Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Politikus Golkar Sebut Larangan Eks Koruptor sebagai Peserta Pilkada Kurang Manusiawi

Siswanto

Politikus Golkar Sebut Larangan Eks Koruptor sebagai Peserta Pilkada Kurang Manusiawi

Ilustrasi - Hakim | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono menilai larangan eks koruptor sebagai peserta pemilihan kepala daerah 2020 kurang manusiawi dan melanggar putusan Mahkamah Agung, apalagi di dalam Undang-Undang Pilkada tidak ada persyaratan yang menyangkut mantan terpidana korupsi.

"Orang sudah sudah divonis oleh majelis hakim dan sudah selesai menjalani hukuman secara undang-undang mestinya sudah menjadi warga negara seperti halnya masyarakat kebanyakan," kata Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah  Iqbal Wibisono di Semarang, Rabu pagi.

Ditegaskan pula bahwa hukuman atau pemasyarakatan yang sudah dijalani adalah balasan atau risiko yang harus ditanggung oleh setiap warga negara yang lakukan kesalahan. Atas keputusan majelis hakim, yang bersangkutan harus menjalani hukuman dengan sungguh-sungguh di lembaga pemasyarakatan.

baca juga:

Setelah selesai menjalani hukuman, menurut Iqbal, semestinya mendapatkan perlakuan hukum yang sama, termasuk juga mantan koruptor. Pasalnya, tidak semua eks napi koruptor itu selalu merugikan negara yang material.

"Banyak mantan napi koruptor yang tidak merugikan negara divonis atau dihukum oleh hakim karena turut membantu atau maladministrasi," kata alumnus Program Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Menyinggung KPU yang akan memasukkan larangan eks koruptor sebagai peserta pilkada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Iqbal menegaskan bahwa eks koruptor tetap bisa menjadi calon peserta pilkada karena tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Jadi, bila KPU berencana memasukkan larangan mantan terpidana korupsi sebagai peserta pilkada dalam PKPU, akan mengulangi hal yang sama ketika penyelenggara pemilu ini mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018," kata Iqbal.

Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, kata dia, tanpa ada frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Padahal, frasa ini temaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Iqbal mengingatkan KPU untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung. Di dalam Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum juncto UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

Politikus Partai Golkar ini meminta penyelenggara negara harus menghormati hukum positif sebagai pedoman bahwa hilangnya hak politik seseorang harus dengan putusan majelis hakim pengadilan, atau ada undang-undang yang melarang eks koruptor menjadi peserta pilkada.

"Buatlah aturan hukum yang baik tetapi tetap menghormati, tidak merugikan, dan tanpa menghilangkan hak asasi seseorang sebagai warga negara," kata Iqbal. []


Editor: Siswanto

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Kasus Edhy Prabowo Dikaitkan dengan Dirinya, Kata Saras: ini Lagu Lama

Image

News

Optimis di Pilkada Babel, PDIP Targetkan Empat Kemenangan

Image

News

Bawaslu: TPS di Daerah Terpencil Parigi Moutong Rawan Pelanggaran

Image

News

KPU Tangsel Target Selesaikan Pelipatan Kertas Surat Suara Besok

Image

News

Bawaslu Catat 103 Pelanggaran Terjadi di Pilkada Sumbar

Image

News

Lagi, Politikus Senior PDIP Membelot Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Image

News

Satgas Covid-19 Bali Gandeng Seribu Relawan Antisipasi Klaster Baru Pilkada

Image

News

Warga Surabaya Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Bantuan BNPB untuk Kepentingan Kampanye

Image

News

Satgas COVID-19 Bali Libatkan TNI/POLRI Pantau Pilkada 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Dari Polri Hingga Kemenag, Ini Daftar Pejabat yang Terdepak Akibat Kerumunan Rizieq Shihab 

Ada 3 institusi yang mencopot pejabatnya akibat kasus Rizieq Shihab

Image
News

Syafar dan Tiara Nekat Berbuat Bejat, Mobil Innova Jadi Tempat Penyimpanan

Penangkapan keduanya berawal dari laporan warga yang resah.

Image
News

Lagi-lagi HRS, Guntur Romli: Gara-gara 1 Orang ini Kok Jadi Ribet Semua

Pasalnya banyak pihak yang ribet akibat Rizieq Shihab

Image
News

58 Pelanggar Prokes di Tambora Dapat Sanksi Sosial dan Denda

Sanksi sosial dan denda diberikan agar warga tak lalai.

Image
News

Jelang Pilkada, Simak Baik-baik Pesan Panglima TNI kepada Tokoh Adat Papua

Perbedaan dalam politik jangan sampai membuat persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa memudar.

Image
News

Polisi Masukkan Benny Simon Tabalujan Daftar DPO, Begini Tanggapan Kompolnas

Benny Simon Tabalujan masuk DPO sudah tepat.

Image
News

Dinkes DKI: 122.328 Pasien Covid-19  Sembuh 

Ada tambahan 1.370 kasus baru.

Image
News

MUI Sulteng Prihatin Atas Pembantaian di Sigi

MUI menyampaikan belasungkawa dan prihatin atas peristiwa pembantaian satu keluarga di Sigi

Image
News

Pasien Positif COVID-19 di Madiun Bertambah Tiga Orang

Total pasien COVID-19 di Madiun berjumlah 190 orang

Image
News

Begini Pesan Menyentuh Ace Hasan saat Anak-anak Curhat Ingin Kembali Sekolah

Ace Hasan Syadzily sangat memahami kondisi psikologis yang dialami anak-anak.

terpopuler

  1. Berawal bak Dongeng, Kisah Cinta Preity Zinta dan Pengusaha Super Kaya Berujung Tragedi

  2. 5 Fakta Asmara Shaheer Sheikh dan Ruchika Kapoor, Perbedaan Agama Bukan Kendala

  3. Saat Timbang Badan, Tyson Ancam Jones Jr

  4. Beli Rumah, Sepasang Suami Istri Temukan Puluhan Koin Harta Karun Senilai Rp350 Juta

  5. Sosok 'Pak Haji' Kebingungan Cari Sandal di Masjid ini Malah Bikin Ngakak Warganet

  6. Lagi, Politikus Senior PDIP Membelot Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

  7. Rohimah Angkat Bicara Soal Pernikahan Kiwil dengan Pengusaha Asal Kalimantan

  8. Soal Korupsi Menteri KKP, Dasco: Jika Ini Masih Dianggap Salah Juga, Saya Minta Maaf Lagi

  9. Usai Terpapar Covid-19, RS Polri Kabarkan Kondisi Terkini Kesehatan Jumhur Hidayat Cs

  10. Harta Warisan Maradona Mencapai Rp1,2 Triliun

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Bkleen Hadirkan Solusi Fogging Ramah Lingkungan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Perangi Pandemi Bersama Bkleen, Antimicrobial Solution Yang Praktis dan Mudah | Akurat Talk (1/2)

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan