image
Login / Sign Up

Cerita dari Orang-orang yang Mengurusi Para Terpidana Mati

Maidian Reviani

Menunggu Eksekusi

Image

Rumah Tahanan Kelas II B Cilodong Kota Depok. | AKURAT.Co/Furkan

AKURAT.CO* Hendra menyayangkan berbagai aksi massa yang menolak pengesahan revisi UU Pemasyarakatan. Padahal, menurut Hendra, mereka itu sebenarnya belum paham betul isi pasal-pasal yang diperbaiki.
 * Dari 4.180 warga binaan yang hanya dijaga 40 petugas itu, terdiri dari 3.200 pesakitan yang terjerat kasus narkotika, 23 terpidana mati, 77 orang lagi terpidana hukuman seumur hidup, dan sisanya kasus-kasus yang lain.
* Menurut Andika, lapas tidak mengenal konsep diskriminasi. Semua terpidana, bahkan yang meninggal dunia, mendapatkan perlakuan sama. Kecuali terpidana yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, mereka mendapatkan perlakuan khusus, seperti isolasi. Bahkan, warga binaan yang dianggap berbahaya bisa saja dikirim ke lapas di Nusakambangan.

***

April 2013. Menjelang eksekusi mati, Mirna (50) diminta suaminya, Rudi (51), datang dengan membawa Lasagna ke rumah tahanan.

baca juga:

Rudi ditangkap di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta karena membawa delapan kilogram kokain. Dia terbukti menyelundupkan narkotika dari Italia ke Indonesia.

Walau dia beralibi kokain itu merupakan titipan teman ketika transit di Hong Kong, Rudi tetap kalah di persidangan pada 2002. Rudi harus menerima kenyataan pahit bahwa dia divonis hukuman mati.

Rudi ingin menikmati Lasagna dengan Mirna untuk yang terakhir kalinya.

Tapi ketika ditemui di lapas, Rudi tidak jadi memakannya. Rudi ingin Lasagna itu menjadi saksi perpisahan dengan Mirna.

Lasagna merupakan makanan favorit keduanya ketika menimba Ilmu Farmasi di University of Naples, Italia. Bagi mereka, Lasagna bukan hanya makanan, tetapi saksi dari cinta, kesedihan, kemarahan, dan kebahagiaan mereka.

Tibalah waktunya. Rudi dieksekusi oleh regu tembak.

Kisah itu diangkat dalam film berjudul Lasagna dengan durasi 26 menit. Drama yang disutradarai oleh Adi Victory hari itu diputar di Auditorium Visenema Campus, Cilandak, Jakarta Selatan, untuk memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia.

***

Suatu malam, Hendra Ekaputra dan anggotanya masuk ke ruang tunggu terpidana mati di salah satu lembaga pemasyarakatan Pulau Nusakambangan.

Tanpa banyak dialog, Hendra segera membawa terpidana itu ke sebuah tempat kosong. Beberapa bagian tubuh terpidana segera dirantai dengan tiang yang berdiri kokoh.

Ilustrasi polisi jaga penjara ANTARA FOTO

Regu tembak yang sudah disiagakan beberapa meter di hadapan terpidana sudah mengambil posisi, menunggu perintah.

Suasana menjadi tegang. Tiba-tiba muncul perintah, eksekusi dibatalkan.

Hendra dan anggotanya segera membuka kembali pengikat dan membawa terpidana ke dalam sel.

Ketika itu Hendra masih menjadi Kepala Lapas Batu, Pulau Nusakambangan. Dia tiga kali menjabat posisi kepala di pulau itu. Ketika menceritakan pengalamannya, Hendra sudah menjadi Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.

Di lain waktu, jelang hari eksekusi mati, Hendra menjemput seorang terpidana dari sel. Terpidana ini sudah 18 tahun di bawah pembinaan Hendra ketika masih memimpin lapas di Pulau Nusakambangan.

"Bisa bayangkan gimana rasa kekerabatan, kedekatan kita sebagai manusia terketuk hati ketika orang yang biasa hari-harinya (main) bulutangkis, main voli, tenis meja di sana, kita sendiri yang membawa mereka ke tiang tempat ditembak. Bagaimana rasanya?" katanya.

Pernah juga Hendra punya pengalaman cukup menegangkan. Ketika itu, dia mendapat perintah dari jaksa eksekutor untuk segera menjemput terpidana mati kasus narkotika asal Brasil bernama Marco Archer Cardoso Moreira.

Moreira yang ditangkap aparat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 2003 itu memiliki perawakan kekar. Dia berprofesi sebagai pilot. Marco juga seorang atlet gantole dan pandai bela diri.

Agar Moreira tak melawan, Hendra memutar otak, mencari cara agar dia bisa dibawa ke tiang tempat eksekusi. Hendra terpaksa mengarang cerita dengan mengatakan pada Moreira bahwa ada orang kedutaan yang ingin bertemu.

“Kalau saya bilang Marco kamu mau dihukum mati, mati duluan saya daripada dia. Karena tangan dia dua kali lipat, saya ditonjok guling saya. Jadi saya berpikir gimana ini saya ngambil dia,” kata Hendra.

Setelah mendengar ada teman kedutaan yang hendak bertemu, Moreira bersedia diajak Hendra. Dia digiring ke area Lembah Nirbaya. Di situlah, tepat jam 00.05, 18 Januari 2015, regu tembak melepaskan peluru ke arah sasaran.

Keadaan seperti itu yang jarang diketahui banyak orang.

“Satu sisi jaksa kan bilang: silakan diambil, dieksekusi. Dia (jaksa) kan nggak tahu tinggal (bilang) ambil aja. Kalau nggak jadi (eksekusi) ya balikin lagi. Jadi kan kita dalam ini gimana caranya (supaya semuanya lancar).”

Tetapi, tak ada hal lain yang lebih membahagiakan Hendra selain mendengar kabar warga binaannya mendapatkan keringanan hukuman.

"Ada 35 orang warga binaan hukuman mati berubah hukuman jadi sementara. Dan dua hari lalu, ada warga binaan dari Nusakambangan yang dititipkan di kami (Cipinang) diajukan PK, alhamdulillah disetujui hukumannya dari hukuman mati jadi seumur hidup," katanya.

Ilustrasi lapas. ANTARA FOTO

Cerita Hendra dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa negara dan petugas di lapangan sebenarnya tidak abai dalam melindungi hak-hak setiap warga. Pengalaman itu diceritakan ketika Hendra sekaligus untuk menanggapi hasil peluncuran laporan hasil penelitian yang dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Ensemble Contre La Peine De Mort. Laporan penelitian itu diberi judul Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia.

"Kami pun dari pemasyarakatan, dengan ada revitalisasi kelompokan, dari warga binaan maksimum minimum dan terakhir dengan waktu saya Kalapas di Batu ada one man one share. Kenapa dilaksanakan di sana? Karena itu adalah program warga binaan teroris, di situ ada bandar-bandar narkoba, makanya mereka dibatasi geraknya. Satu sisi kita dianggap melanggar HAM, tapi kita tidak melanggar HAM, karena kita melindungi warga masyarakat yang lebih besar lagi di luar sana," kata Hendra.

Dia justru menyayangkan sikap sebagian kedutaan besar asing yang tidak responsif terhadap kasus hukum yang menimpa warga mereka di Indonesia. Hendra seringkali menghubungi kedutaan, juga mengirimkan surat, namun jarang ada yang merespon.

“Saya berapa kedutaan yang sudah dihubungi, Nigeria dan lain-lain untuk mengurus bebas bersyarat saja nggak bakal datang. Kita sudah baik mengusulkan ke kedutaannya dibantu ni (narapidana) untuk agar berubah hukumannya, kita buat grasi berapakali di Ditjen PAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), saya mungkin tiap tahun ngusulin grasi, tapi yang diterima itu-itu aja,” kata Hendra.

***

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang terletak di bangunan nomor 170, Jalan Bekasi Timur Raya, RT 8, RW 14, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

Di sinilah Hendra sekarang mengabdi. Sekarang ini, warga binaan yang menghuni lapas tersebut mencapai 4.180 orang. Padahal, mestinya daya tampungnya hanya untuk 850 warga binaan.

“Jadi berapa ratus persen itu naiknya?” kata Hendra ketika saya temui siang itu.

Dari 4.180 warga binaan yang hanya dijaga 40 petugas itu, terdiri dari 3.200 pesakitan yang terjerat kasus narkotika, 23 terpidana mati, 77 orang lagi terpidana hukuman seumur hidup, dan sisanya kasus-kasus yang lain.

