breaking news: Trio Ikan Asin Jalani Sidang dengan Agenda Putusan Sela

image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI

Revitalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kolom

Image

Ilustrasi - Teroris | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO, Terminologi kewaspadaan dini dikenal di sejumlah institusi. Di lingkungan kepolisian menjadi salah satu fungsi  kepolisian di bidang intelijen dan keamanan (intelkam). Di dunia kesehatan disebut dengan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (Early Warning Alert and Response). Di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini ayat 3 diartikan sebagai serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Jauh sebelumnya pada Permendagri No. 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaaan Dini di Daerah, mendefinisikan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Dengan kata lain, dibandingkan dengan Permendagri No. 12, pada Permendagri No. 2 cakupan menganai apa yang harus diwaspadai  masyarakat jauh lebih luas.

Sementara pengertian ATHG sendiri sebagaimana dijelaskan pada ayat 5 dari Permendagri No. 2 tahun 2018  adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

baca juga:

Untuk melaksanakan upaya atau tindakan tersebut dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.  Dalam operasionalnya di setiap daerah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Yakni: suatu wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Tujuan, dan Tugas FKDM

Mengingat ATHG bersifat potensial dan seringkali nyata, peran dan fungsi FKDM sangat strategis.  Mengacu Permendagri No. 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini  Pasal 2, tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.  

Sedangkan pada Pasal 3 dari Permendagri tersebut menyebutkan, fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:  a. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan  b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

Secara umum, sebagaimana diatur pada Pasal 17 Permendagri No. 2 tahun 2018, FKDM di daerah provinsi bertugas:  a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan  b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi.

Untuk merealisasikan tujuan, fungsi dan tugas tersebut, keanggotaan FKDM berasal dari unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya. Secara lokalitas, melalui Peraturan Gubernur (Pergub)  No. 44 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 110 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat Pasal 12 diatur lebih rinci mengenai persyaratan menjadi anggota FKDM.

Diantara syarat penting anggota FKDM menurut Pergub No. 44 yang kemudian diperkuat oleh persyaratan menjadi anggota FKDM DKI 2020-2002 berupa larangan menjadi anggota parpol, pengurus partai, organisasi terlarang serta integritas calon. Tujuannya, agar diperoleh anggota FKDM yang independen dan berintegritas. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengharapkan agar anggota FKDM memiliki sifat sensitif dan responsif. Diatas itu semua, penting pula mempertimbangkan profesionalitas, kapabilitas, track record calon dan kebutuhan untuk memperbaiki kinerja organisasi FKDM ke depan.

Spektrum ATHG

Apa yang disebut dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau ATHG spektrumnya sangat luas. Yakni: mencakup ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor-faktor yang mengakibatkan ATHG di bidang ipoleksosbud menjadi sangat kompleks. Tidak hanya berasal dari dalam negeri (domestik), melainkan juga dari faktor luar negeri.  

Dari pihak luar negeri, dibagi lagi menjadi ancaman berupa bersenjata secara frontal maupun tidak langsung yang disebut dengan perang proksi.  Perang proksi (proxy war) atau disebut juga dengan perang hibrid yakni: peperangan yang dilakukan melalui non-state aktor. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (saat itu) manyebut contoh konkrit proxy war  berupa perang boneka atau perang dengan musuh yang tidak kelihatan. Dewasa ini proxy war diperumit lagi dengan perang di dunia maya (virtual atau cyber war).

Beberapa contoh ATHG tersebut pertama di bidang ideologi. Ancaman di bidang ini diantaranya terkait dengan bahaya laten Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ideologi komunisme, liberalisme atau neo liberalisme, gerakan ekstremisme dan separatisme yang  secara sengaja (sistematis) hendak memisahkan diri dari NKRI, radikalisme destruktif yang bersimbiosis dengan dengan pemahaman doktrin keagamaan yang salah atau distorsif, dan lain sebagainya.

Kedua ancaman di bidang politik. Berupa terjadinya persaingan tidak sehat antar tim kampanye/tim sukses antar calon legislatif dalam satu (internal) partai politik (parpol) atau antar parpol, antar kandidat  dalam  merebut jabatan di legislatif maupun ekskutif menjelang dan saat Pemilu dan Pilkada. Paska Pemilu dan Pilkada, potensi konfliknya berpangkal dari gelaran Munas, Kongres, Muktamar Parpol maupun organisasi non parpol. Relasi kerja yang tidak simetris dan harmonis antara legislatif dan eksekutif dapat juga menjadi potensi ATHG.

