image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Benarkah Bersistem Presidensial?

Kolom

Image

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin jalanya sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri suluruh menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Dalam sidang kabinet Indonesia Maju ini, Presiden Jokowi berpesan agar para menteri untuk menjalankan visi misi presiden dan wakil presiden. Menurutnya, tidak ada visi misi menteri, melainkan hanya visi misi presiden dan wakil presiden. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketika menerima para pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturrahim ke kantornya, Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh menegaskan perlunya amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Selain itu, Paloh juga menghendaki untuk mempertegas dan memperkuat Sistem Presidensial dalam kekuasaan.

Menarik dipersoalkan apakah Indonesia menganut Sistem Presidensial? Ataukah semi-presidensial? Jika ya, bagaimana praktik yang berlangsung selama ini? Jika tidak, lalu sistem apa yang dianut Indoensia?

Sistem Presidensial sering dikontraskan dengan sistem parlementer. Tapi sistem ini jelas tidak dianut Indonesia. Jika sistem parlementer sering mengacu ke gaya Wesminster di Inggris, sementara Sistem Presidensial umumnya mengacu ke gaya Amerika Serikat.

baca juga:

Presidensial dan Semi-Presidensial

Sistem Presidensial memiliki sejumlah karekteristik, di antaranya: [1] kepala pemerintahan adalah juga kepala negara; [2] presiden merupakan eksekutif tunggal; [3] anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan di pemerintahan dan begitu juga sebaliknya; [4] tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sebuah parlemen; [5] presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; [6] eksekutif bertanggungjawab langsung kepada para pemilih; [7] tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Di samping itu, dikenal pula sistem semi-presidensial. Sistem ini terkadang disebut sistem persilangan. Prancis dan Finlandia, msalnya, sedang menerapkan sistem ini dalam pemerintahan mereka. Pada dekade-dekade terakhir ini juga banyak diadopsi oleh negara-negara bekas komunis dengan praktik yang relatif beragam

Menurut Heywood (2011), di dalam sistem semi-presidensial terdapat sebuah “eksekutif ganda” di mana seorang presiden yang dipilih secara terpisah bekerja bersama dengan seorang perdana menteri dan kabinet yang diambil dari – dan bertanggung jawab kepada – Majelis Nasional.

Sistem semi-presidensial dapat berjalan bergantung pada sebuah keseimbangan yang sulit antara otoritas dan popularitas personal dari sang presiden, di satu sisi, dan kerumitan politik dari Majelis Nasional, di sisi lain.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sistem pemerintahan macam apa yang diterapkan di Indonesia? Sistem Presidensial (murni) jelas tidak. Semi-presidensial juga tidak. Sistem parlementer jelas bukan.

Menarik, studi dari ahli sejarah konstitusi Universitas Indonesia Ananda Kusuma (2011). Menurutnya, sebelum amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan merupakan hasil konstruksi pemikiran yang mendalam oleh para perintis kemerdekaan di BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Mereka menyusun dan mengajukan apa yang disebut “Sistem Sendiri” untuk sistem pemerintahan Indonesia. Ia dipandang sebagai sistem yang demokratis dan diharapkan dapat menghilangkan kelemahan baik dalam Sistem Presidensial (model Amerika Serikat) maupun pada kelemahan model Westminster di Inggris.

Istilah “Sistem Sendiri” digunakan para pendiri negara, ketika itu, karena “sistem campuran” (mixed system atau hybrid system),  “sistem semi-presidensial”, dan “sistem semi-parlementer” belum terlalu dikenal atau mungkin belum muncul. Setelah amandemen UUD 1945, “sistem sendiri” diganti dengan “Sistem Presidensial versi Indonesia”, walau kemudian tak terlalu jelas sosoknya.

Menurut Kusuma, para penyusun UUD 1945 (framers of the Constitution) dengan sadar menyusun UUD yang khas Indonesia, tanpa trias politika. Asas yang dipakai adalah “pembagian kekuasaan yang tidak ketat” (partial separation of powers) bukan pure separation of powers seperti di Amerika Serikat.

Lalu, asas fusion of powers (penggabungan/peleburan kekuasaan) juga tidak digunakan. Bagi penyusun UUD 1945 bahwa baik Sistem Presidensial (murni) maupun parlementer dipandang kurang relevan diterapkan di Indonesia.

Begitulah. Sangat menarik, ternyata para tokoh penyusun UUD 1945 ketika itu mengajukan apa yang mereka sebut “sistem sendiri”. Sungguh sebuah hasil kreasi dan perenungan yang mendalam. Tidak terjebak pada “pakem” presidensial maupun parlementer. Bukan pula dari sekadar hasil meniru dan membeo.

Kalau saat ini diklaim bahwa desain dan praktik pemerintahan kita bersistem  “presidensial versi Indonensia”, tetapi sesungguhnya mengisyaratkan sesuatu yang tidak jelas. UUD 1945 hasil amandemen lebih berkehendak ke presidensial, namun praktik kekuasaan justru tidak ada ketegasan soal presidensial itu.

