image
Login / Sign Up

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Ridwansyah Rakhman

Image

Dr Ari Yusuf Amir SH, MH | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Hingga saat ini Mabes Polri sudah menetapkan 64 Korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia.

Namun Seperti apa kelanjutan dari penetapan tersangka tersebut. Apakah akan ada pihak pihak yang mempertanggungjwabkan perbuatannya hingga masuk bui.

Berikut petikan wawancara AKURAT.CO bersama Dr Ari Yusuf Amir SH, MH Pakar hukum pidana yang baru meraih gelar Doktor di Universitas Islam Indonesia.

baca juga:

Bagaimana Bapak Melihat Perkembangan Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia

Di Indonesia cukup banyak kasus-kasus pidana pembakaran hutan dan lahan yang tidak lepas dari peran korporasi atau perusahaan. Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun terakhir ini, kasus kebakaran hutan semakin intens. Dari data yang saya miliki saja dalam kasus kebakaran hutan ini 2015-2016 sudah ada 30 korporasi yang dikenakan pidana, 2017 ada 9 korporasi lalu 2019 ini kemarin tuh baru 19 korporasi yang dikenakan pidana.

Kita lihat pokok masalahnya apa, kok belum selesai-selesai. Setelah kita kaji lebih dalam, ternyata yang selama ini selalu disebut pemicu kebakaran hutan karena faktor alam, faktanya faktor alam hanya 1%, sementara 99% nya faktor manusia.

Faktor manusia ini setelah kita kaji lebih lanjut ada tiga faktor disitu. Pertama karena faktor kealpaan, artinya kurang tanggapnya perusahaan dalam mengantisipasi kebakaran-kebakaran ini. Kedua karena lemahnya manajemen. Artinya perusahaan sebetulnya sudah menyiapkan perangkat-perangkat antisipasi untuk mengatasi kebakaran hutan, tapi pelaksanaannya tidak terjadi. Ketiga karena faktor kesengajaan. Nah dari hasil kajian kita faktor kesengajaan ini yang ternyata dominan.

Kenapa dalam kasus kebakaran hutan ini faktor kesengajaan, dominan?

Dalam kajian penelitian saya, saya melihat kebakaran hutan ini ini sangat efektif bagi perusahaan-perusahaan. Pertama dari segi biaya, membuka lahan dengan cara membakar hutan, biayanya jauh lebih murah. Kedua dari segi waktu, jauh lebih cepat, dengan membakar hutan. Ketiga dengan membakar hutan, lahan menjadi subur.

Nah dalam kajian ini saya melihat bahwa pembakar-pembakar hutan ini setiap tahunnya selalu diproses hukum. Banyak sekali perusahaan yang diproses hukum tapi tidak tuntas masalahnya, karena kenapa? Karena yang diproses itu hanyalah pengurus-pengurusnya saja di level manejer bahkan hanya tertingginya di level direksi. Padahal yang mendapatkan keuntungan itu adalah si perusahaan itu sendiri dalam hal ini pemegang saham.

Manggala Agni Padamkan Kebakaran Lahan di Desa Tim. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Keterlibatan pemegang saham itu, apakah dia menginstruksikan untuk pembakaran  lahan?

Ya dalam modusnya, tidak pernah ada instruksi secara langsung. Karena mereka tahu konsekwensi pidananya. Jadi umum dalam modusnya itu pembakar pembakar hutan yang sifatnya korporasi ini, korporasi akan menggunakan tangan-tangan si penduduk setempat. Beberapa kasus kebakaran hutan dituduhkan pelaku pembakaran hutan itu adalah penduduk setempat. Aneh penduduk membakar hutan sampai ratusan hektar,  itu penduduk mau melakukan apa?

Biasanya juga menjadi modus, hutan yang terbakar itu akan didiamkan selama beberapa bulan. Seakan akan tidak ada yang akan mengurus lahannya. Tapi setelah enam bulan keatas akan muncul bahwa hutan itu akan dipakai oleh PT ini PT ini PT ini. nNh sebetulnya kalau penyidik kita jeli, dikejar itu setelah enam bulan kemudian. Kenapa PT itu memakai lahan bekas kebakaran hutan. Ada hubungannya tidak antara kebakaran hutan dengan PT, itu modus modusnya. Makanya selama ini yang dijerat hukum selalu penduduk setempat.

