image
Login / Sign Up

Revisi UU KPK yang Penuh Kontroversi

Bayu Primanda

Kaleidoskop 2019

Image

Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) melakukan aksi budaya dengan memakai baju adat di depan gedung Parlemen MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam aksi mereka menyatakan mendukung DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Selain itu juga mereka melakukan bagi-bagi bunga kepada para pengendara yang lewat di depan gedung MPR/DPR. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Polemik revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi trending topic paling hangat yang diperbicangkan sepanjang 2019.

Bagaimana tidak, dalam proses penerbitan revisi terjadi sejumlah aksi yang dilakukan secara berturut-turut di depan gedung DPR RI, Senayan. Tak ayal imbas dari demo penolakan revisi inipun sempat memakan korban.

Berikut catatan kilas balik proses revisi UU KPK hasil kerja senyap DPR RI yang mendapat restu Presiden Joko Widodo.

Usulan Komisioner KPK Sendiri

Anggota DPR RI Arsul Sani bersikukuh membuktikan bahwa proses revisi UU KPK merupakan buah dari usulan para komisioner lembaga antirasuah sendiri.

Hal ini dibantah mentah-mentah oleh mantan Komsioner KPK Laode M Syarif dan ketuanya Agus Rahardjo, lantaran pihaknya merasa tak pernah mengusulkan adanya revisi terhadap UU KPK.

Belakangan, rujukan Arsul akan adanya usul revisi berdasarkan arsip rapat pada 19 November 2015. Dimana, saat itu lembaga antirasuah dipimpin oleh Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, bukan Agus Rahardjo Cs.

Meski demikian, Arsul menyatakan pihaknya melihat KPK sebagai lembaga, bukan orang per orang. Sehingga, revisi UU KPK pada intinya sudah pernah dibahas bersama KPK.

"Kami melihatnya KPK sebagai lembaga dan pimpinannya sebagai representasi lembaga, bukan siapa orangnya. Jadi yang harus dilihat adalah bahwa soal revisi ini pernah dibicarakan dengan pimpinan KPK di DPR periode ini, terlepas siapa-siapa pimpinan KPK-nya," ungkap Arsul.

Pelemahan KPK

Adanya revisi yang secara kilat masuk ke tahap Paripurna di DPR itupun mendapat protes keras dari sejumlah pihak, terutama pegiat antikorupsi maupun para mantan Komisioner KPK.

Dukungan atas penolakan terhadap revisi UU KPK kian bergulir dan semakin mendapat respon dari masyarakat.

Tak main-main, Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menduga revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dilakukan, karena ada agenda terselubung agar seluruh kasus besar yang ditangani KPK dihentikan penyidikannya.

"(Tujuannya) agar seluruh kasus besar, BLBI, Century, dan lain-lain di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara)," tegas Feri.

Tanggapan tersebut sebagai respon, dimana dalam revisi UU KPK, diatur adanya prosedur baru yang dirasa mempersulit bagi penyidik KPK dalam melaksanakan giat penyidikan dan penyadapan dalam penindakan perkara korupsi.

Demo Mahasiswa dan Pelajar Berujung Anarkis

Aksi penolakan terhadap RUU KPK terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain Jakarta, penolakan terhadap UU KPK baru juga dilakukan para mahasiswa di gedung DPRD Ciamis pada Jum'at 20 September 2019.

Selain itu juga terdapat sejumlah mahasiswa di kota-kota besar lainnya seperti Kendari, Makassar, Medan juga ikut turun ke jalan menyuarakan penolakan yang sama.

Dalam aksi serentak tersebut, Mahasiswa yang berkumpul membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK. Untuk Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, mereka menutup jalan di sekitar lokasi.

Salah satu mahasiswa yang mewakili protes mengatakan, "Jadi yang pertama kita sangat-sangat menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam. Karena dari revisi Undang-Undang KPK-nya saja itu tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan," kata Ketua BEM UI Manik Marganamahendra di lokasi saat itu.

Sekitar lebih dari 6 jam, para mahasiswa bertahan di depan Gedung DPR RI. Setelah menggelar aksi tolak RUU KUHP dan revisi UU KPK sejak pukul 13.00 WIB, Jalan Gatot Subroto di tutup untuk mengakomodasi massa. Sayangnya, aksi yang rencananya berjalan damai itu malah berakhir ricuh dan memakan korban jiwa.

Tuntutan kepada Presiden Terbitkan Perppu KPK

Perppu adalah singkatan dari peraturan pemerintah pengganti undang undang. Perppu adalah hak prerogatif, dengan kata lain Perppu berarti merupakan hak istimewa kepala negara dari presiden sebagai langkah membatalkan atau merevisi suatu kebijakan.

