Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Anggota Komisi I DPR RI.

Ide Menambah Periode Jabatan Presiden Harus Ditolak

Image

Presiden Joko Widodo memberikan hormat kepada pimpinan MPR dalam acara pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di gedung Paripurna MPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna setelah itu menandatangani berita acara dan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ide penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul dalam wacana amandemen UUD 1945. Meski pimpinan MPR mengatakan ini bagian dari aspirasi publik yang tak boleh dibunuh, saya melihat kemunculan wacana ini patut dihentikan sejak awal. Wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lain.

Prinsip dasar ketika kita mendiskusikan kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah “pembatasan” dan “kontrol”, bukan malah justru melonggarkannya. Sebab, meminjam Lord Acton, kekuasaan itu cenderung menyeleweng. Dan kekuasaan yang absolut, kecenderungan menyelewengnya juga absolut.

Dalam diskusi mengenai kekuasaan, setiap orang bahkan harus dicurigai sebagai “orang jahat” yang perlu dikontrol. Dan ini berlaku juga bagi “orang besar” atau “negarawan”. Sehingga, ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal.

baca juga:

Kini bahkan ada yang mengusulkan amandemen total UUD 1945, termasuk Pembukaan. Itu kan lontaran yang miskin wawasan. Wacana liar ini bisa menyasar ke urusan dasar negara dan bentuk kesatuan atau federasi.

Batang tubuh UUD memang bisa diamandemen oleh anggota MPR. Tapi kebebasan itu tak berlaku bagi Pembukaan (Preambule). Pembukaan UUD 1945 memuat "staatidee" berdirinya Republik Indonesia, memuat dasar-dasar filosofis serta dasar-dasar normatif yang mendasari UUD. Sehingga, mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara ini. Pembukaan ini seperti naskah Proklamasi, tak bisa diubah. Kecuali, kita memang ingin membubarkan negara ini dan mendirikan negara baru yang berbeda.

Jadi, meski kita punya kebebasan untuk mengeksplorasi gagasan, namun setiap gagasan yang dilontarkan tidak boleh ngawur. Pernyataan-pernyataan semacam itu menjadi iklan yang buruk bagi rencana amandemen kelima UUD 1945. Publik jadi akan mempertanyakan kompetensi mereka yang akan melakukan amandemen.

Di tengah terus merosotnya indikator demokrasi dan kebebasan sipil di negara kita, setiap upaya yang bisa memberi jalan bagi kembalinya otoritarianisme harus kita tutup. Ide penambahan periode jabatan presiden adalah salah satunya.

Dalam penelitian yang dipublikasikan oleh University of Virginia School of Law baru-baru ini (2019), “The Law and Politics of Presidential Term Limit Evasion”, dinyatakan bahwa secara global tidak kurang dari sepertiga presiden petahana yang sudah habis batas periode jabatannya berupaya mengubah konstitusi negaranya untuk tetap mempertahankan kursi kekuasaannya. Kecenderungan ini bukan hanya terjadi di negara-negara non-demokratik, tapi terjadi juga di negara-negara demokratik.

Studi tersebut juga menyebutkan 5 strategi konstitusional yang kerap digunakan presiden petahana untuk tetap berkuasa. Pertama, melalui amandemen konstitusi. Strategi ini paling banyak digunakan, yakni 67%. Kedua, melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi tentang batasan masa jabatan (10%). Ketiga, membuat konstitusi baru (8%). Keempat, memanfaatkan “faithful-agent”, yakni suksesor yang berada di bawah kendali petahana (10%). Dan kelima, melalui strategi penundaan pelaksanaan pemilu (5%).

Jika merujuk pada penelitian tersebut, dalam konteks Indonesia strategi yang bisa digunakan petahana untuk memperpanjang kekuasaannya adalah dengan amandemen konstitusi. Sebab, petahana tak mungkin menggunakan strategi kedua, karena pada 2018 lalu MK sudah pernah menolak permohonan uji materi Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU Pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan adanya putusan tersebut, maka penafsiran tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas, yaitu hanya 2 periode, sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945.

Memang, strategi ketiga, keempat, dan kelima masih terbuka digunakan. Tapi sejauh ini wacana-wacana tersebut belum pernah muncul ke permukaan. Yang sudah muncul adalah dengan menunggangi agenda amandemen kelima UUD 1945.

Sejauh ini memang belum ada partai atau pejabat negara yang secara tegas mengusung wacana tersebut. Tapi ke depannya, jika publik bersikap toleran, bukan tidak mungkin isu penambahan periode jabatan presiden ini akan terus digulirkan.

Saya berharap publik mendiskualifikasi wacana ini dari perbincangan. Sebab, yang kita butuhkan saat ini “meremajakan kembali” Reformasi, bukan malah menarik mundur kembali Reformasi.

Jika wacana tersebut dibiarkan hidup, saya khawatir harga politiknya sangat mahal. Dan ini pernah terjadi di Paraguay pada 2018, Burkina Faso di 2015, dan Malawi pada 2002. Jadi, sudahlah, jangan beri rakyat wacana ngawur yang bisa memundurkan bahkan mematikan demokrasi.

