image
Login / Sign Up

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Ridwansyah Rakhman

Image

Dr Ari Yusuf Amir SH, MH | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Hingga saat ini Mabes Polri sudah menetapkan 64 Korporasi sebagai tersangka kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia.

Namun Seperti apa kelanjutan dari penetapan tersangka tersebut. Apakah akan ada pihak pihak yang mempertanggungjwabkan perbuatannya hingga masuk bui.

Berikut petikan wawancara AKURAT.CO bersama Dr Ari Yusuf Amir SH, MH Pakar hukum pidana yang baru meraih gelar Doktor di Universitas Islam Indonesia.

Bagaimana Bapak Melihat Perkembangan Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia

Di Indonesia cukup banyak kasus-kasus pidana pembakaran hutan dan lahan yang tidak lepas dari peran Korporasi atau perusahaan. Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun terakhir ini, kasus Kebakaran Hutan semakin intens. Dari data yang saya miliki saja dalam kasus Kebakaran Hutan ini 2015-2016 sudah ada 30 Korporasi yang dikenakan pidana, 2017 ada 9 Korporasi lalu 2019 ini kemarin tuh baru 19 Korporasi yang dikenakan pidana.

Kita lihat pokok masalahnya apa, kok belum selesai-selesai. Setelah kita kaji lebih dalam, ternyata yang selama ini selalu disebut pemicu Kebakaran Hutan karena faktor alam, faktanya faktor alam hanya 1%, sementara 99% nya faktor manusia.

Faktor manusia ini setelah kita kaji lebih lanjut ada tiga faktor disitu. Pertama karena faktor kealpaan, artinya kurang tanggapnya perusahaan dalam mengantisipasi kebakaran-kebakaran ini. Kedua karena lemahnya manajemen. Artinya perusahaan sebetulnya sudah menyiapkan perangkat-perangkat antisipasi untuk mengatasi Kebakaran Hutan, tapi pelaksanaannya tidak terjadi. Ketiga karena faktor kesengajaan. Nah dari hasil kajian kita faktor kesengajaan ini yang ternyata dominan.

Kenapa dalam kasus Kebakaran Hutan ini faktor kesengajaan, dominan?

Dalam kajian penelitian saya, saya melihat Kebakaran Hutan ini ini sangat efektif bagi perusahaan-perusahaan. Pertama dari segi biaya, membuka lahan dengan cara membakar hutan, biayanya jauh lebih murah. Kedua dari segi waktu, jauh lebih cepat, dengan membakar hutan. Ketiga dengan membakar hutan, lahan menjadi subur.

Nah dalam kajian ini saya melihat bahwa pembakar-pembakar hutan ini setiap tahunnya selalu diproses hukum. Banyak sekali perusahaan yang diproses hukum tapi tidak tuntas masalahnya, karena kenapa? Karena yang diproses itu hanyalah pengurus-pengurusnya saja di level manejer bahkan hanya tertingginya di level direksi. Padahal yang mendapatkan keuntungan itu adalah si perusahaan itu sendiri dalam hal ini pemegang saham.

Manggala Agni Padamkan Kebakaran Lahan di Desa Tim. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Keterlibatan pemegang saham itu, apakah dia menginstruksikan untuk pembakaran  lahan?

Ya dalam modusnya, tidak pernah ada instruksi secara langsung. Karena mereka tahu konsekwensi pidananya. Jadi umum dalam modusnya itu pembakar pembakar hutan yang sifatnya Korporasi ini, Korporasi akan menggunakan tangan-tangan si penduduk setempat. Beberapa kasus Kebakaran Hutan dituduhkan pelaku pembakaran hutan itu adalah penduduk setempat. Aneh penduduk membakar hutan sampai ratusan hektar,  itu penduduk mau melakukan apa?

Biasanya juga menjadi modus, hutan yang terbakar itu akan didiamkan selama beberapa bulan. Seakan akan tidak ada yang akan mengurus lahannya. Tapi setelah enam bulan keatas akan muncul bahwa hutan itu akan dipakai oleh PT ini PT ini PT ini. nNh sebetulnya kalau penyidik kita jeli, dikejar itu setelah enam bulan kemudian. Kenapa PT itu memakai lahan bekas Kebakaran Hutan. Ada hubungannya tidak antara Kebakaran Hutan dengan PT, itu modus modusnya. Makanya selama ini yang dijerat hukum selalu penduduk setempat.