Perppu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Perppu dikeluarkan presiden dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Kondisi dan kegentingan ini sepenuhnya subjektivitas dari presiden.

Presiden Joko Widodo pun sempat menuturkan bahwa dirinya tengah memikirkan akan menerbitkan Perppu terhadap revisi UU KPK. Hal itu disampaikan Jokowi sebagai respon dari desakan mahasiswa dan elemen masyarakat lain yang melakukan aksi terus-menerus terkait penolakan revisi.

Sikap Jokowi itu disampaikan setelah mendengar masukan dari beberapa tokoh yang diundang ke Istana. Mereka antara lain Mahfud MD, Quraish Shihab, Butet Kertaradjasa, Franz Magnis- Suseno, eks pimpinan KPK Erry Riana Hadjapamekas, dan cendekiawan muslim Azyumardi Azra.

"Banyak sekali masukan yang diberikan ke kita utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perppu. Tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," ujar Jokowi usai bertemu tokoh bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 26 September 2019.



Revisi UU KPK Digugat ke MK

Tak puas dengan hanya menuntut presiden untuk menerbitkan Perppu, revisi UU KPK pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materi atau Judicial Review (JR).

Adapun gugatan uji materi ini, diajukan belum genap sebulan usai revisi UU KPK disahkan DPR RI melalui rapat paripurna. Gugatan ini dianukan 25 orang advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah.

Sayangnya, revisi UU KPK yang digugat saat itu masih belum dinomorkan Kementrian Hukum dan HAM. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Anwar Usman dalam sidang pendahuluan yang menemukan bahwa UU KPK yang digugat belum ditulis nomornya.

"Jadi permohonannya ini pengujian formil dan materil, tapi terhadap UU nomor berapa masih titik-titik ini ya. Ini tidak sabar menunggu hari esok ini," ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam persidangan pendahuluan pada Senin, 14 Oktober 2019.

Untuk diketahui, Pengesahan sebuah Undang-undang ditandai dengan penandatanganan draf UU oleh Presiden. Dimana, Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menandatangani draf tersebut.

Namun, Presiden juga punya hak untuk tidak memberikan tanda tangan. Sekalipun demikian, Undang-undang akan tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden.

Saat itu, UU KPK baru disahkan DPR pada 17 September 2019. Oleh karenanya, Presiden masih punya waktu hingga 17 Oktober untuk menandatangani draf UU, sebelum UU itu diberlakukan.

MK Tolak Uji Materi UU KPK Karena Salah Objek

Semestinya, uji materi terhadap UU KPK baru ini bisa dilakukan dengan baik jika gugatan yang dilayangkan penggugat sempurna.

Sayangnya, gugatan tersebut keburu didaftarkan saat hasil revisi UU KPK belum dinomorkan. Oleh karenanya, terjadi kesalahan fatal di tengah persidangan, dimana pihak penggugat justru malah salah menulis nomor UU KPK baru.

Adapun nomor UU KPK baru yang disahkan Kemenkumham yakni, UU KPK nomor 19 tahun 2019. Sementara pihak penggugat menulis UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan siang ini di Gedung MK.

"Amar putusan pemohon tidak diterima ," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Dengan adanya putusan tersebut, maka UU KPK baru pun secara resmi telah berlaku, mengingat hasil putusan MK adalah final dan menginkat (final and binding).[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Wabah Corona

Selain Terlalu Banyak Keluarkan Aturan Sebatas Imbauan, Pemerintah Dinilai Terlihat Labil dan Bingung dalam Hadapi Covid-19

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Walhi Minta DPR Tak Membahas Omnibus Law di Tengah Pandemi

Image

News

PSI Minta Klarifikasi Wali Kota Jaksel Terkait Polemik Warga Lebak Bulus Vs Developer

Image

News

Wabah Corona

Pandemi Covid-19, Puteri Komarudin Salurkan Bantuan 750 Set APD untuk Petugas Kesehatan

Image

News

Golkar Kabupaten Probolinggo Sumbang APD ke RSUD Tongas

Image

News

Terpilih Jadi Wagub DKI, Segini Kekayaan Riza Patria

Image

News

Wabah Corona

Komisi VIII DPR Desak Diadakan Dzikir Nasional Hindari Covid-19, Anggota PKS: Saya Yakin Lebih Dahsyat Daripada Makanan-makanan Bergizi

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Penerimaan Negara Diproyeksi Terkontraksi 10 Persen Gara-gara Corona

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Akibat Corona, Menpar Wishnu Sebut Penurunan Tingkat Hunian Hotel Hingga 0%

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Gubernur Banten Minta Kepala Daerah Tangerang Raya Ajukan PSBB Agar Satu-kesatuan dengan DKI

Mobilitas masyarakat wilayah Tangerang Raya tidak dapat dipisahkan dengan DKI Jakarta.

