image
Login / Sign Up
Image

H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Image

Tersangka kasus KTP Elektronik Andi Agustinus atau Andi Narogong saat bersaksi dalam persidangan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (29/5). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum (Rechstaat) bukan Negara kekuasaan (Machstaat). Bahwa Indonesia adalah Negara hukum adalah sebuah pilihan yang sangat tepat dalam sistem ketatanegaraan. Sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga negara yang non pemerintah haruslah sesuai dengan landasan norma hukum yang sah. Amanat ini di bubuhkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara karena akan adanya hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan negara wajib memberikan perlindungan hukum karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

baca juga:

Pengertian perlindungan hukum menurut Setiono, bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh para penguasa itu sendiri yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Salah satu yang perlu mendapatkan perlindungan adalah keberadaan saksi dalam proses penegakan hukum pidana. Mengingat pentingnya perlindungan saksi ini maka Pemerintah Pada 8 Agustus 2008 lalu secara resmi mendirikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini  berdiri dengan memiliki tugas dan fungsi pokoknya untuk melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban berupa pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberi amanat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. LPSK memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perlindungan fisik dan non fisik, termasuk memfasilitasi hak-hak pemulihan bagi korban tindak pidana seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.

Dengan demikian lahirnya LPSK merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk melindungai keberadaan saksi. Dimana perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah guna memberikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat.Dalam hal pemberian perlindungan ini,masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu di dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan mempertimbangkan  kedudukan saksi  yang sangat esensial dalam kasus tindak pidana, dan melihat fakta yang ada yaitu tidak adanya jaminan secara pasti dalam perlindungan saksi. Maka, perlu adanya penguatan pengaturan perlindungan saksi dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Terutama pengaturan terkait dengan saksi yang berasal dari pelaku tindak pidana itu sendiri atau sering disebut sebagai Justice Collaborator (JC) dan juga Wistle Blower (WB).Karena sejauh ini dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan ketentuan mengenai JC dan WB.

Kini meskipun telah lahir LPSK dan beberapa peraturan perundang undangan yang mendukungnya, ternyata permasalahan tentang perlindungan saksi ini masih menjadi topik pembicaraan hangat dikalangan penegak hukum. Tidak lain karena masalah perlindungan saksi khsusnya yang terkait dengan JC dan WB belum tuntas penyelesaiannya sehingga ditemukan cukup banyak kendala dan permasalahan dalam implementasinya.

Pengertian Whistleblower  (WB) dan Justice Collaborator (JC)

Sebelum pembahasan lebih jauh mengenai JC, kiranya perlu dipahami dahulu perbedaan antara istilah istilah yang mirip dengan justice collaborator yaitu Whistleblower.

Sampai saat ini pengertian WB  kerap dicampuradukan dengan JC bahkan ada beberapa tulisan yang memuat WB sebagai JC. Memang secara sepintas bahwa WB  dan JC  sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukumdalam memberikan informasi penting terhadap kasus hukum yang diungkap.

Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam diskusi di Auditorium Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Mei 2012 yang lalu mengatakan bahwa WB  tidak terlibat dalam kasus pidana yang diungkapkannya. Sedangkan JC  merupakan bagian dari pelaku atau kelompok kejahatan yang terjadi.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, era SBY ini  juga  mengatakan bahwa seseorang bisa ditetapkan sebagai JC  bukan hanya ketika sedang dalam tahap penyidikan, melainkan ketika sudah berstatus terpidana. Kementerian Hukum dan HAM selaku pengelola Lapas bisa mengambil peran dengan memberi pengurangan masa tahanan (remisi) kepada terpidana yang menjadi JC “Bila ada terpidana yang menjadi JC , kami bisa berikan remisi,” ujarnya dalam diskusi di Gedung MA, Jakarta, Selasa (24/9).

Senada dengan Denny Indrayana, mantan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menjelaskan bahwa WB  bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang diungkapkannya, tetapi jika dia merupakan bagian dari pelaku yang diungkapkannya maka dirinya merupakan JC . Abdul Haris menjelaskan contoh kasus yang menimpa Susno Duadji. Susno Duaji  merupakan contoh WB , karena waktu menjadi saksi untuk mengugkap suatu kasus,  Susno Duadji menjadi pelaku kejahatan tetapi pada kasus yang berbeda dengan fakta yang diungkapnnya. Menurut Abdul Haris penyidik kurang memperhatikan waktu (timing)-nya menjerat Susno Duadji dalam kasus Arwana dan Pilkada Jawa Barat, karena penetapan Susno Duadji menjadi tersangka dapat membungkam kehadiran WB  lainnya karena pengusutan kasus Susno Duadji dapat didugamerupakan pembalasan oleh oknum pelaku yang dilaporkan oleh Susno Duadji. Meskipun demikian Susno Duadji diberlakukan sebagai JC karena hukumannnya diringankan oleh Hakim menjadi 3,5 tahun, yang semula dituntut 7 tahun oleh penuntut umum.

Berbeda dengan WB , Pengertian JC  berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi WB  dan JCr adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukanpelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Konsep dasar JC adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepadamasyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks collaborator dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum.