Jadi selama ini, sulit menyentuh pemegang saham?

Persoalannya, pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut itu selalu berganti baju. Dia sebagai ultimate shareholder perusahaan induk. Dia menciptakan anak-anak perusahaan. Ketika anak perusahaannya itu bermasalah, perusahaannya ditutup. Lalu ganti anak perusahaan lain dan ini selalu terjadi. Tapi kalau diangkat keatas, maka pemain pemainnya tidak jauh-jauh, pemain-pemain besar yang bergerak di bidang sawit, karet dan segala macamnya itu.

Sehingga dari satu kasus Kebakaran Hutan ini saja, saya melihat begitu pentingnya para pemegang saham itu diberikan tanggungjawab pidana. Belum lagi dalam kasus-kasus yang lainnya. Kasus korupsi dan kasus pencemaran lingkungan misalnya. Banyak sekali perusahaan yang dengan sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan. Kalau dalam kasus pencucian uang sudah sering terjadi, perusahaan diciptakan hanya untuk mencuci uang. Tetapi selama ini si pemilik perusahaan dalam hal ini pemegang saham  berlindung dibalik kekebalannya.

Kenapa?

Karena dalam doktrin hukum perdata ada namanya doktrin limited liability yakni tanggungjawab terbatas si pemegang saham. Jadi pemegang saham hanya bertanggungjawab, sebatas dari saham yang dia miliki. Mereka berlindung disitu, sehingga selama ini kalau perusahaan-perusahaan itu melakukan kejahatan Korporasi dalam hal ini melakukan kejahatan, maka yang terkena hanya di level manejer atau paling tertinggi direksi. Padahal yang mendapatkan keuntungan dari setiap kejahatan itu ujung-ujungnya si pemegang saham atau pemilik perusahaan. Bahkan lebih jauh lagi ini modusnya dan itu belum saya jangkau dalam disertasi saya , itu ada namanya ultimate shareholder, yaitu pemegang saham yang tidak muncul namanya atau Beneficial  Ownership, BO. Praktek BO ini sudah mulai jamak. Dia tidak pernah muncul tertera di akte tapi dia yang mengendalikan perusahaan.

Saya sepakat dalam hal ini Korporasi sangat dibutuhkan di negara kita. Kita harus mendukung investasi. Itu harus dikembangkan tapi kita juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada oknum oknum yang menggunakan perusahaan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga rumusan desertasi saya ini menjadi rumusan tanggungjawab pemegang saham dalam masalah pidananya.

Nah dalam perdata, kita ketahui juga ada namanya konsep Piercing the corporate Veil, bahwa ketika si pemegang saham ini melakukan kesalahan dalam keperdataan maka BO tadi bisa rusak reputasinya. Tapi itu belum masuk kedalam ranah pidana, hanya dalam lingkup keperdataan.

Dari konsep piercing corporate Veil dan teori Alter ego saya menggunakan beberapa teori lagi, teori fungsional dalam hukum pidana mencoba merumuskan itu menjadi terkena sanksi pidana. Nah pertanyaannya apakah undang undang kita sudah ada sanksi pidana terhadap pemegang saham, ternyata dari hasil penelitian saya, ada beberapa undang undang yang mengenakan sanksi pidana kepada pemegang saham yaitu UU Perbankan dan UU LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

UU Perbankan itu jelas pemegang saham ikut bertanggungjawab secara pidana jika dia dengan kategori-kategori tertentu, begitu juga UU LPS.  Tapi dalam undang undang yang lain, baik itu UU Korupsi, UU Lingkungan, belum masuk itu kesana. Artinya yang ingin saya bangun bahwa ini bisa dimasukan kepada undang undang yang lain termasuk dalam KUHP kita. Tentunya dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang limited dan jelas agar jangan juga orang takut menjadi pemegang saham atau sebagai pemilik perusahaan. Saya kira begitu.

baca juga:

Apa sudah ada putusan pengadilan yang memidanakan pemegang saham?

