breaking news: Berjaket Ojol, Dua Orang Ledakkan Diri di Polrestabes Medan

image
Login / Sign Up

Pemohon Uji Materi Revisi UU KPK Salah Cantumkan Nomor

Muslimin

Image

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) serta Majelis Hakim MK Enny Nurbaningsih (kiri), Aswanto (kedua kiri), I Dewa Gede Palguna (kedua kanan) dan Saldi Isra (kanan) saat memimpin jalannya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Nama saksi dan ahli yang diajukan dalam sidang tersebut adalah Candra Irawan dan Anas Nashikin sebagai saksi serta ahli Prof Edward Omar Syarief Hiariej dan Dr Heru Widodo. Empat saksi tersebut akan menjelaskan soal tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Sebanyak 190 mahasiswa dari berbagai universitas serta masyarakat umum yang mengajukan permohonan uji materi terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) keliru mencantumkan nomor undang-undang yang telah dicatat dalam lembaran negara itu.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU KPK ke lembaran negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, tetapi pemohon mencantumkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam permohonannya.

Untuk itu, dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, kuasa hukum pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, meminta untuk dilakukan perbaikan.

baca juga:

"Sebelumnya, Yang Mulia, mohon izin, mengingat undang-undang tersebut baru keluar tanggal 17 Oktober 2019 dan kami sudah menerima dan menyerahkan buktinya, kami terpaksa harus melakukan renvoi dalam sidang ini. Apakah diizinkan, Yang Mulia?" ujar Zico Simanjuntak di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Ketua MK Anwar Usman yang memimpin sidang didampingi hakim konstitusi Enny Nurbaningsih serta Manahan MP Sitompul kemudian mempersilakan Zico membacakan perbaikan permohonan yang diserahkan kepada Mahkamah pada 14 Oktober 2019 sesuai hukum acara.

Namun, kuasa hukum pemohon tetap meminta untuk dilakukan perbaikan kembali atas kekeliruan pencantuman nomor undang-undang tersebut. Bahkan ingin menunjukkan jadwal sidang kepada majelis hakim yang disebutnya dipercepat 10 hari.

Menanggapi hal itu, hakim Enny Nurbaningsih mengingatkan pemohon telah diberi waktu selama 14 hari sejak sidang pendahuluan pertama untuk melakukan perbaikan sesuai hukum acara.

"Silakan pemohon menyampaikan apa yang sudah dilakukan perbaikan, kami nanti akan menilainya," kata hakim Enny Nurbaningsih.

Ratusan pemohon itu meminta majelis hakim memprioritaskan gugatannya karena pimpinan KPK yang baru akan segera dilantik serta meminta agar Mahkamah memerintahkan DPR dan presiden menunda sementara pelantikan pimpinan KPK.

Selain itu, pemohon yang awalnya hanya 18 orang itu menilai pembentukan UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak memenuhi kententuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945.

Pasal 12b, Pasal 12c, Pasal 21 ayat 1 huruf a bab 5 a, Pasal 40 ayat 2, Pasal 47, Pasal 69a, Pasal 69d UU Nomor 19 Tahun 2019 disebut pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945.

"Yang Mulia, saya merasa perlu mempertegas hal ini, perbaikan ini, saya mengatakan dengan tegas perihal adalah pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 2002 tentang KPK dan UU Nomor 30 Tahun 2002 terhadap UUD 1945," ucap Zico Simanjuntak pada akhir sidang.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

News

Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Mahasiswa Usia 24 Tahun, Dia Beraksi Lone Wolf

Image

News

Perppu KPK dan Putusan MK Tidak Berkorelasi, Bivitri: Saya Rasa Pak Menko Paham

Image

News

Soal Kelanjutan Perppu KPK, Mahfud: Presiden Jokowi Masih Menunggu Putusan MK

Image

News

Diajak Ngobrol Orang Tak Dikenal saat Pulang Nongkrong, Mahasiswa Jogja ini Tiba-tiba Dibacok dengan Celurit

Image

News

Brigadir AM Jadi Tersangka Atas Kematian Mahasiswa Halu Oleo Saat Demo

Image

News

Berstatus Tersangka Kasus Tewasnya Dua Mahasiswa UHO, Brigadir AM Masih Anggota Polri Aktif

Image

News

Polri Tetapkan Brigadir AM Tersangka Kasus Tewasnya Dua Mahasiswa Universitas Halu Oleo

Image

News

Mahasiswa UI Berikan Solusi untuk Mengurangi Mikroplastik dalam Air Limbah

Image

News

Soal Vonis Bebas Sofyan Basir, Pengamat: Masyarakat akan Terbiasa Melihat Koruptor Dibebaskan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Gempa Maluku Bikin Rusak Masjid, Mal, hingga Monumen Leo Leimena

BMKG melaporkan gempa dengan M 5.1 dengan lokasi 16 kilometer selatan Kairatu-Seram Bagian Barat.

