image
Login / Sign Up

Menguak Penderitaan Terpidana Mati dalam Penjara

Maidian Reviani

Menunggu Eksekusi

Image

Ilustrasi - Borgol | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, * Di lapas Pulau Nusakambangan, misalnya. Di sana, terpidana yang diwawancara mengeluhkan tidak adanya program pendidikan, pelatihan, olahraga, atau perpustakaan.
* Kondisi berbeda dialami terpidana yang ditahan di lapas-lapas yang berada di luar Pulau Nusakambangan. Mereka mengeluhkan betapa sumpek kondisi kamar tempat penahanan yang over capacity.
* Dampak vonis hukuman mati, menurut Marie, tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, tetapi benar-benar telah melukai keluarga terpidana.

***

Zulfiqar Ali merupakan salah satu terpidana mati yang menjalani proses peradilan yang dianggap tidak adil (unfair trail) di Indonesia. Dia mengalami bermacam-macam penyimpangan, seperti penyiksaan selama proses hukum yang dijalaninya.

baca juga:

Putusan hukum pada Zulfiqar ketika itu menjadi tanda tanya besar. Sebab, ketika diadili, Zulfiqar tidak didampingi penerjemah.

Zulfiqar rencananya akan dieksekusi pada Jumat, 29 Juli 2016. Namun, tim kuasa hukum bersama pemerintah Pakistan mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan ketika itu, mantan Presiden BJ Habibie mengirimkan surat kepada Jokowi agar mempertimbangkan kembali eksekusi mati terhadap warga Pakistan itu. Upaya tersebut membuahkan hasil.

Tetapi sejak masuk hotel prodeo pada 2004, kondisi kesehatan Zulfiqar semakin menurun, hingga pada 31 Mei 2018, dia meninggal dunia dengan masih menanti keadilan dari negara atas kasus yang menimpanya.

Kisah Zulfiqar diangkat dalam film berjudul Menanti Keadilan. Film berdurasi 13 menit yang disutradarai oleh Andy Panca Krniawan itu diputar di Auditorium Visenema Campus, Cilandak, Jakarta Selatan, hari itu untuk memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia.

***

Pada Desember 2018 sampai Juli 2019, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Ensemble Contre La Peine De Mort melakukan kolaborasi penelitian terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan serta para terpidana mati di Indonesia.

Tujuan penelitian untuk memberikan ruang bagi terpidana mati, keluarga mereka, dan pihak berwenang untuk bersuara. Kemudian, untuk menilai dan menganalisa secara langsung mengenai apakah pemerintah sudah memenuhi hak terpidana mati. Selain itu, untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai revitalisasi sistem hukum dan perundang-undangan hukuman mati.

Penelitian dilakukan terhadap delapan lembaga pemasyarakatan.

Kedelapan lapas yang diteliti, yaitu Lapas Tangerang, Lapas Cilacap, Lapas Batu Nusakambangan, Lapas Narkotika Nusakambangan, Lapas Kembangkuning Nusakambangan, Lapas Lowokwaru Malang, Lapas Makassar, Lapas Krobokan, dan Lapas Wirogunan.

Tadinya, ada sembilan lapas yang akan diteliti -- termasuk lapas Yogyakarta -- tapi karena terkendala masalah prosedur, tim gagal melakukan penelitian di sana.

Tim peneliti melakukan wawancara dengan delapan petugas lapas, tujuh narapidana yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusi mati, dua pengacara terpidana, dan dua perwakilan keluarga terpidana.

Ketika saya temui beberapa waktu yang lalu, Kepala Divisi Pembela Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri menekankan riset ini untuk mengetahui bagaimana keadaan di dalam lapas yang terkadang bagai tempat menampung "sampah." Banyak narapidana ditahan di sana tanpa dipenuhi hak-haknya.

Ilustrasi rumah tahanan. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

Dari laporan penelitian yang diberi judul Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia terungkap, para terpidana mati mengeluhkan beberapa persoalan mendasar.

