image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Gejala Otoritarianisme

Kolom

Image

Anggota kepolisian melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.  | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Penguasa yang lahir dan terpilih melalui prosedur demokrasi ada kalanya menjelma menjadi penguasa otoriter bahkan diktator. Adolf Hilter contohnya. Dia menjadi pemimpin Prusia, Jerman, melalui proses demokrasi. Lewat pemilihan umum yang demokratis. Hitler –veteran Perang Dunia I– menjadi  Kanselir Jerman sejak 1933 hingga 1945. Namun kemudian dia menjadi diktator bersama Partai Nazi-nya yang terkenal itu tak lama setelah berkuasa.

Jerman di bawah rezim Hitler dan Partai Nazi sangat mengerikan.  Hitler yang anti-Semitisme sangat menjunjung tinggi Pan-Jermanisme. Manusia bengis itu kemudian melakukan pembasmian terhadap etnis yang bukan Arya, termasuk kaum Yahudi, secara sistematis, massif, besar-besaran, dan tanpa ampun.

Saat ini, mungkin tak satupun bangsa dan negara di dunia ini yang ingin mewarisi kekejaman Hitler. Tetapi, kekhawatiran terhadap perilaku penguasa secaman itu tentu saja selalu ada. Itu normal saja. Kekejaman dan kebrutalan kekuasaan model Hitler –dalam berbagai wujud di era kini– memang  seharusnya dihindari. Membayangkannya saja seperti sebuah mimpi buruk.

baca juga:

Jadi, proses pemilihan pemimpin negara dengan skenario demokrasi tidak selalu menjamin pemimpin terpilih berpikir dan bertindak dalam lingkaran prinsip-prinsip demokrasi. Bisa saja sang pemimpin tidak sabar dengan proses demokrasi yang terkadang rumit, lama, butuh konsultasi publik, perlu elaborasi beragam kepentingan berbeda, dan lain-lain, sehingga dia bertindak menempuh jalan pintas dengan gaya menerabas. Tabrak sana tabrak sini, dalam kebutaan logika.

Ketidaksabaran –apalagi jika diiringi ambisi-ambisi “hitam” yang mungkin sudah lama terpendam– dapat membuat seorang pemimpin (penguasa) mencari aneka cara untuk mewujudkan keinginan-keinginan liarnya. Bisa saja, misalnya, menciptakan “hantu palsu” (fake ghost) dan “mainan fiktif” (fictitious toys) yang seolah-olah musuh bersama bangsa. Jargon-jargon yang mengusik ketenangan dan keharmonisan sosial juga berusaha diproduksi dan dikampanyekan terus-menerus.

Merasa Paling Benar

Kekuasaan itu memang nikmat serta memberi akses untuk melakukan apa saja. Namun, dalam konteks demokrasi –di mana ada supremasi hukum serta human rights mesti dijunjung tinggi– penguasa tidak bisa melakukan segala sesuatu sesukanya. Tidak bisa sesuka hati dan sewenang-wenang dalam membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Ada batas-batas, aturan, takaran, etika, dan prinsip-prinsip yang mesti dipatuhinya.

Penguasa mendapat amanat dari rakyat –melalui pemilu– untuk melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara. Dia mendapat kewenangan utuk merancangbangun dan menerapkan lebijakan-kebijakan dalam rangka memajukan kehidupan, menjamin kesejahteraan, menciptakan rasa aman, menyediakan fasilitas publik, membuat masyarakat sehat, dan mencerdaskan warga.

Karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikedepankan serta program-program yang dilaksanakan mesti dalam kerangka kebaikan bersama. Bukan untuk meneror warga, membangkitkan kecurigaan-kecurigaan sosial, menyulut permusuhan horizontal, dan membuat rakyat tak percaya pemerintah.

Walau memiliki kewenangan (yang sah), penguasa tidak bisa merasa dirinya paling benar dan mentang-mentang (punya kuasa) sehingga seolah tanpa kendali membuat kebijakan-kebijakan yang justru berlawanan dengan kehendak publik serta potensial menciptakan keresahan-keresahan.

