image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Kolom

Image

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) membantu warga melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 34 kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (27/4/2019). Pemungutan suara ulang tersebut rata-rata dilakukan karena banyaknya pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa memiliki A5 saat hari pencoblosan pada 17 April 2019. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Diskursus  Pemilu acapkali lebih menekankan perhatian pada proses dan hasil Pemilu. Yang dimaksud proses Pemilu adalah pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu. Sedangkan yang dimaksud hasil Pemilu adalah penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU. Namun jarang sekali merelasikan proses dan hasil Pemilu dengan aktor atau elit politik nasional maupun lokal yang akhirnya menduduki kursi empuk di legislatif atau eksekutif. Akibatnya, Pemilu atau Pilkada seolah-olah dianggap tidak ada hubungannya dengan realitas kehidupan nyata yang dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Terkait dengan relasi antara Pemilu atau Pilkada dengan kinerja elit politik nasional maupun lokal, sekurangnya ada dua kelompok pandangan. Pertama, kelompok yang beranggapan tidak ada relasi atau korelasi sama sekali antara  Pemilu atau Pilkada (selanjutnya disebut dengan Pemilihan) dengan kinerja aktor-aktor politik. Keduanya dianggap sebagai entitas terpisah. Masing-masing berdiri sendiri.

Alasannya, karena elit politik di legislatif atau eksekutif saat proses pecalonan di Pemilu atau Pilkada melalui partai politik. Bahkan sebagian mereka harus membayar tiket atau ‘sewa prahu’ (partai politik) dari harga picisan hingga mencapai miliaran rupiah untuk berbagai kebutuhan biaya politik dari mulai sosialisasi, pembuatan alat peraga kampanye (APK), membayar saksi, dan sebagainya.  Tanpa bantuan partai politik, seorang kandidat tidak mungkin dapat maju dalam pencalonan pada kontestasi Pemilu atau Pilkada.

baca juga:

Kedua, kelompok yang beranggapan terdapat relasi antara proses dan hasil Pemilihan dengan prilaku elit politik dengan kinerjanya. Kelompok ini beranggapan bahwa antara Pemilihan dengan paska Pemilihan merupakan satu proses kontinum. Jika diibaratkan Pemilihan sebagai jembatan atau instrument untuk mencapai tujuan, maka kehidupan rakyat paska Pemilihan adalah tujuan Pemilihan itu sendiri. Bukan sebaliknya Pemilihan sebagai tujuan, dan kehidupan nyata sebagai jembatan.

Pandangan kedua ini mengakui akan adanya peran penting partai politik sebagai institusi yang absah secara peraturan perundangan dalam proses pencalonan. Namun demikian, terpilih atau tidak terpilihnya menjadi anggota legislatif atau eksekutif, lebih ditentukan oleh suara rakyat. Rakyat yang menentukan terpilih-tidaknya seorang atau sepasang kandidat. Sedangkan partai politik tidak lebih hanya sebagai jembatan.

Implikasi Politik

Dua cara pandang ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda. Pada pandangan pertama yang beranggapan bahwa relasi antara rakyat/pemilih putus dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya Pemilihan berakibat, rakyat tidak berhak lagi bisa menuntut janji dari elit politik nasional maupun lokal yang disampaikannya saat kampanye.  Alasannya karena yang berperan penting dalam proses pencalonan adalah partai politik.

Terlebih lagi manakala saat kampanye Pemilihan atau masa tenang jelang pemungutan dan penghitungan suara, rakyat/pemilih sudah ‘diselesaikan’ dan diberikan sejumlah ongkos politik baik dalam uang, sembako  ataupun materi kampanye lainnya. Istilahnya sudah terjadi politik transaksional, atau tepatnya ‘beli putus’.

