image
Login / Sign Up
Image

Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Anggota Komisi I DPR RI.

Ide Menambah Periode Jabatan Presiden Harus Ditolak

Image

Presiden Joko Widodo memberikan hormat kepada pimpinan MPR dalam acara pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di gedung Paripurna MPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna setelah itu menandatangani berita acara dan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ide penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul dalam wacana amandemen UUD 1945. Meski pimpinan MPR mengatakan ini bagian dari aspirasi publik yang tak boleh dibunuh, saya melihat kemunculan wacana ini patut dihentikan sejak awal. Wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lain.

Prinsip dasar ketika kita mendiskusikan kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah “pembatasan” dan “kontrol”, bukan malah justru melonggarkannya. Sebab, meminjam Lord Acton, kekuasaan itu cenderung menyeleweng. Dan kekuasaan yang absolut, kecenderungan menyelewengnya juga absolut.

Dalam diskusi mengenai kekuasaan, setiap orang bahkan harus dicurigai sebagai “orang jahat” yang perlu dikontrol. Dan ini berlaku juga bagi “orang besar” atau “negarawan”. Sehingga, ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal.

baca juga:

Kini bahkan ada yang mengusulkan amandemen total UUD 1945, termasuk Pembukaan. Itu kan lontaran yang miskin wawasan. Wacana liar ini bisa menyasar ke urusan dasar negara dan bentuk kesatuan atau federasi.

Batang tubuh UUD memang bisa diamandemen oleh anggota MPR. Tapi kebebasan itu tak berlaku bagi Pembukaan (Preambule). Pembukaan UUD 1945 memuat "staatidee" berdirinya Republik Indonesia, memuat dasar-dasar filosofis serta dasar-dasar normatif yang mendasari UUD. Sehingga, mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara ini. Pembukaan ini seperti naskah Proklamasi, tak bisa diubah. Kecuali, kita memang ingin membubarkan negara ini dan mendirikan negara baru yang berbeda.

Jadi, meski kita punya kebebasan untuk mengeksplorasi gagasan, namun setiap gagasan yang dilontarkan tidak boleh ngawur. Pernyataan-pernyataan semacam itu menjadi iklan yang buruk bagi rencana amandemen kelima UUD 1945. Publik jadi akan mempertanyakan kompetensi mereka yang akan melakukan amandemen.

Di tengah terus merosotnya indikator demokrasi dan kebebasan sipil di negara kita, setiap upaya yang bisa memberi jalan bagi kembalinya otoritarianisme harus kita tutup. Ide penambahan periode jabatan presiden adalah salah satunya.

Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh University of Virginia School of Law baru-baru ini (2019), “The Law and Politics of Presidential Term Limit Evasion”, dinyatakan bahwa secara global tidak kurang dari sepertiga presiden petahana yang sudah habis batas periode jabatannya berupaya mengubah konstitusi negaranya untuk tetap mempertahankan kursi kekuasaannya. Kecenderungan ini bukan hanya terjadi di negara-negara non-demokratik, tapi terjadi juga di negara-negara demokratik.

Studi tersebut juga menyebutkan 5 strategi konstitusional yang kerap digunakan presiden petahana untuk tetap berkuasa. Pertama, melalui amandemen konstitusi. Strategi ini paling banyak digunakan, yakni 67%. Kedua, melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi tentang batasan masa jabatan (10%). Ketiga, membuat konstitusi baru (8%). Keempat, memanfaatkan “faithful-agent”, yakni suksesor yang berada di bawah kendali petahana (10%). Dan kelima, melalui strategi penundaan pelaksanaan pemilu (5%).

Jika merujuk pada penelitian tersebut, dalam konteks Indonesia strategi yang bisa digunakan petahana untuk memperpanjang kekuasaannya adalah dengan amandemen konstitusi. Sebab, petahana tak mungkin menggunakan strategi kedua, karena pada 2018 lalu MK sudah pernah menolak permohonan uji materi Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan adanya putusan tersebut, maka penafsiran tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas, yaitu hanya 2 periode, sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945.

Memang, strategi ketiga, keempat, dan kelima masih terbuka digunakan. Tapi sejauh ini wacana-wacana tersebut belum pernah muncul ke permukaan. Yang sudah muncul adalah dengan menunggangi agenda amandemen kelima UUD 1945.

Sejauh ini memang belum ada partai atau pejabat negara yang secara tegas mengusung wacana tersebut. Tapi ke depannya, jika publik bersikap toleran, bukan tidak mungkin isu penambahan periode jabatan presiden ini akan terus digulirkan.

Saya berharap publik mendiskualifikasi wacana ini dari perbincangan. Sebab, yang kita butuhkan saat ini “meremajakan kembali” Reformasi, bukan malah menarik mundur kembali Reformasi.

Jika wacana tersebut dibiarkan hidup, saya khawatir harga politiknya sangat mahal. Dan ini pernah terjadi di Paraguay pada 2018, Burkina Faso di 2015, dan Malawi pada 2002. Jadi, sudahlah, jangan beri rakyat wacana ngawur yang bisa memundurkan bahkan mematikan demokrasi.