Image
News
Wabah Corona

Ini Daftar Kegiatan yang Dilarang Saat Penerapan PSBB di Jakarta

Berkumpul lebih dari lima orang menjadi larangan selama penerapan PSBB

Image
News
Wabah Corona

Bakal Ada Patroli Rutin, Pelanggar PSBB Langsung Disanksi di Lapangan

Pemprov DKI melakukan langkah tegas, kami tidak akan melakukan pembiaran terhadap kegiatan yang berpotensi terjadi penularan

Image
News
Wabah Corona

KSP: Tak Mudik Bukan Cuma Anjuran Pemerintah, Tetapi Implementasi Ajaran Islam yang Harus Dipatuhi

Menurut Rumadi, harus dipahami bahwa bangsa Indonesia sekarang dalam kondisi darurat COVID-19.

Image
News

Selain Wartawan, Ini 8 Bidang Usaha yang Tetap Beroperasi Selama Pemberlakuan PSBB

Anies mengungkapkan, ada delapan sektor dunia usaha yang diperbolehkan beroperasi selama penerapan PSBB

Image
News
Wabah Corona

Dukung SE Menag, MPR: Ini Anjuran Tepat Karena Zakat, Infak Dan Sedekah Jaring Pengaman Sosial

Basarah respek pada butir 11 surat edaran itu yang menganjurkan umat Islam membayarkan zakat harta mereka sebelum puasa Ramadan.

Image
News

Ombudsman: Pasien Corona Terus Bertambah, Kebijakan Social Distancing Harus Dievaluasi

Teguh mengatakan kebijakan social distancing yang kurang efektif, perlu dipikirkan untuk beralih ke metode yang lebih ketat dan efektif

Image
News

Lawan Polisi dengan Senpi Rakitan, Kurir Sabu-Sabu Didor Senpi Beneran

AA ditembak dan meninggal dunia saat diperjalanan menuju rumah sakit

Image
News

PSBB Disetujui, Fahira Idris Minta Warga DKI Dukung dan Patuh Arahan Gubernur Anies

Kalau kita cermati sebenarnya dalam beberapa sisi Jakarta sudah menerapkan PSBB sejak pertengahan Maret lalu.

Image
News

Setelah Gagal 10 Tahun, Dua Panda Hong Kong Ini Akhirnya Kawin Berkat Kebun Binatang yang Sepi

Perkawinan alami Ying dan Le disebutkan selalu gagal bahkan sampai 10 tahun lamanya

terpopuler

  1. 22 Tahun Berlalu, Begini 8 Potret Terbaru Farida Pasha Pemeran ‘Mak Lampir’ yang Tetap Modis

  2. Tembus Rp61 T! Ini Pesta Termahal yang Pernah Diadakan di Muka Bumi

  3. Haedar Nashir: Kalau Pemerintah Izinkan Warga Mudik Biarlah Tokoh Agama Berhenti Mengimbau

  4. Inilah Waktu Terbaik untuk Melaksanakan Salat Isya

  5. Pesan Pasien Covid-19 yang Sembuh: Allah Ingin Melihat Apakah Cobaan Ini Semakin Membuat Kita Tawadhu atau Justru Berpaling

  6. Mengapa Kemenangan Riza Patria Jadi Wakil Gubernur Jakarta Tak Mengejutkan?

  7. Cerita Ketua RT Menteng Dalam, Malam-malam Pintu Rumahnya Diketuk Warga yang Panik Akibat Suhu Tubuh Tinggi

  8. Selalu Memohon Ampun Meski Bebas dari Dosa, Bagaimana Cara Nabi Beristigfar?

  9. Komisi VIII DPR Desak Diadakan Dzikir Nasional Hindari Covid-19, Anggota PKS: Saya Yakin Lebih Dahsyat Daripada Makanan-makanan Bergizi

  10. Kisah WNI di AS saat Pandemi Corona, Dirumahkan Tanpa Kepastian

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Image
Reza Fahlevi

Atas Nama Kemanusiaan, Stop Politisasi Covid-19

Image
Abdul Aziz SR

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Besarkan Go-Life hingga Diakui Forbes, Ini 5 Fakta Menarik Windy Natriavi, Pendiri AwanTunai

Image
Hiburan

Resmi Diperistri So Ji-Sub, 5 Fakta Menarik Presenter Cantik Jo Eun-jung

Image
News

Wabah Corona

Olahraga hingga Donor Darah, 7 Potret Aktivitas Sandiaga Uno di Sela-sela WFH