Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Alfarisi Thalib

Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS).

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Image

Ilustrasi - Korupsi | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Setiap 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat tema bersatu melawan korupsi untuk pembangunan, perdamaian, dan keamanan. Di negara-negara berkembang, menurut Program Pembangunan PBB, uang yang hilang karena korupsi diperkirakan 10 kali lipat dari jumlah bantuan untuk pembangunan.

PBB menuliskan, korupsi adalah kejahatan serius yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua lapisan masyarakat. Tidak ada negara, wilayah, atau komunitas yang kebal terhadap korupsi, setiap wilayah memiliki kemungkinan itu.

Sehingga perayaan hari anti korupsi ini menjadi momentum reflektik, untuk melakukan evaluasi dan koreksi. Menurut Presiden Jokowi ada lima yang perlu dievaluasi, yaitu: penindakan itu perlu, tapi pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting, rekrutmen politik, soal fokus kerja (lembaga penyelenggara pemberantasan), adanya perbaikan sistem di sebuah instansi setelah penindakan, dan eksekutif daerah atau pemerintah pusat (birokrasi), atau juga di sisi kejaksaan. Namun hal lain yang perlu dievaluasi adalah strategi pencegahan dan pengawasan, efektivitas penindakan, lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga negara, dan partai politik.

baca juga:

Sehingga untuk itu, perayaan hari ini bukan sekedar teatrikal, drama, dan kutukan belaka, tetapi menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa ada satu kejahatan yang dimusuhi bersama oleh umat manusia di seluruh dunia. Kejahatan yang bisa membunuh masa depan bangsa dan peradaban, menghancurkan mimpi banyak orang, dan menghapuskan harapan manusia di segala usia. Ia bisa tumbuh di segala rezim, tak mengenal demokrasi atau otoriter, gampang beradaptasi dalam segala situasi: yaitu korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), korupsi adalah kejahatan yang melampaui kekuasaan, karenanya ia musuh kita semua, tanpa melihat status sosial atau jabatan, rakyat biasa, pejabat negara, anggota DPR, maupun presiden.

Tetapi paradoksnya, di tengah gencarnya negara-negara di dunia memerangi korupsi, di Indonesia, walaupun banyak pernyataan yang disampaikan di berbagai podium resmi tentang bahaya korupsi, namun tetap saja dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan penindakan terhadap koruptor menunjukkan korupsi bukan dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) dan kejahatan serius (seriousness crimes) seperti sebelumnya.

Hal ini terbaca jelas dalam dari revisi UU KPK, lalu RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Di dalam dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan ada banyak bermasalah, terakhir kasus di LP Sukamiskin yang membiarkan Setya Novanto berkeliaran bebas dan terlihat ada di rumah makan padang. Pemberian remisi terhadap koruptor, dan mempermudah pembebasan bersarat.

Presiden berkali-kali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, baik dalam debat presiden maupun dalam pidato kenegaraan. Tetapi akhir-akhir ini dalam kenyataannya justru ada kontradiksi, karena di saat yang sama justri presiden menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang saat ini telah menjadi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK). Di mana banyak pihak menilai bahwa UU tersebut melemahkan KPK karena lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dahulu dimilikinya sebagai lembaga yang terdepan memerangi tindak pindana korupsi. Sebagai simbol pemberantasan. Sejumlah poin yang dianggap akan melemahkan KPK antara lain keberadaan Dewan Pengawas KPK, dilucutinya sejumlah kewenangam KPK terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.

Selain itu, Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi Pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas, misal: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Bagaimana jika Dewan Pengawas tidak mengizinkan? Siapa yang mengawasi Dewan Pengawas? Dengan demikian, bisa jadi dalam perjalanannya Dewan Pengawas akan berubahan menjadi Dewan Ijin, dan ini justru bersifat sangat politis. Standar larangan Etik dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih Rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK. Pasal 36 tidak berlaku untuk Dewan Pengawas, sehingga: Dewan Pengawas tidak dilarang menjadi komisaris, direksi, organ yayasan hingga jabatan profesi lainnya; Dewan Pengawas tidak dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK Sementara itu pihak yang diawasi diwajibkan memiliki standar etik yang tinggi dengan sejumlah larangan dan ancaman pidana di UU KPK.

Kontradiksi ini kembali terlihat dalam kebijakan presiden yang memberi grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya satu tahun oleh Jokowi dengan pertimbangan umur dan hak azasi manusia. Padahal, telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan peradaban yang musti diperangi secara luar biasa tanpa harus mempertimbangkan soal umur, sebab apa yang mereka lakukan terhadap rakyat dan negara jauh lebih tidak manusiawi.