Banyak hal yang seharusnya menjadi kewenangan presiden –atau eksekutif saja– tetapi parlemen ikut terlibat di dalamnya. Seringkali pula ada tarik-menarik kepentingan antara presiden dan parlemen. Salah satu contohnya adalah dalam kasus promosi Budi Gunawan menjadi (calon) Kapolri beberapa tahun lalu. Banyak hal sangat membingungkan dalam konteks ini.

MPR hasil Pemilu 2019 perlu memperjelas soal sosok sistem pemerintahan kita agar tidak mengambang dan terkesan banci seperti saat ini. Untuk itu, MPR perlu melakukan amandemen kembali terhadap UUD 1945 – bisa terbatas bisa pula menyeluruh. Namun, mesti melibatkan berbagai bidang keahlian denga para pakar yang benar-benar kompeten dan mumpuni. Wallahu ‘alam. []

               

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image

News

Kolom

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Image

News

Kolom

Analisis Komunikasi Penanganan Covid-19

Image

Ekonomi

Kolom

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image

News

Kolom

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image

News

Kolom

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image

News

Kolom

Pilkada di Tengah Corona

Image

News

Kolom

Alturisme

Image

Ekonomi

Investasi dan Hakikat Pembangunan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Tito Karnavian Sebut Seluruh Daerah Masih Kekurangan Alat Kesehatan Tangani Covid-19

Seluruh daerah di Indonesia masih kekurangan sarana dan prasarana alat kesehatan untuk menangani Covid-19 atau Virus Corona.

Image
News

Mantan Menkes Siti Fadila Diminta Dibesakan untuk Bantu Pemerintah Hadapi Corona

Pemerintah Indonesia diminta membebaskan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009 Siti Fadilah Supari agar bisa membantu hadapi Covid-19.

Image
News

Ganjar: Bagi Buruh yang di PHK Silakan Daftar Kartu Prakerja

Ganjar meminta kepada seluruh buruh yang terdampak COVID-19 untuk tetap tenang.

Image
News

Warga Mimika yang Positif Corona Bertambah Jadi Sembilan Orang

Penambahan satu pasien positif Covid-19 diketahui setelah sampel swab tiga pasien dalam pengawasan.

Image
News

Warga yang Langgar PSBB Akan Dihukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghukum warga Jakarta dan sekitarnya yang melanggar aturan PSBB.

Image
News
Wabah Corona

MUI: Tidak Ada Alasan Kuat Menolak Penguburan Jenazah Korban Covid-19

Dalam Islam, penguburan jenazah hukumnya adalah fardlu kifayah.

Image
News

Polisi Siapkan Teknis Pelaksanaan Kebijakan PSBB di DKI Jakarta

Polda Metro Jaya tengah membahas dan mempersiapkan teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Image
News

MUI NTB Keluarkan Maklumat Salat Jumat Diganti dengan Dzuhur

MUI NTB menerbitkan maklumat terkait dengan simpang siurnya wacana salat Jumat diganti dengan salat Dzuhur.

Image
News

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 105 Pasar Penuhi Kebutuhan Warga Selama PSBB

Penyediaan pasar bagi kebutuhan masyarakat Jakarta dapat dilakukan melalui transaksi jarak jauh selama mereka beraktivitas di rumah.

Image
News

Warga Jakarta Dilarang Berkumpul di Atas Lima Orang Saat PSBB

Patroli keamanan akan ditingkatkan sampai tingkat RW saat PSBB.

terpopuler

  1. Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum Bakal Dibatasi di Jakarta

  2. 5 Foto Cantik Petenis Eugenie Bouchard di Alam Bebas, Mendaki di Tengah Virus Corona

  3. Kasdam XVIII/Kasuari: Kalian Harus Gembira dan Jangan Terlihat Susah

  4. Pemprov Jatim Klaim Pasien Sembuh Virus COVID-19 Terus Bertambah Jadi 40 Orang

  5. IHSG Diramal Melambung, Saham Ini Akan Bawa Untung

  6. PSBB Mulai Diberlakukan, DPR: Pintu Masuk dan Keluar DKI Jakarta Harus Dijaga

  7. 5 Fakta Tak Terduga Tora Sudiro, Cucu Mantan Gubernur DKI Jakarta

  8. DPR: Pemerintah Terlalu Banyak Aturan yang Sifatnya Hanya Imbauan Terkait Penanganan Covid-19

  9. Surabaya Ketat, Risma: Kami Juga Minta Warga Sementara Ini Tidak Menerima Tamu atau Kerabat dari Luar Kota

  10. PSBB Jakarta Disetujui, Anies Bisa Terapkan Pembatasan Transportasi Umum hingga Liburkan Sekolah dan Tempat Kerja

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Image
Reza Fahlevi

Atas Nama Kemanusiaan, Stop Politisasi Covid-19

Image
Abdul Aziz SR

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Besarkan Go-Life hingga Diakui Forbes, Ini 5 Fakta Menarik Windy Natriavi, Pendiri AwanTunai

Image
Hiburan

Resmi Diperistri So Ji-Sub, 5 Fakta Menarik Presenter Cantik Jo Eun-jung

Image
News

Wabah Corona

Olahraga hingga Donor Darah, 7 Potret Aktivitas Sandiaga Uno di Sela-sela WFH