Bongkar Rancangan Anggaran Jakarta, Pengamat: William Jangan Masuk Angin
Politisi fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana (kiri). | AKURAT.CO/Yohanes Antonius
AKURAT.CO, Aksi legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang membongkar anggaran janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemprov DKI Jakarta mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.
"Apa yang dilakukan Wiliam ini sudah benar. Soal dikucilkan itu biasa itu, karena mereka-mereka yang makan anggaran ini (sengaja memusuhi). Karena memang yang teriak cuma dari PSI doang," ujar Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah saat dihubungi AKURAT.CO, Jumat (15/11/2019).
Trubus menuturkan bahwa masyarakat menunggu konsistensi Wiliam yang telah blak-blakan mengungkap kejanggalan-kejanggalan dalam rancangan anggaran Jakarta 2020. Dia berharap William tetam konsisten dengan sikapnya meski baru saja disidang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta (BK DPRD).
"Semua anggota dewan itu (kedudukannya) sama mas. Dia kedudukannya sama, jadi kalau kemudian malah akhirnya (dimusuhi) publik malah mendorong supaya Wiliam dan kawan-kawan dari PSI ini maju gitu lho. Jangan sampai kemudian masuk angin. Masuk angin jadi repot nanti," tegasnya.
Menurut Trubus, keberanian William membongkar rancangan anggaran berimbas positif bagi masyarakat. Sebab, masyarakat belum tentu tahu isi rancangan anggaran Pemprov DKI.
"Terkait dengan William itu, publik memberikan support memberikan apresiasi karena kalau gak ada itu, bagaimana kita tahu kalau yang namanya influencer untuk Dinas Pariwisata saja Rp5 miliar," tutupnya.
baca juga:
Sebelumnya, William membongkar kejanggalan rancangan anggaran Jakarta di akun Twitternya. Adapun anggaran yang disorotinya ialah lem aibon Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Kemudian pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Kicauan William membuat Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkannya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Ketua Mat Bagan Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Sugiyanto.[]