Lagi pula, ide penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode akan membuka kotak pandora. Sebagian orang mungkin akan menuntut pembahasan ulang dasar negara, dan hal-hal tidak produktif yang akan menenggelamkan kita pada pertengkaran dan kehancuran. Saya berharap wacana tersebut tidak diteruskan. Pemerintah sebaiknya fokus benahi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.[].

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Soal Pilkada 2020, Nasir Djamil Minta Jokowi Pertimbangkan Kaidah Usul Fiqh ini

Image

Ekonomi

DPR RI

Komisi IV DPR Beri Waktu 2 Hari untuk Kementan Evaluasi dan Revisi Program Kerja

Image

News

Kepepet Diburu Waktu, Revisi PKPU Pilkada Tak Libatkan DPR

Image

News

Pemerintah 'Ngeyel' Pilkada Tak Ditunda, Begini Ungkapan Kekecewaan Politisi

Image

News

Junimart Girsang: Pesta Demokrasi Tidak Boleh Ditunda Hanya Karena Covid-19

Image

Ekonomi

DPR RI

Komisi XI DPR Minta BPK dan BPKP Optimalkan Alokasi Anggaran Tahunan

Image

Ekonomi

DPR RI

Tok! Komisi IV DPR Setujui Pagu Anggaran Kementan Rp21,83 triliun untuk 2021

Image

Ekonomi

DPR RI

Pemerintah Perlu Kembangkan Transportasi Massal Berbasis Rel

Image

News

Tiga Petinggi PT Garuda Indonesia Diperiksa Penyidik Terkait Kasus Djoko Tjandra

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Gunakan Alat Berat, 15 Jenazah Covid-19 Setiap Harinya Dimakamkan di TPU Tegal Alur

Sejak Agustus hingga kini setiap harinya kurang lebih 15 jenazah dimakamkan dengan protap Covid-19 di TPU Tegal Alur.

Image
News

Kasus Pembobolan Data Miliknya, Denny Siregar Singgung 'Si Babeh', Siapa Dia?

Denny Siregar merasakan sensasi pemeriksaan sebagai pelapor sekaligus korban.

Image
News

Berkas Perkara Penusukan Syekh Ali Jaber Diteliti Jaksa

Dalam penyidikan kasus penusukan tersebut, sebanyak 20 saksi diperiksa.

Image
News

KPK Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra, Cukup Lakukan Supervisi

Kasus Djoko Tjandra sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejagung.

Image
News

Sirine Ambulans Terdengar Nyaring di TPU Tegal Alur

Tim Akurat.co menyambangi TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Image
News

Pasca Penembakan, Belum Ada Penebalan Personel di Papua

TNI-Polri di Papua masih mengidentifikasi dan memburu para pelaku penembakan pendeta Yeremia.

Image
News
Wabah Corona

Marak Pelanggaran Protokol COVID-19, Sultan: Terapkan Sanksi Secara Konsisten dan Jangan Segan

Operasi penegakan protokol COVID-19 di DIY pada 19-20 September 2020, menjaring 800an pelanggaran

Image
News

Soal Pilkada 2020, Nasir Djamil Minta Jokowi Pertimbangkan Kaidah Usul Fiqh ini

Nasir meminta Mendagri untuk tidak menganggap desakan penundaan itu sebagai wujud menumbuhkan pesimisme.

Image
News

Calon Kepala Daerah Diminta Tidak Mengajarkan Korupsi ke Masyarakat

Salah satu yang harus digencarkan yakni dengan tidak mengarahkan masyarakat untuk menerima uang, sembako ataupun sarung dari cakada

Image
News

Kwik Kian Gie Kutip Pernyataan UAS Soal Penanganan Covid-19

Kwik mengusulkan agar dibentuk tim berlatar belakang pakar dari beragam disiplin ilmu pengetahuan.

terpopuler

  1. Kalau Pilkada Dilaksanakan di Tengah Pandemi, KAMI: Jokowi Ingkar Janji

  2. Karier 6 Zodiak Ini Cemerlang di Sisa Akhir 2020, Selamat Ya!

  3. Suasana Malam Yogyakarta di Masa Pandemi Tampak Ramai, Warganet: Ngeri... Ngeri...

  4. Sindir Kepala Daerah, Teddy Gusnaidi: Kegedean Bacot di Media, tapi Tidak Punya Nyali

  5. 5 Nama Anak Artis Unik Banget, Anakku Lelaki Hoed hingga Air Rumi Akbar 1453

  6. Gagal Bujuk PBB Jatuhkan Sanksi ke Iran, AS Terancam 'Dikucilkan Maksimal'

  7. Viral Video Kelompok Maluku Bentrok dengan BPPKB, Kapolsek : Itu Hoaks

  8. Gambar Kim Jong-un Dijadikan Kertas Bekas, Korea Utara Perintahkan 'Inspeksi' Nasional

  9. 5 Serba-serbi Madiun, Pusat Salah Satu Perguruan Pencak Silat Tertua di Indonesia hingga Miliki Pabrik Kereta Api

  10. 5 Sisi Lain Pelatih Leeds United Marcelo Bielsa, Pernah Suruh Pemain Pungut Sampah 3 Jam

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Pesona Mutiara Annisa Baswedan dengan Rambut Pendek, Lebih Fresh!

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!