Di lapas Pulau Nusakambangan, misalnya. Di sana, terpidana yang diwawancara mengeluhkan tidak adanya program pendidikan, pelatihan, olahraga, atau perpustakaan.

Semua narapidana (yang menjalani hukuman mati atau yang bukan) hanya diizinkan ke luar dari sel selama satu jam, itu pun hanya boleh di depan ruang sel.

“Karena ini kita juga menemukan banyak sekali mereka membandingkan ketika sebelum mereka dibawa ke Lapas Nusakambangan, itu aktivitas mereka tidak terlalu terkekang (sebelum Lapas Nusakambangan),” kata Arif.

“Karena memang ketika kita melakukan wawancara dengan Pak Hendra (mantan Kepala Lapas Batu, Nusakambangan), itu ada perubahan sistem yang dilakukan di lapangan khususnya terkait dengan aktivitas yang dapat mereka lakukan di luar sel penahanan,” Arif menambahkan.

Kondisi berbeda dialami terpidana yang ditahan di lapas-lapas yang berada di luar Pulau Nusakambangan. Mereka mengeluhkan betapa sumpek kondisi kamar tempat penahanan yang over capacity.

“Berbeda dengan Nusakambangan yang cukup luas, terutama Lapas Batu, satu sel satu orang. Tapi di sisi lain, ketika mereka berada di Nusakambangan, mereka merasa aktivitas mereka untuk berkegiatan di luar sel itu sangat berkurang dan itu yang ada perbedaan-perbedaan yang memang kita temukan,” kata Arif.

Beberapa narapidana asing yang diwawancara juga mengeluhkan ketiadaan sarana perpustakaan di lapas.

"Ya karena tadi saya katakan, ruang lingkupnya dia makin sempit karena keterbatasan ruang akibat membludak isi lapas. Misalnya soal akses perpustakaan di berbagai lapas. Ini memang bertolak belakang. Saya sempat bertanya kenapa buku-bukunya jarang sekali, karena ya mereka (pihak lapas) bilang minat baca dari terpidana juga sangat minim, sehingga itu menjadi poin penting," ujarnya.

Masalah pemenuhan layanan kesehatan fisik dan mental juga menjadi keluhan terpidana mati maupun non terpidana mati.

“Terkait mental, beberapa lapas sebenarnya telah memiliki petugas konseling, seperti saya mewawancara beberapa petugas lapas di Makassar itu memang memiliki petugas yang dia biasanya itu memberikan konseling atau psikolog terhadap terpidana mati, namun sifatnya hanya proses assessment, jadi dia tidak bisa melakukan tindakan, karena memang bukan kapasitas dia,” kata Arif.

Tetapi menurut petugas lapas, khusus untuk terpidana mati, usai proses assessment biasanya diserahkan kepada tokoh rohaniawan, bukan dokter. Itu sebabnya, tak jarang penanganan kesehatan mental kemudian lebih memakai pendekatan keagamaan ketimbang kedokteran.

Persoalan kekurangan anggaran menjadi salah satu faktor yang dikemukakan petugas lapas dalam hal minimnya pelayanan kesehatan.

"Pihak lapas mengakui memang minim soal anggaran kesehatan. Nah ini menjadi hasil temuan kita yang saya harapkan dari riset ini menjadi masukan yang berarti bagi temen-temen Ditjen PAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk meningkatkan soal anggaran khususnya soal kesehatan bagi terpidana, tidak hanya terpidana mati," kata dia.

Tetapi di beberapa lapas masih ada terobosan yang dilakukan petugas untuk memenuhi hak terpidana, terutama menyangkut kesehatan fisik. Seperti di Lapas Makassar, Sulawesi Selatan, dilakukan kerjasama antara kantor wilayah pemasyarakatan dan pemerintah daerah.

“Untuk mengakali bagaimana soal anggaran kesehatan ini ditanggung oleh pemerintah atau pemerintah kabupaten atau kota itu sendiri,” kata Arif.

