image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Kolom

Image

Suasana pengambilan sumpah pada pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada 16 Oktober 2019 dimajukan menjadi 14 Oktober 2019. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta, dan para kerabat. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Setiap anggota parlemen –pusat maupun daerah– terpilih melalui proses politik demokratis, yakni pemilihan umum. Keterpilihannya lebih karena dukungan politik (political endorsement) dari rakyat (pemilih). Bukan karena keahlian (expertise) atau menguasai bidang ilmu tertentu. Anggota parlemen, dengan demikian, tidak terlalu berurusan dengan bidang keahlian tertentu.

Siapa saja yang mengikuti kontestasi melalui pemilu dan mendapatkan dukungan signifikan, maka dia terpilih sebagai anggota parlemen. Tidak peduli apakah dia memiliki keahlian tertentu atau tidak, sepanjang dukungan (suara) mencukupi, dia pun dapat meraih kursi parlemen.

Tentu saja baik dan memiliki nilai lebih jika seorang anggota parlemen ternyata juga punya keahlian di bidang tertentu (misalnya ekonomi, hukum, pertanian, pendidikan, politik, perencanaan, tata kota, dan lain-lain). Keahlian itu –jika ada– pasti sangat mendukung posisinya sebagai anggota parlemen yang peran utamanya adalah berbicara.

baca juga:

Oleh karena tidak berbasis keahlian –melainkan dukungan politik– menjadi wajar dan sangat perlu bagi parlemen, baik secara kelembagaan maupun individu, ditopang oleh sejumlah tenaga ahli (experts) berbagai bidang.

Namun juga bukan semata-mata karena itu, tenaga ahli  dibutuhkan justru untuk lebih membantu dan menopang kerja dan kegiatan-kegiatan parlemen dalam menyiapkan data, analisis, merumuskan problematik-problematik, dan memberi bobot intelektualitas terhadap isu dan masalah yang sedang dibahas parlemen. Kehadiran tenaga ahli juga turut memberi bobot kualitas bagi produk-produk politik parlemen. 

Kekacauan Desain

Tenaga ahli untuk parlemen tidak hanya dibutuhkan di tingkat nasional (DPRRI dan DPDRI) melainkan juga di tingkat parlemen daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Di parlemen nasional, tenaga ahli selain ada di semua alat kelangkapan parlemen –bahkan ada pula di fraksi– juga untuk setiap anggota parlemen memiliki beberapa tenaga ahli. Sementara DPRD selama ini justru sepi dan miskin dari sentuhan tenaga ahli.

Apakah DPRD tidak perlu dan tidak butuh tenaga ahli? Jawabannya sangat perlu dan sangat butuh. Kebijakan yang ada selama ini soal pengadaan tenaga ahli bagi parlemen bersifat diskriminatif. Jika parlemen nasional memiliki hak dan kebebasan merekrut tenaga ahli, sementara DPRD sangat dibatasi untuk itu. Argumen pembatasan tersebut pun sangat lemah dan kurang logis.

Menurut PP Nomor PP 12 tahun 2018 tentangPedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikatakan bahwa Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi  sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Setiap fraksi dibantu oleh satu orang tenaga ahli.

Tenaga ahli bagi DPRD lebih diletakkan di fraksi. Sedangkan pada alat-alat kelengkapan DPRD didukung oleh kelompok pakar atau tim ahli. Itulah yang disebutkan di dalam UU Pemerintahan Daerah tahun 2014. Kelompok pakar atau tim ahli itu pun sifatnya tidak permanen (ad hock) bahkan cenderung sebagai pelengkap semata.

Negara menentukan acuan yang berbeda dalam rekrutmen tenaga ahli parlemen. Untuk parlemen nasional (DPRRI dan DPDRI) mengacu pada UU MD3. Sementara untuk DPRD mengacu ke UU Pemerintahan Daerah. Kenapa untuk DPRD juga tidak mengacu ke UU MD3?

Dalam perspektif UU Pemerintahan Daerah, DPRD diletakkan sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Karena itu, dalam soal rekrutmen tenaga ahli DPRD dipaksa mengacu ke UU Pemerintahan Daerah, bukan ke UU MD3. Dalam sejumlah hal, DPRD tunduk kepada kebijakan-kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Kemdagri seolah menjadi atasan dan boss bagi DPRD. Ini sebuah kekacauan dalam desain sistem pemerintahan.

