image
Login / Sign Up

Ngotot Kenakan Biaya Sewa Sarana Utilitas, Pemprov DKI Dipastikan Melanggar Perda

Yohanes Antonius

Image

Pengendara melintas di sebelah galian pengerjaan kabel utilitas tanpa pengaman atau pagar di kawasan Salemba, Jakarta, Senin (28/10/2019). Proyek pengerjaan tanpa pengaman sangat membahayakan pejalan kaki dan pengendara di kawasan tersebut. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) beserta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya dan Jakarta Propertindo (Jakpro) ngotot mengenakan sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

Setelah melakukan kick off meeting sosialisasi Pergub 106 tahun 2019, kini Pemprov DKI mengadakan focus group discussion untuk melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas bisa memuluskan rencana pengenaan sewa bagi pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

Kegaduhan yang dibuat oleh Pemprov DKI beserta BUMD tersebut membuat Ombudsman DKI Jakarta geram dan mulai angkat bicara.

baca juga:

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho menilai, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengenakan sewa bagi pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas dinilai berpotensi mal administrasi.

Jika terus bersikukuh memaksakan menggenakan sewa kepada pelaku usaha penyedia layanan utuilitas publik, Pemprov DKI dan BUMD dipastikan melanggar Perda 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas. Menurut Teguh, sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sebagai mana tercantum dalam pasal 6 Perda 8 tahun1999.

“Selanjutnya di pasal 8 di Perda 8 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retrebusi daerah. Bukan sewa. Tidak boleh B2B. Ini sudah ada dugaan mal Administrasi yang dilakukan Pemda DKI dan BUMD. Karena Pergub tersebut tidak mengacu kepada Perda 8 Tahun 1999,” terang Teguh.

Dalam pasal 8 Perda 8 Tahun 1999 disebutkan, Pemprov mengenakan biaya retribusi kepada pelaku usaha yang menggunakan ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik Pemda.

Bahkan rencana Pemda DKI untuk segera melakukan revisi Perda 8 Tahun 1999 dinilai Teguh terkesan dipaksakan agar Pergub 106 tahun 2019 tentang pengenaan tarif sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas dapat dijalankan.

“Harusnya Pergub itu mengacu pada Perda. Bukan sebaliknya. Ini seperti ingin merubah undang-undang dengan peraturan pemerintah,” kata Teguh.

Ombudsman khawatir jika Pemprov DKI terus memaksakan kehendaknya mengenakan tarif sewa kepada penyelenggara layanan utilitas publik, maka ujungnya pelayanan publik tergangu.

“Jika B2B maka dikhawatirkan tarif sewa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas akan mahal. Ini dipastikan pelayanan publik akan tergangu. Harusnya penyediaan layanan publik tidak boleh diserahkan sepenuhnya oleh pihak swasta. Termasuk perusahaan milik daerah,” terang Teguh.

Teguh mengingatkan Pemprov DKI mengenai kreteria retribusi daerah. Dalam aturan dijelaskan retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah atas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Teguh mengatakan retribusi itu harganya juga sudah standard dan dibakukan di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan masuk ke kas daerah. Karena sarana terpadu utilitas merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI dalam menyediakan sarana terpadu utilitas merupakan bentuk dari pelayanan publik, menurut Teguh seharusnya retribusi yang dikenakan juga tidak boleh terlalu mahal.

“Penyediaan sarana terpadu utilitas bukan untuk bisnis, tetapi untuk kepentingan publik dan masyarakat DKI sehingga harganya juga tidak boleh terlalu mahal,”terang Teguh.

Akibat kegaduhan yang berpotensi terjadinya mal administrasi, dalam waktu dekat tanpa adanya aduan dari masyarakat, Ombudsman DKI akan segera memanggil Pemprov DKI dan BUMD. Teguh memastikan Ombudman akan melakukan pemeriksaan terhadap Pemprov DKI dan BUMD yang telah membuat gaduh dengan mengenakan sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

“Karena kegaduhan ini menyangkut layanan kepada publik, Ombudsman akan memprioritaskan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Pemprov DKI beserta jajaran BUMN-nya. Pergub 106 tahun 2019 yang dibuat oleh pemprov DKI ini sudah salah kaprah. Saat ini Ombudsman sudah menerima banyak keluhan masyarakat akibat Pergub yang salah kaprah,” terang Teguh.

Lanjut Teguh banyaknya salah kaprah yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam membuat Pergub merupakan kesalahan biro hukum dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI dalam mengkaji dan membuat aturan.