Ilustrasi rumah tahanan. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

Dalam laporan yang berjudul Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia juga terungkap ada sejumlah pihak dalam lapas yang kerap mempersulit terpidana mati bisa bertemu keluarga ataupun pengacara mereka.

Salah satunya dialami terpidana mati yang batal dieksekusi pada 2016. Arif mengatakan pada waktu akan dieksekusi mati, terpidana dipindahkan jaksa ke Lapas Batam. Namun, ternyata batal dan dia tidak dikembalikan lagi ke lapas sebelumnya.

Menurut Arif, dalam kasus seperti itu seharusnya jaksa bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengembalikan terpidana ke lapas sebelumnya. Akibat tidak dikembalikan, keluarga terpidana mengalami kesulitan untuk menemui karena lokasinya jauh dari rumah.

“Sebenarnya ini bukan tanggungjawabnya pihak lapas karena kan proses pemindahan ini tanggung jawab jaksa penuntut umum. Dan ini menjadi catatan bahwa ketika mereka sudah ditaruh di lapas oleh jaksa kemudian tidak jadi diproses ya ditinggalkan begitu saja. Sinergitas itu tidak dilakukan oleh si eksekutor atau jaksa penuntut umum,” Arif menambahkan.

Dalam penelitian juga ditemukan perlakuan berbeda antara terpidana mati asal Indonesia dan warga negara asing.

Salah satu kasus yang ditemukan, pengacara dan keluarga salah satu terpidana mati WNA kesulitan menjenguk di Lapas Yogyakarta. Untuk bisa menjenguk, mereka wajib mendapat surat persetujuan dari jaksa dan untuk itu prosesnya panjang. Berbeda dengan perlakuan terhadap pengacara dan keluarga salah satu terpidana mati WNI di Lapas Cilacap, mereka bebas untuk menjenguk.

"Saya tidak tahu kenapa. Apakah memang karena terpidana asing sehingga agak sulit, sehingga harus meminta izin jaksa penuntut umumnya, atau memang ada prosesnya yang membedakan antara si jaksa,” ujar Arif.

Tetapi menurut hasil wawancara dengan sejumlah petugas lapas dikatakan hampir semua lapas tidak membedakan perlakuan terhadap terpidana.

"Jadi beberapa lapas yang kita temui, mereka tidak bedakan napi biasa dengan napi terpidana mati khususnya yang berada di lapas-lapas Nusakambangan, karena mereka memang dibaur dengan narapidana yang lain. Perbedaan hanya dilakukan dari jenis lapasnya," kata Arif.

Kasus lain lagi yang ditemukan, terpidana mati yang mengalami depresi justru ditahan di sel isolasi. Salah satu terpidana itu adalah klien Arif yang ketika itu melakukan percobaan bunuh diri atau membahayakan narapidana, tetapi petugas menanganinya dengan pendekatan penahanan dalam ruang isolasi selama satu minggu.

Menurut Arif, hal itu terjadi karena pemahaman petugas lapas dalam menangani kesehatan mental terpidana masih minim.

Soal makanan, menurut laporan itu, hampir semua terpidana mati dapat memahami keadaan. Mereka maklum karena petugas lapas telah memberitahu bahwa jumlah penghuni seringkali melebihi kapasitas.

Atas berbagai permasalahan itu, Kontras memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, menyelidiki kasus kekerasan, penyiksaan atau perlakuan buruk terhadap narapidana secara transparan dan akuntabel.

“Terlebih kita juga udah melakukan tanda tangan MoU yang dilakukan Kemenkumham dengan lima lembaga dimana jika sewaktu-waktu lima lembaga ini bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke lapas,” kata Arif.

Kedua, mengubah peraturan pemasyarakatan agar memenuhi standar internasional, termasuk Mandela Rules, untuk semua kategori lapas.

“Karena saya meyakini bahwa ada komitmen dari Ditjen PAS untuk mengakomodir soal penahanan,” kata Arif.