"Kapasitas lapas itu tidak mungkin lagi, saya 4.180 isinya, yang jaga 40 orang. Bagaimana kita melayani warga binaan yang tadi ada 23 hukuman mati, 77 orang hukuman seumur hidup, itu harus saya layani, dibandingkan 3.200 warga binaan narkoba,” kata Hendra.

Satu blok tahanan terdiri dari 180 warga binaan yang hanya dijaga satu sipir.

Bayangkan bagaimana kita sebagai petugas pemasyarakatan yang ngawal satu orang, tapi jaga 180 orang. Ketika ada chaos otomatis sedikit aja, goodbye, tidak selamat. Berapa yang dibakar? Berapa petugas kami yang di Medan, bagaimana?" ujarnya.

Hendra Ekaputra. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Di situlah Hendra merasa sedih. Semestinya persoalan semacam itu dapat diminimalisir seandainya Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Ketentuan-ketentuan hasil revisi diyakini dapat mengakomodir hak-hak warga binaan.

Hendra menyayangkan berbagai aksi massa yang menolak pengesahan revisi UU Pemasyarakatan. Padahal, menurut Hendra, mereka itu sebenarnya belum paham betul isi pasal-pasal yang diperbaiki.

"Belum tahu pasal yang ada di dalam, tapi mereka sudah berbicara,” kata Hendra.

Supaya dapat mengerti permasalahan di dalam lapas, Hendra sebenarnya berharap kelompok yang menentang revisi UU Pemasyarakatan untuk sekolah atau sehari tidur di dalam lapas.

Dengan demikian mereka akan tahu bagaimana rasanya tidur satu kamar yang seharusnya hanya untuk lima orang, tetapi diisi puluhan, bahkan ratusan orang.

“Harusnya coba rasakan dulu satu hari di lapas,” kata Hendra.

Tujuan Hendra mengundang orang-orang yang demonstrasi menentang RUU Pemasyarakatan untuk menginap di sel biar mereka dapat saling berbagi rasa dengan terpidana. Bagaimana rasanya terpidana setiap hari menungggu dengan harapan mendapat remisi, bebas bersyarat, dan cuti bersyarat.

Tetapi semua itu kini hilang karena revisi UU Pemasyarakatan batal disahkan DPR. Hendra menggambarkan betapa sedih anak dan istri serta keluarga warga binaan.

Hendra menyayangkan penolakan terhadap ketentuan pemberian remisi yang tertuang dalam revisi UU Pemasyarakatan tidak didasari pada pemahaman secara menyeluruh.

Remisi merupakan warisan Belanda. Dulu, remisi diberikan kepada warga pribumi yang dianggap berkelakuan baik selama menjalani hukuman.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan itu masih diberlakukan. Kemudian, diterbitkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam memberikan remisi merupakan kewenangan subyektif pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 2.

Melalui revisi UU Pemasyarakatan, kata Hendra, sebenarnya hendak dilakukan penataan agar pemberian remisi memiliki standar yang jelas, tidak seperti sebelumnya yang didasarkan pada penilaian subyektif pemerintah.

RUU Pemasyarakatan, kata Hendra, sebenarnya juga mempermudah terpidana untuk mendapatkan perubahan hukuman, misal dari hukuman mati menjadi seumur hidup.

“Apalagi dengan RKUHP itu, (setelah) 10 tahun (penjara) dia bisa berubah, karena mereka ada yang ada udah 18 tahun, 20 tahun di dalam (penjara) nggak jelas juga nasibnya,” kata Hendra.

Hendra mengungkapkan semua itu bukan dimaksudkan untuk membuat suasana jadi panas.

Dia mengatakan hanya ingin memberitahu bahwa sebenarnya revisi UU Pemasyarakatan yang kemarin batal diterbitkan adalah upaya untuk memecah kebuntuan dan keresahan terpidana dan keluarga mereka.

***

Jumlah terpidana yang menunggu eksekusi mati tahun ini ada 274 orang.

Mereka tersebar di berbagai lapas di seluruh Indonesia. Data per-9 September 2019, terpidana mati yang berada di lapas wilayah Sumatera Utara 20 orang, di Riau ada dua orang, di Kepulauan Riau ada 15 orang, di Sumatera Selatan ada lima terpidana, di Kalimantan Barat terdapat enam terpidana, di Kalimantan Timur ada satu terpidana, di  Papua Barat ada satu orang, di Jambi ada satu orang.