Dengan itu, diperlukan penanganan khusus dan lembaga istimewa yang independen dan terkontrol dalam memberantas kasus korupsi. Namun lagi-lagi, setelah lembaga istimewa dibentuk dan secara independen menangani kasus korupsi, presiden justru membebaninya dengan hal-hal yang bersifat administratif dan birokratis melalui UU No. 19 2019, yang menghambat gerakan percepatan KPK dalam memberantas korupsi. Bahkan yang lebih memprihatinkan, di tengah gegap gembita pemberantasan korupsi di Indonesia, dan seruan pemberantasan korupsi oleh presiden, justru lembaga KPK dianggap menghambat pembangunan dan investasi. Artinya, dalam logika terbalik, korupsi dapat meningkatkan invetasi di Indonesia.

Beberapa pernyataan dan kebijakan yang disebutkan di atas tentu membuat masyarakat bingung dan marah, bahkan menimbulkan gejolak aksi yang besar dari mahasiswa. Tapi di sisi lain, persoalan di atas tidak dapat dilihat secara tunggal dalam proses pemberantasan korupsi saja. Sebab dalam negara demokrasi seharusnya korupsi tidak bisa hidup. Demokrasi mendorong transparansi, keterbukaan informasi, pengawasan yang ketat oleh semua lapisan masyarakat, sistem yang akuntabel. Maka dalam keadaan ini secara otomatis tindak pidana korupsi akan tertolak.

Namun teori ini seolah tidak berlaku di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) RI merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mengalami peningkatan tipis 0,28 poin dari tahun 2017 menjadi 72,39. Dan Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun ini tidak paralel dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Menurut Transparency International, Indonesia berada nilai 38 (penilaian 1-100, semakin besar semakin baik), dan berada di urutan ke 83 dari 180 negara yang di teliti (semakin 100-1, semakin kecil semakin baik).

Selain itu, dalam usaha pemberantasan korupsi KPK setiap tahunnya menghabiskan APBN lebih kurang Rp. 1 triliun pertahun. Sebaliknya, pengembalian uang negara hingga kini baru Rp. 63,9 triliun, dari ratusan triliun kerugian negara.Ketua KPK Agus Rahadjo mengatakan, "Kami ingin laporkan hasil pencegahan.

Kami ingin sampaikan bahwa dari laporan yang kami dapat paling tidak potensi kerugian negara yang bisa dihemat Rp 63,9 triliun," kata Agus dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) 2019 di KPK, Senin (9/12/2019). Jumlah tersebut merupakan hasil dari monitoring penyelenggaraan negara merupakan kajian-kajian Rp 34,7 triliun, koordinasi dan supervisi dalam bentuk penyelamatan aset sebesar Rp 29 triliun, penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi barang dan uang Rp 159 miliar.

Di sisi lain, dalam paradoksal pemberantasan korupsi juga terdapat dilema besar, dimana dalam kehidupan negara demokrasi, tidak boleh ada lembaga negara yang melampaui lembaga-lembaga negara yang lain di dalamnya. Lembaga-lembaga negara haruslah setara secara politik, dan saling mengawasi. Dalam demokrasi juga tidak boleh lahir lembaga negara istimewa apa lagi suci di atas lembaga-lembaga yang lain, sebab derajad manusia di mata negara dan di mata hukum adalah sama dan setara.

Kemunculan lembaga negara yang dianggap “suci” di dalam negara demokrasi adalah sebuah kekeliruan fatal, sebab ia akan merusaki sistem dan tatanan hukum yang ada, dan menimbulkan kekacauan terus menerus setiap hari. Dan inilah yang terjadi di dalam KPK sebelum revisi UU No.30 tahun 2002, di mana KPK menganggap diri di luar negara, dan mensucikan dirinya sehingga kewenangannya melampaui kewenangan lembaga negara yang lain bahkan melampaui hukum. Sehingga terkesan mereka tidak bisa dan tidak mau diawasi, maka jadilah dia negara di atas negara.

Dalam kondisi yang paradok dan dilema ini, agenda-agenda pemberantasan korupsi tetap terus berjalan. Dengan keterbatasan dan prosedur hukum yang ada, semoga Pimpinan KPK yang baru, yang dilantik pada 21 Desember mendatang, mampu menunjukkan sikap profesionalisme dan independensinya dalam pemberantasan korupsi. Dan tidak menjadikan KPK sebagai lembaga politik dan tidak mempolitiki KPK.

