image
Login / Sign Up
Image

Ahmad Irawan

Praktisi Hukum/Advokat/Kader Muda Partai Golkar

Rangkap Jabatan Airlangga Hartarto: Ketua Umum Golkar dan Menko Perekonomian, Melanggar UU?

Image

Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan seluruh pengurus DPP Golkar lainnya saat bergandengan tangan dalam pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). Rapimnas ini rencananya untuk membicarakan persiapan musyawarah nasional 2019 di awal bulan Desember. Selain itu, rapimnas ini juga akan membahas Pilkada 2020. Tema Rapimnas Golkar ini 'Golkar Solid, Pemerintahan Stabil dan Indonesia Maju'.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum pada Tanggal 3-6 Desember 2019. Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Golkar kembali mencalonkan diri. Sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar petahana, Airlangga Hartarto seringkali mendapatkan serangan dari para penantangnya yang bertujuan untuk melemahkan posisi politiknya.

Serangan politik yang diarahkan jelang Munas Golkar di antaranya isu Rangkap Jabatan Menteri. Mengenai Rangkap Jabatan Menteri, posisi Airlangga Hartarto dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang kementerian negara.

Rangkap Jabatan

Sebenarnya, tidak hanya Airlangga Hartato yang saat ini menjabat sebagai Menteri dan juga merupakan ketua umum partai politik. Setidaknya terdapat nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra. Sedangkan Suharso Monoarfa melaksanakan tugas sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Ketiganya dipilih oleh Presiden Jokowi berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya sebagai Presiden.

Jelang Munas Partai Golkar, pilihan Jokowi pada Airlangga Hartarto dipermasalahkan. Tetapi tidak terhadap pilihan Jokowi terhadap Prabowo Subianto dan Suharso Monarfa. Artinya, isu Rangkap Jabatan Menteri yang menghangat saat ini erat kaitannya dengan agenda Munas Partai Golkar untuk memilih ketua umum.

Mengenai Rangkap Jabatan yang sedang ramai jelang Munas Golkar, hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 23 huruf c UU No. 39/2008 yang berisi larangan bagi Menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. Norma inilah yang kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak, khususnya yang mengkritik posisi Airlangga Hartarto bahwa pimpinan organisasi yang dimaksud merupakan pimpinan partai politik. Pembenaran atas tafsir tersebut sederhana, karena partai politik dibiayai oleh APBN/APBD.

Pada bagian penjelasan Pasal 23 huruf c UU No. 39/2008 hanya tertulis cukup jelas. Tidak terdapat penjelasan atau penyebutan secara tegas dan jelas pimpinan organisasi yang dimaksud di dalam pasal tersebut merupakan pimpinan partai politik. Oleh karena itu, setelah membaca secara utuh bagian penjelasan UU No. 39/2008, mengikuti dengan cermat dan menelisik substansi undang-undang kementerian negara dan undang-undang lainnnya yang terkait, saya berkesimpulan dan berpendapat bahwa pimpinan partai politik dibolehkan untuk Rangkap Jabatan sebagai Menteri.

Setidaknya kesimpulan tersebut dapat dilacak alasannya. Pertama, dibentuknya undang-undang kementerian negara dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian. Sehingga undang-undang a quo lebih banyak memuat jaminan bagi penggunaan hak prerogatif Presiden. Jikapun terdapat batasan, maka pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan presidensial yang kuat, efektif dan efisien.

Kedua, pemerintahan presidensial yang kuat, efektif dan efisien membutuhkan kader partai politik. Presiden jika ingin membentuk pemerintahan yang kuat, efektif dan efisien, maka seorang Presiden harus mampu menjaga relasi baik dengan parlemen. Karena parlemen berisi anggota partai politik, maka menjadi keniscayaan bagi seorang Presiden membutuhkan bantuan dari pimpinan partai politik untuk mengkomunikasikan dan menjembatani hubungan Presiden dengan parlemen. Menggunakan penalaran yang wajar, Presiden Jokowi tentu telah mempertimbangkan akan lebih baik komunikasinya apabila ketua umum dan pimpinan partai politik seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto dan Suharso Monoarfa berada di dalam kabinet pemerintahan yang dipimpinnya.

Ketiga, undang-undang kementerian negara tidak membatasi hak Presiden Jokowi. Pengaturan persyaratan pengangkatan Menteri tidak membatasi hak Presiden untuk memilih seorang Menteri. Sebaliknya, adanya persyaratan merupakan jaminan bagi seorang Presiden bahwa Menteri yang dipilihnya memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Adanya larangan bagi seorang Menteri pada prinsipnya untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Keempat, melepaskan tugas dan jabatan di partai politik merupakan pilihan hukum. Argumentasi hukum ini dapat ditemukan dasarnya pada bagian penjelasan undang-undang kementerian negara, selengkapnya berbunyi: “… bahkan diharapkan seorang Menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik”. Kata dapat dalam konteks kalimat diatas merupakan pilihan hukum yang mengandung unsur kebolehan. Pilihan hukum tersebut berimplikasi pada bolehnya seorang Menteri tidak melepaskan tugas dan jabatan dalam partai politik. Jika pada akhirnya pilihannya tidak melepaskan, maka Menteri tersebut dituntut untuk professional, fokus dan bertanggungjawab. Ketiga hal tersebut merupakan domain dari Presiden Jokowi untuk menilainya apakah Menteri yang tidak melepaskan jabatan tersebut tetap dapat professional, fokus dan bertanggungjawab.

Kelima, partai politik merupakan organisasi sui generis dan memiliki fungsi rekrutmen pejabat publik. Sifat dari sui generis partai politik terletak pada hak dan kewajibannya yang spesifik atau unik karena tidak dimiliki organisasi pada umumnya. Di Indonesia, hanya organisasi partai politik yang menjadi peserta pemilu serta mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Selain fungsi elektoralnya tersebut, terdapat juga fungsi rekrutmen dari partai politik sebagai sarana untuk mengisi jabatan publik. Sehingga menginterpretasikan larangan Rangkap Jabatan juga bagi pimpinan partai politik tidak memiliki raison d’etre. Karena memang sejak awal kader partai politik direkrut dan disiapkan untuk mengisi jabatan publik seperti Menteri.


Keenam, partai politik tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Saya menolak pendapat bahwa partai politik dibiayai oleh APBN/APBD. Lain halnya apabila dikatakan partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan negara kepada partai politik tidak perlu diperdebatkan karena undang-undang partai politik telah mengatur partai politik sebagai salah satu entitas penerima bantuan keuangan. Hal mana bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional yang besarannya dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan keuangan pada partai politik dan partai politik dibiayai oleh Negara melalui APBN/APBD memiliki makna dan praktik hukum yang berbeda. Partai politik dapat dikatakan dibiayai oleh Negara ketika seluruh fungsi yang dijalankan pembiayaanya ditanggung seluruhnya dari APBN/APBD dan bersifat tetap.

Keuangan partai politik di Indonesia sendiri tidak hanya bersumber dari keuangan negara, tetapi juga bersumber dari iuran dan sumbangan sah menurut hukum. Jadi partai politik dalam menjalankan fungsinya tidak hanya menggunakan bantuan keuangan dari negara, tetapi juga iuran dan sumbangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah iuran dan sumbangan lebih besar penggunaannya dibandingkan bantuan negara itu sendiri. Sehingga menjadi masuk akal apabila norma larangan di dalam undang-undang kementerian tidak menyebutkan subjek pimpinan partai politik menjadi pihak yang dilarang.

Revisi UU

Sadar atau tidak, undang-undang kementerian perlu segera direvisi. Publik selama ini seringkali disuguhi debat tidak substantif saat Presiden membentuk kabinet atau saat Presiden selesai membentuk kabinet.

Revisi undang-undang yang dilakukan harus mampu dan benar-benar jadi jalan keluar dari himpitan persoalan saat Presiden membentuk atau mengubah kementerian, mengangkat seorang Menteri, konflik kepentingan, relasi pemerintah dengan parlemen dan pemerintah daerah atau hal-hal lainnya yang menurut pembentuk undang-undang diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum. Inilah titik penting untuk mengakhiri debat tidak produktif tadi.

baca juga:

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Menko Airlangga Ingatkan Pengusaha Tetap Wajib Bayar THR

Image

Ekonomi

Pemerintah Jamin Ketersediaan dan Stabilitas Harga 11 Komoditas Pangan Jelang Puasa dan Lebaran

Image

Ekonomi

Begini Cara Daftar Kartu Pra Kerja dan 'Gaji' yang Diterima

Image

Ekonomi

Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Muda, Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Kartu Prakerja

Image

Ekonomi

Kabar Gembira! Harga Gas Industri Turun Jadi US$6 per 1 April 2020

Image

Ekonomi

Wabah Corona

Pemerintah Jamin Stok Pangan Aman hingga Agustus

Image

Ekonomi

Pemerintah Rogoh Kocek Rp160 Triliun untuk Paket Stimulus Tangkal Corona

Image

Ekonomi

Start Up Bakal Dilibatkan untuk Beri Pelatihan kepada Penerima Kartu Pra Kerja

Image

Ekonomi

Menko Airlangga: Stimulus Kedua Perkuat Daya Beli Masyarakat di Tengah Wabah Corona

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Bamsoet Fasilitasi Rapid Test Wartawan Press Room MPR RI

Rapid test ini merupakan lanjutan dari perhatian MPR RI kepada para wartawan.

Image
News
Wabah Corona

Pandemi Covid-19, Polres Jakbar Gandeng Pengusaha Bagi-bagi Beras

"Mudah - mudahan sembako ini bermanfaat ke warga yang sangat membutuhkan," kata Yusri.

Image
News
Wabah Corona

#KabarBaik: 6 Berita Positif dari Pandemi Corona, Penciptaan Aplikasi Deteksi COVID-19 hingga Tarif Listrik Gratis

Penggratisan tarif listrik ini berlaku untuk pelanggan 450 VA. Sedangkan biaya tarif listrik bagi pelanggan 900 VA dipangkas saparuhnya.

Image
News
Wabah Corona

MPR Apresiasi Pemerintah Keluarkan Perppu Covid-19 dan Tak Tetapkan Darurat Sipil

Perppu itu perlu diapresiasi

Image
News
Wabah Corona

Virus Corona Diduga Telah Bermutasi, Mampu Bertahan 49 Hari pada Manusia

Penemuan ini mengindikasikan adanya subtipe virus corona yang baru

Image
News
Wabah Corona

Kekurangan Toilet hingga Timbul Eksodus Massal, 4 Alasan 'Lockdwon' Sulit Diterapkan di India

Lockdown menyebabkan kekacauan bagi 74 juta warga miskin di India

Image
News
Wabah Corona

Wabah Corona, Pemerintah Malaysia Pulangkan 160 Orang Warganya di Sumatera

Pemerintah Malaysia berharap COVID -19 berakhir segera berakhir sehingga hubungan dunia usaha dan lainnya kembali pulih.

Image
News
Wabah Corona

Pemerintah: Donasi Penanganan Covid-19 Terkumpul Rp72,2 Miliar

Relawan kesehatan yang berada di daerah telah membantu penyelidikan epidemiologi

Image
News
Wabah Corona

Perampok Toko Emas Tamansari Meninggal Gara-gara Corona

WA alis AG (67) nekat merampok toko emas di kawasan Tamansari, Jakarta Barat pada Jumat (28/2/2020).

Image
News
Wabah Corona

LBH Masyarakat: Warga Binaan yang Dibebaskan Perlu Jalani Tes Covid-19

"Sulit tentu untuk memandang bahwa Rutan/Lapas hari ini bersih dari Covid-19," ucap Afif Abdul Qoyim.

terpopuler

  1. Kabar Gembira dari Pasien Positif Corona di Jakarta: Dokter Baru Saja Kasih Informasi Hasil Tes Swab Negatif dan Saya Sudah Bisa Pulang

  2. Ruhut: Tolong Dibaca Ya, Pak Jokowi Presiden RI yang Terbaik untuk Rakyatnya, Itu yang Utama

  3. Dari Tulisan Olimpiade sampai Cuma Tinta Hitam, Ini Tato 5 Atlet Dunia yang Paling Nggak Nyeni

  4. Pengamat Soroti Hubungan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Soal Penanganan Covid-19

  5. Masih Cinta dan Ingin Berkomitmen, 5 Artis Tanah Air Ini Pilih Kembali Menikahi Mantan Suami

  6. Pemerintah Tangguhkan Cicilan Kredit, Debt Collector: Yang Ditangguhkan Pasien Corona, Yang Lain Tidak

  7. Sudah Bintangi 400 Judul Film, 5 Fakta Tak Terduga Aktor Senior Bollywood Anupam Kher

  8. Baru Putus dari Kekasih, 10 Potret Artis Serba Bisa Amanda Manopo yang Kini Resmi Jadi Single

  9. Mengaku Insaf, 5 Fakta Menarik Vienna Rose Bintang Film Dewasa yang Ingin Jadi Marinir

  10. Sepi Penumpang, Sopir Bus AKAP: Ini Kejadian Paling Parah Melebihi Krisis Moneter

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

COVID-19 dan Kita

Image
Dr. Idham Holik

Sebuah Harapan Pribadi: PERPPU Pemilihan Segera Terbit dan Opsi A Jadi Pilihan

Image
Achsanul Qosasi

Corona, Subsistensi dan Kredit

Image
Bisman Bhaktiar

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
News

Sister Goals! 8 Potret Najwa Shihab Bersama Kakak dan Adik Perempuannya

Image
News

10 Potret Menteri Luhut Binsar Pandjaitan Bersama Keluarga, Hangat di Berbagai Kesempatan

Image
Hiburan

Mundur dari OVJ, 6 Fakta Menarik Azis Gagap yang Ingin Fokus Mengurus Pondok Pesantren