image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Benarkah Bersistem Presidensial?

Kolom

Image

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin jalanya sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri suluruh menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Dalam sidang kabinet Indonesia Maju ini, Presiden Jokowi berpesan agar para menteri untuk menjalankan visi misi presiden dan wakil presiden. Menurutnya, tidak ada visi misi menteri, melainkan hanya visi misi presiden dan wakil presiden. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketika menerima para pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturrahim ke kantornya, Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh menegaskan perlunya amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Selain itu, Paloh juga menghendaki untuk mempertegas dan memperkuat sistem presidensial dalam kekuasaan.

Menarik dipersoalkan apakah Indonesia menganut sistem presidensial? Ataukah semi-presidensial? Jika ya, bagaimana praktik yang berlangsung selama ini? Jika tidak, lalu sistem apa yang dianut Indoensia?

Sistem presidensial sering dikontraskan dengan sistem parlementer. Tapi sistem ini jelas tidak dianut Indonesia. Jika sistem parlementer sering mengacu ke gaya Wesminster di Inggris, sementara sistem presidensial umumnya mengacu ke gaya Amerika Serikat.

baca juga:

Presidensial dan Semi-Presidensial

Sistem presidensial memiliki sejumlah karekteristik, di antaranya: [1] kepala pemerintahan adalah juga kepala negara; [2] presiden merupakan eksekutif tunggal; [3] anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan di pemerintahan dan begitu juga sebaliknya; [4] tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sebuah parlemen; [5] presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; [6] eksekutif bertanggungjawab langsung kepada para pemilih; [7] tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Di samping itu, dikenal pula sistem semi-presidensial. Sistem ini terkadang disebut sistem persilangan. Prancis dan Finlandia, msalnya, sedang menerapkan sistem ini dalam pemerintahan mereka. Pada dekade-dekade terakhir ini juga banyak diadopsi oleh negara-negara bekas komunis dengan praktik yang relatif beragam

Menurut Heywood (2011), di dalam sistem semi-presidensial terdapat sebuah “eksekutif ganda” di mana seorang presiden yang dipilih secara terpisah bekerja bersama dengan seorang perdana menteri dan kabinet yang diambil dari – dan bertanggung jawab kepada – Majelis Nasional.

Sistem semi-presidensial dapat berjalan bergantung pada sebuah keseimbangan yang sulit antara otoritas dan popularitas personal dari sang presiden, di satu sisi, dan kerumitan politik dari Majelis Nasional, di sisi lain.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sistem pemerintahan macam apa yang diterapkan di Indonesia? Sistem presidensial (murni) jelas tidak. Semi-presidensial juga tidak. Sistem parlementer jelas bukan.

Menarik, studi dari ahli sejarah konstitusi Universitas Indonesia Ananda Kusuma (2011). Menurutnya, sebelum amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan merupakan hasil konstruksi pemikiran yang mendalam oleh para perintis kemerdekaan di BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Mereka menyusun dan mengajukan apa yang disebut “Sistem Sendiri” untuk sistem pemerintahan Indonesia. Ia dipandang sebagai sistem yang demokratis dan diharapkan dapat menghilangkan kelemahan baik dalam sistem presidensial (model Amerika Serikat) maupun pada kelemahan model Westminster di Inggris.

Istilah “Sistem Sendiri” digunakan para pendiri negara, ketika itu, karena “sistem campuran” (mixed system atau hybrid system),  “sistem semi-presidensial”, dan “sistem semi-parlementer” belum terlalu dikenal atau mungkin belum muncul. Setelah amandemen UUD 1945, “sistem sendiri” diganti dengan “sistem presidensial versi Indonesia”, walau kemudian tak terlalu jelas sosoknya.

Menurut Kusuma, para penyusun UUD 1945 (framers of the Constitution) dengan sadar menyusun UUD yang khas Indonesia, tanpa trias politika. Asas yang dipakai adalah “pembagian kekuasaan yang tidak ketat” (partial separation of powers) bukan pure separation of powers seperti di Amerika Serikat.

Lalu, asas fusion of powers (penggabungan/peleburan kekuasaan) juga tidak digunakan. Bagi penyusun UUD 1945 bahwa baik sistem presidensial (murni) maupun parlementer dipandang kurang relevan diterapkan di Indonesia.

Begitulah. Sangat menarik, ternyata para tokoh penyusun UUD 1945 ketika itu mengajukan apa yang mereka sebut “sistem sendiri”. Sungguh sebuah hasil kreasi dan perenungan yang mendalam. Tidak terjebak pada “pakem” presidensial maupun parlementer. Bukan pula dari sekadar hasil meniru dan membeo.

Kalau saat ini diklaim bahwa desain dan praktik pemerintahan kita bersistem  “presidensial versi Indonensia”, tetapi sesungguhnya mengisyaratkan sesuatu yang tidak jelas. UUD 1945 hasil amandemen lebih berkehendak ke presidensial, namun praktik kekuasaan justru tidak ada ketegasan soal presidensial itu.

Banyak hal yang seharusnya menjadi kewenangan presiden –atau eksekutif saja– tetapi parlemen ikut terlibat di dalamnya. Seringkali pula ada tarik-menarik kepentingan antara presiden dan parlemen. Salah satu contohnya adalah dalam kasus promosi Budi Gunawan menjadi (calon) Kapolri beberapa tahun lalu. Banyak hal sangat membingungkan dalam konteks ini.