Untuk menjadi seorang JC mempunyai syarat antara lain pelaku bukan pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan asset yang diperoleh, dan keterangan yang diberikan haruslah jelas dan memiliki korelasi yang dinilai layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga hal yang umum ini bukan tidak mengundang persoalan. Terhadap yang pertama, bila si “Fulan” diterima sebagai pihak JC , maka secara tidak langsung telah “divonis awal” bahwa si Fulan bukan pelaku utama. Kedua, si Fulan mengembalikan asset yang diperoleh; ini berarti telah ada klarifikasi hukum mana harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dan mana yang bukan. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebab system hukum di Indonesia belum atau tidak menganut asas khusus yang menunjang dalam proses hukum tindak pidana terutama korupsi.

Urgensi Pentingnya Justice Collaborator

Organized crime dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang melalui persekongkolan atau pemufakatan bersama untuk bertindak jahat sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, termasuk didalamnya melakukan, membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, konsultasi, dan lain-lain terkait aktivitas manajerial dalam operasionalisasi kejahatan, yang kemudian hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagi.

Suatu kasus yang bersifat organized crime seperti tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, pencucian uang, dan perdagangan manusia yang sulit pembuktiannya, memerlukan kehadiran saksi, untuk membantu mengungkap para pelaku kejahatan. Istilah saksi kemudian berkembang termasuk didalamnya WB dan JC, yang merupakan seseorang yang mengungkap suatu kebenaran atau melaporkan suatu tindak pidana terorganisir kepada aparat penegak hukum.

Dengan demikian kehadiran WB dan JC  menjadi sangat penting karena mereka dapat menyediakan bukti penting terkait pihak yang terlibat, peran, mekanisme kejahatan dilakukan, dan bukti-bukti lainnya yang dapat memudahkan penanganan kasus.Yang bersangkutan  bisa membongkar dan mengungkap tindak pidana terorganisir lebih jauh. Hal itu dikarenakan,  JC ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pidana korupsi, narkotika atau kejahatan terorganisi lainnya.

Selain itu peran seorang JC dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar dan informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi. Sehingga, sudah sepantasnya seorang JC menerima penghargaan dari negara, sebagaimana ketentuan dalam The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan Konvensi international lainnya dalam melawan kejahatan serius selama ini.

Walaupun posisi seorang JC bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana,  seorang JC dapat dijadikan sumber informasi dalam  mengungkap tersangka atau alat bukti lain dalam tindak pidana yang belum ditemukan oleh penegak hukum. Contoh nyata terkait hal ini adalah dalam perkara tindak korupsi yang melibatkan  Muhammad Nazaruddin yang mengungkap keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, juga Andi Malarangeng  dalam kasus mega proyek Hambalang.

Selain daripada itu JC  sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ia harus mengungkapkan dengan jujur apa yang telah ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana terorganisir yang dalam hal ini ia juga akan mendapatkan beban atas yang diungkapnya dalam kesaksian tersebut.

Di dalam sebuah persidangan, JC dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (new dimention), seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahataninternasional melalui crime as business, organise crime, white collar crime, bankcrime, monopoli crime, dan manipulation crime yang merugikan perekonomiannegara serta modus-modus korupsi dengan menggunakan hi-tech, bantuan dana dari hasil kejahatan corporate crime, customer fraud, illegal fishing, illegal labour, dan cyber cryme.

JC merupakan “alat penting dalam melawan kejahatanterorganisir” dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Di dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.

Bagaimanapun pengungkapan tindak pidana terorganisir seperti korupsi memerlukan tindakan tindakan tidak biasa alias tindakan gila .Tindakan gila dimaknai sebagai tindakan yang tidak biasa. Disini JC  bisa dimaknai  termasuk alternatif yang “gila” dalam upaya pemberantasan tindak pidana misalnya korupsi, narkotikan dan kejahatan lainnya yang terorganisir.

Secara garis besar gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan  informasi dan bekerja-sama dalam membongkar tindak pidana transnasional  organized crime di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, sulitnya  membongkar kejahatan transnasional organized crime karena kejahatan ini  dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, terencana,  dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan  informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka ini yang  apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian kepada Aparat Penegak  Hukum, maka Aparat Penegak Hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak  pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting. Kedua, praktik menggunakan  informasi dari tersangka dan terdakwa tersebut sudah dipraktekkan di beberapa  negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa seperti Italia. Dari  kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar  kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi ma?a. Ketiga, dalam dalam  rangka melindungi hak asasi manusia Tersangka atau Terdakwa yang diatur dalam  sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah dirati?kasi oleh Indonesia

Urgensi pentingnya justice collaborator sesungguhnya juga bisa dipandang dari beberapa perspektif misalnya perpektif aparat penegak hukum: lembaga penyelidikan dan penyidikan, jaksa,hakim, lembaga pemasyarakatan,pelaku tindak pidana, perspektif keadilan dan perspektif masyarakat.

