image
Login / Sign Up

Politikus Golkar Sebut Larangan Eks Koruptor sebagai Peserta Pilkada Kurang Manusiawi

Siswanto

Image

Ilustrasi - Hakim | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono menilai larangan eks koruptor sebagai peserta pemilihan kepala daerah 2020 kurang manusiawi dan melanggar putusan Mahkamah Agung, apalagi di dalam Undang-Undang Pilkada tidak ada persyaratan yang menyangkut mantan terpidana korupsi.

"Orang sudah sudah divonis oleh majelis hakim dan sudah selesai menjalani hukuman secara undang-undang mestinya sudah menjadi warga negara seperti halnya masyarakat kebanyakan," kata Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah  Iqbal Wibisono di Semarang, Rabu pagi.

Ditegaskan pula bahwa hukuman atau pemasyarakatan yang sudah dijalani adalah balasan atau risiko yang harus ditanggung oleh setiap warga negara yang lakukan kesalahan. Atas keputusan majelis hakim, yang bersangkutan harus menjalani hukuman dengan sungguh-sungguh di lembaga pemasyarakatan.

baca juga:

Setelah selesai menjalani hukuman, menurut Iqbal, semestinya mendapatkan perlakuan hukum yang sama, termasuk juga mantan koruptor. Pasalnya, tidak semua eks napi koruptor itu selalu merugikan negara yang material.

"Banyak mantan napi koruptor yang tidak merugikan negara divonis atau dihukum oleh hakim karena turut membantu atau maladministrasi," kata alumnus Program Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Menyinggung KPU yang akan memasukkan larangan eks koruptor sebagai peserta pilkada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Iqbal menegaskan bahwa eks koruptor tetap bisa menjadi calon peserta pilkada karena tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Jadi, bila KPU berencana memasukkan larangan mantan terpidana korupsi sebagai peserta pilkada dalam PKPU, akan mengulangi hal yang sama ketika penyelenggara pemilu ini mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018," kata Iqbal.

Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, kata dia, tanpa ada frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Padahal, frasa ini temaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Iqbal mengingatkan KPU untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung. Di dalam Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum juncto UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

Politikus Partai Golkar ini meminta penyelenggara negara harus menghormati hukum positif sebagai pedoman bahwa hilangnya hak politik seseorang harus dengan putusan majelis hakim pengadilan, atau ada undang-undang yang melarang eks koruptor menjadi peserta pilkada.

"Buatlah aturan hukum yang baik tetapi tetap menghormati, tidak merugikan, dan tanpa menghilangkan hak asasi seseorang sebagai warga negara," kata Iqbal. []


Editor: Siswanto

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Mahfud Usulkan Hukuman Mati Bagi Koruptor Diukur Dari Kerugian Negara

Image

News

Mempertegas Wacana Hukuman Mati Koruptor, Mahfud Sarankan Dimasukkan RKUHP

Image

News

Gibran Minta Restu Eyang Putri sebelum Daftar Calon Walikota

Image

News

Kualitas Demokrasi Indonesia Masih Dinilai Buruk, Menko Polhukam Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada 2020

Image

News

Putusan MK Dinilai Efektif Kurangi Eks Koruptor Ikut Pilkada

Image

News

Empat Parpol Sepakat Tak Mencalonkan Eks Narapidana Korupsi di Pilkada 2020

Image

News

Partai Demokrat Pastikan Tidak Usung Eks Koruptor Jadi Wakil Rakyat

Image

News

Soal Hukuman Mati untuk Koruptor, PDIP: Kami Serahkan Sepenuhnya pada Kehendak Rakyat

Image

News

Napi Koruptor Harus Menunggu Lima Tahun Maju Pilkada, PDIP: Bukan Waktu yang Lama

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Karya Seni Tertua di Dunia Ditemukan di Gua Indonesia, dari 44.000 Tahun Silam

Tim di Australia telah mengonfirmasi bahwa lukisan gua batu gamping itu berasal dari 43.900 tahun silam selama masa Paleolitik Atas

Image
News
Ibu Kota Baru

Kerabat Kesultanan Kutai Hadirkan Bukti Baru Kepemilikan Lahan Calon Ibu Kota Negara

"Seluruh tanah itu masuk dalam hak milik keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara dengan kepala ahli waris Sultan Mohd Alimoeddin"

Image
News

Sepakat dengan SBY Soal Politik Identitas, PDIP Ingin Pemilu Dievaluasi

Residu itu menyangkut maraknya politik identitas yang digunakan oleh berbagai pihak di dalam kontestasi pemilu 2019.

