image BI
Login / Sign Up

Melalui Surat Terbuka, Keluarga Korban Desak Pemerintah Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Yudi Permana

Image

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu | AKURAT.CO/Yudi Permana

<p><b>AKURAT.CO,&nbsp;b>Sejumlah keluarga korban menyerahkan surat terbuka kepada Komnas HAM untuk mendesak penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini belum terungkap kebenarannya.p> <p>Dalam menyampaikan laporan audiensi yang diterima Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu itu didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia.&nbsp;p> <p>Perwakilan keluarga korban itu yakni kasus Semanggi I dan II 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa 1965-1966, dan Tragedi Mei 1998, Penembakan misterius 1982-1985, Talangsari 1989, dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua (Wasior Wamena), dan Aceh (simpang KKA, Jambo Keupok).p> <p>Surat pengaduan itu dalam rangka mengungkap kebenaran dan masa depan keadilan, menyusul Komnas HAM merilis hasil survei Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu pada Era Kepemimpinan Joko Widodo.p> <p>Dalam survei tersebut, sebesar 62,1% responden setuju dengan penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur pengadilan HAM Ad hoc di dalam negeri. Sedangkan 37,2% responden memilih jalur penyelesaian melalui pengadilan HAM Internasional.p> <p>"Sehingga dapat disimpulkan bahwa 99,5% masyarakat menghendaki penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," kata Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra&nbsp;dalam penjelasannya di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (9/12/2019).p> <p>Ia mengatakan hasil survei tersebut membuktikan bahwa yang selama ini diperjuangkan oleh keluarga korban dalam mencari keadilan ternyata sejalur dengan ruang-ruang hukum yang tersedia di konstitusi Republik Indonesia dan utamanya harapan masyarakat.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;p> <p>"Survei tersebut juga memberikan api semangat baru kepada kami, bahwa ternyata kami tidak berjalan sendirian," ujar Dimas dalam isi surat terbukanya.&nbsp; &nbsp;&nbsp;p> <p>Menurut dia, survei yang dilakukan sebelum Jokowi terpilih dalam periode kedua, telah membuktikan bahwa di mata masyarakat, pelanggaran HAM berat masa lalu bukan saja isu lima tahunan yang kerap kali dipakai sebagai alat politik demi memperoleh suara, tetapi juga menjadi pekerjaan rumah negara.p> <p>"Di mana negara dan alat -alat kelengkapan hukumnya dinilai harus segera menyelesaikannya secara berkeadilan, yaitu sesuai dengan proses hukum yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hak atas reparasi harus diterima korban dan keluarga korban secara menyeluruh, negara harus menjamin ketidakberulangan kasus dan melakukan pengungkapan kebenaran terlebih dahulu," paparnya. Sp> <p>Selain itu, kata dia, sebagai pengingat untuk pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat wajib mengutamakan kepentingan korban, dan dilakukan dalam kerangka mekanisme yudisial dan non-yudisial yang dilaksanakan secara komplementer.p> <p>"Inilah saatnya menggunakan momen ini untuk membuka ruang keadilan pada korban Talangsari dan kasus pelanggaran HAM berat lainnya sebagsimana prinsip keadilan transisi telah banyak diterapkan untuk menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di banyak negara di dunia," ucapnya.p> <p>Atas dasar tersebut, demi menjamin proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan.p> <p>"Kami mendesak, pertama, Komnas HAM segera menyikapi hasil survei Litbang Kompas dengan menjadikan hasil survei tersebut sebagai basis argumen kepada Presiden untuk mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seeara berkeadilan," tuturnya.p> <p>Kedua, lanjut dia, Komnas HAM yang diberi mandat oleh Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM untuk melaksanakan tugasnya berupa penuntasan kasus pelanggaran HAM dengan jalan Pro Justisia.p> <p>"Mestinya, jika Komnas HAM terkendala dengan adanya penolakan berkas penyelidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung), maka Komnas HAM perlu melakukan amanat dalam Pasal 95 UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.p> <p>Kemudian, yang ketiga, Komnas HAM harus konsisten dengan agenda pengungkapan kebenaran sebagai hak yang melekat pada korban dan keluarganya. Pihaknya pun meminta Komnas HAM harus terus mengawal secara aktif agenda pemerintah dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.p> <p>"Sehingga tidak ada celah intervensi dari pihak manapun yang justru dapat berakibat pada langgengnya budaya impunitas," sambungnya.[]p>

baca juga:

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

KPK Masih Kaji Rencana Penghentian Sejumlah Kasus Korupsi

Image

News

KPK Bantah Empat Pegawai Kembali ke Institusi Asalnya terkait OTT Wahyu Setiawan

Image

News

Pentingnya Registrasi dan Identifikasi Ranmor serta SIM bagi Kamtibmas

Image

News

Ketua Dewas KPK Bungkam Ditanya Soal Sprinlidik Kasus PAW

Image

News

Tan Kian Masih Jalani Pemeriksaan di Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Jiwasraya

