image
Login / Sign Up

Ribuan Perempuan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Transportasi Publik: Satu Korban Saja Terlalu Banyak

Maidian Reviani

Stop Pelecehan Seksual

Image

Para penumpang saat akan naik bus Transjakarta di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019). Rencananya Transjakarta pada tahun 2019 ini akan melakukan integrasi atau konektivitas dengan moda transportasi lainnya, dengan melakukan pembangunan fasilitas fisik interkoneksi antara halte transjakarta dan stasiun MRT Jakarta yang diawali dengan halte Bunderan HI dan halte Tosari. Kemudian dilanjutkan dengan halte CSW Sisingamangaraja dan halte Lebak Bulus. Transjakarta pun menargetkan penumpang mencapai 231 juta dengan 236 rute yang dilayani. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, * Metode intervensi yang diajarkan kepada relawan bernama 5D. Apa saja metodenya?
* Temuan-temuan dalam penelitian kasus pelecehan seksual di ruang publik seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan penyedia layanan transportasi.
* Jika penyelesaian kasus pelecehan seksual hanya berakhir dengan perdamaian ketika dibawa ke kantor polisi, hal itu tidak akan menimbulkan efek jera.

***

Driver Gojek bernama Ridwan (bukan nama sebenarnya), hari itu, sedang meliburkan diri. Ketika sedang bepergian, di salah satu halte bus Transjakarta, Ridwan melihat seorang perempuan yang juga sedang mengantre diganggu seorang lelaki.

baca juga:

Ridwan merasa bertanggungjawab untuk membantu menghentikan tindakan lelaki itu.

Dia berpura-pura bertengkar dengan temannya dan ternyata berhasil mengalihkan perhatian lelaki pengganggu perempuan tadi.

Ilustrasi driver ojek online. AKURAT.CO/Endra Prakoso

Cara kreatif Ridwan berhasil menyelamatkan perempuan dari usaha pelecehan seksual lebih jauh.

Apa yang dilakukan oleh driver Gojek itu, dalam metode yang disampaikan oleh periset Koalisi Ruang Publik Aman sekaligus Co-director Hollaback Jakarta Anindya Restuviani, disebut distract.

Ridwan berinisiatif melakukan intervensi tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan pelaku.

Koalisi Ruang Publik Aman selama ini melatih sebagian pengguna transportasi umum menjadi relawan untuk membantu korban pelecehan seksual di tempat umum.

Metode intervensi yang diajarkan kepada relawan bernama 5D.

Pertama, intervensi secara langsung (direct). Metode ini mengajarkan saksi untuk langsung mengingatkan pelaku pelecehan seksual.

“Pak, pelecehan, nggak sopan’,” kata Vivi – sapaan Anindya Restuviani.

Kedua, distract. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Ridwan di halte bus Transjakarta. Saksi bisa berpura-pura menjadi teman atau menanyakan jam pada korban ketika sedang terjadi pelecehan.

Ketiga, delay. Metode ini mengajarkan saksi membantu menunda trauma yang dialami korban. Caranya, antara lain menanyakan bantuan apa yang dibutuhkan.

“Delay yang selemah-lemahnya iman bisa kita lakukan. Ini salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita memberikan dukungan pada korban,” kata Vivi.

Keempat, dokumentasi. Bagian ini sangat vital. Dokumentasi, misalnya dengan alat perekam (telepon seluler) bisa menjadi alat bukti kalau kasus pelecehan seksual nanti diproses secara hukum.

“Tapi ada hal yang perlu diingat ketika mendokumentasikan. Kita harus jaga jarak. Kedua, make sure bahwa tanda-tanda sekitar itu kelihatan, jadi itu ada dimana itu terlihat. Ketiga, make sure tanggal dan juga waktu,” kata Vivi.

Anindya Restuviani. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Ingat juga, dokumentasi pelecehan seksual tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus diserahkan kepada korban. Saksi harus minta persetujuan korban hendak diapakan barang buktinya. Jika korban meminta saksi menghapusnya, harus segera dihapus.

Kelima, delegasi. Delegasi yaitu melaporkan kejadian kepada pihak berwajib dan akan lebih kuat lagi jika disertai dengan barang bukti.

***

Temuan-temuan dalam penelitian kasus pelecehan seksual di ruang publik seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan penyedia layanan transportasi.

Pengambil kebijakan mesti merumuskan secara serius kebijakan dalam menangani kasus pelecehan seksual, khususnya kepada perempuan.

Kebijakan tersebut harus memihak kelompok rentan, perempuan, marjinal, dan korban penyintas kekerasan seksual.

Selama ini, di lapangan, penanganan terhadap korban pelecehan seksual di alat transportasi publik berbelit-belit.

Beberapa waktu yang lalu, Koalisi Ruang Publik Aman menerima laporan dari korban pelecehan seksual di kereta rel listrik. Prosesnya berbelit-belit dan ujungnya tidak ada penyelesaian.