Jadi selama ini, sulit menyentuh pemegang saham?

Persoalannya, pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut itu selalu berganti baju. Dia sebagai ultimate shareholder perusahaan induk. Dia menciptakan anak-anak perusahaan. Ketika anak perusahaannya itu bermasalah, perusahaannya ditutup. Lalu ganti anak perusahaan lain dan ini selalu terjadi. Tapi kalau diangkat keatas, maka pemain pemainnya tidak jauh-jauh, pemain-pemain besar yang bergerak di bidang sawit, karet dan segala macamnya itu.

Sehingga dari satu kasus kebakaran hutan ini saja, saya melihat begitu pentingnya para pemegang saham itu diberikan tanggungjawab pidana. Belum lagi dalam kasus-kasus yang lainnya. Kasus korupsi dan kasus pencemaran lingkungan misalnya. Banyak sekali perusahaan yang dengan sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan. Kalau dalam kasus pencucian uang sudah sering terjadi, perusahaan diciptakan hanya untuk mencuci uang. Tetapi selama ini si pemilik perusahaan dalam hal ini pemegang saham  berlindung dibalik kekebalannya.

Kenapa?

Karena dalam doktrin hukum perdata ada namanya doktrin limited liability yakni tanggungjawab terbatas si pemegang saham. Jadi pemegang saham hanya bertanggungjawab, sebatas dari saham yang dia miliki. Mereka berlindung disitu, sehingga selama ini kalau perusahaan-perusahaan itu melakukan kejahatan korporasi dalam hal ini melakukan kejahatan, maka yang terkena hanya di level manejer atau paling tertinggi direksi. Padahal yang mendapatkan keuntungan dari setiap kejahatan itu ujung-ujungnya si pemegang saham atau pemilik perusahaan. Bahkan lebih jauh lagi ini modusnya dan itu belum saya jangkau dalam disertasi saya , itu ada namanya ultimate shareholder, yaitu pemegang saham yang tidak muncul namanya atau Beneficial  Ownership, BO. Praktek BO ini sudah mulai jamak. Dia tidak pernah muncul tertera di akte tapi dia yang mengendalikan perusahaan.

Saya sepakat dalam hal ini korporasi sangat dibutuhkan di negara kita. Kita harus mendukung investasi. Itu harus dikembangkan tapi kita juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada oknum oknum yang menggunakan perusahaan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga rumusan desertasi saya ini menjadi rumusan tanggungjawab pemegang saham dalam masalah pidananya.

Nah dalam perdata, kita ketahui juga ada namanya konsep Piercing the corporate Veil, bahwa ketika si pemegang saham ini melakukan kesalahan dalam keperdataan maka BO tadi bisa rusak reputasinya. Tapi itu belum masuk kedalam ranah pidana, hanya dalam lingkup keperdataan.

Dari konsep piercing corporate Veil dan teori Alter ego saya menggunakan beberapa teori lagi, teori fungsional dalam hukum pidana mencoba merumuskan itu menjadi terkena sanksi pidana. Nah pertanyaannya apakah undang undang kita sudah ada sanksi pidana terhadap pemegang saham, ternyata dari hasil penelitian saya, ada beberapa undang undang yang mengenakan sanksi pidana kepada pemegang saham yaitu UU Perbankan dan UU LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

UU Perbankan itu jelas pemegang saham ikut bertanggungjawab secara pidana jika dia dengan kategori-kategori tertentu, begitu juga UU LPS.  Tapi dalam undang undang yang lain, baik itu UU Korupsi, UU Lingkungan, belum masuk itu kesana. Artinya yang ingin saya bangun bahwa ini bisa dimasukan kepada undang undang yang lain termasuk dalam KUHP kita. Tentunya dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang limited dan jelas agar jangan juga orang takut menjadi pemegang saham atau sebagai pemilik perusahaan. Saya kira begitu.