Dalam rumus jual beli dengan cara ‘beli putus’, maka setelah pesta demokrasi berakhir maka berakhir sudah semua relasi yang terkait dengan pemimpin dengan yang dipimpin. Paska Pemilhan semua sudah menjadi urusan dan tanggungjawab sendiri-sendiri. Rakyat dengan segala urusannya sendiri, apakah itu senang atau susah. Tidak ada kaitannya lagi sama sekali dengan para calon-calon legislatif, baik itu DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebaliknya elit politik juga sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan mungkin ada yang sudah lupa diri. Contoh atau modus dari prilaku adalah sulit dihubungi konstituennya. Bahkan ketika konstituen bertandang langsung ke kantornya, wakil rakyat tersebut tanpa merasa berdosa menyuruh kepada stafnya mengatakan “bapak atau ibu lagi tidak ada di tempat”.  Sementara eksekutif yang sudah lupa diri: banyak kebijakan dan programnya menguntungkan diri dan kelompoknya. Sedangkan terhadap rakyat, dampak positifnya sangat minimal. Bahkan nihil.

Pandangan kedua yang beranggapan bahwa terdapat relasi kuat antara pemimpin dengan yang dipimpinnya paska Pemilihan akan berdampak, relasi rakyat sebagai pemilih dengan pemimpinnya terus terpelihara dengan baik. Bahkan   rakyat masih diberi hak politik untuk mengontrol elit politik agar tetap selalu berada on the track. Sejumlah elit politik yang berpikiran progressif malah menginstitusionalisasikan relasinya dengan rakyat/pemilihnya dalam suatu forum aspirasi yang dikelola dengan baik.

Manakala elit politik tersebut menduduki jabatan di eksekutif, segala kebijakan dan program elit politik ini  selalu dikonsultasikan terlebih dahulu ke publik (uji publik). Kebijakan dan program yang dilaksanakan elit politik/pejabat publik tersebut merupakan deretan daftar kebutuhan publik, bukan daftar kebutuhan elit politik dan konco-konconya. Pejabat eksekutif semacam ini berani berkorban untuk kepentingan masyarakat/rakyat yang sudah memilihnya di Pemilihan.

Dengan kata lain, relasi rakyat dengan elit politik lokal ataupun nasional, baik legislatif maupun eksekutif masih bisa terjalin dengan baik bisa jadi karena saat kampanye Pemiihan, yang ditawarkan dan dilakukan  lebih berupa dalam bentuk visi, misi dan program kerja daripada dalam bentuk bantuan tunai langsung (BTL) atau dibayar paska Pemilihan. Jikapun karena kondisinya memang sangat sulit untuk berkampanye bersih serataus persen, paska Pemilihan atau saat sudah terpilih menjadi elit politik ditebus ‘dosa politiknya’ dengan kinerja atau prestasi kerja untuk kepentingan masyarakat.

Problem Pemilu

Apakah baik dan buruknya kinerja elit politik nasional dan lokal paska Pemilihan ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilihan?  Artinya, manakala Pemilihan benar-benar berlangsung Luber, Jurdil dan bersih berpeluang melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Postulat atau paradigma politik semacam ini sudah diakui secara universal dalam negara yang menyelenggarakan Pemilihan secara Luber, Jurdil, dan demokratis.

Secara cita-cita-cita komitmen, bangsa ini bertekad melaksanakan Pemilu dengan Luber dan Jurdil.  Jika tidak, tentu tidak ada gunanya kita berkampanye berpemilu atau berpilkada yang Luber dan Jurdil sebagimana yang selalu dilakukan selama ini. Mengingat pada umumnya kita berasumsi ada relasi atau korelasi positif antara Pemilihan Luber dan Jurdil dengan kualitas kepemimpinan dan kinerjanya, maka banyak dari kita mendorong agar Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Bila demikian cara pandang kita, maka  manakala dalam kenyataannya  masih ada elit politik nasional atau lokal, kinerjanya paska Pemilihan belum sesuai dengan cita-cita Pemilu atau Pilkada atau lebih jauh lagi harapan dari masyarakat dan khususnya pemilihnya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama Pemilu atau Pilkadanya masih banyak masalah dan pelanggaran dalam berbagai modus, khususnya politik uang. Atau, memang elit politik kita pada umumnya cenderung lupa diri setelah memperoleh jabatan empuk.