Kemudian di Lampung ada empat orang, di Bengkulu ada satu orang, di Banten ada 39 orang, di Jakarta ada 26 orang, di Jawa Barat ada 18 orang, di Jawa Tengah ada 99 orang, di Jawa Timur ada 23 orang, di Yogyakarta ada empat orang, di Bali ada tiga orang, di Sulawesi Selatan ada lima orang, dan Nusa Tenggara Timur ada satu terpidana.

Kasus yang menjerat 274 terpidana mati itu berbeda-beda. Kasus pembunuhan (68 terpidana), narkotika (90 terpidana), perampokan (8 terpidana), terorisme (satu terpidana), pencurian (satu terpidana), kesusilaan (satu terpidana), dan pidana lainnya (105 orang).

Ketika saya temui baru-baru ini, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Kepribadian Narapidana dan Tahanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Zainal Arifin menegaskan pemerintah tidak pernah abai terhadap pemenuhan hak-hak mereka.

Petugas, kata dia, tetap memberikan pendampingan serta pembinaan. Hal ini dilakukan karena para terpidana bisa mendapatkan remisi asalkan menunjukkan perubahan sikap dan perilaku secara signifikan. 

“Kita juga berusaha untuk memperbaiki mereka dan kalau perilaku mereka baik, kalapas akan mengusulkan grasi agar berubah pidananya dari pidana mati, jadi pidana seumur hidup. Itu utamanya,” kata Zainal.

Zainal Arifin. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Jika grasi disetujui presiden, kepala lapas bisa mengusulkan lagi menjadi pidana sementara.

“Emang prosesnya panjang, tetap kita perhatikan hak-hak mereka dan itu diamati dan diperhatikan betul oleh kalapas masing-masing,” tuturnya.

Zainal kemudian menanggapi beberapa rekomendasi yang disampaikan Kontras dan ECPM agar hak-hak terpidana, baik yang mendapat hukuman mati maupun yang lebih ringan dari itu, dipenuhi.

Terhadap rekomendasi agar dilakukan penyelidikan terhadap kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan sipir, Zainal mengatakan masalah ini sampai sekarang terus diupayakan. Dia menegaskan petugas yang terbukti melakukan kekerasan terhadap terpidana, akan diproses.

“Jadi kita berupaya seminimal mungkin yang namanya penyiksaan itu kita ubah. Ya mungkin masih ada oknum-oknum yang melakukan, tapi tidak terpantau oleh pimpinan lembaga tersebut. Dan kalau sudah tepantau Insya Allah akan kita beri teguran, pasti itu, jadi upaya kita meminimalisir atau meniadakanpenyiksaan itu sudah kita lakukan di setiap unit pelaksanaan teknis di lembaga pemasyarakatan dan rutan seluruh Indonesia,” ujar dia.

Terhadap rekomendasi untuk mengubah peraturan pemasyarakatan demi memenuhi standar internasional, termasuk Mandela Rules, untuk semua kategori lapas, Zainal mengungkapkan hal ini tak berjalan mulus karena revisi UU KUHP batal disahkan DPR periode 2014-2019.

Padahal, menurut dia, revisi tersebut telah menyentuh ketentuan-ketentuan yang dapat memenuhi harapan terpidana, khususnya yang dijatuhi hukuman mati.

“Ada percobaan untuk yang 10 tahun pidana mati, jadi setelah 10 tahun, dapat diusulkan untuk berubah pidana menjadi pidana seumur hidup. Jadi sangat membantu para terpidana mati.”

Usai melakukan penelitian yang diberi judul Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia, Kontras dan ECPM merekomendasikan agar para sipir diberi pelatihan dalam menangani terpidana, khususnya yang dijatuhi hukuman mati.

Menurut Zainal, seharusnya rekomendasi tersebut jangan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, melainkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasalnya, Ditjen PAS selama ini hanya menerima sipir dari kementerian.

"Mungkin rekomendasi diarahkan ke mereka juga, kalau kita user, kita terima jadi pegawai yang kita tugaskan untuk kemana-mana. Jadi kita mohon rekomendasi diperluas, jangan ke Ditjen PAS sendiri, juga ke sekjen dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mereka memprogramkan pelatihan bagi petugas baru sebelum bertugas di lapangan,” kata dia.

Tapi, Zainal mengakui masih banyak petugas lembaga pemasyarakatan yang belum paham bagaimana menangani warga binaan yang mengalami depresi ataupun membahayakan orang lain. Cara yang umum dilakukan sipir selama ini dengan mengisolasi mereka.

