breaking news: Trio Ikan Asin Jalani Sidang dengan Agenda Putusan Sela

image
Login / Sign Up

Pemerintah Dinilai Tak Perlu Terbitkan SKB 11 Menteri untuk Cegah Radikalisme ASN

Yudi Permana

Image

Diskusi politik soal demokrasi mahasiswa | Akurat.co/Aji Nurmansyah

AKURAT.CO, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai pemerintah tidak perlu menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri dan kepala badan tentang penanganan radikalisme bagi aparatur sipil negara (ASN). Sebab, apa yang sudah diatur dalam SKB itu sudah ada peraturan perundangan-undangan.       

"SKB ini menurut saya tidak perlu-perlu amat, karena yang diatur sebenarnya sudah diatur. Jangankan kepada bangsa dan negara, ujaran kebencian kepada siapa pun itu tidak boleh. Hoaks tidak boleh. Termasuk mendukung gerakan yang tidak sesuai Undang-undang dan Pancasila juga tidak boleh," kata Ray dalam diskusi bertema "SKB Penangkal Radikalisme" di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).               

SKB 11 Menteri khusus ASN akan tumpang tindih dengan peraturan yang telah berlaku dalam Undang-undang (UU) ASN. Apalagi, apabila Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi bagian dari SKB 11 Menteri, dan dikhawatirkan malah jauh dari niat melindungi ASN.          

baca juga:

Sebaiknya dikatakan dia, KASN harus berada diluar SKB 11 Menteri untuk memberikan perlindungan apabila ada ASN yang diduga terpapar paham radikal diluar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).         

"Kalau ada orang menyerukan, mengadukan, ada tindakan ASN yang tidak patuh dan diperiksa, pertanyaannya siapa yang membela ASN itu atau bagaimana kalau aduannya tidak tepat," ujarnya.     

"Justru menurut saya KASN ini harusnya ada di luar SKB itu. Sebetulnya ini justru agak melenceng dengan UU ASN kita. Sebab penilaiannya kan ada KASN," sambungnya.

Ray memberikan contoh, jika ASN saat menjalankan tugasnya itu lalai dalam pelayanan publik, ini bukanlah hal yang bisa dilaporkan sebagai tindak pidana. Justru di sini KASN yang berperan karena memang menangani masalah kode etik.            

"Kalau terkait ujaran kebencian, pandangan, sikap yang dianggap tidak netral, bagaimana mengatasi ini, ya lagi-lagi diadukan ke KASN," ucapnya.             

Pengamat politik ini menyebut, apabila KASN tetap masuk kedalam SKB 11 Menteri,

Terlebih lagi, nantinya akan disalahgunakan untuk menindak ASN dengan masalah ujaran kebencian terhadap pemerintah. Padahal sejauh ini, lanjut dia, maknanya sendiri tidak tetap alias karet.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Bertemu DPR, Pimmpinan KPK Bahas Perubahan Penyidik Jadi ASN

Image

News

Sesuai Arahan Pemerintah Pusat, Pemkot Bandung Akan Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

Image

News

Pilkada 2020

Jajaran Kemendagri dan TNI-Polri Diingatkan untuk Netral di Pilkada 2020

Image

News

Gelar Diskusi Bahas Radikalisme, HMBT Hadirkan Calon Bupati Bima Nimran Abdurahman

Image

News

Terlibat Pembentukan Tim Hukum PDIP, Pengamat Minta Yasonna Laoly untuk Fokus Sebagai Menkumham

Image

News

Tanggulangi Banjir Rob, Pengamat Nilai Proyek Terpadu Pesisir Jakarta Harus Dilanjutkan

Image

News

Pemecatan Helmy Yahya Baru Masuk Akal Kalau Satu dari Tiga Hal Ini Terpenuhi

Image

Ekonomi

Pemerintah Perlu Segera Revitalisasi Sektor Pariwisata Demi Tingkatkan Wisatawan

Image

News

Survei Wahid Institute: Trend Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia Meningkat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Komisi III DPR RI Bentuk Panja Soal Dugaan Korupsi Jiwasraya

Pembentukan Panja tersebut diputuskan setelah Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung.

Image
News

Pasca Bencana, Mensos Duga Masyarakat Bogor Banyak yang Jatuh Miskin

Mensos menduga bahwa masyarakat Bogor, Jawa Barat banyak yang jatuh miskin pasca bencana banjir dan longsor.

Image
News

Hakim Sebut Lukman Hakim Terima Rp70 Juta dari Mantan Kakanwil Kemenag Jatim

Hakim Tipikor mengungkapkan Lukman hakim menerima uang tersebut melalui ajudannya.

Image
News

Bertemu DPR, Pimmpinan KPK Bahas Perubahan Penyidik Jadi ASN

Poin yang dibahas KPK dan DPR adalah mengenai perubahan status penyidik KPK menjadi ASN.

Image
News

Hakim Tipikor Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita di Ruang Kerja Lukman Hakim

Sejumlah uang yang dimaksud, di antaranya satu amplop cokelat yang di dalamnya terdapat uang Rp70 juta.

Image
News

Khawatir Diselingkuhi, Pria Ukraina Dipasangi 'Sabuk Kelamin' oleh Istri

Image
News

Istri Terima Beasiswa di Australia, Para Suami Asal Indonesia Rela Jadi Loper Koran

Image
News

Wali Kota Bogor: Tidak Cukup Mediasi, Ormas Harus Ditertibkan

Bima menilai, akar persoalan bentrok antara dua kelompok ormas ini adalah pendidikan dan lapangan kerja.

Image
News

Kejagung Harus Follow The Money Kasus Jiwasraya

"Ke kantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlabuh? Apakah hal ini sudah dilakukan? Kemana saja aliran dana Jiwasraya"

Image
News

Apresiasi Kegigihan Para Stokist, PT Impact Pratama Industri Gelar Malam Penganugerahan

Pada malam itu diserahkan apresiasi kepada Alderon 2019 Best Costumer dan Alderon 2019 Best Growth

terpopuler

  1. 5 Fakta Menarik Fany Kurniawaty, Pramugari yang Disebut Calon Istri Sule

  2. Gagal Bersinar, 5 Artis Bollywood ini Justru Terjerumus Dunia Prostitusi

  3. 10 Potret Manis Nadia, Anak Ekki Soekarno yang Eksis jadi Reporter

  4. Tengku Marah: Manusia Ini Telah Memfitnah Isteri Saya yang Masih Sehat Dikatakan Sudah Mati

  5. Hapus Puasa Gelar, Anthony Ginting Persembahkan untuk Ibu

  6. Hapus Dahaga Juara di Indonesia, Apriyani Tak Kuasa Menahan Tangis

  7. Ada yang Bergelar Raden Ajeng, 5 Artis Tanah Air Ini Ternyata Masih Keluarga Keraton

  8. Persebaya Surabaya Berhasil Dapatkan Tanda Tangan Dua Pemain Anyar

  9. Juarai Indonesia Masters, Anthony Ginting Hapus Puasa Gelar

  10. Antonsen: Permainan Anthony Semakin Bagus

fokus

Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota
Masa Depan Buruh

kolom

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image
Abdul Aziz SR

Kerusakan Moral dalam Politik

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
News

Tutup Usia, 5 Fakta Penting Pendiri MER-C Dokter Joserizal Jurnalis

Image
News

Liburan hingga Nongkrong Bareng, 10 Potret Hangat Helmy Yahya bersama Keluarga

Image
News

Angkat Tema Berkuda, 7 Potret Prewedding Aspri Prabowo Subianto, Ridwan Dhani Wirianata