“Tolong biro hukum dan TUGPP membantu kinerja Gubernur Anies Baswedan. Bukan malah menjerumuskan dan mengadu domba beliau dengan masyarakat DKI. Tolong biro hukum dan TUGPP bekerja dengan baik,” pungkas Teguh.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

Kontraktor Revitalisasi Monas Segera Layangkan Somasi ke Fraksi PSI

Image

News

Imlek 2571

FOTO Jakarta Imlekan Hibur Pejalan Kaki

Image

News

Bebaskan Pajak BBN-KB Bagi Kendaraan Listrik, Anies Klaim DKI Jakarta Jadi yang Pertama

Image

News

Seperti Sebelumnya, Pemprov DKI Cuma Andalkan Pompa Hadapi Banjir

Image

News

PT Bahana Bakal Didenda Karena Proyek Revitalisasi Monas 

Image

News

Dinas Citata DKI Jakarta Tak Masalahkan Pemenang Lelang Revitalisasi Monas Tempuh 'Jalan Pintas'

Image

News

Menang Tender Revitalisasi Monas Rp71,3 Miliar PT Buana Sewa Alamat Seharga Rp6 Juta Pertahun

Image

News

PKS Minta KPK Awasi Proses Pemilihan Wagub DKI

Image

News

Tak Dipindahkan, Ratusan Pohon di Monas Ternyata Ditebang

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Wabah Virus Corona: Petugas Medis Lebih Mudah Tertular

Dokter anonim lainnya di Wuhan mengatakan bahwa interaksi antara pasien dengan dokter dan staf medis adalah penyebab utama terjangkitnya mer

Image
News

Wabah Virus Corona: 25 Orang Tewas dan 8 Kota Diisolasi di China

Virus ini terus menjadi perhatian dunia

Image
News

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Gelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Deklarasi Janji Kinerja 2020

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Image
News

Geger Virus Corona di China, Suasana Kota Wuhan yang Dikarantina Mencekam

Begini cerita mereka yang tinggal di Wuhan

Image
News

Jamkrindo Lakukan Pemberdayaan Berkelanjutan di Geopark Ciletuh Sukabumi

Bersaman dengan ini Perum Jamkrindo juga memberikan bea siswa kepada siswa-siswa berpretasi yang ada dikawasan Geopark Ciletuh.

Image
News

Donald Trump Akan Rilis Rencana Perdamaian untuk Timur Tengah Pekan Depan

Trump menyatakan Palestina mungkin bereaksi negatif pada rencananya

Image
News

PKS Berpegang Pada Adagium Seribu Kawan Tak Cukup, Satu Lawan Kebanyakan, Tapi Soal Natuna Tetap Harus Tegas

Sohibul menyampaikan PKS berpegang pada adagium seribu kawan tidak cukup satu lawan kebanyakan.

Image
News

Komisi X Sayangkan Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Justru Bikin Gaduh

“Faktanya mereka, di Solo ini, eksis dan sangat bermanfaat bagi akomodasi akses pendidikan yang lebih luas,” kata anggota Fraksi PKS.

Image
News

Korban Tewas Virus Wuhan Jadi 18 Orang, WHO: Ini Darurat di China

“Ini belum menjadi darurat kesehatan global. Ini mungkin akan menjadi salah satunya,” papar dia

Image
News

Menpan RB Dorong Kabupaten dan Kota di Jateng Miliki MPP

"Dalam waktu dua hingga lima tahun, semua daerah tingkat II di Jawa Tengah harus memiliki Mal Pelayanan Publik"

terpopuler

  1. Dibuka Lowongan Kerja untuk Tinggal di Irlandia Gratis, Ini Syaratnya

  2. Baru Diangkat Jadi Komisaris, Yenny Wahid: Garuda Utangnya Banyak

  3. Tren Selebritas Hijrah Meningkat, ini 4 Kelompok Pengajian Artis Terpopuler di Indonesia

  4. Mawar Eva de Jongh Akui Nyaman dengan Bryan Domani, Resmi Pacaran?

  5. Utusan AS untuk Iran: Pengganti Soleimani Hadapi Nasib Sama Jika Bunuh Warga Amerika

  6. Dianggap Bohong Soal Keberadaan Harun Masiku, Puluhan Akademisi Buat Petisi Desak Jokowi Copot Menkumham Yasonna

  7. Staf Pribadi SBY Ibaratkan Kasus Harun Masiku seperti Film

  8. Ferdinand: Kalau Kivlan Tidak Bersalah, Hakim Pasti Bebaskan, Kalau Salah ya Mesti Dihukum

  9. Diberlakukan Tahun Ini, Arab Saudi Umumkan Tarif Haji Terbaru

  10. 10 Potret Yenny Wahid dan Suami, Romantis Bak Masih Pacaran

fokus

Menyambut Shio Tikus Logam
Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Negeri Darurat Korupsi

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Iptek

Di Davos, Johnny Plate Paparkan Strategi Komprehensif Dukung Ekosistem Digital

Image
Gaya Hidup

Najwa Shibab Bawa Perpusnas Rangkul Generasi Muda Cinta Literasi

Image
News

Pilih Jadi Seniman daripada Politisi, 5 Fakta Menarik Putri Bungsu Gus Dur Inayah Wahid