Ketiga ancaman di bidang ekonomi antara lain akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi yang stagnan (kisaran 5 persen), seretnya investasi asing yang masuk Indonesia,  buruknya iklim usaha, nilai tukar rupiah atas dolar AS yang masih diatas Rp 10.000, seretnya pergerakan sektor ril dan sebagainya. Ditambah lagi ketimpangan ekonomi regional, perputaran ekonomi dan uang terfokus di Jawa khususnya di Jakarta, pemusatan aset di tangan segelintir orang, kesenjangan perdapatan perkapita, dan sebagainya. Itu semua  merupakan potensi ATHG yang sangat serius.

Keempat, ancaman budaya  berupa masuknya budaya asing melalui life style, musik, film, pariwisata, orang asing, dan sebagainya. Ke dalam ancaman budaya antara lain berasal dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang memicu timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horisontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Kelima, ancaman di bidang sosial berupa makin meningkatnya berbagai penyakit yang berasal dari penyandang masalah kesejahteraan masyarakat (PMKS) seperti: gelandangan, pengemis, anak-anak jalanan, prostitusi,  pergaulan bebas dan sebagainya. Keenam, ancaman pertahanan dan keamanan ATHG bisa berpangkal dari perpindahan ibukota negara dari Jakarta  ke Kalimantan Timur.

Ketujuh, ancaman kejahatan di dunia maya (cyber crime). Berdasarkan informasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika (saat itu) Rudiantara pada 14 Februari 2019, terdapat tidak kurang dari 900 ribu situs menyebar hoaks dari bidang kesehatan, politik, pornografi, penipuan, perjudian dan sebagainya. Hal ini berdampak terhadap penangan perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, pada 2018, dari 52 kasus penyebaran hoaks yang terselesaikan sebanyak 18 kasus. Sementara pada tahun 2019, dari 51 kasus yang ditangani Polri sebanyak 32 kasus selesai ditangani. Trend ATHG yang berpangkal dari cyber crime ke depannya diyakini akan meningkat.

Konteks DKI Jakarta

Ancaman ATHG yang bersifat makro tersebut, dalam banyak aspek atau variable juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan seterusnya dengan varian dan intensitas berbeda-beda. Jakarta sebagai ibukota negara republik Indonesia,  tidak luput dari berbagai potensi ancaman tersebut. Bahkan dalam posisinya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, potensi ATHG di Jakarta jauh lebih komplek dan lebih besar baik secara kuantitas maupun kualitas di bandingkan dengan wilayah atau daerah lain di Indonesia.

Misalnya di bidang ideologi, potensi ATHG masih tinggi. Sebagai contoh adanya sejumlah institusi yang terpapar doktrin radikalisme. Berdasarkan  survei Badan Intelijen Negara (BIN), sebanyak 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga Badan Usaha Miliki Negara Negara (BUMN), terpapar radikalisme. Selain itu, kampus dan sekolah menengah negeri di Indonesia juga rentan terpengaruh paham radikal.

Survei yang melibatkan 14.400 responden dari 32 provinsi tersebut juga dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah daerah, tokoh budaya, tokoh agama, dan akademisi. Survei ini juga menunjukkan, warga kampus dan sekolah cenderung mencari konten keagamaan melalui media sosial. Terpaan konten keagamaan melalui media sosial berada pada angka 61,23 yang masuk kategori tinggi (Koran Tempo, 30 November 2018). Survei ini juga mengungkap korelasi intensitas bermedia sosial dengan angka potensi radikalisme.

Mengenai ancaman politik, potensinya berpangkal dari banyak aspek. Diantaranya berasal dari relasi antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI maupun antar anggota DPRD DKI. Contohnya ketika politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga anggota Komisi A DPRD DKI, William Aditya Sarana berseteru dengan sejumlah koleganya di DPRD DKI lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Padahal, rancangan KUA-PPAS belum dibahas di forum rapat DPRD DKI. Kasus ini akhirnya  bergulir ke Badan Kehormatan Daerah (BKD) DPRD DKI. Kasus-kasus semacam ini dengan berbagai variannya berpotensi bakal banyak muncul manakala tidak terjadi sinerjitas antara sesama legislator atau antara legislatif  dengan eksekutif.

Di bidang sosial dan lingkungan akan banyak muncul ATHG sebagai dampak dari merebaknya kawasan kumuh di Jakarta.  Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pada 2017 mencatat 86 persen rukun warga (RW) di DKI Jakarta masuk kategori kumuh. Jumlah ini didapat dari pendataan yang dilakukan pada 521 RW. Sementara versi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 49 persen atau 118 dari 267 kelurahan di provinsi yang punya anggaran Rp 89 triliun itu masuk kategori kumuh.  Banyaknya kawasan/lingkungan kumuh di Jakarta berdampak terhadap munculnya potensi atau aksi tawuran antar kampung, penyalahgunaan Narkoba, premanisme, vandalisme dan sebagainya.

