Komisi III DPR RI Minta Polisi Lebih Perhatikan Keamanan Hakim
Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana | AKURAT.CO/Muhlis
AKURAT.CO, Pascatewasnya hakim Jamaluddin di perkebunan sawit di Dusun II Namo Bintang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Polda Sumatera Utara dan jajaran memperhatikan keamanan hakim.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana saat hadir di Mapolda Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja spesifik.
"Ini memang belum selesai dalam pembahasan kita, namun kita minta Polda Sumut dan jajaran untuk lebih memperhatikan kemanan para hakim dan jaksa," kata Eva Yuliana dari fraksi Nasdem itu, Rabu (4/12/2019).
baca juga:
Eva Yuliana menjelaskan, meski dalam pembahasan bersama Polda Sumatera Utara sejajajaran belum secara detil dibahas, namun pengamanan terhadap hakim dan jaksa yang sedang menangani kasus-kasus pelik, merupakan hal yang penting.
Sementara itu, kata Eva, terkait mekanisme penanganan terhadap hakim dan jaksa nantinya akan diserahkan kepada pihak Polda dan Polres. Komisi III dalam hal ini hanya memastikan bagaiamana kebijakan tersebut dapat berjalan.
"Kita hanya dalam tataran bagaimana menerapkan kebijakan itu, memberi masukan dan pengawasan terhadap jalannya Polda dan Polres se-Sumatera Utara ini," ungkapnya.
Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem itu meminta pihak Polda Sumatera Utara untuk segera mengungkap kasus kematian dari hakim Jamaluddin yang ditemukan meninggal dunia dalam mobil miliknya di Kutalimbaru, Deliserdang pada Jumat, 29 November 2019 kemarin.
"Saat ini proses pengungkapan kasus sedang berjalan, sehingga kita minta Polda untuk segera mengungkap kasus ini dengan baik," ujarnya.
Selain membahas terkait pengamanan terhadap hakim dan jaksa, pasca meninggalnya hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin, komisi III dalam kunjungan kerja spesifik itu juga membahas terkait maraknya jaringan terorisme yang belakangan terjadi di Sumatera Utara.
Dirinya meminta Kapolda Sumut, untuk merangkul berbagai elemen masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menjaga dan
"Untuk maraknya jaringan terorisme dan aksi teror, kita meminta Kapolda Sumut untuk bergandengan tangan dengan stakeholder yang ada untuk menanggulanginya. Karena kita di Sumut ini kan bersaudara," pungkasnya.[]