Sudah ada, misalnya dalam kasus Bank Century. Pemegang sahamnya, Robert Tantular divonis bersalah oleh majelis hakim. Ada kasus  korupsi, pemegang sahamnya, Nazarudin yang juga divonis bersalah. Dia menciptakan perusahaan untuk melakukan kejahatan. Tapi, itu cuma semacam menjadi rumusan dari hakim-hakim yang berani mengambil kesimpulan, belum menjadi hukum positif kita.

Artinya, perlu ada hukum positif tentang sanksi pidana bagi pemegang saham Korporasi sebagai subjek hukum?

Yes, sebetulnya saya ingin melihat yang tak pernah tersentuh tadi dan banyak terjadi di depan mata kita, seperti kasus Kebakaran Hutan. Kebakaranhutan itu terjadi terus-menerus, tapi si pemegang saham, pemilik utama dari perusahaan tersebut lepas terus. Sehingga ini kasus-kasus kebakaran terus berulang terjadi. Ini karena yang diproses pidana hanya oknum perusahaan di bawah-bawahnya saja, belum menyentuh pemegang saham.

Apa bisa aturan sanksi pidana bagi pemegang saham diatur dalam KUHP?

Dalam rumusan rancangan undang undang (RUU) KUHP kita tentang pidana Korporasi sudah masuk. Tapi tentang pemegang sahamnya belum masuk di RUU KUHP. Sehingga mungkin ke depan disertasi ini juga sebagai bahan masukan, kebetulan RUU KUHP juga belum disahkan.

Apa perlu juga sanksi pidana bagi pemegang saham ini di atur dalam UU lainnya?

Yes, jadi penelitian saya ini sebagai bahan masukan juga untuk dipertimbangkan  dan bisa juga dalam undang undang dalam setiap sektor tadi, seperti UU korupsi, UU Lingkungan, UU Kehutanan juga bisa dimasukan sebagai perbaikan disana, karena induk pokok masalahnya justru disitu.

Apa memang belum ada hukum positif yang mengatur pemegang saham bisa dipidana?

Secara menyeluruh memang belum ada. Tapi secara sektoral-sektoral yang tadi saya katakan, seperti di UU Perbankan dan UU LPS, sudah ada  

Menurut Anda, seperti apa rumusan dari keterlibatan aktif pemegang saham dalam suatu perbuatan tindak pidana?

Pertama harus jelas bahwa pemegang saham itu menggunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi dia, dengan cara melanggar hukum dalam hal ini hukum pidana. Harus jelas rumusan tersebut, artinya kalau dia menggunakan perusahaan dalam urusan bisnis, dia sah-sah saja. Tapi kalau memang dia ciptakan perusahaan tersebut memang untuk melanggar hukum, seperti dalam kasus pencucian uang, dia memang menciptakan perusahaan dari awal untuk mencuci uang, tapi dia berlindung dari tanggungjawab terbatas tadi.

Rumusan ini harus jelas supaya pemegang saham juga tetap mempunyai perlindungan ketika dia mengelola perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir mendapatkan keuntungan pribadi buat dia. Jadi keuntungan itu bisa melalui perusahaan, bisa juga dari perusahaan masuk ke pribadi dia. Dalam disertasi saya, saya sebutkan ada beberapa kasus yang memang pemegang saham itu mendapat keuntungan pribadi.

Ari Yusuf Amir. Istimewa

Misalnya, ada pemegang saham berdalih bahwa dia tidak terkait dengan kasus pidana yang melibatkan anak perusahaannya karena dia pemegang saham di perusahaan induk dan bukan pemegang saham di anak perusahaan?

Betul, memang inilah hambatannya  bahwa ini kejahatan white colar crime. Umumnya kejahatan-kejahatan kerah putih ini memang sulit untuk pembuktiannya. Tapi disitulah sebagai tantangan, kita harus membuatkan sebuah rumusan dan tantangan bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik bisa merumuskan itu. Karena memang ini nanti akan berlapis-lapis pembuktiannya dan akan sulit. Tapi kalau tidak kita mulai, ya tidak akan ada perbaikan, karena kemajuan perkembangan hukum ini begitu pesatnya.

