image
Login / Sign Up

Komisi III DPR RI Juga Pikirkan Omnibus Law Di Bidang Hukum Pidana

Khalishah Salsabila

DPR RI

Image

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam acara puncak HUT Golkar di Jiexpo Kemayoran, Minggu (22/10) | AKURAT.CO/Herry Supriyatna

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menanggapi rencana Presiden Joko Widodo terkait pembentukan 2 Undang-Undang Omnibus Law yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

Menurut Arsul, Omnibus Law yang direncanakan Jokowi tersebut memang layak untuk di bentuk. Sebab Omnibus Law, kata Arsul bukan suatu yang harus di tutupi.

"Kalau kita melihat UU Nomor 12 Tahun 2019 nggak ada larangan. Meskipun tidak lazim karena UU di kota prakteknya selama ini UU baru itu hanya menambah, menghapus, atau mengganti UU yang sudah lama. Tapi kalau kita lihat di UU Nomor 12 tahun 2011 yang kemudian kita revisi itu, itu tidak ada larangan," ungkap Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan pihaknya juga sudah memikirkan adanya Undang-Undnag selain RKUHP, yaitu Undang-Undang pemberlakukan KUHP.

Hal itu menurut Arsul sama seperti Omnibus Law namun di bidang Hukum Pidana.

"Ini kan kalau kita bikin Undang-Undang pemberlakukan KUHP yang isinya tadi penyesuaian itu kan Omnibus Law juga. Cuma Omnibus Law di bidang hukum pidana," terang Arsul.

Namun, Arsul mengatakan hal itu masih belum diketahui apakah akan diusulkan pada periode saat ini atau tidak.

"Kita lihat, karena itu digulirkan oleh pemerintah. Kita lihat pemerintah apakah kemudian mengajukannya sebagai RUU inisiatif pemerintah dalam pembahasan prolegnas," ucap Arsul.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya menegaskan akan memprioritaskan penyederhanaan regulasi. Salah satunya adalah lewat pembentukam dua Undang-Undang Omnibus Law.

"Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," ucap Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM," sambungnya. []

baca juga:

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

News

Kakek Samirin Dipenjara Karena Mungut Karet Senilai Rp17 Ribu, PPP: Kegagalan Penegak Hukum Kedepankan Prinsip Keadilan

Image

News

Omnibus Law

Pemerintah Dinilai Salah Strategi Jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dilanjutkan

Image

News

Sejumlah Buruh Ancam Bakal Mogok Kerja Jika Pemerintah Tetap Keluarkan Draf Omnibus Law

Image

News

Aksi Penolakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Juga Akan Dilakukan di Berbagai Daerah

Image

News

Tolak Omnibus Law, Serikat Buruh Bakal Geruduk Gedung DPR Pekan Depan

Image

Ekonomi

Pemerintah Bantah Omnibus Law Mampu Permudah Masuknya TKA

Image

Ekonomi

Pemerintah Pastikan Beri JKP bagi Karyawan Kena PHK

Image

News

Pemerintah Segerakan Dua Surpres Omnibus Law Pekan Depan, Menkumham: Semoga Disahkan

Image

News

Angin Segar Bagi Perekonomian Tanah Air, Semua Pihak Diharap Sinergi dengan Pemerintah Soal Omnibus Law

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polda Jatim Yakin Keluarga Cendana akan Penuhi Panggilan Terkait Kasus 'MeMiles'

Sejauh ini penyidik meyakini sebagai warga negara yang baik, karena ini adalah kepentingan dan kebutuhan penyidik.

Image
News

Kakek Samirin Dipenjara Karena Mungut Karet Senilai Rp17 Ribu, PPP: Kegagalan Penegak Hukum Kedepankan Prinsip Keadilan

Diketahui, Samirin hanya memungut sisa getah karet di perkebunan tersebut. Hasilnya pun tak seberapa, hanya 1,9 kilogram

Image
News

Doa Sesuai Al-Qur'an Agar Rumah Diberkahi Allah

Rumah adalah tempat kita berteduh dan seindah-indahnya tempat kita pulang setelah berkelana

Image
News

Jakut dan Jaksel Dilanda Banjir Akibat Hujan Deras

Genangan ada di sekitar Kantor RW 13 karena luapan sumur milik warga.

Image
News

Pengamat: Korupsi Jiwasraya Akibat Moral Hazard

Moral hazard tentu di dalamnya terkait kongkalikong, pat gulipat dengan siapa itu.

Image
News

Pemprov DKI Jakarta Disebut Terbiasa Hadapi Gugatan Class Action

"Bisa jadi mereka ngomong gitu karena ngajakin untuk damai kita nggak tahu juga."

Image
News

Polri Bongkar Penampungan TKI Ilegal di Depok

Para pekerja migran Indonesia akan diberangkatkan secara nonprosedural atau ilegal ke Arab Saudi.

Image
News

Risma: Saya Ngomong Solusinya Begini, Saya Buat Desain Sendiri

Pompa ini sebetulnya sudah pernah direncanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, namun ternyata ditolak oleh pemilik kawasan.

Image
News

Foto-foto Area Penambangan Emas Liar Mirip Perkampungan: Jalan Tengah Nasib Gurandil dan Taman Nasional Halimun Salak

“Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” kata Doni.

Image
News

Komisi III DPR: Legislatif Tak Berhak Tentukan Status Sebuah Kasus

Sebagai lembaga politik, legislatif dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum.

terpopuler

  1. 5 Meme Keraton Agung Sejagat yang Kocaknya Mengocok Perut

  2. Capai Rp20,4 Kuadriliun, Ini 10 Alat Militer Termahal di Dunia

  3. 5 Fakta Menarik Penghancuran Makam Nabi Yunus oleh ISIS, Tak Sengaja Temukan Istana Abad 7 SM

  4. Pamer Perut Hamil hingga Makeup-an, 7 Potret Seru Bae Suzy di Balik Layar

  5. Jakarta Banjir Lagi, Warga: Toa di Mana Dirimu?, Pemprov DKI: Laporan Diproses

  6. Kepolisian Bakal Minta Penjelasan Pemprov DKI Soal Aturan Mobil Wajib Garasi

  7. 5 Fakta Menarik Tanisha Mukherjee, Adik Kandung Kajol yang Gagal Bersinar di Bollywood

  8. Setelah Burger King, Situs Dewasa YouPorn Tawarkan Pekerjaan pada Meghan Markle

  9. Musni Umar: Mustahil Jakarta Raih Penghargaan Kalau Anies Tidak Becus Kerja

  10. AS Makin Dekat dengan China Ternyata untuk 'Hancurkan' Minyak Iran

fokus

Problematika Kota
Masa Depan Buruh
Waspada Hoaks

kolom

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image
Abdul Aziz SR

Kerusakan Moral dalam Politik

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Ekonomi

Dirikan Startup di Usia 21 Tahun hingga Raih Women in Tech, 10 Fakta Menarik Alamanda Shantika

Image
Hiburan

Lama Tak Terdengar Kabarnya, 'Dukun Cilik' Ponari Akan Segera Menikah

Image
News

Didukung Amien Rais Jadi Caketum PAN, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Mulfachri Harahap