Di tingkat realitas politik, DPRD sulit berfungsi secara maksimal karena dalam banyak hal sangat bergantung kepada eksekutif. Mulai dari bentuk gedung dan tata ruang di dalam gedung DPRD sampai dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan DPRD ditentukan oleh eksekutif daerah. Sekretariat Dewan –sebagai tangan eksekutif di DPRD– sangat menentukan menyangkut bentuk dan corak kegiatan, serta juga anggaran DPRD

Celakanya, aparatus birokrasi yang ditempatkan di Sekretariat Dewan, tidak memahami hakikat lembaga parlemen (DPRD). Mereka lebih memandang DPRD sebagai organisasi birokrasi biasa. Sama sekali tidak dipahaminya sebagai lembaga kekuasaan yang setara dengan eksekutif daerah. Karena itu, pengaturan internal kelembagaan DPRD lebih menyerupai organisasi birokrasi pada umumnya.

Tenaga Ahli Sungguh Penting

Dalam kekacauan desain semacam itu, rekrutmen serta perlu-tidaknya tenaga ahli bagi DPRD tergantung sepenuhnya apa kata eksekutif, dalam hal ini Kemdagri. Kemdagri sendiri harus merujuk ke UU Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 tahun 2018. Kedua aturan main ini sangat merugikan DPRD dalam konteks rekrutmen tenaga ahli. Berdasarkan dua aturan main itu pula Kemdagri, misalnya, telah menolak usulan DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2019 untuk pengadaan tenaga ahli masing-masing anggota DPRD yang dibiayai APBD.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa kompleksitas masalah-masalah serta keruwetan problem pembangunan tidak hanya dihadapi oleh parlemen pusat, melainkan juga oleh parlemen daerah. Bahkah masalah-masalah yang dihadapi oleh parlemnen daerah jauh lebih riil dan langsung sifatnya ketimbang yang dihadapi oleh parlemen pusat.

Karena itu, pentingnya tenaga ahli bagi DPRD sungguh sebuah kebutuhan nyata dan mendesak. Kalaupun belum sampai ke tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD, setidaknya tenaga ahli untuk komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya. Keberadaan tenaga ahli dimaksud bersifat permanen (lima tahun), bukan sebatas kelompok pakar atau tim ahli yang ad hock.  

Tenaga ahli bagi DPRD direkrut secara objektif dan merit system dari berbagai bidang keahlian yang dibutuhkan. Bisa saja kebutuhan akan jumlah tenaga ahli untuk masing-masing DPRD di seluruh Indonesia berbeda-beda. Namun yang pasti, kebutuhan DPRD akan tenaga ahli saat ini sebuah keniscayaan.

Jika menyadari bahwa produk politik DPRD itu penting bagi kebaikan bersama, maka proses politik yang mesti dilewati di dalamnya atau proses pembahasannya haruslah bermutu. Mutu, dalam konteks ini, ikut ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan data, ketajaman analisis dan interpretasi, serta kekuatan dan logika argumen yang diajukan. Hal ini bisa dicapai jika DPRD ditopang oleh tenaga-tenaga ahli yang handal dan profesional. 

Penting dan perlunya tenaga ahli bagi DPRD sekaligus sebagai wujud kesungguhan negara dalam menjamin kualitas kebijakan-kebijakan serta kemajuan pembangunan daerah. Pemerintah dituntut segera merevisi aturan main soal rekrutmen tenaga ahli bagi DPRD.

Topangan tenaga ahli sekaligus sebagai refleksi untuk menempatkan derajat keterhormatan parlemen sebagai represetasi publik yang membawa amanat kedaulatan rakyat. Amanat kedaulatan rakyat itu kompleks dan relatif berat, namun harus diartikulasikan di parlemen. Untuk bisa melakukan tugas tersebut dengan baik, maka parlemen membutuhkan bantuan para ahli.    

Jadi, tenaga ahli bagi DPRD bukan untuk gaya-gayaan apalagi sekadar menghabiskan anggaran, melainkan lebih untuk memaksimalkan peran dan fungsi parlemen dalam sistem politik demokratis. Wallahu’alam. []


Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

Ekonomi

Kolom

Beban Berat BUMN Perbankan

Image

News

Munas Golkar

Ujian Besar Partai Golkar

Image

Sea Games

Kolom

Sukses di Asian Games 2018, Jadi Juara Sea Games 2019

Image

News

Kolom

Demokrasi dan Resesi Ekonomi Global

Image

Ekonomi

Kolom

Saatnya Membenahi BUMN

Image

News

Kolom

Menata Indonesia

Image

News

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image

News

Kolom

Benarkah Bersistem Presidensial?

