image BI
Login / Sign Up

Golkar Tak Permasalahkan Eks Napi Koruptor Ikut Pilkada

Kosim Rahman

Image

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily | AKURAT.CO/Faqih Fathurahman

AKURAT.CO, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tidak mempermasalahkan setiap orang yang memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih di pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan Ace merespon Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak tegas mengatur larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

"Selagi hak politiknya tidak dicabut , Saya kira kita harus taat terhadap aturan itu," kata Ace di Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Meski demikian, Ace mengatakan Golkar tetap melakukan penjaringan dengan mengedepankan loyalitas dan dedikasinya untuk mengabdi pada masyarakat.

Ia mengaku, Partai Golkar memiliki sistem untuk menentukan bakal calon kepala daerah. Sistem itu disebut PDLT.

"Dari sejak awal kan Partai Golkar konsisten untuk tidak mencalonkan orang-orang yang memang tidak memiliki, kita memiliki sistem Apa yang disebut dengan PDLT, prestasi dedikasi loyalitas dan tidak melakukan tindakan tercela, dasar itu yang dijadikan oleh Partai Golkar, termasuk nanti untuk menentukan Siapa calon kepala daerah," jelas dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Akan tetapi, tak ada secara khusus larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi seperti yang diwacanakan.

"Kita berharap itu kan di masukan dalam Undang-Undang, karena kita juga sekarang ini kan lebih fokus pada tahapan. Jadi supaya jangan terlalu misalnya menjadi lama," ujar Komisioner KPU RI Evi Novida Manik saat dihubungi, Jumat (6/12).

Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi. Pasal 4 ayat H masih sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana.

Dua mantan terpidana yang tersirat disebutkan dilarang dalam PKPU antara lain bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Akan tetapi, Evi mengatakan, PKPU Nomor 8/2019 ada penambahan Pasal 3A yang intinya bakal calon kepala daerah diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

KPU berharap pengaturan larangan mantan terpidana korupsi dicantumkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dua Undang-Undang tersebut rencanya akan direvisi dan mulai dibahas dalam program legislasi nasional 2020.

"KPU tetap dalam prinsipnya melarang, ingin melarang Napi untuk maju sebagai kepala daerah. Tapi kami minta kepada partai politik untuk mengutamakan yang bukan Napi Koruptor," kata Evi.[]

baca juga:

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Komisi VII DPR RI Dukung Pertamina Terkait Implementasi B30 di Indonesia

Image

News

NasDem Sebut Majunya Anak dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020 Hak Warga Negara

Image

News

Ini Pesan Bamsoet untuk Dua Anggota MPR RI yang Baru Dilantik PAW

Image

News

Masda Putri Amelia: Komitmen Partai Golkar Probolinggo Akan Terus Bersama Rakyat 

Image

News

Mendagri Minta Semua Pihak Mengawal Suksesnya Pelaksanaan Pilkada 2020

Image

News

Pencopotan Dirut PD Pasar Kota Medan Jadi Tidak Ada Hubungannya dengan Pilkada 2020

Image

News

PDIP Boyolali Targetkan 80 Persen Suara di Pilkada 2020

Image

News

Partai Golkar Boyolali Sepakat Dukung Siapa Pun Calon Bupati yang Diusung PDI Perjuangan

Image

News

Kapolda Papua Harap 7 kabupaten Segera Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Dinobatkan Jadi Air Termurni di Dunia, ini 5 Fakta Keistimewaan Air Zamzam

Dengan kedalaman mencapai 30 meter, sumur air zamzam mampu terisi penuh kembali setiap 11 menit meski terus menerus diambil.

Image
News

Komisi VII DPR RI Dukung Pertamina Terkait Implementasi B30 di Indonesia

Ada hal yang perlu diperhatikan terkait kandungan fatty acid dalam B30 yang dapat menyebabkan korosi pada mesin.

Image
News

Kocak, Pasangan di Boyolali Tunda Nikah Gara-gara Kantor KUA Masih Tutup

Fotonya viral di media sosial.

Image
News

Tak Butuh Waktu Lama, Polsek Cengkareng Tangkap 6 Pengeroyok Wartawan

Kompol H. Khoiri menjelaskan, setelah mendapatkan informasi adanya tindak pidana pengeroyokan langsung mendatangi lokasi kejadian

Image
News
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin

Tak Menonjol dalam 100 Hari Kerja, Ma'ruf Amin Tak Ingin Ada Matahari Kembar

Kalau wakil presidennya menonjol nanti ada matahari kembar,

Image
News
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Amin

Istana Paparkan Capaian Pemerintah di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

Dalam 100 hari pemerintahannya Jokowi - Ma'ruf sudah membuat banyak kebijakan

Image
News

Polisi Yakini King of the King Bukan Kerajaan

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh tipu muslihat yang menawarkan berbagai macam keuntungan yang tidak masuk akal

Image
News

Surya Paloh Maklum Bila Penyelesaian Omnibus Law Tak Sesuai Target

Jadi kita datang dengan persepsi pandangan yang positif.

Image
News

Ascend Pro 7 dan PPU mewakili Indonesia di Kejuaraan Petzl Ropetrip Internasional

Selain pertandingan, Petzl melayani komunitasnya untuk memastikan keahlian lokal menyebar ke seluruh dunia

Image
News

Surya Paloh Ungkap Alasan NasDem Pilih Panja Ketimbang Pansus Kasus Jiwasraya

Karena kita tahu NasDem tidak satu-satunya institusi partai politik di DPR

terpopuler

  1. Sampai Berujung Penjara, ini 5 Artis Tanah Air yang Pernah Terlilit Utang

  2. Miliki Kekayaan Rp60 T hingga Klaim Prabowo Jadi Anggota, 5 Fakta Kerajaan King of The King di Tangerang

  3. Penyelidikan Jatuhnya Helikopter yang Tewaskan Kobe Bryant, Otoritas Sebut Tidak Ada Kotak Hitam

  4. Nekat Lanjutkan Revitalisasi Monas, Anies Baswedan Bakal Dipolisikan

  5. Belum Menikah, 11 Potret Menawan Artis dengan Gaun Pengantin

  6. Sarita Abdul Mukti Bayar Utang Rumah Hingga Rp30 Miliar, Faisal Harris Langsung Ngamuk

  7. Jansen: Kasihan Pak Sompie Karena Masiku Jadi Korban, Jika Ingin Melawan Saya Siap Jadi Lawyer

  8. Institusi Negara Banyak Diisi Perwira Polri Aktif, PB HMI: Ini Darurat Orde Baru

  9. Permintaan Kelapa Sawit Dunia Melemah, Harga Sawit Daerah Ini Jatuh

  10. Komisi III DPR: Pencopotan Ronny Sompie Tak Menyelesaikan Persoalan Keimigrasian

fokus

Universal Health Coverage
Menyambut Shio Tikus Logam
Toleransi vs intoleransi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Nilai Strategis Kampus Merdeka dan Magang

Image
Abdul Aziz SR

Pemerintah, Untuk Apa dan Siapa?

Image
Achmad Fachrudin

Babak Baru Suksesi Wagub DKI

Image
UJANG KOMARUDIN

Negeri Darurat Korupsi

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Sosok

Image
News

Momong Cucu hingga Kunjungan ke China, 10 Potret Aktivitas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

Image
News

Hadiri Rapat hingga Tinjau Kapal Selam, 8 Potret Kompak Jokowi dan Prabowo Saat Kerja Bareng

Image
News

Bikin Heboh karena Sambut Turis China di Bandara, 5 Fakta Penting Gubernur Sumbar Irwan Prayitno