Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Kolom

Image

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) membantu warga melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 34 kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (27/4/2019). Pemungutan suara ulang tersebut rata-rata dilakukan karena banyaknya pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa memiliki A5 saat hari pencoblosan pada 17 April 2019. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Diskursus  Pemilu acapkali lebih menekankan perhatian pada proses dan hasil Pemilu. Yang dimaksud proses Pemilu adalah pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu. Sedangkan yang dimaksud hasil Pemilu adalah penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Namun jarang sekali merelasikan proses dan hasil Pemilu dengan aktor atau elit politik nasional maupun lokal yang akhirnya menduduki kursi empuk di legislatif atau eksekutif. Akibatnya, Pemilu atau Pilkada seolah-olah dianggap tidak ada hubungannya dengan realitas kehidupan nyata yang dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Terkait dengan relasi antara Pemilu atau Pilkada dengan kinerja elit politik nasional maupun lokal, sekurangnya ada dua kelompok pandangan. Pertama, kelompok yang beranggapan tidak ada relasi atau korelasi sama sekali antara  Pemilu atau Pilkada (selanjutnya disebut dengan Pemilihan) dengan kinerja aktor-aktor politik. Keduanya dianggap sebagai entitas terpisah. Masing-masing berdiri sendiri.

Alasannya, karena elit politik di legislatif atau eksekutif saat proses pecalonan di Pemilu atau Pilkada melalui partai politik. Bahkan sebagian mereka harus membayar tiket atau ‘sewa prahu’ (partai politik) dari harga picisan hingga mencapai miliaran rupiah untuk berbagai kebutuhan biaya politik dari mulai sosialisasi, pembuatan alat peraga kampanye (APK), membayar saksi, dan sebagainya.  Tanpa bantuan partai politik, seorang kandidat tidak mungkin dapat maju dalam pencalonan pada kontestasi Pemilu atau Pilkada.

baca juga:

Kedua, kelompok yang beranggapan terdapat relasi antara proses dan hasil Pemilihan dengan prilaku elit politik dengan kinerjanya. Kelompok ini beranggapan bahwa antara Pemilihan dengan paska Pemilihan merupakan satu proses kontinum. Jika diibaratkan Pemilihan sebagai jembatan atau instrument untuk mencapai tujuan, maka kehidupan rakyat paska Pemilihan adalah tujuan Pemilihan itu sendiri. Bukan sebaliknya Pemilihan sebagai tujuan, dan kehidupan nyata sebagai jembatan.

Pandangan kedua ini mengakui akan adanya peran penting partai politik sebagai institusi yang absah secara peraturan perundangan dalam proses pencalonan. Namun demikian, terpilih atau tidak terpilihnya menjadi anggota legislatif atau eksekutif, lebih ditentukan oleh suara rakyat. Rakyat yang menentukan terpilih-tidaknya seorang atau sepasang kandidat. Sedangkan partai politik tidak lebih hanya sebagai jembatan.

Implikasi Politik

Dua cara pandang ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda. Pada pandangan pertama yang beranggapan bahwa relasi antara rakyat/pemilih putus dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya Pemilihan berakibat, rakyat tidak berhak lagi bisa menuntut janji dari elit politik nasional maupun lokal yang disampaikannya saat kampanye.  Alasannya karena yang berperan penting dalam proses pencalonan adalah partai politik.

Terlebih lagi manakala saat kampanye Pemilihan atau masa tenang jelang pemungutan dan penghitungan suara, rakyat/pemilih sudah ‘diselesaikan’ dan diberikan sejumlah ongkos politik baik dalam uang, sembako  ataupun materi kampanye lainnya. Istilahnya sudah terjadi politik transaksional, atau tepatnya ‘beli putus’.