MPR hasil Pemilu 2019 perlu memperjelas soal sosok sistem pemerintahan kita agar tidak mengambang dan terkesan banci seperti saat ini. Untuk itu, MPR perlu melakukan amandemen kembali terhadap UUD 1945 – bisa terbatas bisa pula menyeluruh. Namun, mesti melibatkan berbagai bidang keahlian denga para pakar yang benar-benar kompeten dan mumpuni. Wallahu ‘alam. []

               

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

Ekonomi

Kolom

Beban Berat BUMN Perbankan

Image

News

Munas Golkar

Ujian Besar Partai Golkar

Image

Sea Games

Kolom

Sukses di Asian Games 2018, Jadi Juara Sea Games 2019

Image

News

Kolom

Demokrasi dan Resesi Ekonomi Global

Image

Ekonomi

Kolom

Saatnya Membenahi BUMN

Image

News

Kolom

Menata Indonesia

Image

News

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image

News

Kolom

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image

News

Kolom

Kabinet Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kejati Sultra Ajak Masyarakat Bersinergi Lawan Korupsi

Kejati Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajak semua pihak memerangi korupsi seiring memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh

Image
News

Bayi Meninggal Tersedak Pisang Begini Kronologis Menurut Polisi

Ajun Komisaris Polisi Erick Sitepu, menjelaskan kronologi AH, bayi meninggal akibat tersedak pisang, setelah memeriksa ibunya Yuni Sari

Image
News

Tidak Harus 'Sempurna', Ini 7 Tokoh Difabel Paling Sukses di Dunia, Ada Penari Berkaki Satu

Siapa saja?

Image
News

DPR RI: Jika Konteks Politik Tak Dibenahi, KPK akan Kesulitan Hilangkan Korupsi

seberapa kuatnya KPK jika sistem halu pemerintahan dalam konteks politik dan demokrasi itu tidak dibenahi korupsi akan sulit dihapus.

Image
News

Polri Bakal Susuri Tol Trans-Jawa Cek Persiapan Jelang Natal

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono beserta rombongan mengecek jalur Tol Trans-Jawa untuk melihat kesiapan pengamanan di tol

Image
News

Polda Sulsel Keluarkan SPDP Sikapi Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis di Makassar

Polda Sulsel mengeluarkan SPDP terkait pelaporan atas oknum polisi kekerasan terhadap jurnalis di Makassar

Image
News

Pemprov DKI Jakarta Akan Evaluasi TIM TGUPP yang Punya Jabatan Ganda

Sekda DKI Jakarta Saefullah menjamin Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI

Image
News

Kendalikan Perubahan Iklim Bisa Dimulai Melalui Ajaran Agama Merawat Bumi

Perubahan iklim tidak hanya melulu menyangkut perubahan temperatur, naiknya permukaan air laut. Perubahan sistem kepercayaan, sikap sosial

Image
News

Menristek Ingatkan Jangan Sampai Ada Peneliti yang Masuk Bui

Bambang Brodjonegoro mengingatkan jangan sampai ada inovator atau peneliti yang masuk penjara karena minimnya pemahaman terkait aspek hukum.

Image
News

Intervensi Menko Luhut di Munas Partai Golkar untuk Jaga Stabilitas Politik Nasional

meski tidak dilakukan secara langsung ada intervensi dalam Munas Partai Golkar

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Jokowi: Mau Masuk Perguruan Tinggi, Mentang-mentang Bapaknya Pejabat, Nggak Pakai Aturan Main Langsung Diterima, Itu Nggak Boleh

  2. Tinjau Latihan Pomal hingga Dampingi Menhan Prabowo, 10 Potret Gagah KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji saat Jalankan Tugas

  3. Rocky Gerung Diancam Dipolisikan, Rachland Nashidik: Saya Ingatkan Pada Kawan-kawan PDIP, Roda Berputar

  4. Erick Thohir jadi Tukang Bakso, ini 10 Potret Seru Menteri Jokowi Main Drama #PrestasiTanpaKorupsi

  5. 10 Adu Gaya Seleb saat Hadiri Pernikahan Rezky Adhitya dan Citra Kirana, Hits Abis!

  6. Anggota DPRD DKI Sepakat Laporkan Anthony ke BK, Uki: Hapus Aja Fungsi Budgeting Sekalian

  7. Saat Masih Menikah, Angel Lelga Sebut Vicky Prasetyo Pernah ke Panti Pijat Plus-plus

  8. Mengaku sebagai Lesbian di Ajang Miss Universe, 5 Fakta Menarik Miss Myanmar Swe Zin Htet

  9. Hadiri Pernikahan Citra Kirana, Andi Arsyl Malah Ditagih Hal Ini oleh Warganet

  10. Peselancar Filipina Lepas Emas Demi Tolong Atlet Arip Nurhidayat, Jokowi: Salam Hormat dari Indonesia

fokus

Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Menimbang Pencapresan Airlangga

Image
Siswanto Rusdi

Arah Bisnis Pelayaran Nasional

Image
Achsanul Qosasi

Beban Berat BUMN Perbankan

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Harta Kekayaan Mencapai Rp78 Miliar, 5 Fakta Menarik Royke Tumilaar Bos Baru Bank Mandiri

Image
News

Tinjau Latihan Pomal hingga Dampingi Menhan Prabowo, 10 Potret Gagah KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji saat Jalankan Tugas

Image
News

Bukti Cinta Indonesia, ini Potret Anggun 7 Istri Menteri Pakai Kebaya