Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Kolom

Image

Suasana pengambilan sumpah pada pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada 16 Oktober 2019 dimajukan menjadi 14 Oktober 2019. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta, dan para kerabat. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Setiap anggota parlemen –pusat maupun daerah– terpilih melalui proses politik demokratis, yakni pemilihan umum. Keterpilihannya lebih karena dukungan politik (political endorsement) dari rakyat (pemilih). Bukan karena keahlian (expertise) atau menguasai bidang ilmu tertentu. Anggota parlemen, dengan demikian, tidak terlalu berurusan dengan bidang keahlian tertentu.

Siapa saja yang mengikuti kontestasi melalui pemilu dan mendapatkan dukungan signifikan, maka dia terpilih sebagai anggota parlemen. Tidak peduli apakah dia memiliki keahlian tertentu atau tidak, sepanjang dukungan (suara) mencukupi, dia pun dapat meraih kursi parlemen.

Tentu saja baik dan memiliki nilai lebih jika seorang anggota parlemen ternyata juga punya keahlian di bidang tertentu (misalnya ekonomi, hukum, pertanian, pendidikan, politik, perencanaan, tata kota, dan lain-lain). Keahlian itu –jika ada– pasti sangat mendukung posisinya sebagai anggota parlemen yang peran utamanya adalah berbicara.

baca juga:

Oleh karena tidak berbasis keahlian –melainkan dukungan politik– menjadi wajar dan sangat perlu bagi parlemen, baik secara kelembagaan maupun individu, ditopang oleh sejumlah tenaga ahli (experts) berbagai bidang.

Namun juga bukan semata-mata karena itu, tenaga ahli  dibutuhkan justru untuk lebih membantu dan menopang kerja dan kegiatan-kegiatan parlemen dalam menyiapkan data, analisis, merumuskan problematik-problematik, dan memberi bobot intelektualitas terhadap isu dan masalah yang sedang dibahas parlemen. Kehadiran tenaga ahli juga turut memberi bobot kualitas bagi produk-produk politik parlemen. 

Kekacauan Desain

Tenaga ahli untuk parlemen tidak hanya dibutuhkan di tingkat nasional (DPRRI dan DPDRI) melainkan juga di tingkat parlemen daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Di parlemen nasional, tenaga ahli selain ada di semua alat kelangkapan parlemen –bahkan ada pula di fraksi– juga untuk setiap anggota parlemen memiliki beberapa tenaga ahli. Sementara DPRD selama ini justru sepi dan miskin dari sentuhan tenaga ahli.

Apakah DPRD tidak perlu dan tidak butuh tenaga ahli? Jawabannya sangat perlu dan sangat butuh. Kebijakan yang ada selama ini soal pengadaan tenaga ahli bagi parlemen bersifat diskriminatif. Jika parlemen nasional memiliki hak dan kebebasan merekrut tenaga ahli, sementara DPRD sangat dibatasi untuk itu. Argumen pembatasan tersebut pun sangat lemah dan kurang logis.

Menurut PP Nomor PP 12 tahun 2018 tentangPedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikatakan bahwa Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi  sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Setiap fraksi dibantu oleh satu orang tenaga ahli.

Tenaga ahli bagi DPRD lebih diletakkan di fraksi. Sedangkan pada alat-alat kelengkapan DPRD didukung oleh kelompok pakar atau tim ahli. Itulah yang disebutkan di dalam UU Pemerintahan Daerah tahun 2014. Kelompok pakar atau tim ahli itu pun sifatnya tidak permanen (ad hock) bahkan cenderung sebagai pelengkap semata.

Negara menentukan acuan yang berbeda dalam rekrutmen tenaga ahli parlemen. Untuk parlemen nasional (DPRRI dan DPDRI) mengacu pada UU MD3. Sementara untuk DPRD mengacu ke UU Pemerintahan Daerah. Kenapa untuk DPRD juga tidak mengacu ke UU MD3?