Image
News

Rp3,8 Triliun Disalurkan untuk Penanganan Darurat Bencana Selama 2019

Data BNPB mencatat DSP yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai Rp1 triliun.

Image
News

Awalnya Bikin Marah Warga, Ending Penumpang Bus Sekolah yang Dilempar Ini Tak Terduga

Bikin kecele!

Image
News

10 Potret Hangat Menhan Prabowo Subianto Jamu Dubes dari Berbagai Negara

Sukses terus!

Image
News

Rumah Tangga Berujung Nestapa, 5 Kisah Brutal Istri Bantai Suami

Beberapa pelaku mariticide melancarkan aksinya dengan sangat brutal

Image
News

Pengamanan Ditingkatkan, Humas Polres Tangerang Kota: Memang Seperti Ini SOPnya, Bukan Lantaran Bom Medan

Pantauan di lokasi, beberapa petugas berpakaian lengkap siaga di depan gerbang markas komando

Image
News

Disdik DKI Bantah Pangkas Anggaran Rehabilitasi Sekolah untuk Formula E

Dinas Pendidikan mengajukan anggaran Rp2,57 triliun untuk merehabilitasi gedung sekolah di 105 lokasi.

Image
News

Mahfud MD: Satu Pelaku Bom di Polresta Medan Dalam Pengejaran Polisi

Ya pasti nanti akan diungkap (pelaku bom yang melarikan diri.

Image
News

Pemprov DKI Berencana Kurangi Dana Hibah, Sekda Depok: Sekarang Saja Sudah Kecil

Hardiono menyebutkan selama ini pemberian hibah dari Pemrov DKI Jakarta masih kurang

Image
News

PSI Tuding Pemprov DKI Alihkan Dana Rehabilitasi Gedung Sekolah ke Formula E

"Kami melihat anggaran Formula E yang enggak ada di RPJMD berdampak pada pengurangan kegiatan."

trending topics

terpopuler

  1. Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Ruhut: Segera Bubarkan Lembaga-lembaga Ekstrem Kanan dan Kiri

  2. Polemik Salam Semua Agama, Syamsuddin: Orang Lain Sudah Berpikir Bagaimana Wisata ke Luar Angkasa, Kita Masih Berkubang dalam Kegaduhan

  3. Foto Dipeluk Vicky Prasetyo Tuai Komentar, Sarita Abdul: Bismillah Gak Kena Rayu

  4. Viral Siswa SD Muhammadiyah Pakai Peci NU, Warganet: Indahnya Kebersamaan

  5. Manfaat Kacang Hijau, Penangkal Ampuh Penyakit Kronis

  6. Benzema Pilih Bekam sebagai Metode Pemulihan Fisik, Khabib Nurmagomedov Berikan Komentar Mengejutkan

  7. Pemerintah Sepakat Soal Habib Rizieq akan Disampaikan Satu Pintu

  8. KPK Tak Ungkap Laporan Jokowi Soal Kasus Besar, Demokrat: KPK Bukan Bawahan Presiden

  9. Besarnya Dosa Zina dan Hukuman Pedihnya

  10. Terkait Kondisi Ria Irawan, Aming: Denger-denger Udah Malas Makan

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Image
Rozi Kurnia

Polemik Sinema atau Bukan Sinema ala Martin Scorsese

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
Ekonomi

Ahok, Bakal Bos BUMN yang Terkenal Saat Memimpin Jakarta

Image
News

10 Potret Hangat Menhan Prabowo Subianto Jamu Dubes dari Berbagai Negara

Image
News

Dikabarkan Bakal Pimpin Perusahaan BUMN, 8 Potret Terbaru BTP di Berbagai Kegiatan