 Perspektif Lembaga Penyelidikan Dan Penyidikan

Merujuk dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik maupun penyelidik maka untuk proses pengungkapan sebuah kejahatan akan sangat lama secara khusus untuk tindak pidana yang bersifat terorganisir danextra ordinary crimetentunya langkah –langkah penyelidikanatau penyidikan tidak akan semudah tindak pidana biasa atau cenderung sangat lama pengungkapannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pelaku yang mau bekerjasama menjadi saksi atau JC.Adanya JC  pada hakikatnya akan m em persingkat penyidikan karenasudah memangkas banyak proses yang harus dilalui dan penyelidikan pun tidak harus dilakukan. Dengan dem ikian, biaya dan waktu untuk penanganan tindak pidana extra ordinary crime dapat dim inimalisasi. JC peruntukkannya memang benar -benar untuk tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan atau menyakiti kepentingan umum secara radikal . JC yang dalam proses penegakan hukum memang memiliki manfaat yang cukup besar.

Hal tersebut disebabkan karena sifat dari extra ordinary crime yang cukup sulit dalam pencegahan dan pemberantasan dalam hal ini penggungkapannya. Oleh karena itu, dengan adanya JC yang diperoleh atau ditetapkan baik pada saat status pelaku masih tersangka akan memudahkan penyidikan maupun penyelidikan sehingga akan m emperoleh hasil yang maksimal.

1. Perspektif Jaksa

Jaksa sebagai penuntut umum dalam sebuah tindak pidana memiliki beban yang cukup besar. Hal itu disebabkan karena pada hakikatnya beban pembuktian ada di tangan jaksa selaku penuntut umum. Pembebanan pembuktian yang berada di tangan jaksa didasarkan pada Pasal 66 KUHAP, berbunyi: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Hal di atas dikecualikan untuk tindak pidana tertentu yang mengatur secara khusus. Oleh karena itu, jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum tidak hanya mempersoalkan terbuktinya perbuatan seorang terdakwa akan tetapi juga mencantumkan hal -hal yang meringankan dalam tuntutannya. Dengan demikian, salah satu upaya seseorang untuk dapat diringankan tuntutannya atas perbuatan yang telah  dilakukannya terutama  dalam tindak pidana yang teorganisir atauextra ordinary crime adalahdengan menjadi JC. Karena seorang pelaku yang memperoleh statussebagai JC akan dianggap sebagai pelaku yang telah membantu penegakan hukum sebab telah memberikan bukti atau informasi demi terungkapnya tindak pidana tersebut sekaligus membantu tertangkapnya pelaku tindak pidana mayor dalam tindak pidana yang extra ordinary crime. Jaksa selaku penuntut umum pada akhirnya tidak akan sulit untuk melakukan pembuktian dan melakukan penuntutan terhadap JC. Seorang pelaku yang memiliki status JC akan dituntut sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:

1)          Pasal 10 ayat (1) Undang -Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2)          Pasal 6 huruf a Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kom isi Pem berantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01 -55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

2. Perspektif Hakim

Keberadaan JC  dalam persidangan yang mengungkap tindak pidana yang terorganisir akan memudahkan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutusperkara. Dengan dem ikian, pengungkapan tindak pidana yang extra ordinary crime akan lebih cepat, ringan dan sederhana. Walaupun sebelumnya, pengaturan JC belum ada dan menyebabkan kecenderungan saksi yang bekerjasama masih dihukum sama dengan pelaku utama namun dengan adanya pengaturan JC maka setiap pelaku yang bekerjasama dan telah m emberikan keterangan untuk m embantu pengungkapan kejahatan akan diberi hakim reward melalui putusan yang diberikan dihadapan persidangan.

Penggunaan JC  dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk m emberantas tindak pidana tergolong extra ordinary crime dimana melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri yang mau bekerjasama dengan aparatpenegak hukum. Peranan JC sangat penting dikarenakan ia merupakan orang yangterlibat langsung  dengan kejahatan tersebut atau  dapat dikatakan  pelaku minor  dalam jaringantindak pidana tersebut dimana keberadannya untuk m enggungkap otak pelaku kejahatan yang paling besar sehingga tindak pidana tersebut dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelakuyang berperan minim dalam tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime.

Dengan demikian,keberadaan JC  dapat mendorong maksimalnya asas peradilan yang cepat, ringan dan sederhana dalam persidangan pidana. Majelis hakim pidana akan memberikan putusanperadilan kepada pelaku yang berstatus JC  sesuai dengan aturan hukum, sebagai berikut:

1)    Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2)    Poin 9 huruf c SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WB) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JC) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu .

3. Perspektif Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan tentunya m emiliki kaitan yang erat dengan JC. Hal itu disebabkan karena lembaga pemasyarakatan tempat atau jalur para narapidana extra ordinary crime untuk mengajukan permohonan sebagai JC. Pengajuan narapidanasebagai JC dan dikabulkan akan m emberi keuntungan bagi lembagapemasyarakatan. Hal itu disebabkan karena jumlah hukuman bagi JC  akan berkurang melalui 3 (tiga) proses, yaitu:

1)            Remisi.

2)            Pembebasan bersyarat.

3)            Asimilasi.