Lagi pula, ide penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode akan membuka kotak pandora. Sebagian orang mungkin akan menuntut pembahasan ulang dasar negara, dan hal-hal tidak produktif yang akan menenggelamkan kita pada pertengkaran dan kehancuran. Saya berharap wacana tersebut tidak diteruskan. Pemerintah sebaiknya fokus benahi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.[].

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Image

News

Gerindra Dukung Jokowi Hukum Mati Koruptor

Image

News

Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Memenuhi Hak-hak Masyarakat

Image

Ekonomi

Akurat Economic Forum

Menilik Urgensi Roadmap Industri Hasil Tembakau untuk Amankan Investasi

Image

Hiburan

Sujiwo Tejo Komentari Artis yang Kerap Lakukan Prank dan Pamer Saldo ATM

Image

Hiburan

Sujiwo Tejo Terkejut Lihat Followers Instagram Agnez Mo Pasca Sebut Tak Berdarah Indonesia

Image

News

DPR RI

Pernyataan Jokowi Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor Adalah Sebuah Peringatan

Image

Ekonomi

Jokowi Optimis Peran TPAKD OJK Dapat Memajukan Usaha Kecil Daerah

Image

News

Alasan Prasetyo Edi Sunat Anggota TGUPP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KPK Periksa Petinggi Pertamina terkait Suap Bidang Pelayaran

Kasus Sidik Bowo Pangarso.

Image
News

Pengasuh Jepang Akan Mengaku Bunuh 19 Orang Disabilitas di Pengadilan

Ia menyebut para penyandang disabilitas sebagai orang-orang dengan pikiran yang rusak dan tidak ada alasan bagi mereka untuk hidup.

Image
News

Hari Ini, MK Putuskan Judicial Review UU Pilkada

MK memutus tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari DPR.

Image
News

17 Satker Ditjen PAS Dapat Predikat WBK dan 1 WBBM

Pertahankan prestasinya.

Image
News

Pansel Tes Wawancara 8 Calon Hakim Konstitusi

Setelah wawancara orang terbaik akan kami ambil dan nama-nama itu akan diserahkan ke Presiden Jokowi untuk dipilih satu orang.

Image
News

Sita Dokumen Keuangan di Kantor BPR Indramayu, KPK Geledah Rumah Dirut

Kasus korupsi mantan Bupati Indramayu.

Image
News

PM Qatar Hadiri KTT Teluk Tanpa Sebut Konflik Regional yang Berlangsung 2,5 Tahun

Pertemuan tertutup antara Raja Salman dan PM Qatar berlangsung kurang dari 20 menit.

Image
News

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Perayaan hari anti korupsi ini menjadi momentum reflektik,untuk melakukan evaluasi dan koreksi.

Image
News

Mensos Siap Perbaiki Kesalahan Administrasi PKH

Ombudsman adalah salah satu mitra kerja pemerintah yang berperan melakukan 'check and balance' terhadap kinerja pemerintah.

Image
News

Romo Benny: Youtuber dan Influencer Punya Nilai Tukar dan Tambah karena Miliki Follower Banyak

Selain itu, Benny menegaskan bahwa generasi milenial harus melawan konten negatif media sosial.

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Terkena Pukulan Usai Bel, Atlet Indonesia Ditandu Keluar Ring

  2. Angel Lelga Ungkap Zaskia Gotik Pernah Nangis Ketakutan Tak Mau Ketemu Vicky Prasetyo

  3. Bikin Pangling, ini 8 Potret Menteri Kabinet Indonesia Maju Saat Muda

  4. Dipolisikan Politisi PDIP, Habiburokhman: Saya Orang Lampung Asli Siap Bela Rocky Gerung

  5. Ini Tweet Andi Arief yang Membuat Henry Yoso Berang

  6. Kini Tampak Lebih Langsing, Ini 5 Kunci Sukses Diet Okky Lukman

  7. Shafa Harris Senang Diajak Bastian Steel ke Acara Perayaan Natal

  8. Sujiwo Tejo Terkejut Lihat Followers Instagram Agnez Mo Pasca Sebut Tak Berdarah Indonesia

  9. PNS Libur dari Jumat, Menpan RB: Jangan Kebanyakan, Sabtu Minggu Sudah Cukup

  10. Diejek 'Letoi' Berhubungan Badan, Suami Hantam Istri dengan Golok

fokus

Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik

kolom

Image
Alfarisi Thalib

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Image
Achmad Fachrudin

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Menimbang Pencapresan Airlangga

Image
Siswanto Rusdi

Arah Bisnis Pelayaran Nasional

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Jualan Mi Ayam hingga Tak Lagi Jadi CEO, Ini 7 Fakta Menarik Achmad Zaky, Pendiri Bukalapak

Image
News

Makan Soto hingga Ngobrol Bareng Juru Parkir, 6 Potret Gibran Rakabuming Blusukan di Pasar

Image
Ekonomi

5 Tips Ampuh Pasarkan Produk ala Pendiri Startup Fashion Choosy, Jessie Zeng