image jamkrindo umkm
Login / Sign Up
Image

Fauzi Heri

Advokat dan Pemerhati Pemilu

Jaminan Electoral Justice dalam Pilkada

Image

Warga mencelupkan jari ke tinta usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 34 kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (27/4/2019). Pemungutan suara ulang tersebut rata-rata dilakukan karena banyaknya pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa memiliki A5 saat hari pencoblosan pada 17 April 2019. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pro kontra penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sering disingkat Pilkada) kembali menjadi bahasan hangat setelah Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perlu ada evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung beberapa waktu lalu. Tulisan Idham Kholik yang berjudul Pembangunan Politik: Tantangan Partisipasi Elektoral di Pemilihan Serentak 2020, sangat menggelitik untuk ditanggapi. Dalam perspektif publik, apa yang ditulis oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat itu bukan bahasan baru dan menjadi alasan klasik untuk mempertahankan opini atas keberlangsungan Pilkada langsung.

Kelompok penggiat demokrasi dengan dukungan publik selama ini telah memberikan alasan-alasan untuk melegitimasi pentingnya penyelenggaraan Pilkada langsung. Bahkan pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa menetapkan keadaan darurat sebagai alasan untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pembangunan politik menurut Pye sebagaimana ditulis oleh Idham Kholik yang menjadi pra syarat bagi pembangunan ekonomi telah diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan diselenggarakannya Pilkada. Sementara pembangunan politik sebagai sub system pembangunan demokrasi juga terus menjadi jargon bagi penggiat demokrasi dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya Pilkada langsung. Alasan itu bukanlah barang baru.

baca juga:

Pilkada Demokratis

Menurut penulis sudah saatnya publik melakukan evaluasi kekinian atas sistem penyelenggaraan Pilkada yang oleh konstitusi kita disyaratkan dilakukan secara demokratis. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah dalam kurun waktu pelaksanaan Pilkada langsung pertama pada tahun 2005 hingga sekarang, Pilkada telah berlangsung secara luber dan jurdil?

Menurut Ramlan Surbakti Pemilihan yang demokratik itu ditandai dengan setidaknya oleh tiga hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan Pemilu (Electoral Rights Principles), Keadilan Pemilu (Electoral Justice) dan Integritas Penyelenggara Pemilu (Electoral Integrity).

Dari segi regulasi, pelaksanaan Pilkada langsung telah mengadopsi prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang menjamin hak-hak pemilih. Meskipun di sana-sini terus terjadi perubahan atas regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pemilih tersebut, namun secara prinsip, perubahan itu menuju ke arah penyempurnaan yang positif.

Selanjutnya pra syarat Electoral Justice. Adanya Badan Pengawas Pemilu yang definitif hingga tingkat kabupaten/kota yang juga menjadi pengawas dalam perhelatan Pilkada menjadi pertanda bahwa pembuat regulasi menginginkan adanya pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Namun pertanyaan yang kembali muncul di benak kita adalah mengapa praktek politik uang masih subur? Bahkan hal itu diperparah dengan adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana.

Kejahatan Politik Uang

Harus diakui bahwa sebagian besar orang menilai Pilkada langsung berjalan dengan pengawasan yang lemah. Akibatnya, keadilan Pemilu – sebagaimana keadilan-keadilan yang lain di negara ini – masih jauh panggang dari api. Di tengah masyarakat yang baru akan patuh jika ada sanksi pidana, maka regulasi sanksi pidana dalam Pilkada langsung telah cukup mengerikan. Tetapi dalam prakteknya justru sulit sekali untuk diterapkan menjerat para pelakunya.

Hal itu menurut penulis tidak terlepas dari alpanya kita atas hal kecil. Kita seperitnya permisif atas penamaan tindak pidana politik uang dalam Pilkada. Undang-Undang Pilkada beserta turunannya menyebut politik uang hanya sebagai sebuah pelanggaran. Dalam Pilkada dikenal dua jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Calon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif akan dijatuhi sanksi pelanggaran pidana sekaligus sanksi pelanggaran administratif.

Menurut penulis dari sisi penamaan saja, regulasi yang dipedomani untuk memberangus praktek politik uang itu sangatlah lemah. Padahal publik sudah terbiasa dengan kata pelanggaran sebagai sebuah hal yang kecil dan remeh temeh saja. Meskipun ada embel-embel pidana yang menyertai diksi frase kata pelanggaran, namun arti harafiah pelanggaran tidaklah tepat untuk medeskripsikan sebuah praktek politik uang.

Musuh utama Pemilu dan Pilkada serta pil-pil yang lain adalah politik uang. Untuk mempertegasnya, sudah sewajarnya jika politik uang yang sinonim dengan tindakan suap itu adalah sebuah kejahatan. Dengan mengganti kata pelanggaran dengan kejahatan, maka publik akan terngiang bahwa politik uang adalah sesuatu tindakan yang jahat.