Artinya, keberadaan JC pada hakikatnya menjadi memunculkan kewajiban baru bagi lembaga pemasyarakatan. Dimana pelaku tindak pidana yang extra ordinary crime sama statusnya dengan terpidana tindak lainnya mem iliki hak yang sama dalam mempatkan remisi, pem bebasan bersyarat dan asimilasi. Namun, dengan adanya pengaturan perihalJC  untuk tindak pidana extra ordinary crime maka tindak pidana tersebut pelaku yangmau berkerjasama mengungkap pelaku mayor baru mendapat remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi.  Tindak pidana  extra ordinary crime bagi pelaku yang bekerjasama harus memenuhi syarat khusus yang kesemuanya sama kecuali tindak pidana narkotika yang mana pelaku harus terkena hukuman minimal 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Hal tersebut mengacu pada Pasal 43 A ayat (2) Peraturan Pem erintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pem erintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berbunyi: “Narapidana yang dipidana karena m elakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.” .

Munculnya kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan tersebut di atas akan melahirkan dampak yang besar jika para pelaku minor yang menjadi terpidana untuk tindak pidana extraordinary  crime  berkeinginan  atau  bersedia  menjadi  JC.  Dampak  besar yangdiperoleh lembaga pemasyarakatan dengan banyaknya para pelaku minor yang menjadi terpidana untuk tindak pidana extra ordinary crime berkeinginan atau bersedia menjadi JC,sebagai berikut:

1)            Biaya makan narapidana yang berkurang dengan cepatnya bebas narapidana. Biaya makan merupakan salah satu masalah y ang cukup signifikan. Hal itu disebabkan karena Indonesia tidak mampu memberi anggaran secara penuh untuk makanan bagi narapidana yang terus m elonjok. Sebagai contoh Indonesia tahun 2018 defisit Rp. 300 ratus juta dari biaya makan narpidana yang seharusnya berjumlah Rp. 1,3 miliar. Dengan adanya pengajuan JCr dan dikabulkan tentunya jumlah narapidana akan berkurang dan biaya makan akan dapat dim inimalisir .

2)            Mencegah pembangunan lem baga pemasyarakatan baru. Hal tersebut sebagai konsekuensi l ogis dengan berkurangnya jumlah narapidana dengan adanya pengajuan JC dan dikabulkan sehingga tidak perlu membangun lembaga pem syarakatan baru. Narapidana di Indonesia pada tahun 2018 m engalami lonjakan dimana jumlah narapidana di 526 (lima ratus dua puluh enam) mencapai 242.903 (dua ratus em pat puluh dua ribu sem bilan ratus tiga) orang dimana untuk lem baga pemasyarakatan tersebut layaknya hanya 124.000 (seratus dua puluh em pat ribu) orang dengan demikian solusinya ialah pembangunan lembaga pemasyarakat baru dan biaya sangat besar .

3)            Biaya kesehatan narapidana juga dapat diminimkan, dengan berkurangnya jumlah narapaidana yang dikabulkan perm ohonan JC-nya maka biaya kesehatan juga akan berkurang.

4. Persepktif Pelaku Tindak Pidana Yang Bersaksi

JC yang diperolah dalam pengungkapan suatu tindak pidana tertentu maka ia akan m enerima reward atau penghargaan atas jasanya dalam pengungkapan tindak pidana tersebut. Selain itu, keberadaan JC juga sangat perlu mendapat perlindungan secara hukum. Hal itu disebabkan karena jiwanya dan jiwa orang terdekatnya akan sangat terancam yang disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

e.1. Faktor internal:

  • Para JC akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri.
  • Jiwa keluarga para JC  akan terancam.
  • Para JC akan dihabisi karier dan mata pencahariannya.
  • Para JC akan mendapat ancaman pem balasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.

 

e.2. Faktor eksternal:

  •   Para JC akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelitnya rentetan proses hukum yang seharusnya dilewatinya.
  •   Para JC akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka atau bahkan terdakwa dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ancaman denda dan ganti rugi yang beratnya seperti pelaku lain.

Dengan demikian, adanya JC akan mendorong keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan m embuktikan tindak pidana dimana hal tersebut benar -benar sangat tergantung kebersediaan dan keberanian seorang menjadi JCr. Kedudukan JC sangatlah penting dalam pengungkapan tindak pidana yang tergolong luar biasa karena sebagimana sifat keberadaan seorang saksi maka ia akan mengalami dan m elihat sendiri tindak pidana tersebut sehingga akan mem permudah pem buktian kesalahan terdakwa atau tersangka.

5. Perspektif Keadilan

Merujuk uraian keadilan di atas maka dapat dikatakan bahwa seorang pelaku yang bekerjasama atau JC juga berhak memperoleh sesuatu atas kesediannya untuk mengungkap tindak pidana yang extra ordinary crime. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah hasil kesepakatan antara seorang justice collaborator dengan penegak hukum. Hal itu didasari oleh beberapa manfaat yang diperoleh dari tindakan yang ditempuh oleh JC, sebagai berikut:

a)            JC diharuskan menyediakan alat bukti keterangan saksi sehingga ia harusberstatus sebagai saksi sehingga dapat m embantu penyidik dan penuntut umum dalam mem buktikan suatu perkara tindak pidana karena JC dianggap m emiliki pengetahuan penting tentang struktur, m etode operasi dan kegiatan organisasi serta hubungan atau jaringan organisais tersebut dengan kelom pok lain.

b)            Keberadaan JC  dapat mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pem buktiannya.

c)            Keberadaan JC dalam pengungkapan tindak pidana dapat m enerobos transparansi dalam pengungkapan extra ordinary crime. Transparansi dalam pengungkapan extra ordinary crime m engalami kendala.