Dalam perspektif UU Pemerintahan Daerah, DPRD diletakkan sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Karena itu, dalam soal rekrutmen tenaga ahli DPRD dipaksa mengacu ke UU Pemerintahan Daerah, bukan ke UU MD3. Dalam sejumlah hal, DPRD tunduk kepada kebijakan-kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Kemdagri seolah menjadi atasan dan boss bagi DPRD. Ini sebuah kekacauan dalam desain sistem pemerintahan.

Di tingkat realitas politik, DPRD sulit berfungsi secara maksimal karena dalam banyak hal sangat bergantung kepada eksekutif. Mulai dari bentuk gedung dan tata ruang di dalam gedung DPRD sampai dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan DPRD ditentukan oleh eksekutif daerah. Sekretariat Dewan –sebagai tangan eksekutif di DPRD– sangat menentukan menyangkut bentuk dan corak kegiatan, serta juga anggaran DPRD. 

Celakanya, aparatus birokrasi yang ditempatkan di Sekretariat Dewan, tidak memahami hakikat lembaga parlemen (DPRD). Mereka lebih memandang DPRD sebagai organisasi birokrasi biasa. Sama sekali tidak dipahaminya sebagai lembaga kekuasaan yang setara dengan eksekutif daerah. Karena itu, pengaturan internal kelembagaan DPRD lebih menyerupai organisasi birokrasi pada umumnya.

Tenaga Ahli Sungguh Penting

Dalam kekacauan desain semacam itu, rekrutmen serta perlu-tidaknya tenaga ahli bagi DPRD tergantung sepenuhnya apa kata eksekutif, dalam hal ini Kemdagri. Kemdagri sendiri harus merujuk ke UU Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 tahun 2018. Kedua aturan main ini sangat merugikan DPRD dalam konteks rekrutmen tenaga ahli. Berdasarkan dua aturan main itu pula Kemdagri, misalnya, telah menolak usulan DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2019 untuk pengadaan tenaga ahli masing-masing anggota DPRD yang dibiayai APBD.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa kompleksitas masalah-masalah serta keruwetan problem pembangunan tidak hanya dihadapi oleh parlemen pusat, melainkan juga oleh parlemen daerah. Bahkah masalah-masalah yang dihadapi oleh parlemnen daerah jauh lebih riil dan langsung sifatnya ketimbang yang dihadapi oleh parlemen pusat.

Karena itu, pentingnya tenaga ahli bagi DPRD sungguh sebuah kebutuhan nyata dan mendesak. Kalaupun belum sampai ke tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD, setidaknya tenaga ahli untuk komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya. Keberadaan tenaga ahli dimaksud bersifat permanen (lima tahun), bukan sebatas kelompok pakar atau tim ahli yang ad hock.  

Tenaga ahli bagi DPRD direkrut secara objektif dan merit system dari berbagai bidang keahlian yang dibutuhkan. Bisa saja kebutuhan akan jumlah tenaga ahli untuk masing-masing DPRD di seluruh Indonesia berbeda-beda. Namun yang pasti, kebutuhan DPRD akan tenaga ahli saat ini sebuah keniscayaan.

Jika menyadari bahwa produk politik DPRD itu penting bagi kebaikan bersama, maka proses politik yang mesti dilewati di dalamnya atau proses pembahasannya haruslah bermutu. Mutu, dalam konteks ini, ikut ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan data, ketajaman analisis dan interpretasi, serta kekuatan dan logika argumen yang diajukan. Hal ini bisa dicapai jika DPRD ditopang oleh tenaga-tenaga ahli yang handal dan profesional. 

Penting dan perlunya tenaga ahli bagi DPRD sekaligus sebagai wujud kesungguhan negara dalam menjamin kualitas kebijakan-kebijakan serta kemajuan pembangunan daerah. Pemerintah dituntut segera merevisi aturan main soal rekrutmen tenaga ahli bagi DPRD.

Topangan tenaga ahli sekaligus sebagai refleksi untuk menempatkan derajat keterhormatan parlemen sebagai represetasi publik yang membawa amanat kedaulatan rakyat. Amanat kedaulatan rakyat itu kompleks dan relatif berat, namun harus diartikulasikan di parlemen. Untuk bisa melakukan tugas tersebut dengan baik, maka parlemen membutuhkan bantuan para ahli.    