Unsur-unsur untuk meningkatkan frase kata “pelanggaran” politik uang dengan “kejahatan” politik uang. menurut penulis sudah lebih dari cukup. Calon kepala daerah yang terpilih karena melakukan politik uang, nantinya akan cenderung membuat kebijakan pembangunan yang jauh dari harapan pemilihnya. Para kepala daerah berkuasa akan cenderung menuruti keinginan para pemodal yang telah menggelontorkan uang untuk membiayai kampanye dengan model politik uang yang saat ini menjadi satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan. Dan kepala daerah tersebut akan memprioritaskan modal dan untungnya kembali ketimbang memikirkan solusi musibah banjir yang selalu melanda masyarakatnya setiap musim penghujan tiba.

Lalu setelah berubah menjadi kejahatan, apakah pihak yang diberi otoritas untuk penegakan hukumnya dalam hal ini Bawaslu dan Gakkumdu akan lebih mudah menindak kejahatan politik uang?

Jawaban atas pertanyaan ini menjadi syarat ketiga agar pelaksanaan Pilkada langsung dapat terlaksana secara demokratis, yaitu integritas penyelenggara Pemilu. Electoral Integrity wajib dimiliki oleh semua pihak yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan Pilkada. Wewenang itu tidak saja melekat pada KPU, Bawaslu dan DKPP saja, tetapi organ pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib dipaksa untuk memiliki electoral integrity. Publik melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat memaksa aparat berwenang untuk on the track. Secara filosofis meningkatnya kata pelanggaran menjadi kejahatan akan melabeli pihak yang pro politik uang sebagai penjahat dengan kejahatan extra ordinary.

Cara lainnya adalah memperkuat aturan teknis terhadap penegakan hukum atas praktek politik uang. Jika sebelumnya Bawaslu melalui peraturan Bawaslu-nya membuat aturan yang menjadikan sanksi politik uang itu sulit untuk diterapkan, maka sudah saatnya Bawaslu merevisi aturan-aturan tersebut. Menurut catatan penulis Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, justru membuat syarat yang sulit dipenuhi oleh Bawaslu di daerah.

Untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu praktek politik uang harus memenuhi syarat disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya Pelanggaran TSM: Pertama, untuk Pemilihan Gubernur pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi atau sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan. Kedua, untuk Pemilihan Bupati/Walikota: pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu Bawaslu mensyaratkan jika pelanggaran terjadi di luar dua ketentuan di atas, namun pelanggaran itu secara langsung mempengaruhi hasil Pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon.

Syarat ini tentu saja dengan mudah dapat diakali oleh pelaku politik uang. Sebaran pemilih berdasarkan wilayah berbeda-beda jumlahnya. Untuk memenangkan Pilkada pelaku politik uang cukup beraksi di tiga atau empat wilayah besar tidak perlu sampai lebih dari 50 %. Atas nama aturan, maka pelanggaran (kejahatan) politik uang itu akan diputus tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu.

Selain itu fakta mencatat bahwa meskipun dalam pelimpahan tahap I, Bawaslu telah meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan, namun dalam pelimpahan tahap II, rapat Gakkumdu memutuskan tidak memenuhi unsur. Atas nama pelimpahan tahap II, pelanggaran pidana Pemilu/Pilkada tidak dapat diproses secara hukum. Fakta lainnya dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mesuji, 2017 lalu meskipun telah ditetapkan memenuhi unsur oleh Bawaslu dan Gakkumdu, penuntutan atas pidana calon gagal dilakukan karena penuntut tidak memprosesnya.

Belum lagi penyalahgunaan kekuasaan oleh calon petahana. Mereka memanfaatkan program pemerintah daerah untuk meraih simpati masyarakat. Aparat birokrasi juga dikerahkan untuk ikut melakukan sosialisasi terselubung. Bahkan ada anggapan bahwa sebelum tahapan Pilkada berlangsung, tidak ada aturan yang dapat menghukum birokrat untuk lantang menyuarakan dukungan. Maka tak heran jika menjelang tahapan Pilkada lurah dan camat turun ke masyarakat memberikan bantuan dan memberikan sambutan yang bernada kampanye mendukung calon petahana.

Bahkan meskipun calon petahana tidak lagi boleh mencalonkan diri karena telah dua periode menjabat, namun istri mereka yang secara ex-officio menjadi Ketua PKK tampil mewakili program-program kepala daerah menjabat. Tentu saja hal itu dilakukan dengan memanfaatkan anggaran negara.

Resolusi Baru

Beranjak dari persolan di atas, sudah seharusnya penyelenggara Pemilu, dan penggiat demokrasi melibatkan kampus untuk membuat diskursus dan kajian mendalam sebagai counter attack atas cibiran kegagalan Pilkada langsung. Fakta-fakta yang dituding membuat Pilkada langsung gagal dengan banyaknya kepala daerah yang di OTT KPK, harus segera dijawab.

Tanpa ada jaminan Electoral Justice dalam Pilkada, maka para calon akan terus melakukan praktek politik transaksional. Calon-calon tidak akan berkonsentrasi terhadap kajian atas bagaimana cara memajukan daerahnya, karena modal visi misi yang baik tidak cukup untuk mengantarkan calon menuju kemenangan.

KPU dan Bawaslu seharusnya segera melakukan kajian mendalam untuk menutup celah-celah regulasi yang selama ini terbukti telah gagal menjamin Electoral Justice. Menurut penulis, jika persoalan-persoalan krusial yang menjadi hantu dalam pelaksanaan Pilkada dalam waktu dekat tidak dapat diatasi, maka kembalinya penyelenggaraan Pilkada oleh DPRD sangat mungkin terjadi. Anggapan itu berangkat dari pemikiran lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya sedikit ketimbang mengawasi pemilih yang berjumlah jutaan. Tabik! []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Kolom

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image

News

Kolom

Menanti Kebangkitan PPP

Image

News

Kolom

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image

News

Formula E yang Jadi Rame

Image

News

Kolom

Tantangan Internal PAN dan Kekacauan Politik Nasional

Image

Ekonomi

Kolom

Kambing Hitam Seretnya Pertumbuhan Ekonomi

Image

News

Kolom

Negara Sandiwara

Image

News

Kolom

Jebakan Tahta, Harta dan Wanita

Image

News

100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

100 Hari Jokowi-Ma’ruf yang Tak Meyakinkan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Perayaan Pra-Paskah: Paus Imbau Warga Dunia Berhenti Menghina Orang Lain di Medsos

Paus juga menyeru umatnya untuk sejenak melakukan 'detoks telepon'

Image
News

Polisi Belum Mau Beberkan Kronologis Pemukulan Sopir Ambulan

Suharyono menegaskan, semua akan dibeberkan dalam konferensi pers jika semua pemeriksaan telah dilakukan

Image
News

Cegah Virus Corona, Bagaimana Hukum Menggunakan Masker saat Salat?

Bagaimana hukum salah dengan menggunakan masker?

Image
News

KPK Periksa Kalapas Kembangkuning Jadi Saksi Kasus Suap Wawan

KPK butuh keterangan Unggul untuk mendalami aliran dana dari pengusaha asal Banten.

Image
News

Pengamat: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Itu Gampang, Yang Sulit itu Jika Tidak Ada Kemauan

Trubus melihat kendala pembebasan lahan di era Anies Baswedan hanyalah soal komitmen dan kemauan karena enggan terbentur janji kampanyenya

Image
News

I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi Resmi Gantikan Wahyu Setiawan Sebagai Komisioner KPU

Adapun penetapan Komisioner KPU RI tersebut disaksikan oleh 300 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna hari ini.

Image
News

Kapolres Jakarta Pusat: Perusakan Pos Polisi Tugu Tani Bukan Teror ke Polisi

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto membantah aksi teror yang terjadi di Pos Polisi tersebut

Image
News

Baru Dinyatakan Hilang, Remaja Pakistan Ditemukan jadi Kerangka di Kandang Singa

Polisi masih menyelidiki bagaimana Bilal bisa berada di dalam kandang hewan buas tersebut

Image
News

KPK Panggil Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Proyek di Kemenag

KPK menduga telah terjadi dua dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang.

Image
News

SAH! Pimpinan DPR RI Tetapkan Tiga Anggota PAW dari Fraksi PDIP dan Nasdem

Tiga Anggota PAW terdiri dari dua anggota Fraksi PDIP dan satu orang dari Nasdem.

terpopuler

  1. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

  2. Anies Baswedan Turunkan Jabatan Kelik dari Kepala Dinas Jadi Anggota TGUPP

  3. Sepucuk Surat untuk Anies Baswedan dan Bank DKI dari Ahli Waris The Tjin Kok

  4. Begal Kembali Beraksi di Cempaka Putih, Kali ini Korbannya Pegawai Pemprov DKI

  5. Aspal Sirkuit Ujicoba Formula E Dibongkar, Komisi Pengarah: Ini Tidak Semulus yang Dinyatakan

  6. Ketidakjelasan Penempatan Kompol Rossa, Masinton: Kasihan Deh Lu!

  7. Bela Anies yang Diserang Bertubi-tubi Gegara Banjir, Tengku: Sosok Begini Mau dijegal? Gile Ndro

  8. NasDem: Memalukan Ibu Kota Negara Dilanda Banjir Berulang Kali

  9. Emosi Lihat Nasib Guru di Sleman, Tengku: Guru Dibotaki dan Dipermalukan? Sementara Koruptor Ramai-ramai ke Penjara Bisa Bawa Koper Pakaian

  10. Jokowi: Hati-hati, Saya Hanya Selalu Pesan kepada Menko, Hati-hati Putuskan dalam Menyelesaikan Ini

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

Image
News

5 Fakta Karier Rian Ernest, Politisi Muda PSI yang Maju di Pilkada Batam 2020