Image
News

8 Potret Istri Panglima TNI Nanny Hadi Tjahjanto, Cantik di Berbagai Kegiatan

Saat ini, Nanny menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) IKKT Pragati Wira Anggini di TNI

Image
News

Bamsoet Diangkat Jadi Waketum Golkar Dinilai Perkuat Keutuhan Partai

“Keputusan itu melegakan, membangun harapan besar Golkar ke depan akan kuat, utuh dan solid."

Image
News

Dokter Jepang yang Jadi Korban Serangan Afghanistan Dipulangkan ke Fukuoka

Tetsu Nakamura ini dikenal luas di Afghanistan karena perannya dalam peningkatan irigasi dan kegiatan amalnya di negeri yang dilanda konflik

Image
News

Anies Instruksikan Bank DKI Percepat Memproses Kepemilikan Rumah DP 0 Rupiah

Anies ingin memastikan setiap warga dapat memiliki hunian dengan baik.

Image
News

Mahfud MD Sebut Tragedi 21-22 Mei Bukanlah Pelanggaran HAM

Mahfud mengatakan itu bukan pelanggaran HAM, karena pihak keamananlah yang diserang oleh sekelompok masa.

Image
News

Pengungsi Rohingya Sebut Aung San Suu Kyi Bohong di Mahkamah Internasional

Suu Kyi mengatakan bahwa bergeraknya militer Myanmar adalah sebagai respons atas serangan kelompok ekstrimis ke pos-pos pemerintah.

Image
News

Datangi Mabes Polri, Menko Polhukam Ingin Pastikan Kondisi Keamanan Jelang Natal

"Ini fokusnya itu menghadapi tahun baru dan hari raya natal."

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Ayah Terseret Kasus Penyelundupan Harley di Garuda Indonesia, Ini Kata Devano Danendra

  2. Ego Tuan Rumah dan Reputasi SEA Games yang Kian Meragukan

  3. 5 Fakta Unik Lolosnya Atalanta ke 16 Besar Liga Champions, Kalah Melulu di Awal dan Minjem Stadion

  4. Gagal Jadi Sarjana di Usia 9 Tahun, Laurent Simons si Jenius Asal Belgia Keluar dari Universitas

  5. Nadiem Bakal Hapus UN, Begini Respon Anies Baswedan

  6. Presiden Terima Laporan Temuan Baru, Faizal: Nah Kan, Jokowi dan Polri Serius Tuntaskan Kasus Novel

  7. Termasuk Berkumur, 5 Kebiasaan yang Harus Dilakukan Usai Berhubungan Seks

  8. Sukses Turunkan Bobot 40 Kg, ini 10 Potret Terbaru Ricky Cuaca yang Disebut Mirip Aktor Korea

  9. Napoli Resmi Tunjuk Gattuso untuk Gantikan Ancelotti

  10. Beredar Kabar Pemilik Warung Legendaris Sate Klathak Pak Pong Meninggal, Pegawai: Nama Aslinya Dzakiron

fokus

Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Haruskah TVRI Kembali Mati Suri?

Image
Achmad Fachrudin

Revitalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Image
Hervin Saputra

Ego Tuan Rumah dan Reputasi SEA Games yang Kian Meragukan

Image
Alfarisi Thalib

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

8 Potret Istri Panglima TNI Nanny Hadi Tjahjanto, Cantik di Berbagai Kegiatan

Image
Ekonomi

Dukung Transparansi Perusahaan, ini 5 Fakta Menarik Pendiri Qerja.com dan Jobs.id Veronika Linardi

Image
News

Dari Balita hingga Jadi Menhan, 10 Potret Transformasi Prabowo Subianto