image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Kolom

Image

Suasana pengambilan sumpah pada pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada 16 Oktober 2019 dimajukan menjadi 14 Oktober 2019. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta, dan para kerabat. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Hingga saat ini di sejumlah daerah masih berlangsung pembekalan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2019. Mereka dibekali pengetahuan dasar keparlemenan, keuangan daerah, sistem pemerintahan, hubungan kekuasaan eksekutif daerah dengan legislatif daerah, desentralisasi dan otonomi daerah, wawasan kebangsaan, legal drafting, dan lain-lain.

Ada juga sejumlah daerah lainnya membekali anggota DPRD yang spesifik dalam perspektif gender. Pesertanya hanya perempuan yang terpilih sebagai angggota DPRD pada Pemilu 2019. Ini umumnya digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seluruh materi yang diberikan diletakkan dalam perspektif gender. Misalnya, perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pembekalan seperti itu tentu saja penting dan perlu, tidak saja bagi anggota DPRD yang baru pertama terpilih melainkan juga bagi mereka yang sudah berulang kali menjadi anggota parlemen daerah. Pembekalan itu menjadi semacam school of politics bagi anggota parlemen daerah untuk memperkaya pengetahuan dan memperbarui pemahaman soal keutamaan dan posisi politik lembaga parlemen dalam sistem demokrasi serta berbagai problem di ranah politik lokal.

baca juga:

Melalui pembekalan itu, sesungguhnya ada satu pesan penting yang (hendak) dititipkan. Yakni, agar anggota parlemen daerah selain memiliki pengetahuan dasar keparlemenan yang memadai, juga agar mereka senantiasa amanah. Artinya, menjalankan peran dengan baik, jujur, selalu berpihak pada kepentingan rakyat, dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan kekuasaan.

Belajar dari Pengalaman        

Pada periode-periode yang lalu, banyak sekali anggota DPRD (di berbagai daerah) yang terjerat kasus korupsi, suap-menyuap, dan penyalahgunaan anggaran daerah. Bahkah di dearah-daerah tertentu hampir seluruh DPRD dijemput Kominsi Pemberantasan Korupsi.

Ambil contoh DPRD Kota Malang. Gedung DPRD yang biasanya ramai, tiba-tiba sunyi, sepi, dan kosong. Luar biasa, 41 dari 45 anggota DPRD ditangkap berjamaah oleh KPK, dan beberapa di antaranya ditangkap sebelumnya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka terlibat kasus korupsi, tepatnya suap-menyuap, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Walikota Kota Malang ikut terlibat di dalamnya sebagai pihak penyuap.

Kondisi serupa juga terlihat di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Jambi. Di Sumut 50 anggota DPRD terlibat korupsi dalam kasus pengesahan dan persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD. Di Jambi setidaknya 52 anggota DPRD menerima suap dalam persetujuan APBD yang diajukan Gubernur Zumi Zola Zulkifli. Sang gubernur akhirnya ikut pula diborgol KPK.

Kendati tidak seheboh di Kota Malang serta Sumatera Utara dan Jambi, di hampir semua DPRD lainnya (provinsi dan kabupaten/kota) ada saja beberapa anggotanya yang nakal dan bermain-main dengan anggaran daerah. Ada yang ditangkap oleh Kejaksanaan ada pula oleh KPK. Kejahatan korupsi yang melibatkan anggota DPRD pada periode-periode lalu bisa dikatakan bersifat  massif. Sekaligus melibatkan aktor-aktor lainnya seperti kepala daeah, pejabat birokrasi, dan pengusaha.

Hal itu menggambarkan ada problem kompleks yang melekat dalam praktik politik dan perilaku kekuasaan di tubuh parlemen daerah. Tetapi, parlemen daerah tidak berada di ruang hampa dan bukanlah  variabel tunggal dalam konteks penyimpangan kekuasaan. Pasti ada variabel-variabel lain. Ada pihak lain yang turut terlibat di dalamnya; bisa dari pejabat-pejabat eksekutif dan pelaku-pelaku bisnis. Jika demikian, problemnya bertali-temali dengan apa yang berlangsung secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Lebih jauh, kenyataan tersebut mengisyaratkan problem yang lebih mendasar di lembaga parlemen (mungkin juga di pemerintahan daerah) yakni krisis tiga dimensi. Yakni, krisis pengetahuan (pikiran), krisis moral, dan krisis ekonomi.  Sangat boleh jadi, krisis-krisis itulah yang membuat praktik-praktik anomali terjadi terus-menerus di parlemen daerah.

Krisis Pikiran

Jika saja anggota-anggota DPRD memiliki kemampuan berpikir baik dan jernih sebagai politisi, tentu mereka tidak akan melakukan tindakan buruk yang merusak. Tidak hanya meruskan dirinya sendiri, juga merusak pemerintahan, politik, anggaran, dan demokrasi.

Pikiran-pikiran mereka selama ini tampaknya lebih tertuju pada bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kedududukan politik, baik di parlemen maupun di partai politik. Posisi politik yang dimiliki kemudian diletakkan dalam rangka memburu kekayaan, memperlancar segala urusan, serta membuat hormat (dan takut) kalangan-kalangan tertentu.