Apa sudah ada putusan pengadilan yang memidanakan pemegang saham?

Sudah ada, misalnya dalam kasus Bank Century. Pemegang sahamnya, Robert Tantular divonis bersalah oleh majelis hakim. Ada kasus  korupsi, pemegang sahamnya, Nazarudin yang juga divonis bersalah. Dia menciptakan perusahaan untuk melakukan kejahatan. Tapi, itu cuma semacam menjadi rumusan dari hakim-hakim yang berani mengambil kesimpulan, belum menjadi hukum positif kita.

Artinya, perlu ada hukum positif tentang sanksi pidana bagi pemegang saham korporasi sebagai subjek hukum?

Yes, sebetulnya saya ingin melihat yang tak pernah tersentuh tadi dan banyak terjadi di depan mata kita, seperti kasus kebakaran hutan. Kebakaranhutan itu terjadi terus-menerus, tapi si pemegang saham, pemilik utama dari perusahaan tersebut lepas terus. Sehingga ini kasus-kasus kebakaran terus berulang terjadi. Ini karena yang diproses pidana hanya oknum perusahaan di bawah-bawahnya saja, belum menyentuh pemegang saham.

Apa bisa aturan sanksi pidana bagi pemegang saham diatur dalam KUHP?

Dalam rumusan rancangan undang undang (RUU) KUHP kita tentang pidana korporasi sudah masuk. Tapi tentang pemegang sahamnya belum masuk di RUU KUHP. Sehingga mungkin ke depan disertasi ini juga sebagai bahan masukan, kebetulan RUU KUHP juga belum disahkan.

Apa perlu juga sanksi pidana bagi pemegang saham ini di atur dalam UU lainnya?

Yes, jadi penelitian saya ini sebagai bahan masukan juga untuk dipertimbangkan  dan bisa juga dalam undang undang dalam setiap sektor tadi, seperti UU korupsi, UU Lingkungan, UU Kehutanan juga bisa dimasukan sebagai perbaikan disana, karena induk pokok masalahnya justru disitu.

Apa memang belum ada hukum positif yang mengatur pemegang saham bisa dipidana?

Secara menyeluruh memang belum ada. Tapi secara sektoral-sektoral yang tadi saya katakan, seperti di UU Perbankan dan UU LPS, sudah ada  

Menurut Anda, seperti apa rumusan dari keterlibatan aktif pemegang saham dalam suatu perbuatan tindak pidana?

Pertama harus jelas bahwa pemegang saham itu menggunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi dia, dengan cara melanggar hukum dalam hal ini hukum pidana. Harus jelas rumusan tersebut, artinya kalau dia menggunakan perusahaan dalam urusan bisnis, dia sah-sah saja. Tapi kalau memang dia ciptakan perusahaan tersebut memang untuk melanggar hukum, seperti dalam kasus pencucian uang, dia memang menciptakan perusahaan dari awal untuk mencuci uang, tapi dia berlindung dari tanggungjawab terbatas tadi.

Rumusan ini harus jelas supaya pemegang saham juga tetap mempunyai perlindungan ketika dia mengelola perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir mendapatkan keuntungan pribadi buat dia. Jadi keuntungan itu bisa melalui perusahaan, bisa juga dari perusahaan masuk ke pribadi dia. Dalam disertasi saya, saya sebutkan ada beberapa kasus yang memang pemegang saham itu mendapat keuntungan pribadi.

Ari Yusuf Amir. Istimewa

Misalnya, ada pemegang saham berdalih bahwa dia tidak terkait dengan kasus pidana yang melibatkan anak perusahaannya karena dia pemegang saham di perusahaan induk dan bukan pemegang saham di anak perusahaan?

Betul, memang inilah hambatannya  bahwa ini kejahatan white colar crime. Umumnya kejahatan-kejahatan kerah putih ini memang sulit untuk pembuktiannya. Tapi disitulah sebagai tantangan, kita harus membuatkan sebuah rumusan dan tantangan bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik bisa merumuskan itu. Karena memang ini nanti akan berlapis-lapis pembuktiannya dan akan sulit. Tapi kalau tidak kita mulai, ya tidak akan ada perbaikan, karena kemajuan perkembangan hukum ini begitu pesatnya.