Image

News

Kolom

Kabinet Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

biar lebih optimal, baiknya harus ada tenaga ahli. tapi yah mau gimana, sistem di indonesia udah terlanjur kayak gitu

terkini

Image
News

Kejati Sultra Ajak Masyarakat Bersinergi Lawan Korupsi

Kejati Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajak semua pihak memerangi korupsi seiring memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh

Image
News

Bayi Meninggal Tersedak Pisang Begini Kronologis Menurut Polisi

Ajun Komisaris Polisi Erick Sitepu, menjelaskan kronologi AH, bayi meninggal akibat tersedak pisang, setelah memeriksa ibunya Yuni Sari

Image
News

Tidak Harus 'Sempurna', Ini 7 Tokoh Difabel Paling Sukses di Dunia, Ada Penari Berkaki Satu

Siapa saja?

Image
News

DPR RI: Jika Konteks Politik Tak Dibenahi, KPK akan Kesulitan Hilangkan Korupsi

seberapa kuatnya KPK jika sistem halu pemerintahan dalam konteks politik dan demokrasi itu tidak dibenahi korupsi akan sulit dihapus.

Image
News

Polri Bakal Susuri Tol Trans-Jawa Cek Persiapan Jelang Natal

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono beserta rombongan mengecek jalur Tol Trans-Jawa untuk melihat kesiapan pengamanan di tol

Image
News

Polda Sulsel Keluarkan SPDP Sikapi Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis di Makassar

Polda Sulsel mengeluarkan SPDP terkait pelaporan atas oknum polisi kekerasan terhadap jurnalis di Makassar

Image
News

Pemprov DKI Jakarta Akan Evaluasi TIM TGUPP yang Punya Jabatan Ganda

Sekda DKI Jakarta Saefullah menjamin Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI

Image
News

Kendalikan Perubahan Iklim Bisa Dimulai Melalui Ajaran Agama Merawat Bumi

Perubahan iklim tidak hanya melulu menyangkut perubahan temperatur, naiknya permukaan air laut. Perubahan sistem kepercayaan, sikap sosial

Image
News

Menristek Ingatkan Jangan Sampai Ada Peneliti yang Masuk Bui

Bambang Brodjonegoro mengingatkan jangan sampai ada inovator atau peneliti yang masuk penjara karena minimnya pemahaman terkait aspek hukum.

Image
News

Intervensi Menko Luhut di Munas Partai Golkar untuk Jaga Stabilitas Politik Nasional

meski tidak dilakukan secara langsung ada intervensi dalam Munas Partai Golkar

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Jokowi: Mau Masuk Perguruan Tinggi, Mentang-mentang Bapaknya Pejabat, Nggak Pakai Aturan Main Langsung Diterima, Itu Nggak Boleh

  2. Tinjau Latihan Pomal hingga Dampingi Menhan Prabowo, 10 Potret Gagah KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji saat Jalankan Tugas

  3. Rocky Gerung Diancam Dipolisikan, Rachland Nashidik: Saya Ingatkan Pada Kawan-kawan PDIP, Roda Berputar

  4. Erick Thohir jadi Tukang Bakso, ini 10 Potret Seru Menteri Jokowi Main Drama #PrestasiTanpaKorupsi

  5. 10 Adu Gaya Seleb saat Hadiri Pernikahan Rezky Adhitya dan Citra Kirana, Hits Abis!

  6. Anggota DPRD DKI Sepakat Laporkan Anthony ke BK, Uki: Hapus Aja Fungsi Budgeting Sekalian

  7. Saat Masih Menikah, Angel Lelga Sebut Vicky Prasetyo Pernah ke Panti Pijat Plus-plus

  8. Mengaku sebagai Lesbian di Ajang Miss Universe, 5 Fakta Menarik Miss Myanmar Swe Zin Htet

  9. Hadiri Pernikahan Citra Kirana, Andi Arsyl Malah Ditagih Hal Ini oleh Warganet

  10. Peselancar Filipina Lepas Emas Demi Tolong Atlet Arip Nurhidayat, Jokowi: Salam Hormat dari Indonesia

fokus

Stop Pelecehan Seksual
Kursus Calon Pengantin
Puasa Plastik

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Relasi Pemilu dengan Kinerja Elit Politik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Menimbang Pencapresan Airlangga

Image
Siswanto Rusdi

Arah Bisnis Pelayaran Nasional

Image
Achsanul Qosasi

Beban Berat BUMN Perbankan

Wawancara

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Image
Video

Joshua Rahmat, CEO Muda yang Menggawangi Mytours

Sosok

Image
News

Harta Kekayaan Mencapai Rp78 Miliar, 5 Fakta Menarik Royke Tumilaar Bos Baru Bank Mandiri

Image
News

Tinjau Latihan Pomal hingga Dampingi Menhan Prabowo, 10 Potret Gagah KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji saat Jalankan Tugas

Image
News

Bukti Cinta Indonesia, ini Potret Anggun 7 Istri Menteri Pakai Kebaya