Dalam rumus jual beli dengan cara ‘beli putus’, maka setelah pesta demokrasi berakhir maka berakhir sudah semua relasi yang terkait dengan pemimpin dengan yang dipimpin. Paska Pemilhan semua sudah menjadi urusan dan tanggungjawab sendiri-sendiri. Rakyat dengan segala urusannya sendiri, apakah itu senang atau susah. Tidak ada kaitannya lagi sama sekali dengan para calon-calon legislatif, baik itu DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebaliknya elit politik juga sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan mungkin ada yang sudah lupa diri. Contoh atau modus dari prilaku adalah sulit dihubungi konstituennya. Bahkan ketika konstituen bertandang langsung ke kantornya, wakil rakyat tersebut tanpa merasa berdosa menyuruh kepada stafnya mengatakan “bapak atau ibu lagi tidak ada di tempat”.  Sementara eksekutif yang sudah lupa diri: banyak kebijakan dan programnya menguntungkan diri dan kelompoknya. Sedangkan terhadap rakyat, dampak positifnya sangat minimal. Bahkan nihil.

Pandangan kedua yang beranggapan bahwa terdapat relasi kuat antara pemimpin dengan yang dipimpinnya paska Pemilihan akan berdampak, relasi rakyat sebagai pemilih dengan pemimpinnya terus terpelihara dengan baik. Bahkan   rakyat masih diberi hak politik untuk mengontrol elit politik agar tetap selalu berada on the track. Sejumlah elit politik yang berpikiran progressif malah menginstitusionalisasikan relasinya dengan rakyat/pemilihnya dalam suatu forum aspirasi yang dikelola dengan baik.

Manakala elit politik tersebut menduduki jabatan di eksekutif, segala kebijakan dan program elit politik ini  selalu dikonsultasikan terlebih dahulu ke publik (uji publik). Kebijakan dan program yang dilaksanakan elit politik/pejabat publik tersebut merupakan deretan daftar kebutuhan publik, bukan daftar kebutuhan elit politik dan konco-konconya. Pejabat eksekutif semacam ini berani berkorban untuk kepentingan masyarakat/rakyat yang sudah memilihnya di Pemilihan.

Dengan kata lain, relasi rakyat dengan elit politik lokal ataupun nasional, baik legislatif maupun eksekutif masih bisa terjalin dengan baik bisa jadi karena saat kampanye Pemiihan, yang ditawarkan dan dilakukan  lebih berupa dalam bentuk visi, misi dan program kerja daripada dalam bentuk bantuan tunai langsung (BTL) atau dibayar paska Pemilihan. Jikapun karena kondisinya memang sangat sulit untuk berkampanye bersih serataus persen, paska Pemilihan atau saat sudah terpilih menjadi elit politik ditebus ‘dosa politiknya’ dengan kinerja atau prestasi kerja untuk kepentingan masyarakat.

Problem Pemilu

Apakah baik dan buruknya kinerja elit politik nasional dan lokal paska Pemilihan ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilihan?  Artinya, manakala Pemilihan benar-benar berlangsung Luber, Jurdil dan bersih berpeluang melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Postulat atau paradigma politik semacam ini sudah diakui secara universal dalam negara yang menyelenggarakan Pemilihan secara Luber, Jurdil, dan demokratis.

Secara cita-cita-cita komitmen, bangsa ini bertekad melaksanakan Pemilu dengan Luber dan Jurdil.  Jika tidak, tentu tidak ada gunanya kita berkampanye berpemilu atau berpilkada yang Luber dan Jurdil sebagimana yang selalu dilakukan selama ini. Mengingat pada umumnya kita berasumsi ada relasi atau korelasi positif antara Pemilihan Luber dan Jurdil dengan kualitas kepemimpinan dan kinerjanya, maka banyak dari kita mendorong agar Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Bila demikian cara pandang kita, maka  manakala dalam kenyataannya  masih ada elit politik nasional atau lokal, kinerjanya paska Pemilihan belum sesuai dengan cita-cita Pemilu atau Pilkada atau lebih jauh lagi harapan dari masyarakat dan khususnya pemilihnya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama Pemilu atau Pilkadanya masih banyak masalah dan pelanggaran dalam berbagai modus, khususnya politik uang. Atau, memang elit politik kita pada umumnya cenderung lupa diri setelah memperoleh jabatan empuk.