Bagaimana jika pemegang sahamnya, induvidu atau perorangan?

Sebetulnya kalau perorangan jauh lebih mudah karena keterlibatan dia lebih jelas. Justru yang sulit itu kalau perusahaan publik, pemegang sahamnya banyak. Tapi fokus saya kepada saham perorangan, karena saham publik ini kan punya banyak orang lebih sulit lagi untuk penggaliannya. Jadi ketika pemegang saham itu mampu mengendalikan perusahaan, otomatis saham mesti mayoritas. Dia mengendalikan perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut diarahkan untuk melakukan tindak pidana, itu harus dia yang jadi penanggungjawab, itu kira kira rumusannya begitu.

Sampai sejauh mana, pemegang saham  ini bisa mempengaruhi keputusan direksi untuk melanggar atau melakukan perbuatan pelanggaran hukum ?

Ya jadi itu tadi syaratnya, dia harus pemegang saham pengendali. Karena kalau dia bukan pemegang saham pengendali, dia tidak bakal bisa karena akan di audit oleh pemegang-pemegang saham lainnya. Lalu kedua, dia melakukan intervensi langsung dalam pengelolaan perusahaan, baik itu secara resmi maupun tidak resmi , umumnya tidak resmi pemegang saham ini. Modusnya, dia menunjuk direksi-direksi yang merupakan orang orangnya. Tujuannya agar direksi bisa dikendalikan. Jadi direksi ini hanyalah wayang wayang, boneka boneka nya saja

Menurut Anda, apa perlu perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah UU agar memasukan aturan sanksi pidana bagi pemegang saham?

 Ya satu kita akan mencoba memberikan saran karena kalau di KUHP kita bagaimana itu bisa masuk pemegang saham bisa dikenakan. Berikutnya yang kedua, dalam setiap undang undang  yang sektoral, misalnya UU Money loundring, UU Lingkungan, UU Kehutanan, UU Korupsi bisa dimasukan tanggungjawab pidananya pemegang saham, itu saran saya.

Dalam prakteknya, ada pemegang saham yang bukan sebagai komisaris. Apakah penelitian ini juga menyasar pemegang saham yang bukan komisaris atau hanya menyasar pemegang saham yang menjabat sebagai komisaris?

Jadi begini, saya melihat bahwa ketika pemegang saham ini apakah dia muncul sebagai komisaris atau sebagai direksi. Ataukah dia tidak muncul namanya di akte perusahaan tapi dia mengendalikan. Karena bisa saja dia mengendalikan, dia pemegang saham, dia juga sebagai board director atau sebagai board komisaris juga. Bisa juga dia tidak sebagai board director atau sebagai komisaris tapi pemegang saham pengendali, sehingga dia mampu untuk mengendalikan perusahaan tersebut.[]

 

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

News

Kebakaran Hutan di Gunung Lawu, 445 Tim Gabungan Dikerahkan untuk Padamkan Api

Image

News

Ari Yusuf Amir: Kasus Karhutla, Pemegang Saham Korporasi Juga Harus Dijerat

Image

News

Hamil 3,5 Bulan, Wanita Australia Ini 'Nekat' Padamkan Kebakaran Hutan

Image

News

FOTO Akibat Kebakaran Hutan, Kabut Asap Selimuti Kota Sydney

Image

News

Kritisi Peran Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan, Ari Yusuf Amir Raih Gelar Doktor

Image

News

Ancam Hentikan Dana Bantuan, Trump Soal Kebakaran Hutan California: Bekerjalah yang Benar Gubernur!

Image

News

TuK: Sinar Mas Grup Salah Satu Korporasi yang Lakukan Pembakaran Hutan dan Lahan

Image

News

Pembiayaan dari Bank BUMN yang Sebabkan Korporasi Terlibat Karhutla Masih Beroperasi

Image

News

KLHK Diminta Sasar OJK untuk Hentikan Pendanaan Perbankan Terhadap Perusahaan Penyebab Karhutla

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Jaksa Agung: Putusan First Travel Tak Sesuai Tuntutan Jaksa, Harusnya Aset Dikembalikan ke Korban

Seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban.