Merujuk uraian manfaat justice collaborator di atas maka dapat dikatakan bahwa JC merupakan informan yang memberikan informasi kepada penegak hukum. Artinya, informasi yang diberikan  oleh  JC merupakan hasil pembocoran rahasia dari saksi pelaku yang bekerjasama dimana sifat keterlibatannya minor didalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkan itu. Bentuk keadilan yang diperoleh JC dari informasi yang diberikan kepenegak hukum demi terungkapnya pelaku tindak pidanamayor dari extra ordinary crime, yaitu:

a)            Menerima reward baik dalam bentuk pengurangan hukuman atau bahkan kemungkinan untuk diberikan kekebalan penuntutan.

b)            Menerima perlindungan secara hukum baik jiwanya sendiri maupun jiwa orang terdekatnya.

6. Perspektif Masyarakat

Salah satu caranya ialah seorang pelaku tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime harus menjadi seorang JC. Seorang yang menjadi JC akan dipandang sebagai heroik karena turut melakukan penegakan hukum dengan menjadi saksi untuk mengungkap tindak pidana yang extra ordinary crime atau JC. Dengan demikian, masyarakat akan lebih m erasa nyaman tinggal dengan narapidana yang nantinya bebas karena ia seorang JC dibandingkan tinggal nantinya dengan bekas narapidana yang tidak menjadi JC

Selanjutnya, keberadaan JC akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal itu disebabkan karena JC  merupakan terobosan hukum dimana dengan adanya ia maka tindak pidana extra ordinary crime yang benar -benar meresahkan masyarakat akan terbongkar atau terungkap. Artinya, JC  mengungkap pelaku tindak pidana mayor dengan keterangannya maka tindak pidana akan terberantas. Dengan hilangnya atau terberantasnya tindak pidana tersebut maka masyarakat akan hidup dengan lebih aman.

Posisi JC  dalam UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012

Aturan mengenai JC di Indonesia awalnya berasal dari Internasional. Pengaturan tentang JC  sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2)United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesiamenjadi Undang -Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa -Bangsa Anti Korupsi 2003) dan Undang -Undang No. 5 Tahun 2009   Pengesahan United Nations Covention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000.

Pengaturan JC  pada tahapan penyidikan  dan persidangan mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana ( Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan juga Undang –Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01 -55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Selanjutnya, untuk terpidana yang mengatur permohonan JC diatur pada Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pem bebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat untuk pelaksanaan rem isi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Pengaturan tentang  JCr di Indonesia praktis dapat dikatakan belum ada sebelum lahirnya Undang-undang No. 13 tahun 2006, di dalam undang-undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku yang bekerjasama dinilai masih sangat minim. Undang-undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi JC. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat itu hanya dikenal dalam satu pasal saja yaitu Pasal 10 ayat (2).

Dari rumusan Pasal 10 ayat (2) tersebut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam undang-undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”. Kendatipun JC telah diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, namun setelah berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya, undang-undang ini ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap saksi. Khusus pengaturan tentang peran JC dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri.

Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana (whistle blower) dan saksi Pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) didalam perkara tindak pidana tertentu, kemudian diikuti dengan Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Akan tetapi peraturan-peraturan yang berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun Peraturan Bersama sebagaimana tersebut diatas masih juga terdapat kelemahan, yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subjektifitas dari penegak hukum itu sendiri.

Adanya kelemahan-kelemahan dan kekurangan tersebut khususnya yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, maka layak jika kemudian undang-undang ini diubah dengan dikeluarkannya undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 menentukan definisi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yakni: “Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Untuk penanganan secara khusus, seperti tersebut dalam Pasal 10A, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh JC tersebut, yaitu dipisahnya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan, kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya, serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan, serta memperoleh pembebasan bersyarat, pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerja sama adalah seorang terpidana. Semua hak ini bisa diperoleh oleh JC dengan persetujuan atau mendapat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Implementasi perlindungan dan pengamanan saksi ini merupakan tindakan yang memiliki banyak aktivitas dan variasi yang tujuannya adalah memberikan keamanan kepada saksi itu sendiri maupun kepada keluarganya ataupun kepadapihak yang terkait. Tindakan keamanan ini terdapat dalam berbagai program perlindungan yang mencakup tindakan-tindakan khusus yang memiliki variasi sesuai dengan konteks waktu dimana saksi tersebut mengikuti dalam program perlindungan. Konteks waktu ini biasanya lebih terkait dengan waktu tahapan sistem peradilan pidana misal, pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya.

Keterangan yang diberikan saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Begitu sentralnya keterangan saksi ini, sehingga para pelaku kejahatan atau suruhannya sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan janji-janji berupa imbalan ataupun intimidasi langsung guna mencegah saksi agar tidak memberikan kesaksiannya.