Corak berpikir seperti itu cenderung semakin melembaga di kalangan politisi kita di parlemem (pusat dan daerah) sehingga mereka menjadi kehilangan kesempatan serta tertutup mata dan telinganya untuk tahu hakikat sejati berpolitik. Mereka seolah tak lagi punya persambungan intelektual untuk memahami kemuliaan-kemuliaan politik. Politik akhirnya hanya dimengerti sebagai arena permainan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan belaka. Tidak lebih dari itu.

Ketika mendapatkan keberuntungan-keberuntungan dalam pertarungan kekuatan, politik pun dipuja bak agama. Sebaliknya, jika mendapatkan kerugiaan dan kekecewaan-kekecewaan, politik lalu direduksi sebagai panggung yang kotor dan penuh tipu-daya.

Kedangkalan atau bahkan ketiadaan pengetahuan tentang politik dalam maknanya yang hakiki membuat politisi kehilangan orientasi yang sejati dalam berpolitik. Pada gilirannya, mereka hadir dan menjadi pemain di arena politik tidak dalam kerangka pengabdian kepada publik (bangsa dan negara), melainkan untuk tujuan yang remeh-temeh dan artifisial semata.  

Dalam konteks ketiadaan pikiran dan kegersangan pengetahuan semacam itu, maka menjadi anggota DPRD lebih dipandang sebagai kesempatan emas untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru berseberangan dengan kejernihan berpikir dan hakikat pengetahuan itu sendiri.

Apa yang kemudian mereka pikirkan dan berusaha diketahui justru sarat dengan virus-virus jahat yang bersifat merusak kemuliaan politik. Wujudnya merusak rapat-rapat DPRD. Menjungkirbalikkan misi mulia APBD. Juga meruntuhkan kewibawaan parlemen.

Kerusakan Moral

Kejahatan dalam bentuk tindakan korupsi yang dilakukan anggota DPRD di periode-periode lau sekaligus sebagai wujud ketiadaan tanggung jawab (responsibility) mereka sebagai politisi. Itu berarti secara moral mereka bermasalah. Orang yang tidak bertanggung jawab sama artinya dengan orang yang mempertontonkan sosok diri sebagai mahluk yang tidak bermoral, atau paling kurang moralnya sedang rusak.

Pada sebuah kesempatan, pakar etika politik Universitas Sanata Darma Yogyakarta Romo Haryatmoko (2003) mengatakan “politik yang bertanggung jawab adalah politik yang memiliki otoritas dan legitimasi moral, bukan hanya kekuasaan dan pertarungan kekuatan”.

Jika gedung DPRD dipenuhi oleh politisi yang tidak memiliki tanggung jawab atau rusak secara moral, logis jika kemudian lembaga kekuasaan itu penuh dengan perilaku yang aneh-aneh. Sehari-hari gedung parlemen daerah hanya menjadi arena kasak-kusuk para politisi untuk mendapatkan dan mengamankan kepentingan diri mereka sendiri. 

Stempel wakil rakyat justru dijadikan instrumen politik dan dasar legal bagi mereka melakukan kasak-kusuk yang mengabaikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dinamika politik yang berlangsung di parlemen daerah serta hubungan kekuasaan mereka dengan aktor-aktor lainnya (kepala daerah, pejabat birokrasi, dan pengusaha) nyaris selalu dibentangkan dalam konteks transaksional.

Perilaku demikian memang bukan hal baru di arena politik. Ia sudah berumur sangat tua. Itu sebabnya mengapa sejak semula etika dan moral dalam politik menjadi sangat penting. Ia bisa menuntun politisi untuk berperilaku secara bertanggung jawab. Moral mesti melekat dalam politik. Keduanya berada dalam satu paket perilaku. Kata Viscount Morley (1984), siapapun yang berusaha memperlakukan politik dan moral terpisah, tidak akan pernah mengerti kedua-duanya. Jadi, jangan terjadi “politiknya diambil, moralnya dibuang”.      

Animal Laborans

Dalam karyanya The Human Condition, Hannah Arendt (1958) memperkenalkan konsep animal laborans. Yang dimaksud tidak lain suatu mentalitas politisi yang lebih mengarahkan orientasinya pada kebutuhan fisik atau kebutuhan ekonomi dirinya sendiri. Menjadi anggota parlemen lebih dimaknai sebagai bentuk matapencaharian sehingga semangat mencari uang, fasilitas, dan pelayanan begitu dominan. Apa yang dilakukan serba diukur dengan uang, fasilitas, dan pelayanan yang diterimanya.

Mentalitas animal laborans demikian menunjukkan bahwa politisi selalu saja merasa kekurangan bahkan merasa miskin. Tidak pernah merasa cukup dengan segala sesuatu yang diterima sebagai haknya.  Gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRD berapapun jumlahnya dianggap kecil sehingga harus mencari tambahan-tambahan. Halal atau haram itu lain soal.

Itulah suatu keadaan di mana politisi parlemen merasa sedang berada dalam krisis ekonomi. Krisis itu kemudian berusaha diatasi dengan melirik beragam cara dan peluang mendapatkan materi, termasuk dengan melakukan bancaan APBD.

