Anggota DPR: Justru Meminta Otoritas Besar tanpa Kewajiban Menyediakan Pangan Dan Kesehatan Warga

  8. Dunia Dilanda Covid-19, KKB Berulah Menebar Teror di Timika

  9. Tolak Darurat Sipil, Said Didu: Ya Allah Lindungi Kami Dari Kedholiman Ini

  10. Besok, Petugas Medis TNI Tempati Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang

ibunda jokowi

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Image
Abdul Aziz SR

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image
Achmad Fachrudin

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image
Reza Fahlevi

Mari Sudahi Polemik Tuntutan Lockdown

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Hiburan

5 Fakta Menarik Nissa Sabyan yang Mengawali Karier Sebagai Penyanyi di Acara Hajatan

Image
Ekonomi

Tingkatkan Ekonomi Perajin Tekstil Indonesia, Ini 6 Fakta Menarik Denica Flesch, Pendiri SukkhaCitta

Image
News

Wabah Corona

Cosplay Jadi Sultan Maroko hingga Raja Minyak Urut, 5 Potret Fahri Hamzah saat WFH