Image
News

Saksi Mata Teror Air Keras Novel Basewedan Laporkan Politisi PDIP Dewi Tanjung ke Polisi

Laporan itu termuat dalam laporan polisi nomor LP/7408/XI/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 17 November 2019

Image
News

Korban Penggusuran Sunter Nyesel Doakan Anies Jadi Gubernur Saat Pilkada DKI 2017?

"Waktu itu kita pernah diundang ke Balai Kota."

Image
News

Korban First Travel: Putusan Pengadilan Tidak Memberi Rasa Keadilan

Aset First Travel baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak bersumber dari setoran jamaah

Image
News

Cegah Skuter Listrik Melintas, JPO di Jakarta Pusat Dijaga Satpol PPĀ 

Skuter listrik boleh melintas di jalur sepeda.

Image
News

Bandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno, Sukmawati Dianggap Salah Pilih Diksi

Semestinya Sukma tak perlu membanding-bandingkan kedua tokoh tersebut, karena berbeda masa dan zamannya

Image
News

Sakit Perut Kronis 70 Hari, Ternyata ada 31 Bola Magnet di Saluran Penis Anak Ini

Puluhan bola magnet itu pun sempat mengendap di dalam kandung kemih hingga tim medis sempat kesulitan untuk mengangkatnya.

Image
News

PKL Pasar Senen Bakal Ditertibkan Awal Desember

"Jadi mulai awal Desember sudah tidak ada lagi baju bekas di situ."

Image
News

LKAB Sebut Perbuatan Sukmawati sebagai Kekhilafan yang Fatal

Semestinya, Sukma lebih berhati-hati lagi untuk menjaga perkataannya

Image
News

BPPTKG Sebut Akumulasi Gas Jadi Pemicu Awan Panas Letusan Pada Gunung Merapi

Sebelum ini, Merapi sempat mengeluarkan awan panas letusan juga. Yakni, pada tanggal 22 September, 14 Oktober, dan 9 November lalu.

trending topics

terpopuler

  1. Jika Kapolri Tak Usut Kasusnya, Tengku Zul Sarankan Ummat Islam Tak Sholatkan Sukmawati Jika Meninggal

  2. Pemprov DKI Bongkar Bangunan Liar di Sunter, Teddy Gusnaidi: Fadli Zon Gak Baca Puisi 'Tukang Gusur' Lagi?

  3. Makan Lesehan hingga Naik Pesawat kelas Ekonomi, Ini 5 Bukti Kesederhanaan Aamir Khan

  4. Guntur Romli: Tokoh FSPPB yang Menolak Ahok Diduga Terpapar Virus Radikalisme

  5. Penting Diketahui, Ini Gejala Kanker Paru-paru Stadium Awal

  6. Kekasih Dituding Pansos, Kekeyi Bakal Tempuh Jalur Hukum?

  7. Pengamat Nilai Penolakan Ahok Pimpin BUMN Bakal Sia-sia

  8. Aksi Sadio Mane Bawa Botol Minuman Banjir Komentar Positif, Salut

  9. Nama Jan Ethes Dijadikan Nama Buah Anggur, Said Didu Pertanyakan Alasan Menteri Pertanian

  10. Klien Novel Bamukmin Duga Sukmawati Soekarnoputri Hina Nabi Muhammad

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara

kolom

Image
Erizky Bagus Zuhair

Heritage Port Sunda Kelapa, dari Rempah-rempah ke Pariwisata

Image
UJANG KOMARUDIN

Memerangi Radikalisme

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
News

Dipuji Presiden Jokowi, Ini 5 Fakta Menarik Arvila Delitriana Sosok Perancang Jalur LRT Jabodetabek

Image
News

Dari Basket hingga Lari, 8 Gaya AHY saat Berolahraga

Image
News

Tolak BTP Jadi Bos Pertamina, 4 Fakta Menarik Presiden FSPPB Arie Gumilar