Bagaimana jika pemegang sahamnya, induvidu atau perorangan?

Sebetulnya kalau perorangan jauh lebih mudah karena keterlibatan dia lebih jelas. Justru yang sulit itu kalau perusahaan publik, pemegang sahamnya banyak. Tapi fokus saya kepada saham perorangan, karena saham publik ini kan punya banyak orang lebih sulit lagi untuk penggaliannya. Jadi ketika pemegang saham itu mampu mengendalikan perusahaan, otomatis saham mesti mayoritas. Dia mengendalikan perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut diarahkan untuk melakukan tindak pidana, itu harus dia yang jadi penanggungjawab, itu kira kira rumusannya begitu.

Sampai sejauh mana, pemegang saham  ini bisa mempengaruhi keputusan direksi untuk melanggar atau melakukan perbuatan pelanggaran hukum ?

Ya jadi itu tadi syaratnya, dia harus pemegang saham pengendali. Karena kalau dia bukan pemegang saham pengendali, dia tidak bakal bisa karena akan di audit oleh pemegang-pemegang saham lainnya. Lalu kedua, dia melakukan intervensi langsung dalam pengelolaan perusahaan, baik itu secara resmi maupun tidak resmi , umumnya tidak resmi pemegang saham ini. Modusnya, dia menunjuk direksi-direksi yang merupakan orang orangnya. Tujuannya agar direksi bisa dikendalikan. Jadi direksi ini hanyalah wayang wayang, boneka boneka nya saja

Menurut Anda, apa perlu perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah UU agar memasukan aturan sanksi pidana bagi pemegang saham?

 Ya satu kita akan mencoba memberikan saran karena kalau di KUHP kita bagaimana itu bisa masuk pemegang saham bisa dikenakan. Berikutnya yang kedua, dalam setiap undang undang  yang sektoral, misalnya UU Money loundring, UU Lingkungan, UU Kehutanan, UU Korupsi bisa dimasukan tanggungjawab pidananya pemegang saham, itu saran saya.

Dalam prakteknya, ada pemegang saham yang bukan sebagai komisaris. Apakah penelitian ini juga menyasar pemegang saham yang bukan komisaris atau hanya menyasar pemegang saham yang menjabat sebagai komisaris?

Jadi begini, saya melihat bahwa ketika pemegang saham ini apakah dia muncul sebagai komisaris atau sebagai direksi. Ataukah dia tidak muncul namanya di akte perusahaan tapi dia mengendalikan. Karena bisa saja dia mengendalikan, dia pemegang saham, dia juga sebagai board director atau sebagai board komisaris juga. Bisa juga dia tidak sebagai board director atau sebagai komisaris tapi pemegang saham pengendali, sehingga dia mampu untuk mengendalikan perusahaan tersebut.[]

 

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

Ekonomi

Sri Mulyani: Program Penjaminan Kredit Korporasi Dapat Jadi Katalis Aktivitas Ekonomi

Image

Ekonomi

Pemerintah Resmi Luncurkan Penjaminan Kredit Korporasi Senilai Rp100 Triliun

Image

Ekonomi

Genjot Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Bakal Kucurkan Penjaminan Kredit untuk Korporasi Rp100 Triliun

Image

Ekonomi

Direksi dan Komisaris BUMN Titipan, Arya: Bung Adian Lucu dan Banyak Blundernya!

Image

Ekonomi

Kemenkop UKM Dorong Koperasi Pangan Masuk Dalam Skala Bisnis

Image

News

Ari Yusuf Amir, Pengacara Senior Rilis Dua Buku Terkait Pidana Korporasi

Image

News

Dituding Terlibat Kasus Jiwasraya, Ricky Vinando Bela Grup Aburizal Bakrie

Image

Ekonomi

Dear Perbankan Syariah BUMN, Jangan Hanya Biayai Korporasi Besar!

Image

Ekonomi

Bukan Holding, Begini Rencana Erick Thohir untuk Bank BUMN

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Survei Akurat Poll: 67.2 Persen Publik Puas  Kinerja Presiden Jokowi

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Maruf Amin hanya 47.5 persen.

Image
News

Diseret ke Pidana, Kejagung Beberkan Bukti Jaksa Pinangki Terlibat Skandal Kasus Djoko Tjandra

Ditemukan bukti permulaan yang cukup, jaksa Pinangki langgar tindak pidana.

Image
News
Wabah Corona

Akhirnya, WHO Sukses Rampungkan Penyelidikan Awal Asal-Usul Corona di China

Setelah hampir satu bulan berselang, kini WHO dilaporkan telah berhasil merampungkan fondasi untuk misi penyelidikan tersebut

Image
News

TMMD di Tengah Lesunya Kehidupan Masyarakat Teluk Mayalibit Raja Ampat

Sekolah PAUD semakin menambah semangat warga untuk dapat menjadikan anak-anak mereka menikmati pengajaran dan pengetahuan.

Image
News

Nasib Jaksa Pinangki Usai Dicopot, Dugaan Cipratan Dana dari Djoko Tjandra Bakal Dibongkar

Beberapa kali bertemu Djoko Tjandra di luar negeri.

Image
News
Wabah Corona

Survei, Pemerintah Dinilai Lambat Sampaikan Info Soal Covid-19

32,4 persen responden menilai bahwa pemerintah lambat dalam mengambil tindakan terkait penanganan Covid-19.

Image
News

Padat Karya Tunai Desa Diprediksi Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Insya Allah mengurangi angka kemiskinan.

Image
News

Hadi Pranoto Rencana Tuntut Balik Muannas Alaidid

Hadi menegaskan, apa yang dibicarakan di Youtube Anji bertujuan untuk kepentingan Bangsa dan Negara, bukan kepentingan pribadi.

Image
News

Alasan Sibuk, Eks Pengacara Djoko Tjandra Mangkir Pemeriksaan Penyidik Bareskrim Polri

Anita mangkir pemeriksaan penyidik karena sibuk dengan urusan lain.

Image
News

Jalan Tengah Penyelesaian Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan

Menurut Hifdzil, pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai jalan keluar.

terpopuler

  1. Otto Hasibuan Sebut Jadi Pengacara Djoko Tjandra, Polisi Beberkan Fakta Lain

  2. Tengkuzul Menggebu-gebu Tanya Kapan Indonesia Umumkan Krisis, Staf Menkeu: Sabar Sikit Ustadz!

  3. Bungkam Anji-Hadi Pranoto, Video Dokter Wisma Atlet Bikin Terenyuh

  4. Cerita Traveler Indonesia Pura-pura Jadi Pacar Demi Selamatkan Gadis Jepang dari Penguntit

  5. Kasih Kejutan Cake Sepatu Emas, Istri Immobile Tulis Pesan yang Bikin Haru

  6. Gerindra Tak Ragu Usung Denny Indrayana karena Alasan ini

  7. Komentari Soal Video Anji, Tompi Pertanyakan Obat Herbal Hadi Pranoto

  8. Jadwal Lengkap Liga Champions dan Liga Europa, 5–9 Agustus 2020

  9. Mengenal Swinger, Penyimpangan Seks yang Dilakukan Bambang Arianto

  10. Hari ini Pengacara Djoko Tjandra Anita Kolopaking Diperiksa Bareskrim

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
DR TANTAN HERMANSAH

“Nyate” dan Perubahan Mikro Sosial

Image
Lasmardi Iswondo

Menjaga Kemabruran Haji

Image
Lasmardi Iswondo

Meraih Keutamaan Hari Tasyrik

Image
Achsanul Qosasi

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
News

Kisah Horor Kaesang di Istana, Awalnya Bikin Penasaran Endingnya Bikin Kesal Warganet

Image
Ekonomi

Ada yang Hartanya Tembus Rp19 T! Ini 7 Penulis Terkaya di Dunia

Image
Hiburan

5 Fakta Menarik Mendiang Ajip Rosidi, dari Sastrawan hingga Nikahi Artis Nani Wijaya