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

DPR RI

DPR Minta Penyuluh Agama Jadi Garda Terdepan Lawan Hoaks Dana Haji

Image

News

Bacakan Pledoi, Benny Tjokro: Saya Adalah Korban Konspirasi

Image

Ekonomi

Tokopedia

Tokopedia Salam Dukung UMKM Go Digital Bersertifikasi Halal

Image

News

IBUF Bentuk Tim Analisis UU Ciptaker Bersama Pemerintah dan DPR

Image

News

Nurhadi Cs Pasrah Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Pengurusan Perkara

Image

News

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Heru Hidayat Pikirkan Nasib Karyawannya

Image

News

Budiman Sudjatmiko Ingin DPR Beri Argumen Relevan Soal UU Ciptaker

Image

Ekonomi

Jubir Erick Buka Suara Soal Penetapan Tersangka Bos PT PAL Oleh KPK

Image

News

KPK Beberkan Asal Gratifikasi yang Diterima Nurhadi dan Menantunya

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

semoga nggak jadi lemah KPK skrg, setelah revisi UU-nya

terkini

Image
News
Lawan Covid-19

Epidemiolog Unair Minta Jangan Ada Hambatan Uji Klinis di Indonesia

Uji klinis vaksin tahap tiga di Indonesia harus bisa sesuai jadwal yang ditentukan.

Image
News
DPR RI

DPR Minta Penyuluh Agama Jadi Garda Terdepan Lawan Hoaks Dana Haji

Ace Hasan Syadzily membantah jika dana setoran jamaah haji digunakan untuk membangun jalan tol.

Image
News
MPR RI

Ketua MPR: Peta Jalan Vaksinasi COVID-19 Harus Disesuaikan dengan Pemulihan Ekonomi

Ia mengingatkan, kehadiran vaksin Corona harus mampu menumbuhkan harapan dan mewujudkan kepastian baru.

Image
News

LPSK Komitmen Lindungi Saksi Kasus Penembakan Pendeta di Intan Jaya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen melindungi para saksi

Image
News

Berhasil Ditangkap, Pembunuh Saudara Presiden Jokowi Berinisial EP

Kepolisian menangkap pembunuh saudara Presiden Jokowi dan langsung gelar perkara untuk menindak lanjuti kasus tersebut

Image
News

Polisi Tetapkan Tersangka Tewasnya 11 Pekerja Tambang di Muara Enim

Polres Muara Enim menetapkan tiga orang tersangka dari kejadian longsor yang menewaskan 11 pekerja tambang batu bara ilegal.

Image
News

Pengamat: Pilkada Harus Jadi Momentum Melawan Covid-19

Sejumlah Paslon telah menerapkan prokes sebagai alat kampanye.

Image
News

Tips Aman Hindari Anak Jadi Korban Perampasan HP

Kombes Pol Budi Sartono memberikan tips kepada seluruh orang tua.

Image
News

Praktisi Hukum Nilai Tuntutan Penjara Seumur Hidup Atas Benny Tjokro Sudah Proporsional

Kejagung komitmen dan keseriusan dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara Jiwasraya.

Image
News

467 Kasus Kekerasan Terjadi di Makassar Selama Tahun 2020

Terdapat 467 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak-anak di Kota Makasaar.

terpopuler

  1. Punya Tetangga Terlalu Berisik saat Berhubungan Seks, Wanita ini Sengsara

  2. Marwan Batubara: Omnibus Law Bisa Batalkan Putusan Anies Soal Reklamasi Teluk Jakarta

  3. 5 Fakta Menarik Rocky Gerung, Pernah Jadi Dosen Pembimbing Skripsi Dian Sastro

  4. Din Syamsuddin: Sekarang Ada Gejala Pemimpin Diktator Konstitusional

  5. Denny Siregar: Hargailah, Anies Baswedan Hanya Meneruskan Kinerja Ahok yang Tertunda

  6. Doa Jika Sedang Mengalami Kesulitan, Agar Allah Permudahkan

  7. Usai Ancam Keluar Koalisi, UMNO Nyatakan Tetap Dukung PM Muhyiddin Yassin

  8. Dunia Internasional Ramai Kecam Pemerintahan Nigeria Usai Puluhan Orang Tewas saat Demo

  9. Besok, Bareskrim Periksa Pentolan KAMI Ahmad Yani, Langsung Ditahan?

  10. Viral Kabar Kematian Naruto, Wanita ini Tak Kuasa Tahan Tangis

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Image
ABDUL MUKTI RO'UF

Tiga Nalar Pendidikan Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Rocky Gerung, Pernah Jadi Dosen Pembimbing Skripsi Dian Sastro

Image
Ekonomi

Jadi Bos Mandiri, Total Harta Kekayaan Darmawan Junaidi Rp23 Miliar