Ilustrasi Rutan Siak Riau. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

“Nah kan kekurangan petugas kita pendidikannya kurang.”

“Perbedaan Lapas Batu tadi sama lapas lain, mungkin sudah terkena imbas one man one share, super maksimum security. Kalau di lapas lain emang bebas, kita pelakukan narapidana mati itu bebas, supaya itu mengurangi depresi segala macem, itu kan upaya kita,” Zainal menambahkan.

Begitu juga rekomendasi meningkatkan anggaran pengadaan makanan bagi terpidana, menurut Zainal seharusnya juga jangan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lapas sendiri sebenarnya juga berharap ada peningkatan anggaran.

“Kita sudah berusaha untuk memenuhi standar supaya mereka tidak kekurangan gizi, pihak anggaran kan bukan kita, kita hanya mengusulkan, tapi disetujuinya berapa.”

Selama ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menanggung utang hingga miliran rupiah untuk biaya pengadaan makanan. Hal ini terjadi karena masalah over capacity penghuni rumah tahanan. Tiap tahun, jumlah warga binaan tidak pernah berkurang, tetapi bertambah terus.

“Saya masuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan awal Januari 2016, itu sekitar 170 ribu sekian (narapidana), sekarang 264 ribu sekian. Jadi tidak ada penurunan, jadi setiap tahun naik secara signifikan.”

“Kita mengandalkan bahan makanan sekian, tapi tiap bulan naik, jadi itu akan menambah utang. Jadi mohon juga direkomendasikan ke pihak anggaran supaya kita tidak punya utang, bagaimana dukungan Kontras sangat didengar. Kalau kita yang ngomong kayaknya kurang diperhatikan,” Zainal menambahkan.

Zainal mengakui lapas tidak dapat berbuat lebih banyak lagi dalam mengatasi keluhan soal makanan. Lapas hanya menerima. Dia sebenarnya berharap mulai tahun depan makanan yang dikirim ke lapas merupakan makanan jadi atau bukan lagi makanan yang dimasak oleh petugas lapas.

“Karena kita cuma ketempatan jadi nggak bisa apa-apa. Intinya kita tidak mau mereka kekurangan gizi, kekurangan segala macem, kita mengusulkan, tapi faktanya di kita yang bisa menerima ya itu aja,” ujarnya.

Di Lapas Kelas 1 Cipinang, Hendra menambahkan satu warga binaan hanya mendapat jatah Rp18 ribu sehari untuk tiga kali makan, itupun belum dipotong pajak.

“Paling Rp16 ribu untuk tiga kali makan, bapak ibu bisa bayangin, layak atau tidak mereka makan itu,” kata dia.

Terhadap rekomendasi soal anggaran kesehatan, Zainal mengakui dari dulu memang menjadi persoalan. Lapas, kata dia, juga kekurangan tenaga dokter, apalagi psikolog dan psikiater yang belum ada.

“Untuk psikolog sarjana S1 ada beberapa, tapi sangat-sangat kurang. Sampai sekarang masih minim, jadi kalau bisa rekomendasinya juga jangan diarahkan ke kita aja,” tuturnya.

Tapi, petugas lapas, kata dia, tidak akan menghalangi narapidana yang ingin berobat di luar lapas.

Mengenai rekomendasi agar diberikan akses tanpa batas kepada LSM dan organisasi kemanusiaan untuk mengunjungi lapas, Zainal mengatakan untuk hal ini tidak bisa langsung disetujui karena lapas merupakan lembaga khusus yang memiliki prosedur ketat.

“Jadi mohon dimaklumi, bukan kami melarang, kami sangat terbuka untuk masukan-masukan demi perbaikan perlakuan kami, tapi cuma ada kriteria dan aturannya, tidak di larang tapi tidak sebebas-bebasnya juga. Gitu,” ujar dia.

***

Di lapas wilayah Jakarta sekarang ini terdapat 26 terpidana mati.

“Saudara-saudara kita (di Jakarta) yang dihukum dengan pidana mati ada 26 orang. 23 orang ada di tempat Pak Hendra, di Lapas Kelas 1 Cipinang, tiga orang ada di Lapas Khusus Narkotika Kelas 2 Jakarta, juga di Cipinang,” kata kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Andika Dwi Prasetya.

Sama seperti di lapas-lapas lain, terpidana mati yang menjalani pembinaan di wilayah Jakarta juga terjerat berbagai pelanggaran kelas berat: dua orang melakukan pembunuhan dan 24 orang lainnya terlibat bisnis narkoba.