Jadi, tenaga ahli bagi DPRD bukan untuk gaya-gayaan apalagi sekadar menghabiskan anggaran, melainkan lebih untuk memaksimalkan peran dan fungsi parlemen dalam sistem politik demokratis. Wallahu’alam. []


Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Komunisme dan Kearifan

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

biar lebih optimal, baiknya harus ada tenaga ahli. tapi yah mau gimana, sistem di indonesia udah terlanjur kayak gitu

terkini

Image
News
MPR RI

Jazilul Fawaid Dorong Kemandirian Santri Lewat Pertanian Porang

Jazilul Fawaid mendorong santri budidaya porang yang memiliki nilai jual tinggi, terutama untuk kebutuhan ekspor.

Image
News

Pertemuan Anies Baswedan - Rizieq Shihab Awal Mula Pelanggaran Prokes

Trubus Rahardiansyah mengungkit pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Habib Rizieq Shihab.

Image
News

Kurang Tanda Baca, Pamflet Restoran India Ini Jadi Bahan Olokan

Apakah ini sebuah trik marketing?

Image
News

Ajaib, Pria Australia Temukan Dompet yang Hilang di Pantai 25 Tahun Kemudian

Luar biasa!

Image
News

Sindir HRS, Ruhut: Hasil Swab Takut Dipublikasi, Aku Kira Bang Jago

Kata Ruhut, kalaupun hasilnya keluar sudah pasti tidak jelas

Image
News
Lawan Covid-19

Suramnya Situasi COVID-19 Rusia, Pasien Ditempatkan di Bangsal Bobrok hingga Bungkusan Mayat Bertumpuk

Otoritas kesehatan di Barnaul terpaksa membuka kembali bangsal yang sebelumnya ditutup karena kebutuhan tempat tidur yang mendesak

Image
News

Ups! Gadis Remaja ini Ketahuan Selundupkan Pacar di Lemari Berhari-hari

Gadis itu diam-diam menyelundupkan pacarnya ke dalam lemari selama berminggu-minggu

Image
News

Polisi Bakal Panggil Pihak RS yang Rawat Rizieq Shihab

Satgas COVID-19 Kota Bandung yang diduga dihalang-halangi oleh pihak RS Ummi saat akan melakukan pemeriksaan COVID-19 kepada Rizieq Shihab

Image
News

Kelakar Denny Siregar: Ternyata Kabur Bukan Lagi Kata Sifat Tapi Kata Kerja Bagi HRS

Ia heran dengan simpang siurnya kepergian HRS dari RS Ummi

Image
News

Aziz Yanuar Sebut Penyebar Kabar HRS Kabur dari RS Orang Gangguan Jiwa

Pasalnya kebencian itu terlalu mendalam terhadap HRS

terpopuler

  1. Berawal bak Dongeng, Kisah Cinta Preity Zinta dan Pengusaha Super Kaya Berujung Tragedi

  2. 5 Fakta Asmara Shaheer Sheikh dan Ruchika Kapoor, Perbedaan Agama Bukan Kendala

  3. Saat Timbang Badan, Tyson Ancam Jones Jr

  4. Sosok 'Pak Haji' Kebingungan Cari Sandal di Masjid ini Malah Bikin Ngakak Warganet

  5. Beli Rumah, Sepasang Suami Istri Temukan Puluhan Koin Harta Karun Senilai Rp350 Juta

  6. Lagi, Politikus Senior PDIP Membelot Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

  7. Sempat Dimasukan ke Ruang NICU, Ini Kondisi Terbaru Anak Keempat Oki Setiana Dewi

  8. Rohimah Angkat Bicara Soal Pernikahan Kiwil dengan Pengusaha Asal Kalimantan

  9. Usai Terpapar Covid-19, RS Polri Kabarkan Kondisi Terkini Kesehatan Jumhur Hidayat Cs

  10. Tak Malu Tunjukkan Stretch Mark, Marshanda Tuai Pujian Warganet

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Bkleen Hadirkan Solusi Fogging Ramah Lingkungan | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Lawan Covid

VIDEO Perangi Pandemi Bersama Bkleen, Antimicrobial Solution Yang Praktis dan Mudah | Akurat Talk (1/2)

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan