image
Login / Sign Up
Image

Ahmad Irawan

Praktisi Hukum/Advokat/Kader Muda Partai Golkar

Rangkap Jabatan Airlangga Hartarto: Ketua Umum Golkar dan Menko Perekonomian, Melanggar UU?

Image

Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan seluruh pengurus DPP Golkar lainnya saat bergandengan tangan dalam pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). Rapimnas ini rencananya untuk membicarakan persiapan musyawarah nasional 2019 di awal bulan Desember. Selain itu, rapimnas ini juga akan membahas Pilkada 2020. Tema Rapimnas Golkar ini 'Golkar Solid, Pemerintahan Stabil dan Indonesia Maju'.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum pada Tanggal 3-6 Desember 2019. Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Golkar kembali mencalonkan diri. Sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar petahana, Airlangga Hartarto seringkali mendapatkan serangan dari para penantangnya yang bertujuan untuk melemahkan posisi politiknya.

Serangan politik yang diarahkan jelang Munas Golkar di antaranya isu rangkap jabatan Menteri. Mengenai rangkap jabatan Menteri, posisi Airlangga Hartarto dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang kementerian negara.

Rangkap Jabatan

Sebenarnya, tidak hanya Airlangga Hartato yang saat ini menjabat sebagai Menteri dan juga merupakan ketua umum partai politik. Setidaknya terdapat nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra. Sedangkan Suharso Monoarfa melaksanakan tugas sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Ketiganya dipilih oleh Presiden Jokowi berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya sebagai Presiden.

Jelang munas Partai Golkar, pilihan Jokowi pada Airlangga Hartarto dipermasalahkan. Tetapi tidak terhadap pilihan Jokowi terhadap Prabowo Subianto dan Suharso Monarfa. Artinya, isu rangkap jabatan Menteri yang menghangat saat ini erat kaitannya dengan agenda munas Partai Golkar untuk memilih ketua umum.

Mengenai rangkap jabatan yang sedang ramai jelang Munas Golkar, hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 23 huruf c UU No. 39/2008 yang berisi larangan bagi Menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. Norma inilah yang kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak, khususnya yang mengkritik posisi Airlangga Hartarto bahwa pimpinan organisasi yang dimaksud merupakan pimpinan partai politik. Pembenaran atas tafsir tersebut sederhana, karena partai politik dibiayai oleh APBN/APBD.

Pada bagian penjelasan Pasal 23 huruf c UU No. 39/2008 hanya tertulis cukup jelas. Tidak terdapat penjelasan atau penyebutan secara tegas dan jelas pimpinan organisasi yang dimaksud di dalam pasal tersebut merupakan pimpinan partai politik. Oleh karena itu, setelah membaca secara utuh bagian penjelasan UU No. 39/2008, mengikuti dengan cermat dan menelisik substansi undang-undang kementerian negara dan undang-undang lainnnya yang terkait, saya berkesimpulan dan berpendapat bahwa pimpinan partai politik dibolehkan untuk rangkap jabatan sebagai Menteri.

Setidaknya kesimpulan tersebut dapat dilacak alasannya. Pertama, dibentuknya undang-undang kementerian negara dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian. Sehingga undang-undang a quo lebih banyak memuat jaminan bagi penggunaan hak prerogatif Presiden. Jikapun terdapat batasan, maka pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan presidensial yang kuat, efektif dan efisien.

Kedua, pemerintahan presidensial yang kuat, efektif dan efisien membutuhkan kader partai politik. Presiden jika ingin membentuk pemerintahan yang kuat, efektif dan efisien, maka seorang Presiden harus mampu menjaga relasi baik dengan parlemen. Karena parlemen berisi anggota partai politik, maka menjadi keniscayaan bagi seorang Presiden membutuhkan bantuan dari pimpinan partai politik untuk mengkomunikasikan dan menjembatani hubungan Presiden dengan parlemen. Menggunakan penalaran yang wajar, Presiden Jokowi tentu telah mempertimbangkan akan lebih baik komunikasinya apabila ketua umum dan pimpinan partai politik seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto dan Suharso Monoarfa berada di dalam kabinet pemerintahan yang dipimpinnya.