Image

Ekonomi

Taspen Bakal Terbitkan Unit Investasi Syariah Semester I 2020

Image

Ekonomi

BTN Hormati Proses Hukum Terkait Pejabatnya yang Terlibat Korupsi

Image

News

Klarifikasi Lion Club Soal Kehadiran Gubernur Anies Saat Bakti Sosial di Cilincing

Image

News

4 Spesialis Pelaku Ganjal ATM Digulung

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Matangkan Jiwa Sosial Anak Papua, Satgas Yonif 300 Kembangkan Permainan Edukatif

Mematangkan perkembangan jiwa sosial anak-anak Papua, Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw kembangkan pembelajaran melalui permainan edukatif.

Image
News

PDIP Boyolali Targetkan 80 Persen Suara di Pilkada 2020

DPC PDIP Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menargetkan merebut sekitar 80 persen suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2020.

Image
News

KPK Masih Kaji Rencana Penghentian Sejumlah Kasus Korupsi

Plt Jubir KPK Ali Fikri menyatakan lembaganya masih mengkaji terkait rencana penghentian penanganan sejumlah perkara korupsi.

Image
News

KPK Bantah Empat Pegawai Kembali ke Institusi Asalnya terkait OTT Wahyu Setiawan

Terdapat empat pegawai yang dipekerjakan di KPK akan kembali ke institusi asalnya.

Image
News

Polisi Minta Warga Tanjungpinang Tak Panik Soal Virus Corona

Masyarakat Tanjungpinang diminta tidak panik terhadap kasus virus corona, asal selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.

Image
News

Pentingnya Registrasi dan Identifikasi Ranmor serta SIM bagi Kamtibmas

Regident ranmor dan SIM merupakan salah satu upaya mewujudkan atau mencapai tujuan road safety.

Image
News

WNI Disandera Abu Sayyaf, Indonesia Koordinasi dengan Filipina

Kemlu bekerjasama dengan pemerintah Filipina terkait upaya pembebasan lima orang warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Image
News

Perdagangan Kelelawar di Solo Tak Terpengaruh Isu Corona, Rata-rata Satu Orang Beli Lima sampai Belasan Ekor

Kelelawar yang dijual di Indonesia dengan di Cina, kata Haerulah, berbeda.

Image
News

Ketua Dewas KPK Bungkam Ditanya Soal Sprinlidik Kasus PAW

Ketua Dewas KPK Mencoba menghindar dari pertanyaan wartawan terkait pengakuan Masinton Pasaribu yang mengaku mendapatkan Sprinlidik.

Image
News

Tan Kian Masih Jalani Pemeriksaan di Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Jiwasraya

Fee broker, pembelian saham, kemudian pembelian reksadana.

terpopuler

  1. Mbah Mijan: Insting Saya Mengatakan Virus Corona Sulit Berkembang di Iklim Indonesia

  2. Emosi Saat Sidang Kasus Ikan Asin, Hakim Sebut Fairuz A Rafiq Trouble Maker

  3. Tengku: Saya Sangat Tidak Suka Jika Ibu, Saudara, Anak Perempuan, atau Isteri Saya Satu-satunya Dihina

  4. Jokowi: Saya Ini Orang Pabrik, Jadi Melihat dan Masuk ke Sebuah Ruangan Itu Kelihatan Ada Manajemennya Apa Tidak

  5. Untuk Pertama Kali, Israel Izinkan Warganya Beribadah Umrah dan Haji ke Arab Saudi

  6. Jika Trump Umumkan Rencana Damai Timur Tengah, Palestina Ancam Mundur dari Kesepakatan Oslo

  7. Usai Diperiksa KPK, Sekjen Kementerian PUPR Sebut Semua Proyek Sudah ada Aturannya

  8. Mulut Penuh Tak Mau Berhenti, Seorang Wanita Tewas saat Lomba Makan Kue

  9. Jika Bebas dari Kasus 'Ikan Asin', Ini Nazar Pablo Benua-Rey Utami

  10. Jika Pilih Azrul Ananda Sebagai Cawawalinya, Machfud Arifin Diprediksi Bisa Raih Suara Pemilih Liar

fokus

Universal Health Coverage
Menyambut Shio Tikus Logam
Toleransi vs intoleransi

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pemerintah, Untuk Apa dan Siapa?

Image
Achmad Fachrudin

Babak Baru Suksesi Wagub DKI

Image
UJANG KOMARUDIN

Negeri Darurat Korupsi

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Iptek

Di Davos, Johnny Plate Paparkan Strategi Komprehensif Dukung Ekosistem Digital

Image
Gaya Hidup

Najwa Shibab Bawa Perpusnas Rangkul Generasi Muda Cinta Literasi

Image
News

Pilih Jadi Seniman daripada Politisi, 5 Fakta Menarik Putri Bungsu Gus Dur Inayah Wahid