Di Jakarta juga terdapat 96 narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Menurut Andika, hukuman ini tak kalah berat.

“Di Cipinang paling banyak ada 77 orang, di Lapas Salemba ada satu, di Lapas Narkotika 14, yang masih ada di rutan tiga orang, dan bahkan ada wanita satu di Lapas Perempuan di Pondok Bambu. Yang mereka dihukum seumur hidup ini pembunuhan satu orang, teroris dua orang, kasus narkoba 93 orang.”

Persoalan yang dialami lapas-lapas di Jakarta hampir serupa di daerah lain, over capacity. Lapas dan lembaga khusus pembinaan anak yang seharusnya hanya untuk 5.851 warga binaan, kini menampung 17.998 orang.

“Artinya mengalami over kapasitas lebih kurang 212 persen. Luar biasa,” kata dia.

“Tapi alhamdulillah hingga hari ini tidak ada suatu kondisi yang mengerikan seperti HAM sudah tidak lagi terlindungi, atau mengakibatkan kematian. Alhamdulillah, jangan sampai di Jakarta terjadi.”

Penjelasan Andika memperkuat apa yang sudah disampaikan Zainal. Menyangkut tindakan sipir dalam menangani terpidana yang depresi maupun membahayakan diri sendiri atau orang lain, hal itu sudah ada standar operasional prosedurnya.

“Harus dilakukan tindakan, termasuk yang berakhir pada pengisolasian, itu standar,” kata dia.

Itu sebabnya, dia tidak sependapat dengan penilaian Kontras yang menyebut penanganan yang dilakukan sipir sebagai bentuk kekerasan terhadap terpidana.

Ilustrasi - Borgol. AKURAT.CO/Candra Nawa

“Jadi memang akan lebih tepat bahwa tindakan atau langkah itu adalah penggunaan kekuatan yang memang diatur oleh UU, dalam rangka kepentingan justru si narapidana atau pihak yang diberikan tindakan itu sendiri,” ujar dia.

Terhadap tindakan isolasi terpidana yang mengalami depresi sehingga melakukan tindakan yang membayakan diri sendiri maupun orang lain, kata dia, kalau berdasarkan SOP, seharusnya diserahkan kepada ahli, misalnya dokter.

Tetapi Andika mengakui sejauh ini negara belum sampai pada kemampuan maksimal dalam menyediakan fasilitas kesehatan terhadap terpidana.

“Sehingga seperti tadi hanya bisa melakukan asessment, tenaga yang tersedia di lapas seorang sikolog yang hanya sikolog klinis yang diterima, direkrut saat perekrutanpun belum punya sertifikat untuk praktik. Tapi kondisi ini sebenarnya menggambarkan bahwa kita sudah punya pola, negara sudah punya pola yang bertujuan sebenarnya mengedepakan HAM.”

Menurut Andika lapas tidak mengenal konsep diskriminasi. Semua terpidana, bahkan yang meninggal dunia, mendapatkan perlakuan sama. Kecuali terpidana yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, mereka mendapatkan perlakuan khusus, seperti isolasi. Bahkan, warga binaan yang dianggap berbahaya bisa saja dikirim ke lapas di Nusakambangan.

“Bahkan sekarang ada konsep revitalisasi pemasyarakatan dimana kita melihat tidak dari jenis kejahatannya, tidak dari lama atau seberapa lama dia sudah menjalani pembinaan, tapi adalah perilaku. Kalau dia pada kategori berperilaku high risk, kita kirim ke Lapas Batu atau sekarang ada Karang Anyar, super maksimum, dia hanya bersahabat dengan kamera, bakal ngeri lagi,” ujar dia.

Walaupun begitu, Andika menjamin semua hak terpidana yang dianggap berbahaya itu tetap dipenuhi.

“Jadi pemasyarakatan tidak hanya berpedoman pada konsep-konsep, bahkan kami klaim seperti dikatakan Rule Mandela, itu sudah semua diperintahankan kepada jajaran untuk dipegang sebagai acuan dalam memperlakukan manusia, karena memang manusia yang ada di dalam sana (penjara), konsep tentang kemanusiaan menjadi prinsip.”

Dia memastikan semua lapas serta rutan yang berada di Jakarta menaati instruksi Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun integritas.