Ketiga, undang-undang kementerian negara tidak membatasi hak Presiden Jokowi. Pengaturan persyaratan pengangkatan Menteri tidak membatasi hak Presiden untuk memilih seorang Menteri. Sebaliknya, adanya persyaratan merupakan jaminan bagi seorang Presiden bahwa Menteri yang dipilihnya memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Adanya larangan bagi seorang Menteri pada prinsipnya untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Keempat, melepaskan tugas dan jabatan di partai politik merupakan pilihan hukum. Argumentasi hukum ini dapat ditemukan dasarnya pada bagian penjelasan undang-undang kementerian negara, selengkapnya berbunyi: “… bahkan diharapkan seorang Menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik”. Kata dapat dalam konteks kalimat diatas merupakan pilihan hukum yang mengandung unsur kebolehan. Pilihan hukum tersebut berimplikasi pada bolehnya seorang Menteri tidak melepaskan tugas dan jabatan dalam partai politik. Jika pada akhirnya pilihannya tidak melepaskan, maka Menteri tersebut dituntut untuk professional, fokus dan bertanggungjawab. Ketiga hal tersebut merupakan domain dari Presiden Jokowi untuk menilainya apakah Menteri yang tidak melepaskan jabatan tersebut tetap dapat professional, fokus dan bertanggungjawab.

Kelima, partai politik merupakan organisasi sui generis dan memiliki fungsi rekrutmen pejabat publik. Sifat dari sui generis partai politik terletak pada hak dan kewajibannya yang spesifik atau unik karena tidak dimiliki organisasi pada umumnya. Di Indonesia, hanya organisasi partai politik yang menjadi peserta pemilu serta mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Selain fungsi elektoralnya tersebut, terdapat juga fungsi rekrutmen dari partai politik sebagai sarana untuk mengisi jabatan publik. Sehingga menginterpretasikan larangan rangkap jabatan juga bagi pimpinan partai politik tidak memiliki raison d’etre. Karena memang sejak awal kader partai politik direkrut dan disiapkan untuk mengisi jabatan publik seperti Menteri.


Keenam, partai politik tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Saya menolak pendapat bahwa partai politik dibiayai oleh APBN/APBD. Lain halnya apabila dikatakan partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan negara kepada partai politik tidak perlu diperdebatkan karena undang-undang partai politik telah mengatur partai politik sebagai salah satu entitas penerima bantuan keuangan. Hal mana bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional yang besarannya dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan keuangan pada partai politik dan partai politik dibiayai oleh Negara melalui APBN/APBD memiliki makna dan praktik hukum yang berbeda. Partai politik dapat dikatakan dibiayai oleh Negara ketika seluruh fungsi yang dijalankan pembiayaanya ditanggung seluruhnya dari APBN/APBD dan bersifat tetap.

Keuangan partai politik di Indonesia sendiri tidak hanya bersumber dari keuangan negara, tetapi juga bersumber dari iuran dan sumbangan sah menurut hukum. Jadi partai politik dalam menjalankan fungsinya tidak hanya menggunakan bantuan keuangan dari negara, tetapi juga iuran dan sumbangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah iuran dan sumbangan lebih besar penggunaannya dibandingkan bantuan negara itu sendiri. Sehingga menjadi masuk akal apabila norma larangan di dalam undang-undang kementerian tidak menyebutkan subjek pimpinan partai politik menjadi pihak yang dilarang.

Revisi UU

Sadar atau tidak, undang-undang kementerian perlu segera direvisi. Publik selama ini seringkali disuguhi debat tidak substantif saat Presiden membentuk kabinet atau saat Presiden selesai membentuk kabinet.

Revisi undang-undang yang dilakukan harus mampu dan benar-benar jadi jalan keluar dari himpitan persoalan saat Presiden membentuk atau mengubah kementerian, mengangkat seorang Menteri, konflik kepentingan, relasi pemerintah dengan parlemen dan pemerintah daerah atau hal-hal lainnya yang menurut pembentuk undang-undang diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum. Inilah titik penting untuk mengakhiri debat tidak produktif tadi.

baca juga:

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Ekonomi

Pemerintah Uji Coba Kartu Pra Kerja di Jakarta dan Bandung Awal Tahun Depan

Image

News

Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Diminta Kembalikan Gaji

Image

News

Pasca Munas, Golkar Menjaga Asa Meraup Suara di Pemilu 2024

Image

News

Pengamat: Menteri Airlangga Harus Turun Tangan Demi Pembenahan Tata Kelola BUMN

Image

News

Bukti Cinta Indonesia, ini Potret Anggun 7 Istri Menteri Pakai Kebaya

Image

News

Pengamat Sebut Tak Masalah Ketum Partai Rangkap Jabatan

Image

News

Pengamat Nilai Ada Kompromi Politik Dibalik Terpilihnya Airlangga

Image

News

ARFI: Di Bawah Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Industri Baja Nasional Bisa Lebih Baik

Image

News

ARFI: Di Bawah Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Industri Baja Nasional Bisa Lebih Baik

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pansel Tes Wawancara 8 Calon Hakim Konstitusi

Setelah wawancara orang terbaik akan kami ambil dan nama-nama itu akan diserahkan ke Presiden Jokowi untuk dipilih satu orang.