Manakala akar problemnya ada di Pemilu atau Pilkada, maka berbagai aspek yang terkait dengan Pemilihan, mulai dari perundangan, proses, penegakan hukum dan sebagainya, harus diperbaiki. Meskipun secara rasional dan praktis bisa dilakukan, namun untuk memperbaiki Pemilihan  di Indonesia secara komprehensif  menuju pada Pemilihan yang mendekati Luber dan Jurdil tidak mudah. Yang paling sulit adalah memperbaiki produk paska Pemilihan, yakni: kinerja elit politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik.

Kelumpuhan Kolektif?

Untuk mengetahui apakah terjadi keterputusan (disconnected) antara pemimpin dengan yang dipimpinnya paska Pemilihan, bisa juga diamati dari relasi parlemen dengan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun lokal di parlemen maupun luar parlemen. Manakala tidak terdapat lagi check and balances, hal ini mengindikasikan  adanya keinginan secara sistematis memisahkan antara proses dan hasil Pemilihan dengan kinerja elit politik.

Soal check and balances legislatif dengan eksekutif sangat dipengaruhi pada ada-tidaknya partai oposisi dengan kuantitas signifikan dan kualitas yang efektif dalam melaksanakan fungsinya. Makin sedikit jumlah  partai oposisi di parlemen akan makin lemah fungsi, peran dan efektivitasnya. Meski demikian, efektivitas oposisi di parlemen tidak selalu tergantung pada jumlah. Melainkan juga dipengaruhi terobosan ide atau gagasan segar yang dilontarkan elit politik serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Diatas itu semua,  bangsa ini dihadapkan beberapa problem sulit, yakni: pertama, kinerja elit politik nasional maupun lokal dalam banyak aspek pembangunan belum sepenuhnya memadai; kedua, check and balances parlemen di tingkat nasional dan lokal cenderung mengalami kelumpuhan; ketiga, kekuatan civil society cenderung mati suri dengan berbagai penyebab yang melatarinya. Ketiga kondisi ini telah memperkuat problem terjadinya keterputusan relasi antara Pemilihan dengan kinerja elit politik.

Dalam situasi dan kondisi terjadinya potensi kelumpuhan kolektif seperti ini, maka menjadi sulit untuk memperbaiki keadaan. Yang paling mudah sekadar merekomendasikan, perbaikan harus dilakukan secara holistik-integral-komprehensif baik terkait dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada maupun terkait dengan kinerja elit politik nasional maupun lokal.  Jika hal ini tidak segera disadari dan dibenahi, rasanya sulit dalam lima atau sepuluh tahun ke depan bangsa ini akan bisa sejajar dengan negara-negara yang maju demokrasinya dan sejahtera rakyat bangsanya.[]

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

DPR RI

Pencabutan Nomor Urut, DPR Dapat Laporan Tidak Ada Kerumunan Massa

Image

News

Pilkada Surakarta: Gibran-Teguh Nomor 1 dan Bajo Nomor 2

Image

News

Dapat Nomor Tiga, Ben-Pilar: Ini Angka Keberuntungan

Image

News

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, Begini Argumen KPU

Image

News

KPU Kota Depok Tetapkan 2 Paslon Berlaga di Pilkada 2020

Image

News

Penetapan Paslon, KPU Jamin Tidak Ada Pengerahan Massa

Image

News

Ketua KPU Supiori Papua Resmi Dicopot dari Jabatannya

Image

News

Junimart Girsang: Kunci Sukses Pilkada di Masa Pandemi adalah Bawaslu

Image

News

Hasil Sementara Penetapan Paslon, Dua Cakada Digugurkan, Silahkan Gugat ke Bawaslu

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Maraknya Kasus Gagal Bayar Asuransi, Buat Masyarakat Merasa Terpecundangi!

