image
Login / Sign Up
Image

Alfarisi Thalib

Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS).

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Image

Ilustrasi - Korupsi | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Setiap 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat tema bersatu melawan korupsi untuk pembangunan, perdamaian, dan keamanan. Di negara-negara berkembang, menurut Program Pembangunan PBB, uang yang hilang karena korupsi diperkirakan 10 kali lipat dari jumlah bantuan untuk pembangunan.

PBB menuliskan, korupsi adalah kejahatan serius yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua lapisan masyarakat. Tidak ada negara, wilayah, atau komunitas yang kebal terhadap korupsi, setiap wilayah memiliki kemungkinan itu.

Sehingga perayaan hari anti korupsi ini menjadi momentum reflektik, untuk melakukan evaluasi dan koreksi. Menurut Presiden Jokowi ada lima yang perlu dievaluasi, yaitu: penindakan itu perlu, tapi pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting, rekrutmen politik, soal fokus kerja (lembaga penyelenggara pemberantasan), adanya perbaikan sistem di sebuah instansi setelah penindakan, dan eksekutif daerah atau pemerintah pusat (birokrasi), atau juga di sisi kejaksaan. Namun hal lain yang perlu dievaluasi adalah strategi pencegahan dan pengawasan, efektivitas penindakan, lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga negara, dan partai politik.

baca juga:

Sehingga untuk itu, perayaan hari ini bukan sekedar teatrikal, drama, dan kutukan belaka, tetapi menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa ada satu kejahatan yang dimusuhi bersama oleh umat manusia di seluruh dunia. Kejahatan yang bisa membunuh masa depan bangsa dan peradaban, menghancurkan mimpi banyak orang, dan menghapuskan harapan manusia di segala usia. Ia bisa tumbuh di segala rezim, tak mengenal demokrasi atau otoriter, gampang beradaptasi dalam segala situasi: yaitu korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), korupsi adalah kejahatan yang melampaui kekuasaan, karenanya ia musuh kita semua, tanpa melihat status sosial atau jabatan, rakyat biasa, pejabat negara, anggota DPR, maupun presiden.

Tetapi paradoksnya, di tengah gencarnya negara-negara di dunia memerangi korupsi, di Indonesia, walaupun banyak pernyataan yang disampaikan di berbagai podium resmi tentang bahaya korupsi, namun tetap saja dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan penindakan terhadap koruptor menunjukkan korupsi bukan dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) dan kejahatan serius (seriousness crimes) seperti sebelumnya.

Hal ini terbaca jelas dalam dari revisi UU KPK, lalu RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Di dalam dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan ada banyak bermasalah, terakhir kasus di LP Sukamiskin yang membiarkan Setya Novanto berkeliaran bebas dan terlihat ada di rumah makan padang. Pemberian remisi terhadap koruptor, dan mempermudah pembebasan bersarat.

Presiden berkali-kali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, baik dalam debat presiden maupun dalam pidato kenegaraan. Tetapi akhir-akhir ini dalam kenyataannya justru ada kontradiksi, karena di saat yang sama justri presiden menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang saat ini telah menjadi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK). Di mana banyak pihak menilai bahwa UU tersebut melemahkan KPK karena lantaran mengurangi sejumlah kewenangan yang dahulu dimilikinya sebagai lembaga yang terdepan memerangi tindak pindana korupsi. Sebagai simbol pemberantasan. Sejumlah poin yang dianggap akan melemahkan KPK antara lain keberadaan Dewan Pengawas KPK, dilucutinya sejumlah kewenangam KPK terkait penyidikan dan penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses penindakan.

Selain itu, Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi Pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas, misal: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu: memberikan atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Bagaimana jika Dewan Pengawas tidak mengizinkan? Siapa yang mengawasi Dewan Pengawas? Dengan demikian, bisa jadi dalam perjalanannya Dewan Pengawas akan berubahan menjadi Dewan Ijin, dan ini justru bersifat sangat politis. Standar larangan Etik dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih Rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK. Pasal 36 tidak berlaku untuk Dewan Pengawas, sehingga: Dewan Pengawas tidak dilarang menjadi komisaris, direksi, organ yayasan hingga jabatan profesi lainnya; Dewan Pengawas tidak dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK Sementara itu pihak yang diawasi diwajibkan memiliki standar etik yang tinggi dengan sejumlah larangan dan ancaman pidana di UU KPK.

Kontradiksi ini kembali terlihat dalam kebijakan presiden yang memberi grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya satu tahun oleh Jokowi dengan pertimbangan umur dan hak azasi manusia. Padahal, telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan peradaban yang musti diperangi secara luar biasa tanpa harus mempertimbangkan soal umur, sebab apa yang mereka lakukan terhadap rakyat dan negara jauh lebih tidak manusiawi.