Image
News

Sita Dokumen Keuangan di Kantor BPR Indramayu, KPK Geledah Rumah Dirut

Kasus korupsi mantan Bupati Indramayu.

Image
News

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Perayaan hari anti korupsi ini menjadi momentum reflektik,untuk melakukan evaluasi dan koreksi.

Image
News

Mensos Siap Perbaiki Kesalahan Administrasi PKH

Ombudsman adalah salah satu mitra kerja pemerintah yang berperan melakukan 'check and balance' terhadap kinerja pemerintah.

Image
News

Romo Benny: Youtuber dan Influencer Punya Nilai Tukar dan Tambah karena Miliki Follower Banyak

Selain itu, Benny menegaskan bahwa generasi milenial harus melawan konten negatif media sosial.

Image
News

Tak Tertarik Wacana Hukum Mati Napi Koruptor, Saut Ingin Bahas Suap Sopir Truk

Bukan kewenangan KPK, tapi bisa dimasukkan dalam revisi UU KPK.

Image
News

Menpan RB Targetkan Dua Tahun Tak Ada Pungli di Seluruh Instansi Pemerintah

Birokrasinya jangan diperumit.

Image
News

Punya Inisiatif Cegah Pelecehan Seksual terhadap Perempuan, PBB Puji Gojek

Dia berharap semua pihak memberi ruang aman yang lebih luas bagi perempuan maka statistik perekonomian akan meningkat.

Image
News

Tiga Bandit Jalanan Ditembak Kakinya, Kepada Polisi Ngaku Cari Uang untuk Hidup Sehari-hari

Ketiga tersangka ditangkap di tiga lokasi berbeda pada Senin (9/12) malam.

Image
News

Kasus Novel Baswedan Belum Terungkap, Saut Situmorang 'Wariskan' Sepeda ke Pimpinan Baru KPK

Ada temuan bukti yang mengarah pada kesimpulan seperti dilaporkan Kapolri ke Presiden.

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Terkena Pukulan Usai Bel, Atlet Indonesia Ditandu Keluar Ring

  2. Angel Lelga Ungkap Zaskia Gotik Pernah Nangis Ketakutan Tak Mau Ketemu Vicky Prasetyo

  3. Bikin Pangling, ini 8 Potret Menteri Kabinet Indonesia Maju Saat Muda

  4. Dipolisikan Politisi PDIP, Habiburokhman: Saya Orang Lampung Asli Siap Bela Rocky Gerung

  5. Ini Tweet Andi Arief yang Membuat Henry Yoso Berang

  6. Shafa Harris Senang Diajak Bastian Steel ke Acara Perayaan Natal

  7. Sujiwo Tejo Terkejut Lihat Followers Instagram Agnez Mo Pasca Sebut Tak Berdarah Indonesia

  8. PNS Libur dari Jumat, Menpan RB: Jangan Kebanyakan, Sabtu Minggu Sudah Cukup

  9. Polisi Tolak Laporan Politisi PDIP, Benny Harman: Salut, Bukti Polri Patuh pada Hukum dan Tolak Jadi Alat Gebuk

  10. Pelaku Membunuh Wanita di Kamar Kost Diduga Karena Terlibat Masalah Percintaan

fokus

Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik

kolom

Image
Alfarisi Thalib

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Image
Achmad Fachrudin

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Menimbang Pencapresan Airlangga

Image
Siswanto Rusdi

Arah Bisnis Pelayaran Nasional

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Jualan Mi Ayam hingga Tak Lagi Jadi CEO, Ini 7 Fakta Menarik Achmad Zaky, Pendiri Bukalapak

Image
News

Makan Soto hingga Ngobrol Bareng Juru Parkir, 6 Potret Gibran Rakabuming Blusukan di Pasar

Image
Ekonomi

5 Tips Ampuh Pasarkan Produk ala Pendiri Startup Fashion Choosy, Jessie Zeng