Manakala akar problemnya ada di Pemilu atau Pilkada, maka berbagai aspek yang terkait dengan Pemilihan, mulai dari perundangan, proses, penegakan hukum dan sebagainya, harus diperbaiki. Meskipun secara rasional dan praktis bisa dilakukan, namun untuk memperbaiki Pemilihan  di Indonesia secara komprehensif  menuju pada Pemilihan yang mendekati Luber dan Jurdil tidak mudah. Yang paling sulit adalah memperbaiki produk paska Pemilihan, yakni: kinerja elit politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik.

Kelumpuhan Kolektif?

Untuk mengetahui apakah terjadi keterputusan (disconnected) antara pemimpin dengan yang dipimpinnya paska Pemilihan, bisa juga diamati dari relasi parlemen dengan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun lokal di parlemen maupun luar parlemen. Manakala tidak terdapat lagi check and balances, hal ini mengindikasikan  adanya keinginan secara sistematis memisahkan antara proses dan hasil Pemilihan dengan kinerja elit politik.

Soal check and balances legislatif dengan eksekutif sangat dipengaruhi pada ada-tidaknya partai oposisi dengan kuantitas signifikan dan kualitas yang efektif dalam melaksanakan fungsinya. Makin sedikit jumlah  partai oposisi di parlemen akan makin lemah fungsi, peran dan efektivitasnya. Meski demikian, efektivitas oposisi di parlemen tidak selalu tergantung pada jumlah. Melainkan juga dipengaruhi terobosan ide atau gagasan segar yang dilontarkan elit politik serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Diatas itu semua,  bangsa ini dihadapkan beberapa problem sulit, yakni: pertama, kinerja elit politik nasional maupun lokal dalam banyak aspek pembangunan belum sepenuhnya memadai; kedua, check and balances parlemen di tingkat nasional dan lokal cenderung mengalami kelumpuhan; ketiga, kekuatan civil society cenderung mati suri dengan berbagai penyebab yang melatarinya. Ketiga kondisi ini telah memperkuat problem terjadinya keterputusan relasi antara Pemilihan dengan kinerja elit politik.

Dalam situasi dan kondisi terjadinya potensi kelumpuhan kolektif seperti ini, maka menjadi sulit untuk memperbaiki keadaan. Yang paling mudah sekadar merekomendasikan, perbaikan harus dilakukan secara holistik-integral-komprehensif baik terkait dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada maupun terkait dengan kinerja elit politik nasional maupun lokal.  Jika hal ini tidak segera disadari dan dibenahi, rasanya sulit dalam lima atau sepuluh tahun ke depan bangsa ini akan bisa sejajar dengan negara-negara yang maju demokrasinya dan sejahtera rakyat bangsanya.[]

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

KPU Panggil Komisioner KPUD Provinsi Pasca OTT Wahyu Setiawan

Image

News

Kolom

Negara Sengketa

Image

News

Sebut Harun Masiku Masih di Luar Negeri, Jansen: Hallo Pak Yasonna, Sudah Baca Pernyataan Istri Harun?

Image

News

Istri Harun Masiku Akui Suaminya Berada di Tanah Air Sejak 7 Januari, Ferdinand: Akankah Yasonna Mundur dari Menkumham?

Image

News

Pilkada 2020

Senator Ingatkan KPU dan Pihak Keamanan Netral di Pilkada 2020

Image

News

Ditanya Keberadaan Harun Masiku, Puan Maharani: Tanya ke Partai, Bukan ke Ketua DPR

Image

News

Pimpinan KPK Dinilai Takut dalam Mengembangkan Kasus Komisioner KPU

Image

News

Warganet Sebut Tengku Zulkarnain Sosok Ideal Presiden 2024

Image

News

Tengku Zulkarnain Sebut Prabowo, Anies, Sandiaga dan Gatot Ideal Jadi Capres 2024

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KY Bahas Seleksi Calon Hakim Berintegritas dengan MA

KY berkomitmen menghasilkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA yang berkapasitas dan berintegritas.