Bertindak dengan merasa paling benar serta mentang-mentang punya kuasa merupakan bagian dari karakteristik rezim otoriter. Lalu, menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang, bersikap memaksakan kehendak, kurang bersedia mendengarkan, memaksa rakyat untuk percaya merupakan kriteria-kriteria lain yang melekat pada rezim otoriter.

Otoritarianisme Titik Awal

Jika kriteria itu yang diacu, adakah rezim penguasa republik ini saat ini menuju ke titik otoritarianisme? Mari melihat beberapa peristiwa, kebijakan, wacana, dan arah tatapan rezim penguasa saat ini.

Ketika rusuh Papua, pemerintah seperti kehilangan akal dan miskin metode, sehingga menerapkan lebijakan aneh dengan memutus jaringan internet di wilayah Papua. Warga setempat berhari-hari tidak bisa berkomunikasi melalui telepon seluler. Hubungan antarwarga terputus. Pemerintah memandang media-media sosial telah berkontribusi penting dalam menciptakan rusuh Papua.

Kebijakan serupa juga sempat diterapkan di Jakarta ketika barisan panjang mahasiswa serta kelompok-kelompok civil society menggelar demonstrasi menuntut pemerintah dan DPR untuk tidak merevisi UU KPK jika justru membuat langkah mundur dalam memerangi korupsi dan melemahkan KPK. Menko Polhukam Wiranto, ketika itu, begitu bangga dan puas dengan kebijakan pemutusan jaringan internet tersebut.

Pemerintah (dan DPR) tidak mau mendengar dan tidak hirau dengan tuntutan mahasiswa dan kelompok-kelompok civil society soal revisi UU KPK. Revisi pun jalan terus dan terbitlah UU “baru”. Ketika kemudian Presiden Joko Widodo dituntut untuk mengeluarkan Perpu sebagai upaya konstitusional menghadang UU KPK hasil revisi, ternyata juga dianggap angin lalu.

Sebelumnya, rezim penguasa berupaya habis-habisan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia melalui instrumen Perpu. HTI dituduh anti NKRI, anti Pancasila, dan berambisi memperjuangkan sistem khilafah. Pemerintah mendefinsikan HTI sebagai macan ganas, padahal sejatinya hanyak seekor kucing anakan.

Penguasa juga bersikap keras terhadap gerakan #GantiPresiden sebelum Pemilu 2019 digelar karena dianggap tidak konstitusional. Rezim penguasa menunjukkan sikap anti kritik dan anti perbedaan. Militer pun ikut dikerahkan untuk menghalau kekuatan kritik dan yang menyatakan hal berbeda.

Jauh sebelum itu, rezim penguasa juga aktif memantau, memata-matai, bahkan mengkriminalisasi ustadz dan tokh-tokoh agama (Islam). Melalui jejaring kuasa yang dibentangnya. Rezim penguasa melarang ustadz-ustadz yang dikenal kritis berceramah di sejumlah tempat. Mencekal mereka untuk memberikan tabligh-tabligh akbar. 

Sehari dua hari setelah dilantik, beberapa anggota Kabinet Indonesia Maju mengeluarkan pernyataan-pernyatan yang bernada mengancam dan membikin resah. Pernyataan-pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pemerintah akan sangat serius, sistematis, dan keras memerangi gerakan radikalisme. Walau, tanpa definisi yang jelas serta ukuran-ukuran yang tegas. Definisi dan ukuran sepenuhnya terantung suka-suka penguasa.

Dalam konteks ini, kalangan Islam menjadi tertuduh dan sasaran kebijakan. Perangkat negara pun disiapkan dan ditekankan betul untuk itu. Mulai Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agama. Mereka akan berada di garis depan dan paling keras bereaksi jika terlihat ada tanda-tanda radikalisme.