“Kita melihat kata puas tentunya segala aspek menyangkut kepentingan manusia, itu harus terselenggara dengan baik, bahkan nilainya harus sangat baik.” []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Anak Tana Toraja Berjuang Selamatkan Ayah dan Kakak dari Regu Tembak

Tulisan 2: Menguak Penderitaan Terpidana Mati Dalam Penjara

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Menunggu Eksekusi

Menguak Penderitaan Terpidana Mati dalam Penjara

Image

News

Menunggu Eksekusi

Kisah Anak Tana Toraja Berjuang Selamatkan Ayah dan Kakak dari Regu Tembak

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
DPR RI

Komisi I dan Menlu Bahas Pencekalan Rizieq Shihab

Sayang, penjelasan Menlu disampaikan dalam forum tertutup.

Image
News

Dukung William, Dedek Prayudi: Anak 23 Tahun Disumpah untuk Jaga Uang Rakyat

"Seorang anak 23 tahun disumpah untuk menjaga uang rakyat."

Image
News

Tragis, Gadis Muda Lemahabang Tewas Gantung Diri

"Motifnya belum kami ketahui, tapi korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga."

Image
News

Soal Anggaran Lem Aibon, William Aditya Sarana Penuhi Panggilan BK DPRD DKI

"William Aditya Sarana diduga melanggar kode etik."

Image
News
DPR RI

Ditanya Soal Pilkada 2020, Ketua DPR Masih Tunggu Pembahasan di Komisi II

"Saya lihat nanti di Komisi II bagaimana progresnya, kan baru mulai raker (rapat kerja)"

Image
News

Dahnil Jadi Jubir Menhan Prabowo, Begini Sindiran Saidiman dan Ferdinand

Sebagai pengabdian politik, gajinya tidak usah diambil.

Image
News

Menko Polhukam Tegaskan Tidak Ada Bukti Pemerintah Indonesia Pernah Cekal Habib Rizieq

Habib Rizieq mengatakan dirinya dicekal sudah hampir satu setengah tahun.

Image
News

Antisipasi Penyebaran Hog Cholera, Dinas Pertanian Kabupaten Karo Lakukan Desinvectan Kandang Babi

Penyemprotan kandang sebagai upaya pencegahan dilakukan di Kecamatan Tigapanah, Laubaleng dan Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Image
News

Tangkap Rampok Minimarket, Polisi: Modus Sindikat Ini Sangat Kejam dan Sadis

"Mereka datang ke Alfamart dan tersangka S langsung menodongkan dengan senjata api serta mengancam karyawan."

Image
News

Jasad Pria dalam Koper Ada Indikasi Diracun Pembunuh

Tidak menutup kemungkinan korban diracun terlebih dahulu baru dipukul dengan benda tumpul.

trending topics

terpopuler

  1. Pengakuan Pembunuh Perempuan di Cakung: Korban Sempat Nangis dan Minta Maaf, Tetap Saya Habisi

  2. Akhirnya Jenazah Ignatius Freddy Dimakamkan Secara Muslim

  3. Gantikan Jokowi Resmikan Patung Jenderal Sudirman, Prabowo: Kalau Kita Lemah, Pasti Akan Diganggu

  4. Larangan Pejabat Ucap Salam Semua Agama, Bamsoet: Saya Tidak Masalah, yang Penting Tak Pengaruhi Keyakinan

  5. Mourinho: Hanya Ada Satu Cara Gagalkan Liverpool Jadi Juara

  6. Soal Foto Tak Pakai Bra, Begini Tanggapan Marshanda

  7. Bos Wulling yang Tenggelam Ditemukan Nelayan, Sayembara Rp750 Juta Masih Berlaku?

  8. Sudah Sah, 10 Potret Pasangan Artis Pamer Kemesraan di Atas Ranjang

  9. Idham Azis Tarik Dua Perwira dari Polda Papua Barat

  10. PKS Khawatir Misionaris di Papua Disusupi Agenda Lain, Arie Kriting: Manusia Papua Itu Terbaik

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Image
Rozi Kurnia

Polemik Sinema atau Bukan Sinema ala Martin Scorsese

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
News

Nggak Gengsian, ini 5 Potret Memesona Utari si Penjual Cilok di Boyolali yang Viral

Image
News

6 Potret Seru Susi Pudjiastuti saat Liburan, Sambil Momong Cucu

Image
News

Mundur dari PNS, ini 5 Fakta Pencalonan Siti Nur Azizah di Pilwalkot Tangsel