Ketiga, melatih para sipir dalam menangani terpidana, terkhusus yang mendapatkan hukuman mati. “Soal pendekatan segala macem harus ditingkatkan,” tutur dia.

Keempat, meningkatkan anggaran perawatan kesehatan untuk menyediakan obat yang memadai bagi narapidana. Berikan narapidana akses ke obat-obat yang sesuai dengan kondisi medis mereka.

“Karena minimnya anggaran soal kesehatan, kadang dia (petugas lapas) biasanya memberikan ke narapidana kalau tidak sakitnya terlalu keras, biasanya itu obat-obat warung, itu pun setengah untuk meminimalisir anggaran biaya,” kata Arif.

Kelima, meningkatkan anggaran pengadaan makanan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas, terutama di lapas yang memiliki larangan bagi pengunjung membawa makanan untuk kerabat yang menjadi warga binaan.

Dan keeenam, izinkan akses tanpa batas ke LSM serta organisasi kemanusiaan ke semua lapas dan semua tempat penahanan untuk memungkinkan mereka memantau kondisi lapas atau untuk memberikan dukungan serta bantuan.

“Kenapa saya mengatakan LSM, karena dalam beberapa kasus belakangan itu justru kita mendapatkan pengaduan terkait dengan terpidana mati justru dari rohaniawan-rohaniawan. Misalnya dalam konteks kasusnya Usman, kasusnya Ruben Peta Sambo, Frank Amado itu justru dari rohaniawan-rohaniawan yang memang dari awal itu dia menjadi dokter mental si terpidana mati. Karena rata-rata terpidana mati di dalam lapas tidak setahun dua tahun,” ujar dia.

***

Hak untuk hidup dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

“Sehingga sebenarnya hak hidup ini menjadi kehidupan mutlak bagi pemerintah Indonesia sebenarnya untuk menjaga, melindungi,” kata Kepala Divisi Advokasi Internasional Kontras Fatia Maulidiyanti ketika menjelaskan latar belakang penelitian Kontras dan ECPM terhadap kondisi lapas dan terpidana mati.

Tren vonis hukuman mati di Indonesia meningkat, apalagi setelah muncul pernyataan darurat narkoba dan darurat pelecehan seksual.

“Kejahatan terhadap narkotika yang sekarang ini menjadi sangat marak untuk mendapatkan sebuah putusan menjadi sebagai hukuman mati, ketika Indonesia pada era Jokowi khususnya menerapkan putusan untuk hukuman mati dan melakukan eksekusi mati,” kata Fatia.

Padahal di level global, kata Fatia, tren moratorium maupun penghapusan hukuman mati meningkat. Sekarang sudah 114 negara yang secara hukum menghapus hukuman mati.

“Dan selain itu juga ketat sekali dengan bagaimana sebenarnya proses dari terpidana mati ini selama menjalani masa tahanan, kami menemui beberapa terpidana hukuman mati selama proses penelitian dan beberapa di antaranya sudah mendekam di penjara lebih dari 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan bahwa sudah berapa lama mereka menjalani hukuman tersebut dan masih belum tahu sebenarnya nasib dari dirinya sendiri.”

Ketika meluncurkan laporan hasil penelitian di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Koordinator Kontras Yati Adriani mengatakan Kontras dan ECPM yang selama ini berfokus pada upaya perlindungan HAM, termasuk penghapusan hukuman mati, secara aktif mengambil peran untuk terus menyuarakan penghapusan praktik eksekusi mati, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia.

Yati Adriani. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Yati mengatakan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih terdapat kecacatan maupun masalah dalam proses pemidanaan.

Misalnya, dalam beberapa kasus hukum yang didampingi Kontras, masih ada dugaan proses hukum yang tidak adil. Mulai dari pendampingan terhadap terpidana yang tidak memadai, penyiksaan masih menjadi salah satu metode penyelidikan di kepolisian, kemudian akses kuasa hukum terhadap terpidana terbatas.