"Itu korbannya dioper-oper, kejadiannya di stasiun A di kota ini, dia nyampai di stasiun ini pelakunya ada, pelakunya juga ngaku dia melakukan perabaan terhadap payudara tapi tidak diusut karena korbannya harus balik lagi ke stasiun awal, karena naik di stasiun ini dan kejadiannya di stasiun ini. Diputer, sampai stasiun itu dioper lagi, minta rujukan sana, visum sana visum sini, ujung-ujungnya tidak ada penyelesaian dan padahal si pelakunya ada dan mengaku," kata peneliti dari Koalisi Ruang Publik Aman, Rastra.

Ilustrasi commuterline. AKURAT.CO/Endra Prakoso

Agar kasus semacam itu tidak terulang, koalisi mengatakan selalu siap apabila diajak rembugan untuk membuat regulasi demi menjamin masyarakat – terutama pengguna transportasi publik -- dari Sabang sampai Marauke mendapatkan kenyamanan dan kalau terjadi pelecehan, pelakunya bisa ditindak tegas.

“Ayo kita bekerjasama membuat regulasi yang benar-benar membantu dan mengakhiri kekerasan seksual di ruang publik," kata Rastra.

Koalisi Ruang Publik Aman perannya hanya sampai pada batas pencegahan. Penanganan kasus merupakan ranahnya polisi, kejaksaan, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Vivi menekankan pihak berwajib mesti menggunakan perspektif korban pelecehan seksual. Pasalnya, selama ini penanganannya justru terkesan membikin sulit korban, sebagaimana yang diungkapkan Rastra.

“Dan selama ini untuk pembuktian-pembuktian saja dijatuhkannya kepada korban, kayak jarang banget polisi mau nyari bukti sendiri, yang ada malah korban yang disuruh nyari bukti, untuk nyiapin buktinya, kita disuruh cari bukti segala macam. Itu adalah contoh-contoh bagaimana penanganan dari pihak yang harusnya menangani memang tidak berperspektif terhadap korban,” kata dia.

Vivi menilai regulasi yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan belum menempatkan isu pelecehan seksual, khususnya terhadap perempuan, sebagai masalah penting. Selain itu, belum menganggap isu kesetaraan gender secara menyeluruh, hal itu, kata Vivi, tercermin dari produk hukum yang dibuat.

“Karena hampir dari setengah masyarakat Indonesia kan perempuan yang paling banyak naik transportasi umum. Dan otomatis lihat kalau data (hasil survei) jelas 13 kali lebih rentan (dari lelaki). Means, harus kita lakukan sesuatu dan regulasi itu sendiri,” kata Vivi.

Kepada perusahaan penyedia moda transportasi publik didorong lebih serius menjamin keamanan konsumen dari serangan predator seksual.

Perusahaan, terutama transportasi yang menggunakan aplikasi online, jangan pula membebankan seluruh tanggungjawab kepada mitra driver mereka. Fakta yang terjadi, driver perempuan juga menjadi korban, walaupun jumlahnya sedikit.

Hollaback Jakarta pernah mendapatkan laporan dari driver online perempuan yang tidak mau mengambil order penumpang di malam hari karena takut menjadi korban pelecehan seksual. Demi keamanan, driver tersebut hanya mau menerima melayani order makanan.

"Nah itu, hal-hal ini harus kita unknowledge juga bahwa juga gerbong khusus perempuan sebenarnya itu hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, hanya parsial, malah membatasi ruang gerak perempuan, kesannya perempuan hanya boleh di situ saja," kata Vivi.

Isu pelecehan di ruang publik harus digaungkan terus. Jangan sampai pengambil kebijakan dan publik lupa predator selalu bergentayangan mencari mangsa di tempat umum.

“Satu korban terlalu banyak. Satu saja sudah terlalu urgent karena harusnya tidak ada korban," kata Vivi.

Keberanian saksi untuk menghentikan atau membantu korban predator seksual diapresiasi oleh komisioner Komisi Nasional Perempuan Magdalena Sitorus.

Komisoner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Tetapi bagaimanapun juga, pelaku harus diberikan hukuman agar jera.

Itu sebabnya, Magdalena mengatakan bahwa pengambil kebijakan harus merumuskan regulasi sederhana, tetapi efeknya benar-benar dirasakan predator seksual.

Misalnya, data perusahaan operator penyedia transportasi publik harus terintegrasi. Jika pelaku tertangkap, petugas harus mencatat kartu tanda penduduknya. Data identitas pelaku kemudian disebarkan ke semua operator. Hukumannya, pelanggar hukum itu dilarang menggunakan transportasi umum dalam kurun waktu tertentu.

“Jadi bukan dia kemudian bisa lari ke MRT atau busway (setelah melanggar di angkutan yang lain). Artinya ada sanksi yang jelas,” kata Magdalena.