Sementara ancaman ATHG di bidang ekonomi yang terjadi di Jakarta sebagai dampak jumlah pengangguran.  Menurut data dari BPS, Jakarta menempati urutan nomor 7 (6,22%) terbanyak pengangguran hingga Agustus 2019. Peringkat tertinggi diduduki Banten 8,11%. Disusul turut  Jawa Barat 7,99%, Maluku 7,08%, Kepulauan Riau 6,91%,  Sulawesi Utara 6,52%, dan Papua Barat 6,24%. Padahal APBD DKI Jakarta tertinggi di Indonesia yakni mencapai Rp 89,44 triliun. Masih banyaknya  pengangguran berpotensi munculnya ATHG dalam berbagai bentuk dan modus.

Dalam kontek rencana dan realisasi pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur mempunyai potensi ATHG sangat serius. Misalnya di bidang pertahanan dan keamanan. Manakala Jakarta yang memiliki begitu banyak aset produktif berupa tanah dan bangunan seperti perkantoran, hotel, restoran, tempat-tempat hiburan dan sebagainya ditinggalkan oleh sebagian pemiliknya lalu lemah dari sisi pengamanannya. Hal ini berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya: penguasaan, perusakan atau penjarahan oleh oknum atau kelompok tertentu secara ilegal.

Langkah Penguatan

Mengingat ATHG di Jakarta kini dan ke depan yang makin berat dan kompleks, FKDM harus direvitalisasi. Tujuannya (out put) supaya terwujud optimalisasi FKDM sebagai wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat menjadi lebih efektif, terukur  dan bermakna baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Muaranya terwujud Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya (Matbagun) yang menjadi visi kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Untuk itu, FKDM ke depan perlu dipertajam dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, penguatan visi organisasi FKDM yang mengemban mission sacred memuluskan dan mewujudkan visi pembangunan Jakarta (Matbagun). Kedua, menerapkan kepemimpinan organisasi yang demokratis, transparan dan akuntabel  berbasis pada team work yang solid. Ketiga, penguatan kapasitas organisasi dalam mencapai tujuanya. Keempat, peningkatan komunikasi dan koordinasi (jaringan kerja/networking) dengan Pemprov DKI dan mitra kerja FKDM.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan langkah atau program sebagai berikut: pertama,  perlu dipertahankan komposisi struktur kepengurusan dan koordinator wilayah FKDM.  Juga perlu dilakukan pembagian tugas berdasarkan divisi dengan tujuan peningkatan efektivitas  organisasi. Misalnya dengan membentuk koordinator divisi (kordiv) pengkajian, penelitian dan pendeteksian;   kordiv  pengumpulan, analisis dan pelaporan data serta informasi; kordiv pendidikan, pelatihan dan sosialisasi; kordiv partisipasi masyarakat, dan hubungan antar lembaga; kordiv organisasi, keuangan dan rumah tangga, dan sebagainya.

Kedua, penguatan sumber daya manusia khususnya di bidang intelijen, investigasi, riset, dan sejenisnya dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang lebih banyak dan berkualitas. Hal ini sangat diperlukan karena pada dasarnya core business FKDM adalah di bidang ini. Kemampuan semacam ini akan menjadi kunci keberhasilan fungsi dan peran FKDM.

Ketiga,  FKDM penyempurnaan standar operasional prosedur  (SOP), instrument (alat kerja) dan alur (flow chart) pelaporan internal dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi.  Aktivitas ini bisa digunakan sebagai parameter dan sekaligus evaluasi kinerja organisasi FKDM pada semua tingkatan. Keempat, penyempurnaan jenis pelaporan: harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Dalam kondisi darurat ATHG, FKDM menyampaikan laporan hasil pencermatan dan rekomendasi solusinya seketika kepada Gubernur DKI melalui Kesbangpol DKI,  diminta atau tidak tidak diminta.  