Tapi, mungkin juga semacam lingkaran setan (the vicious circle) di mana terlibatnya anggota DPRD dalam kasus korupsi berkaitan dengan hal-hal lain yang membelenggu mereka. Selain besarnya kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, mereka juga terbebani tingginya biaya mengikuti kontestasi dalam pemilu, kewajiban menyetor iuran ke partai politik, sumbangan ke konstituen, dan biaya untuk gaya hidup berselera tinggi.

Boleh jadi, gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRD tidak mencukupi untuk itu semua, sehingga peluang mempermainkan APBD pun dimanfaatkan. Pada waktu yang sama kepala daerah, pejabat-pejabat birokrasi, dan pengusaha yang berkepentingan dengan alokasi dan besaran anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu atas nama pembangunan berkolusi dengan DPRD. Di sinilah terjadi titik temu kepentingan (buruk) antar-aktor di ranah politik lokal.    

Kenyataan itulah yang membuat DPRD periode-periode yang lalu kehilagan relevansi secara substansial. Ia hanya berguna secara prosedural dan formalisme pemerintahan. Itulah pertanda para penghuni “membakar” rumahnya sendiri. 

Kepada para anggota parlemen daerah hasil Pemilu 2019 kita berharap mereka bersedia menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya agar tidak lagi terantuk pada batu yang sama. Tidak lagi menjadi pelaku dalam penyimpangan-penyimpangan kekuasaan. Semoga! Wallahu’alam. []

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image

News

Kolom

Kabinet Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

Image

News

Kolom

Gejala Otoritarianisme

Image

Ekonomi

Kolom

Urgensi Admiralty Court

Image

News

Kolom

Menteri-menteri Jokowi

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Cegah Pelanggaran Lintas Batas, Satgas Yonif R 300 Intensifkan Pemeriksaan

Dikhususkan untuk mencegah peredaran minuman keras dan ganja

Image
News

Depinas Minta Airlangga Jangan Pecah Belah SOKSI

SOKSI juga lah yang mendorong pertama kali Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum pada Munaslub tahun 2017 lalu

Image
News

Kisah Langka 5 Penumpang Titanic, Ada yang Batal Naik karena Dapat Firasat Aneh

Bikin merinding

Image
News

Dalam Kurun 30 Menit, Jailolo Diguncang Tiga Kali Gempa

Gempa itu tak berpotensi tsunami

Image
News

TNI AD Tuan Rumah ASEAN Armies Rifle Meet 29/2019

mengikutsertakan Angkatan Darat 10 Negara ASEAN

Image
News

Gempa Susulan Kembali Guncang Halmahera Barat, Magnitudo 5,3

pada Jumat (15/11/2019) pukul 05.42 WIB

Image
News

Memprihatinkan, Mahasiswa Korban Pembacokan Orang Tak Dikenal di Jogja Butuh Uluran Tangan

Harus menjalani operasi usai menderita sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya.

Image
News

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Halmahera Barat

Jumat (15/11/2019) dini hari, pukul 05.15 WIB

Image
News

Lagi, Gempa Susulan Berkekuatan Magnitudo 5,3 Guncang Malut

pukul 04.37 WIB

Image
News

BMKG Catat Sebanyak 28 Kali Terjadi Gempa Susulan Pascagempa Magnitudo 7,1

terkecil Magnitudo 3,2 dan Magnitudo terbesar adalah 5,9

trending topics

terpopuler

  1. Ria Ricis Pamer Saldo Atm Miliaran di YouTube, Oki Setiana Dewi: Saya Akan Tegur Dia

  2. Said Didu Berceloteh Soal Ahok, Profesor USU: Kau Punya Pengaruh Apa?

  3. Pengamat: Prabowo Subianto Tunjukkan Kepiawaiannya sebagai Menhan dalam Merespon Anggota Komisi I DPR

  4. Ruhut: Ahok Memang Super Star, Lawan Politiknya Ketakutan Melihatnya Jadi Bos BUMN

  5. Ditertawakan di Indonesian Idol hingga jadi Bintang di Malaysia, ini 5 Fakta Mengejutkan Karier Gabe “Wely"

  6. Kata Sandiaga Uno Soal Ahok yang Santer Dikabarkan jadi Bos BUMN

  7. MUI Sumut Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Medan Tak Beragama, Sosiolog: Emang Lu Siapa?

  8. Sandiaga: Setelah Ahok Resmi Pimpin BUMN, Kita Wajib Dukung

  9. Dijadikan Perisai Manusia oleh Ayahnya, Bayi 11 Bulan Kritis Kena Tembakan Beruntun

  10. 5 Zodiak Ini Paling Suka Simpan Dendam, Luka Lama Tak Mudah Lupa!

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Memerangi Radikalisme

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
News

Tengah Hamil Tua, 7 Potret Gista Putri yang Tetap Memesona

Image
Gaya Hidup

Sofie Staygold Pok, Barber Wanita dengan Penghasilan Belasan Juta per Hari

Image
Ekonomi

Ahok, Bakal Bos BUMN yang Terkenal Saat Memimpin Jakarta