Jika demikian adanya, sulit untuk tidak mangatakan bahwa rezim penguasa saat ini tengah bergerak –walau masih di titik awal– ke arah otoritarianisme. Inikah buah proses demokrasi (pemilu) kita yang sangat mahal itu? Lalu, di mana  ketaknya makna politik sebagai “ruang publik berkeadaban” seperti diintrodusir Hannah Arendt? Wallahu’alam. []

 

 

 

 

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image

News

Kolom

Kabinet Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

Image

Ekonomi

Kolom

Urgensi Admiralty Court

Image

News

Kolom

Menteri-menteri Jokowi

Image

News

Kolom

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Jelang Munas, Golkar Larang Kadernya Tinggalkan Jakarta

itu menjelang Munas Partai Golkar

Image
News

KPU Padang Berikan GKR Hemas Buku Perempuan dalam Mimbar Demokrasi

perempuan yang telah membuktikan kiprahnya di mimbar demokrasi Republik ini

Image
News

Kapolsek Pasar Minggu Benarkan Adanya Insiden Pengeroyokan Anggota Polisi

Benar informasinya, jadi langsung ke Polres saja

Image
News

Polisi Korban Amuk Massa Masih Dirawat Intensif di RS Polri

korban atas nama Bripda U sedang menjalani perawatan inap untuk pemulihan kondisi fisik

Image
News

Gempa 2.9 SR Guncang Ambon

Gempa tidak berpotensi Tsunami

Image
News

Sembunyikan Narkoba di Atap Rumah, Bandar Narkoba Dibekuk saat Transaksi

Kami tangkap satu tersangka berinisial NP (32) saat melakukan transaksi

Image
News

Tayangkan Video Vulgar, TransJakarta Hentikan Sementara PPD

video tersebut adalah video klip musik dengan artis luar negeri berbusana belahan rendah

Image
News

PN Medan Jatuhi Hukuman Mati Bandar Narkoba

terbukti membawa 28 kilogram sabu dan 13.500 pil ekstasi

Image
News

Pastikan Ikuti Tahapan Pilkada, Gibran: Saya Konsultasi dengan Semua Senior

Semua ada tahapannya, saya konsultasi dengan semua senior

Image
News

Jelang Bertemu NasDem, PAN: Persiapan Agenda Pilkada 2020

Agenda terdekat bagaimana kita bisa kerjasama di berbagai daerah untuk agenda Pilkada 2020

trending topics

terpopuler

  1. Polemik Salam Semua Agama, Syamsuddin: Orang Lain Sudah Berpikir Bagaimana Wisata ke Luar Angkasa, Kita Masih Berkubang dalam Kegaduhan

  2. Ternyata Hanya Satu Pemain Indonesia yang Diunggah di Akun Instagram Kento Momota, Siapa Dia?

  3. Komplotan Geng Motor yang Tewaskan Satpam Dikepalai Siswa SMA

  4. Foto Dipeluk Vicky Prasetyo Tuai Komentar, Sarita Abdul: Bismillah Gak Kena Rayu

  5. Viral Siswa SD Muhammadiyah Pakai Peci NU, Warganet: Indahnya Kebersamaan

  6. Larangan MUI Ucapkan Salam Semua Agama, SETARA Institute: Sangat Ekslusif dan Tidak Menghargai Perbedaan

  7. Pemerintah Dimintai Akui Lakukan Pencekalan HRS

  8. Tak Laporkan Tempo Soal Karikatur Anies, Ini Penjelasan Fahira Idris

  9. Manfaat Kacang Hijau, Penangkal Ampuh Penyakit Kronis

  10. Foto Dugemnya Diekspos ke Publik, Begini Respons Menohok Menteri Syed Saddiq

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Image
Rozi Kurnia

Polemik Sinema atau Bukan Sinema ala Martin Scorsese

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
News

Nggak Gengsian, ini 5 Potret Memesona Utari si Penjual Cilok di Boyolali yang Viral

Image
News

6 Potret Seru Susi Pudjiastuti saat Liburan, Sambil Momong Cucu

Image
News

Mundur dari PNS, ini 5 Fakta Pencalonan Siti Nur Azizah di Pilwalkot Tangsel