Maraknya kasus gagal bayar yang dialami oleh perusahaan asuransi membuat masyarakat merasa terpecundangi oleh para perusahaan asuransi

Image
Ekonomi

Rombak Habis Direksi Pos Indonesia, Erick Tunjuk Faisal Rochmad Jadi Bos Baru

Erick rombak direksi Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi didapuk jadi Direktur Utama menggantikan Gilarsi Wahyu Setijono

Image
Ekonomi

Ekonom Mandiri Proyeksi PSBB Jakarta Pengaruhi Ekonomi Semester II 2020

Ekonom Mandiri proyeksi PSBB Jakarta berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua 2020

Image
Ekonomi
DPR RI

Komisi XI: Dampak Resesi Ekonomi Indonesia Tak Akan Berkepanjangan, Asalkan...

Dito Ganinduto mengatakan dampak resesi ekonomi di Indonesia tidak akan berkepanjangan, asalkan...

Image
Ekonomi

Kadin Prediksi Resesi Ekonomi Bisa Ciptakan 12 Juta Pengangguran

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan pengangguran terjadi akibat beberapa sektor terkontraksi cukup dalam

Image
Ekonomi

Ekosistem Logistik Nasional Bisa Pangkas Biaya Logistik Jadi 17 Persen

Pemerintah menggagas hadirnya ekosistem logistik nasional dan diharapkan bisa menurunkan biaya logistik Indonesia.

Image
Ekonomi

Pengusaha Beberkan Alasan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Terus Dikebut

Kadin Indonesia mengungkapkan alasan pemerintah tetap membahas Omnibus Law meski pandemi COVID-19 masih mewabah di Indonesia.

Image
Ekonomi
DPR RI

Komisi XI DPR Ungkap Penyebab Kasus Gagal Bayar Asuransi Marak di Indonesia!

Kurangnya ketelitian masyarakat dalam memilih asuransi yang bisa dipercaya menjadi sekian faktor mengapa maraknya kasus gagal bayar asuransi

Image
Ekonomi

Pentingnya Meningkatkan Peran Petani dalam Rantai Pasok Beras

CIPS: Peran petani dalam rantai pasok komoditas pertanian sangat penting.

Image
Ekonomi

Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Sudah 95 Persen, Tinggal Klaster Ketenagakerjaan

Baleg DPR RI: Pembahasan RUU Cipta Kerja sudah disepakati 95 persen dari 10 klaster.

terpopuler

  1. Penjual Roti ini Dibikin Kesal Pembeli, Pesan 12 Boks Ternyata Maksudnya Beda

  2. Diejek Gendut oleh Suaminya, Setelah Kurus Wanita Ini Ajukan Cerai

  3. Pilkada Serentak Tetap Digelar, Emil Salim: Sasaran Empuk bagi 'Peluru' COVID-19

  4. Dipindah ke RSPAD, Begini Kondisi Ketua KPU Arief Budiman

  5. Anies Baswedan Udah Bikin 4 Ribu Sumur Resapan, DPRD DKI: Buat Lebih Banyak Lagi!

  6. Amalan Nabi Yusuf yang Membuat Para Wanita Tergila-gila

  7. 5 Potret Transformasi Almira Tunggadewi Yudhoyono, Putri AHY yang Beranjak Remaja

  8. Jarang Tersorot, 7 Potret Luna Maya Jalani Pemotretan Bareng Keluarga

  9. Ulang Tahun ke-47, Ini 5 Meme Warkop DKI yang Nyentil Abis!

  10. Indonesia Resesi, Ferdinand Hutahaean: Negara Super Kaya Lebih Dahulu Zona Resesi!

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Kasual Najwa Shihab saat Jadi Host, Kece Abis!

Image
News

5 Potret Harmonis Tantowi Yahya dan Istri, Tetap Kompak di Usia Pernikahan Ke-31 Tahun

Image
News

5 Potret Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalankan Tugas, Ikut Bajak Sawah hingga Tanam Bawang