“Jadi (nanti) betapa sulitnya dia (pelaku) tidak bisa naik (transportasi) ini dan itu, jadi (hukuman itu) akan membuat dia mikir dua kali,” Magdalena menambahkan. []

Baca juga:

Tulisan 1: Dilecehkan Lelaki Brengsek di Transportasi Publik: Gue Panik, Kesal, Nangis, Sampai Nggak Bisa Jalan

Tulisan 2: Perempuan 13 Kali Lebih Rentan Dilecehkan Ketimbang Lelaki: Ada 19 Bentuk Pelecehan Seksual di Transportasi Publik

Tulisan 4: Damai, Bukan Jalan Keluar Berantas Predator Seksual Gentayangan di Transportasi Publik

Tulisan 5: Semua Penyedia Transportasi Publik Punya Cara Cegah Pelecehan Seksual, Sudah Cukupkah?

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Stop Pelecehan Seksual

Semua Penyedia Transportasi Publik Punya Cara Cegah Pelecehan Seksual, Sudah Cukupkah?

Image

News

Stop Pelecehan Seksual

Damai, Bukan Jalan Keluar Berantas Predator Seksual Gentayangan di Transportasi Publik

Image

News

Stop Pelecehan Seksual

Perempuan 13 Kali Lebih Rentan Dilecehkan Ketimbang Lelaki: Ada 19 Bentuk Pelecehan Seksual di Transportasi Publik

Image

News

Stop Pelecehan Seksual

Dilecehkan Lelaki Brengsek di Transportasi Publik: Gue Panik, Kesal, Nangis, Sampai Nggak Bisa Jalan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Gerindra Sebut Konstruksi Gugatan Mahasiswa Soal Wagub DKI Lemah

Saya melihat kontruksi hukumnya (gugatan Wagub DKI) lemah,

Image
News

Pertanyakan Alasan Helmy Yahya Dipecat, Komisi I DPR Akan Panggil Dewas TVRI

Komisi I perlu memanggil Dewas TVRI untuk menjelaskan keputusannya tersebut

Image
News

DPR Minta Dewas TVRI Jelaskan Pemberian Sanksi Kepada Helmi Yahya

Saya rasa perlu didalami lebih jauh kenapa Dewas TVRI menjatuhkan 'talak' kepada Dirut

Image
News

Korban Kecelakaan di Subang Bertambang Menjadi Delapan Orang

Info sementara korban meninggal dunia ada delapan orang

Image
News

Survei Wahid Institute: Trend Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia Meningkat

Trend intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu,

Image
News
Pilkada 2020

Bawaslu Ingin Terapkan SIPS di Pilkada Serentak 2020

Bawaslu RI berharap Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berlaku di Pilkada 2020

Image
News

Yasonna Minta Ditjen AHU Tingkatkan Kemudahan Berusaha

Ditjen AHU juga memiliki peran besar dalam mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja

Image
News

Gempa Bumi Berkekuatan 6,3 SR Terjadi Papua

Gempa dengan magnitudo 6,3 SR mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua,

Image
News

Kedewasaan Demokrasi Indonesia Tampak Pada Proses Konsolidasi Partai Politik

Pernyataan Irsyad tersebut mengacu pada proses konsolidasi di internal Partai Golkar menjelang dan pasca Musyawarah Nasional

Image
News

Jaksa Hilangkan Nama Khofifah di Tuntuan Rommy, Pakar Hukum Bilang Begini

Tidak boleh menghilangkan fakta persidangan dalam tuntutan, karena fakta persidangan harus disampaikan lengkap.

terpopuler

  1. Capai Rp20,4 Kuadriliun, Ini 10 Alat Militer Termahal di Dunia

  2. Pamer Perut Hamil hingga Makeup-an, 7 Potret Seru Bae Suzy di Balik Layar

  3. Jakarta Banjir Lagi, Warga: Toa di Mana Dirimu?, Pemprov DKI: Laporan Diproses

  4. Bukti Cinta Sejati, 7 Potret Kebersamaan Ekki Soekarno dan Soraya Haque dalam Suka dan Duka

  5. Mulai 25 Januari Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Bandara Ahmad Yani Naik

  6. Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP, Rachland: Partai Banteng Bukan Kaleng-kaleng

  7. Banjir di Kebon Jeruk, Warga: Sejak Subuh Kami Sibuk Pindahkan Barang

  8. Video Detik-detik Truk Kontainer Terguling di Rest Area Cipularang KM 97

  9. Polisi: Dia Disuruh Datang Khusus untuk Bikin Ribut dengan Petugas

  10. Ferdinand: Jakarta Banjir? Gubernurnya Anies Lho, Gak Mungkin Ada Banjir

fokus

Problematika Kota
Masa Depan Buruh
Waspada Hoaks

kolom

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image
Abdul Aziz SR

Kerusakan Moral dalam Politik

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Ekonomi

Dirikan Startup di Usia 21 Tahun hingga Raih Women in Tech, 10 Fakta Menarik Alamanda Shantika

Image
Hiburan

Lama Tak Terdengar Kabarnya, 'Dukun Cilik' Ponari Akan Segera Menikah

Image
News

Didukung Amien Rais Jadi Caketum PAN, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Mulfachri Harahap