Tuntutan dari keberadaan saksi adalah pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, mana mungkin tuntutan itu terpenuhi jika dalam memberikan keterangannya dalam keadaan terintimidasi, takut, atau khawatir akan efek dari keterangannya. Oleh karena itu, wajar saja kalau saksi juga menuntut bahwa mereka juga perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan.

Penegak hukum seharusnya memberikan rasa aman dan bebas kepada saksi pada saat diperiksa sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dari saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) yang seringkali terancam, maka dari itu untuk mencegah terjadinya ancaman itu maka aparat penegak hukum untuk pertama kali mengambil tindakan perlindungan hukum berupa merahasiakan identitas dari JC tersebut serta tidak memisahkan terlebih dahulu berkasperkara. Antara berkas perkara si JC dengan berkas perkaratersangka maupun terdakwa yang akan diungkapnya, langkah pencegahan awal ini bertujuan agar tidak timbul kecurigaan maupun terjadi ancaman dari tersangka maupun terdakwa yang akan diungkapkan kasusnya tersebut, serta memberikan hak-hak saksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Maupun hak-hak saksi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa JC tergerak untuk mengungkap suatu tindak pidana bukan hanya karena motivasi dari diri sendiri melainkan untuk mendapat keuntungan-keuntungan bagi diri mereka sendiri seperti hak kekebalan dari penuntutan atau pengurangan hukuman. Selain itu, keuntungan lain yang akan diterima adalah menerima remisi, keuntungan-keuntungan lain selama dipenjara, perlindungan dari organisasi kejahatan, serta bantuan ekonomi finansial.

Khusus mengenai pemberian remisi bagi narapidana secara umum pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Dalam perkembangannya, remisi bagi narapidana tindak pidana didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. perubahan terhadap peraturan pemerintah ini tidak hanya mengubah terkait remisi, juga terhadap pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat. Pengaturan remisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 bagi narapidana tindak pidan adalah: (a).berkelakuan baik; dan (b).telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (c).bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. atau sering disebut dengan justice collaaborator. .

Narapidana mendapat rekomendasi menjadi JC melalui penegak hukum, dalam hal kasus narkoba misalnya yang  memberikan rekomendasi adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional yang akan menentukan apakah narapidana narkotika mendapat rekomendasi atau tidak. Namun begitu, narapidana banyak yang tidak bisa mendapatkan remisi karena terkendala rekomendasi justice collaborator dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak diberikan kepada narapidana tindak pidana narkotika. Pada pasal 34A ayat (3) PP 99 tahun 2012 hanya disebutkan untuk kesediaan untuk bekerja sama sebagai Justice Collaborator dengan dinyatakan secara tertulis oleh dari instansi penegak hukum. Dalam pasal ini hanya menyebutkan butuh rekomendasi tertulis dari instansi penegak hukum bahwasanya narapidana bersedia bekerjasama untuk mengungkap suatu tindak pidana. Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak dijelaskan lebih lanjut kapan dan bagaimana narapidana tindak pidana narkotika mendapat status JC. Ketidakjelasan inilah yang membuat praktek pemberian remisi dengan rekomendasi sebagai JC memberikan ketidakpastian bagi narapidana tindak pidana narkotika yang akan mengajukan hak remisinya.

Adanya penambahan syarat memperoleh remisi yaitu harus bersedia menjadi JC, ini dinilai dapat merugikan narapidana tindak pidana narkotika, karena sifat dari adanya penambahan syarat ini adalah kumulatif dimana apabila syarat menjadi JC tidak terpenuhi bagi narapidana tindak pidana narkotika, maka syarat berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman minimal enam bulan tersebut akan gugur karena meskipun terpenuhinya syarat umum tersebut tidak serta merta menjamin bagi narapidana untuk mendapatkan remisi akibat tidak terpenuhinya syarat menjadi justice collaborator

Pemberian JC  bagi narapidana tindak pidana narkotika dilakukan setelah narapidana  mengajukan  diri  untuk  menjadi JC dengan  membuat  surat permohonan. Surat permohonan tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik awal dan penyidik  awal  yang  menentukan  apakah  si  narapidana  yang  melakukan  permohonan tersebut  dapat  menjadi JC atau  tidak.  Penyerahan  surat  permohonan untuk menjadi JC kepada penyidik awal dikarenakan tidak adanya aturan mengenai tata cara penetapan JC bagi   narapidana.   Permohonan narapidana tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi wewenang dari penyidik awal. Hal  ini  menunjukan  bahwa  di  Indonesia  belum  terdapat  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai JC dan  tata  cara  penetapan  untuk  menjadi JC bagi narapidana, khususnya narapidana tidank pindana narkotika.

Penerapan Justice Collaborator  di berbagai Negara (Amerika Serikat, Jerman dan Belanda)

Pada 1970-an, Amerika Serikat berusaha membongkar kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia Italia. Namun, dalam dunia mafia Italia terdapat sumpah diam (code of silence) atau yang dikenal dengan istilah omerta. Pada awal tersebut merupakan langkah awal bagaimanakah pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka pemberantasan dan membongkar suatu tindakpidana dalam kejahatan yang melibatkan banyak orang dan terorganisir.