Dengan itu, diperlukan penanganan khusus dan lembaga istimewa yang independen dan terkontrol dalam memberantas kasus korupsi. Namun lagi-lagi, setelah lembaga istimewa dibentuk dan secara independen menangani kasus korupsi, presiden justru membebaninya dengan hal-hal yang bersifat administratif dan birokratis melalui UU No. 19 2019, yang menghambat gerakan percepatan KPK dalam memberantas korupsi. Bahkan yang lebih memprihatinkan, di tengah gegap gembita pemberantasan korupsi di Indonesia, dan seruan pemberantasan korupsi oleh presiden, justru lembaga KPK dianggap menghambat pembangunan dan investasi. Artinya, dalam logika terbalik, korupsi dapat meningkatkan invetasi di Indonesia.

Beberapa pernyataan dan kebijakan yang disebutkan di atas tentu membuat masyarakat bingung dan marah, bahkan menimbulkan gejolak aksi yang besar dari mahasiswa. Tapi di sisi lain, persoalan di atas tidak dapat dilihat secara tunggal dalam proses pemberantasan korupsi saja. Sebab dalam negara demokrasi seharusnya korupsi tidak bisa hidup. Demokrasi mendorong transparansi, keterbukaan informasi, pengawasan yang ketat oleh semua lapisan masyarakat, sistem yang akuntabel. Maka dalam keadaan ini secara otomatis tindak pidana korupsi akan tertolak.

Namun teori ini seolah tidak berlaku di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) RI merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mengalami peningkatan tipis 0,28 poin dari tahun 2017 menjadi 72,39. Dan Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun ini tidak paralel dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Menurut Transparency International, Indonesia berada nilai 38 (penilaian 1-100, semakin besar semakin baik), dan berada di urutan ke 83 dari 180 negara yang di teliti (semakin 100-1, semakin kecil semakin baik).

Selain itu, dalam usaha pemberantasan korupsi KPK setiap tahunnya menghabiskan APBN lebih kurang Rp. 1 triliun pertahun. Sebaliknya, pengembalian uang negara hingga kini baru Rp. 63,9 triliun, dari ratusan triliun kerugian negara.Ketua KPK Agus Rahadjo mengatakan, "Kami ingin laporkan hasil pencegahan.

Kami ingin sampaikan bahwa dari laporan yang kami dapat paling tidak potensi kerugian negara yang bisa dihemat Rp 63,9 triliun," kata Agus dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) 2019 di KPK, Senin (9/12/2019). Jumlah tersebut merupakan hasil dari monitoring penyelenggaraan negara merupakan kajian-kajian Rp 34,7 triliun, koordinasi dan supervisi dalam bentuk penyelamatan aset sebesar Rp 29 triliun, penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi barang dan uang Rp 159 miliar.

Di sisi lain, dalam paradoksal pemberantasan korupsi juga terdapat dilema besar, dimana dalam kehidupan negara demokrasi, tidak boleh ada lembaga negara yang melampaui lembaga-lembaga negara yang lain di dalamnya. Lembaga-lembaga negara haruslah setara secara politik, dan saling mengawasi. Dalam demokrasi juga tidak boleh lahir lembaga negara istimewa apa lagi suci di atas lembaga-lembaga yang lain, sebab derajad manusia di mata negara dan di mata hukum adalah sama dan setara.

Kemunculan lembaga negara yang dianggap “suci” di dalam negara demokrasi adalah sebuah kekeliruan fatal, sebab ia akan merusaki sistem dan tatanan hukum yang ada, dan menimbulkan kekacauan terus menerus setiap hari. Dan inilah yang terjadi di dalam KPK sebelum revisi UU No.30 tahun 2002, di mana KPK menganggap diri di luar negara, dan mensucikan dirinya sehingga kewenangannya melampaui kewenangan lembaga negara yang lain bahkan melampaui hukum. Sehingga terkesan mereka tidak bisa dan tidak mau diawasi, maka jadilah dia negara di atas negara.

Dalam kondisi yang paradok dan dilema ini, agenda-agenda pemberantasan korupsi tetap terus berjalan. Dengan keterbatasan dan prosedur hukum yang ada, semoga Pimpinan KPK yang baru, yang dilantik pada 21 Desember mendatang, mampu menunjukkan sikap profesionalisme dan independensinya dalam pemberantasan korupsi. Dan tidak menjadikan KPK sebagai lembaga politik dan tidak mempolitiki KPK.

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Diperiksa KPK, Evi: Saya Jelaskan Sesuai Kapasitas

Image

News

Presiden Jokowi Ingin Omnibus Law Lebih Fleksibel

Image

News

Pakar Sebut Kehadiran Hasto ke KPK Patut Dihormati

Image

News

Elit Berkarya Dukung KPK Usut Keterliban Priyo dan Vasco Terkait Korupsi Proyek Kemenag

Image

News

Sebut Harun Masiku Jadi Korban, Hasto: Kami Imbau Serahkan Diri

Image

News

Imigrasi Tepis Tudingan Bohong Soal Kepergian Harun Masiku

Image

News

Rocky Gerung: Pujian Jokowi untuk Sandiaga Hanya untuk Melemahkan Anies Baswedan

Image

News

Diperiksa Penyidik KPK Selama 6 Jam, Sekjen PDIP Mengaku Dicecar 24 Pertanyaan

Image

News

Kejagung Bentuk Tim Khusus Lacak Aset Hasil Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

semoga nggak jadi lemah KPK skrg, setelah revisi UU-nya

terkini

Image
News

Makin Meluas, 12 Diperiksa dan 1 Terjangkit di Australia, 3 Orang Positif Virus Corona di Prancis

"Pada tahap ini tidak ada risiko bagi masyarakat umum Australia," terangnya

Image
News

FSP BUMN Bersatu Minta Pemerintah Tetap Lindungi Perusahaan Pelayaran Nasional

Bukan hanya itu, Arief juga berencana untuk melaporkan dugaan kasus tersebut ke Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto.

Image
News

Diperiksa KPK, Evi: Saya Jelaskan Sesuai Kapasitas

"Yang penting saya sudah menjawab apa yang saya tahu, yang saya alami"

Image
News

Gempa Bumi Terjang Turki, 18 Orang Tewas dan Lebih dari 500 Terluka

Gempa bumi tersebut berkekuatan 6,8 Skala Richter (SR)

Image
News

Setelah Diduga Retas Pesan Jeff Bezos, Arab Saudi Disebut Sempat Coba Memata-matai Tunangan Khashoggi

Arab Saudi diyakini mencoba memata-matai Cengiz setelah pembunuhan Khashoggi

Image
News
Wabah Corona

Angka Kematian Akibat Virus Corona di China Terus Naik, 41 Tewas dan 1.300 Orang Terjangkit di Seluruh Dunia

Otoritas Hubei mengatakan di provinsi tersebut ada 658 pasien terjangkit di mana 57 di antaranya dalam kondisi kritis

Image
News
Wabah Corona

Viral Video Pria China Menyebar Uang, Diduga Pasien Virus Corona Putus Asa di RS

Seiring dengan meluasnya wabah virus corona, beredar banyak video di internet yang mengklaim bahwa itu adalah keadaan di Negeri Tirai Bambu

Image
News

Nomor 021-51010112, Layanan Operasional Call Center Darurat Bencana Selama 24 Jam

Setelah itu penelepon akan mendapat pelayanan khusus oleh petugas yang telah diarahkan ke lokasi sesuai pelaporan.

Image
News

Penjelasan Penting Soal Penerbangan Lion Air dari Denpasar Tujuan Wuhan

Penerbangan Wuhan – Denpasar sebagai ferry flight yaitu hanya membawa kru dan tidak melayani tamu atau penumpang.

Image
News

Cerita Yenny Wahid Masuk Kemenhan Bertemu Mohammad Sabu

Yenny Wahid sudah lama berkawan dengan Menhan Malaysia.

terpopuler

  1. Jansen: Saya Akan Berhenti Bicara Kasus Harun Masiku Asal Perkara Kivlan Dihentikan

  2. Ngeri! Seperti 'Zombie', Korban Virus Corona Berjatuhan di Jalanan Kota China

  3. Ayah Pelajar yang Bunuh Begal: Saya Berterimakasih Atas Putusan Hakim, Saya Terima dengan Ikhlas

  4. Rocky Gerung: Saya Lihat Bukan PDIP Bersama Jokowi, Justru PDIP yang Bersaing dengan Jokowi

  5. Kerajaan Sunda Empire, Legislator: Saya Minta untuk Menghentikan Ini Semua

  6. Diboikot karena Disebut Menyimpangkan Ajaran Nabi, 5 Fakta Mengejutkan Film Zindagi Tamasha

  7. Polemik GKI Yasmin, Walikota Bogor: Bagaimanapun Warga Harus Didengarkan

  8. Foto Bareng, ADA Band Resmi Sambut Naga Jadi Vokalis Baru

  9. Guru Besar ITB: Baja Ringan Aman Digunakan Selama Instalasi Listrik Sesuai Prosedur

  10. Dua Orang Terbukti Positif Terkena Virus Corona, Jumlah Kasus Meningkat Jadi 3 di Singapura

fokus

Menyambut Shio Tikus Logam
Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Negeri Darurat Korupsi

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Iptek

Di Davos, Johnny Plate Paparkan Strategi Komprehensif Dukung Ekosistem Digital

Image
Gaya Hidup

Najwa Shibab Bawa Perpusnas Rangkul Generasi Muda Cinta Literasi

Image
News

Pilih Jadi Seniman daripada Politisi, 5 Fakta Menarik Putri Bungsu Gus Dur Inayah Wahid