Kelima, memanfaatkan teknologi digital/gadget yang aplicable guna mempermudah dan efektivitas tugas anggota FKDM, khususnya dalam percepatan dan akurasi laporan. Selain juga tetap dibarengi dengan mekanisme pelaporan dalam bentuk manual.  Teknologi digital/gadget tersebut digunakan di internal anggota FKDM namun juga oleh masyarakat sebagai ikhtiar memperluas partisipasi publik dalam kewaspadaan dini terhadap ATHGKeenam, peningkatan dukungan anggaran dan sarana kerja memadai untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi fungsi organisasi FKDM.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image

News

Kolom

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image

News

Kolom

Kerusakan Moral dalam Politik

Image

News

Kolom

Gagang Politik Trump

Image

News

Kolom

Unjuk Gigi Pimpinan KPK Baru

Image

News

Kolom

Mempertahankan Kadaulatan NKRI di Natuna

Image

News

Jaminan Electoral Justice dalam Pilkada

Image

News

Kolom

Rekening Gendut Pejabat Negara

Image

News

Banjir, Kepala Daerah dan Jokowi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Susul AS dan Uni Eropa, Honduras Deklarasikan Hezbollah Sebagai Organisasi Teroris

Negara lain yang telah menyatakan Hezbollah sebagai organisasi teroris adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa.

Image
News

Mendagri Ingin Pemda Lakukan Aksi Nyata Lindungi Anak dan Perempuan dari Kekerasan

Anak dan perempuan kelompok paling rentan.

Image
News

Virus Pneumonia Misterius China Bisa Menyebar Antarmanusia, WHO Gelar Rapat Darurat

Zhong Nanshan dari Komisi Kesehatan Nasional China menyebut para pasien bisa jadi terkena virus baru tanpa mengunjungi kota sumber wabah.

Image
News

Pimpinan KPK Dinilai Mencla-mencle Usut Suap Harun Masiku

Berhadapan dengan PDIP, KPK tak bernyali.

Image
News

Divonis 2 Tahun, PPP: Rommy Tidak Dihukum Kasus Suap dan Korupsi

Rommy dihukum karena gratifikasi.

Image
News

Isdianto-Rudi Akrab di Acara Batam Bersepeda, Sinyal Koalisi Semakin Kuat

Isdianto akan berpasangan dengan istri Wali Kota Batam.

Image
News

ICW Desak UU Tipikor Direvisi untuk Perkuat UU KPK

"Problematika UU Pemberantasan Tipikor masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan DPR"

Image
News

Hakim Ungkap Alasan Rommy hanya Divonis 2 Tahun Penjara

Lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Image
News

Pengadilan Tipikor Periksa 20 Orang Terkait Korupsi Bappeda Mimika

Perkara korupsi kegiatan monev pada Bappeda Mimika tahun anggaran 2016 itu melibatkan tiga orang terdakwa yaitu SM, MNM dan Ye.

Image
News

KPK: PDIP Lapor ke Dewas Itu Haknya

Pelaporan tim hukum PDI Perjuangan ke Dewan Pengawas KPK soal kasus yang menjerat kader PDIP Harun Masiku adalah hak dari PDIP.

terpopuler

  1. Gagal Bersinar, 5 Artis Bollywood ini Justru Terjerumus Dunia Prostitusi

  2. 5 Fakta Menarik Fany Kurniawaty, Pramugari yang Disebut Calon Istri Sule

  3. Pelajar Bunuh Begal, Ferdinand Ingatkan Kejaksaan "Jangan Konyol Ah!"

  4. Tengku Marah: Manusia Ini Telah Memfitnah Isteri Saya yang Masih Sehat Dikatakan Sudah Mati

  5. 10 Potret Manis Nadia, Anak Ekki Soekarno yang Eksis jadi Reporter

  6. Istri Terima Beasiswa di Australia, Para Suami Asal Indonesia Rela Jadi Loper Koran

  7. Ada yang Bergelar Raden Ajeng, 5 Artis Tanah Air Ini Ternyata Masih Keluarga Keraton

  8. Pelajar Bunuh Begal, Hotman: Si Laki-laki Muda Itu Membunuh karena Membela Kehormatan Pacar yang Hendak Diperkosa

  9. Warga Binaan Masuk Islam: Setiap Lihat Rekan-rekan Sesama Usai Salat, Mereka Terlihat Tenang

  10. Ditanya Keberadaan Harun Masiku, Puan Maharani: Tanya ke Partai, Bukan ke Ketua DPR

fokus

Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota
Masa Depan Buruh

kolom

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image
Abdul Aziz SR

Kerusakan Moral dalam Politik

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
News

5 Watak Sejati Manusia menurut Meng Zi, Filsuf Aliran Konfusianisme

Image
News

Tutup Usia, 5 Fakta Penting Pendiri MER-C Dokter Joserizal Jurnalis

Image
News

Liburan hingga Nongkrong Bareng, 10 Potret Hangat Helmy Yahya bersama Keluarga