Di Amerika Serikat perlindungan yang dilakukan terhadap seorang saksi dapat dilakukan bagi saksi yang berada dibawah perlindungan dan pengawasan Bureau of Prisondan US Marshal Service. Bureau of prison mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengatur dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi. Sedangkan US Marshal Servicebertindak melakukan penilaian saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan dan melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak.

Namun  ada  pula  saksi  yang  memberikan  permohonan  terlebih dahulu supaya dimasukan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti  keterkaitannya  dengan  tindak  pidana  yang  sedang  diusut  oleh  jaksa Amerika  Serikat.  Namun  semuanya  harus  tetap  melalui  jalur  permohonan, meskipun  yang  diberikan  dapat  melalui  permohonan  atas  inisiatif  sendiri maupun tawaran atau lebih tepatnya permintaan dari jaksa Amerika Serikat.

Perlindungan hukum untuk JC  menurut pola penghukuman di Amerika Serikat memerintahkan hakim-hakim federal mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a)            Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan.

b)            Kejujuran, kelengkapan dan kehandalan (dapat dipercaya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa.

c)            Sifat dan keluasan bantuan yang diberikan.

d)            Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena bantuannya yang diberikan pada jaksa.

e)            Ketetapan waktu bantuan tersebut.

Sementara itu masalah Perlindungan Saksi di Jerman diatur dalam dua Undang-undang, yaitu dalam Hukum Pidana Jerman (Strafprozessordnung/StPO),yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan Saksi melalui UU Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (Zeugenschutzgesetz/ZschG).  Undang-undang ini menekankan pada Hak-hak dalam proses pemeriksaan. Namun ZschGini kurang mengakomodir hak-hak saksi secara khusus, seperti halnya Hak-hak Saksi dalam Ancarnan, yang seringkali merupakan saksi kunci atas Tindak Pidana Berat.

Selain itu, pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman. Tentunya setiap negara bagian memiliki kebjiakan yang berbeda. Perbedaan itu dirasakan akan merepotkan apabila saksi berdasarkan suatu peraturan Negara bagian dapat dilindungi, namun ketika dia harus pergi ke negara bagian lain besar kemungkinan dia tidak bisa dilindungi. Oleh karena itu perlu diterbitkan suatu peraturan yang merupakan harmonisasi dari masing-masing perundang-undangan perlindungan saksi dari setiap Negara Bagian Jerman. Sehubungan dengan itu padatahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan UU Harmonisasi Perlindungan Saksi Dalam Bahaya (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz/ZshG).

Adapun di Belanda, praktek perlindungan JC  di Belanda menggunakan mekanisme Witness Agrements/Perjanjian Saksi yaitu perjanjian antara  Jaksa Penuntut Umum dan saksi untuk memberikan kesaksian dengan pertukaran reward seperti keringanan hukuman. Walaupun demikian instrumen perjanjian saksi untuk memerangi kejahatan tidak banyak digunakan dalam administrasi peradilan pidana Belanda. Ketentuan Perjanjian saksi ini termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, Bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC). Nilai pentingnya informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan Saksi yang Bekerjasama menjadi satu faktor utama dalam pemberian status sebagai JC. Di Belanda, prinsip untuk menjadikan saksi pelaku sebagai JC dikenal dengan prinsip subsidiaritas (principle of subsidiarity), dimana pemberian status sebagai JC hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara lain untuk mengungkap kejahatan telah gagal atau dapat dipastikan tidak akan membuahkan hasil untuk mengungkap tindak pidana.

Jenis tindak pidana yang akan diungkap perlu dilakukan pembatasan terhadap insentif bagi JC,hanya dapat diberikan jika yang bersangkutan memberikan informasi, keterangan, bukti dan kesaksian atas tindak pidana yang sifatnya serius dan terorganisir serta keterlibatanya bukan sebagai pelaku utama dari tindak pidana yang dilaporkan.

Di Belanda saksi yang membuat kesepakatan dengan Jaksa penuntut umum tidak dapat memberikan kesaksian secara anonim. Hal ini sanga penting untuk menjamin perlindungan fisik yang memadai untuk  saksi. Perlindungan ini diberikan oleh Badan Perlindungan Saksi. Ketika Jaksa penuntut umum sedang melakukan negoisasi dengan saksi mungkin ia akan memperkenalkan saksi dengan layanan perlindungan saksi untuk menilai perlunya langkah-langkah perlindungan fisik dari saksi (Pasal 226l PKC) dalam hal terjadi kesepakatan antara saksi danperlindungan layanan saksi mengenai syarat dan ketentuan perlindungan fisik saksi (dan kadang-kadang beberapa anggota keluarganya juga). Jenis perlindungannya dapat bervariasi dari identitas baru ke rumah baru di kota lain atau negara atau bahkan penampilan baru jika perlu bahkan dengan operasi plastik. Tulisan ini bersambung ke Tulisan 2. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Honorer Nyebur di Got, DPRD DKI: Itu Melatih Mental yang Spartan

Image

News

Rekomendasi Mukernas V PPP, dari RUU Larangan Minuman Alkohol Hingga RUU Ibu Kota Negara