Image
News

Kritik BW Soal yang Digoreng Koruptor, Ini Jawaban Ketua KPK

Kita kerja, kerja, dan kerja. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Terus dan teruslah, jangan pernah berhenti berniat dan berbuat baik.

Image
News

Kebakaran Pondok Gontor di Ponorogo Akibat Korsleting Listrik

Dugaan awal penyebab kebakaran gudang Pramuka milik Ponpes Darussalam Gontor 2 disebabkan murni akibat hubungan arus pendek listrik.

Image
News

Polisi Tahan Dua Tersangka Kasus Tewasnya Balita Tanpa Kepala di Samarinda

Dari hasil gelar perkara kami jerat dengan Pasal 359 KUHP, karena telah lalai hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia.

Image
News

Dari Staf Pengajar hingga Jadi Rektor Perempuan Pertama ITB, 5 Fakta Penting Reini Wirahadikusumah

Reini lahir di Jakarta 25 Oktober 1968

Image
News

Siap Maju di Pilkada Bima, Maman: Pasangan Syafru- Ady Belum Dapat Rekomendasi dari DPP PAN

Memang sudah ada rencana dan rancangan bersama bung Nimran, sembari kita juga lakukan silaturrahim dengan tokoh politik lainnya.

Image
News

Kasus Jiwasraya, Jaksa Agung: Pernyataan BPK Bahwa Terjadi Kerugian Negara

Meski demikian, jumlah kerugian negara dalam kasus Jiwasraya masih dihitung BPK.

Image
News

PVMBG Sebut Gunung Semeru Alami Gempa Letusan 20 Kali, Status Waspada

Rata-rata per hari gempa letusan mencapai 20 kali, namun sesekali saja yang secara visual terlihat muncul.

Image
News

Berhasil Diidentifikasi, Polisi Buru Pelaku Begal di Pesanggrahan Jaksel

Dari hasil pemeriksaan di TKP dan keterangan saksi, pelaku telah berhasil diidentifikasi dan sekarang sedang dicari untuk ditangkap.

Image
News

KPK Klaim LHKPN Menteri dan Wamen Capai 100 Persen

Sisanya sebanyak 29 orang atau sekitar 57 persen merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020.

terpopuler

  1. Ferdinand: Tak Kusangka Desmon Sangat Cepat Berubah saat Berenang di Kolam Kekuasaan

  2. Menang Tender Revitalisasi Monas Rp71,3 Miliar PT Buana Sewa Alamat Seharga Rp6 Juta Pertahun

  3. Sah Jadi Cawagub DKI, Ahmad Riza Patria Siap Tinggalkan Senayan

  4. Bergaji Rp3,6 Miliar per Minggu, Ini 5 Potret Sederhana Sadio Mane

  5. Peringatan Keras Faizal Assegaf: Sebaiknya Bung Rocky Jangan Bermain Api dengan Isu-isu Sensitif

  6. Soal ‘Alamat Palsu’ Kontraktor Pemenang Tender Revitalisasi Monas, Pemprov: yang Penting Pekerjaannya Bagus

  7. Tak Kuasa Menahan Tangis, Ibu Eksekutor Pembunuhan Hakim Jamaluddin: Anak Saya Orangnya Penyayang

  8. Sederet Penampakan Bus Jurusan Jeneponto-Makassar Bikin Heran, Muatannya Dahsyat

  9. Alamat Kontraktor Pemenang Tender Revitalisasi Monas Senilai Rp71,3 Miliar Dipertanyakan

  10. Ananda: Ah Kokoh Idolaku Ahok Dipuja Dunia Internasional, Aku Bangga Selalu Koh!

fokus

Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota
Masa Depan Buruh

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
News

Dari Staf Pengajar hingga Jadi Rektor Perempuan Pertama ITB, 5 Fakta Penting Reini Wirahadikusumah

Image
News

5 Fakta Penting Ahmad Riza Patria, Politisi Gerindra yang Jadi Cawagub DKI Jakarta

Image
News

Buka Kedai Kopi hingga Jadi Cawagub DKI Jakarta, 5 Fakta Perjalanan Karier Nurmansjah Lubis