Image

News

Politisi Gerindra Geram, Anies Nonaktifkan Lurah Jelambar Gegara Honorer Nyebur ke Got

Image

News

Pegawai Honorer Masuk Got, Politisi Gerindra: Itu Selebrasi Merayakan Kemenangan

Image

Ekonomi

DPR Soroti Penerimaan Pajak yang Baru Capai 65 Persen

Image

News

DPR RI

DPR Desak Mendikbud Serahkan Cetak Biru Penghapusan UN

Image

News

DPR RI

DPR Harap Penghapusan UN Tak Hanya Wacana

Image

News

Politisi PKS Minta Pemprov Tidak Persulit Warga Dapatkan Rumah DP 0 Rupiah

Image

News

Silpa Tahun 2019 Diproyeksi Rp5,5 Triliun, Anies Disarankan Genjot Serapan Anggaran 2020 

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Perjanjian Perkawinan

Mengapa DPR Tak Masukkan Perjanjian Perkawinan dalam UU?

Diah berkomitmen untuk mencari solusi supaya putusan-putusan MK dapat dimuat dalam revisi UU Perkawinan berikutnya.

Image
News

Pilkada 2020, Bawaslu Ingatkan ASN Tidak Terlibat Langsung Politik Praktis

Pihaknya selalu mengingatkan agar aparatur sipil negara atau ASN tidak melibatkan diri secara langsung pada politik Pilkada serentak 2020.

Image
News

Diduga Akibat Masalah Asmara, Seorang Pria Tewas Gantung Diri

Bunuh diri akibat diduga terjadi masalah dalam asmaranya yang diperoleh dari hasil penyelidikan petugas di telepon seluler korban.

Image
News
Perjanjian Perkawinan

Perubahan UU Perkawinan Setelah Sekian Lama Ditunggu, Praktisi Hukum: Pasal Tujuh Doang, Ya Allah

Setelah ada putusan MK, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan selama masih dalam ikatan perkawinan.

Image
News

Makin Canggih, Ditjen Pas Sebut Penyelundupan ke Lapas Sudah Gunakan Drone

“Hebatnya sekarang sudah dengan drone, layangan, hingga jasa pengiriman melalui transportasi online. Kan luar biasa,”

Image
News
Perjanjian Perkawinan

Gugatan Ike Jadi Sejarah Baru Perjanjian Perkawinan

Pasal-pasal yang digugattelah merampas hak konstitusional untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan.

Image
News

Ditinggal Orang Tuanya, Bocah SD Jadi Korban Cabul Tukang Kebun

Saat itu tersangka berinisial SR (34) menghubungi korban melalui pesan singkat.

Image
News

Musim Hujan, BPBD Bandarlampung Catat 8 Titik Potensi Banjir

Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan banjir, longsor hingga pohon tumbang.

Image
News

Lawan Narkoba, BNN Bersama TNI dan Polri Sidak Lapas di Tasikmalaya

Selain memeriksa kamar, para penghuni lapas juga diperiksa tubuhnya oleh petugas guna memastikan dalam bajunya tidak ada barang terlarang.

Image
News

Tangkap Pengedar Narkoba di Papua Barat, Seorang Warga Negara Papua Nugini Jadi Buron Polisi

"R alias D ini warga negara asing asal PNG. Dia dan NW masih buron."

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Gervinho Nodai Debut Gattuso Bersama Napoli

  2. Disalip Bus Transjakarta di Jalanan Ibu Kota, Warganet Malah Puji Presiden Jokowi

  3. Politisi Gerindra Geram, Anies Nonaktifkan Lurah Jelambar Gegara Honorer Nyebur ke Got

  4. Mau Pasang AC Pelanggan, Pria ini Langsung Ciut Lihat Penampakan Mirip Pocong

  5. Bikin Haru, Nenek Ngatiyem Berusia 110 Tahun Masih Jualan Kerupuk di Alun-Alun Kidul Yogyakarta

  6. Bikin Heran Warganet Indonesia, YouTuber Tenar Inggris Bangga Bakal Nikah dengan Petani

  7. Kalahkan Pasangan Jepang, Daddies Tutup Akhir Tahun dengan Juara

  8. Hendra/Ahsan Merasa Diuntungkan dengan Kesalahan Lawan

  9. Hendra Setiawan Ungkap Kunci Daddies Mengalahkan Ganda Jepang

  10. Korban Rumah Ambruk Minta Ganti Rugi, Sudin SDA Jaktim: Enggak Murni Kesalahan Kontraktor

fokus

Perjanjian Perkawinan
Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Sikap Abu-abu Partai Demokrat

Image
Achsanul Qosasi

Haruskah TVRI Kembali Mati Suri?

Image
Achmad Fachrudin

Revitalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Image
Hervin Saputra

Ego Tuan Rumah dan Reputasi SEA Games yang Kian Meragukan

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

5 Fakta Menarik Arifin Panigoro, Raja Minyak Indonesia yang Jadi Wantimpres Jokowi

Image
Ekonomi

Kekayaan Capai Rp435 T! Ini 7 Fakta Menarik Bos Brand Uniqlo, Tadashi Yanai

Image
News

10 Potret Istri KSAU Yuyu Sutisna, Tampil Cantik dengan Hijabnya