Yang lebih substansial lagi, menurut Yati, profesionalitas, akuntabilitas criminal justice system dan independensinya yang menurutnya masih bermasalah.

“Mengapa dengan semua persoalan unfair trial yang masih marak di negara kita, banyak kecacatan-kecacatan dalam proses pemidanaan kita, tapi pemerintah masih sangat percaya diri untuk menerapkan praktik hukuman mati ini,” ujar dia.

Itulah yang mendorong Kontras dan ECPM tetap konsisten menentang praktik pidana hukuman mati karena konstitusi mengamanatkan bahwa hidup merupakan hak setiap orang dan tidak dapat dikurangi.

“Itu sudah seharusnya tidak digunakan dalam situasi negara kita yang sudah maju menjadi negara yang lebih demokratis dan menjunjung hak asasi manusia,” ujarnya.

Yati menilai sebenarnya Indonesia ada peluang untuk menghapuskan hukuman mati. Di antaranya, ada perubahan ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyantumkan pidana hukuman mati bukan sebagai hukuman pokok, melainkan alternatif.

“Sehingga akan ada kemungkinan perubahan hukuman bagi mereka yang sudah divonis hukuman mati apabila dalam jangka waktu 10 tahun, ada perubahan menjadi lebih baik mereka bisa diganti hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup,” kata dia,” kata Yati.

“Tapi kan itu tidak menjawab apa yang menjadi harapan ideal kita, harapan ideal kita kan dihapuskan secara keseluruhan karena hukuman mati sekali lagi melanggar hak hidup dan konstitusi kita kan dalam Pasal 28 ini sudah menjamin hak hidup,” Yati menambahkan.

Walaupun perubahan dalam ketentuan RUU itu bukan solusi yang menggembirakan, menurut dia, setidaknya ada progress kecil yang menggambarkan bahwa negara mengakui praktik serta penerapan hukuman mati itu penting untuk dikritisi dan dievaluasi.

“Progress kecil ini tentu saja masih harus kita tindaklanjuti dengan berbagai upaya agar betul-betul praktik penghukuman mati di negara kita ini dihapuskan, ini yang kami lakukan di Kontras,” tutur Yati.

“Harusnya ketika pembahasan RKUHP, pemerintah hapuskan aja (soal hukuman mati). Ini seperti mitigasi di Indonesia, pasal ini masih kontroversi sehingga milih jalan tengah ya udah tetap dicantumkan.”

Peluang penghapusan hukuman mati itu juga dapat dilihat dari sikap pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) yang menentang praktik hukuman mati. Kemudian, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan moratorium hukuman mati selama empat tahun.

Namun, Kontras menyayangkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hukuman mati kembali diterapkan.

Kontras menilai politik ikut mempengaruhi kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menjatuhkan hukuman mati.

“Memunculkan satu wajah bahwa pemerintahannya sangat kuat dan tegas. Dan salah satu upaya untuk memperjelas ketegasannya itu yaitu ditunjukkan dengan eksekusi hukuman mati yang menurut kami sangat tidak patut begitu, bagaimana hak hidup seseorang digunakan untuk tujuan-tujuan politik lainnya,” kata Yati.

Tetapi, Kontras tetap akan berjuang menyuarakan sikap optimistis untuk penghapusan praktik hukuman mati di Indonesia.

Salah satu upaya yang selama ini sudah dilakukan, yaitu melakukan pendampingan hukum baik kepada terpidana mati maupun keluarga mereka.

“Karena memang kami menemukan bagi mereka yang terpidana hukuman mati, dampaknya akan kepada psikologis, sosial, kesehatan dan lain-lain,” kata Yati.

***

Peneliti dari ECPM Marie-Lina Samuel sepakat praktik hukuman mati harus dievaluasi. Alasannya sama seperti yang dikemukakan oleh Yati, di antaranya ditemukan adanya kecacatan dalam proses dan pemidanaan.

Kesengsaraan akibat vonis hukuman mati tidak saja dirasakan terpidana, namun juga keluarga mereka. Mereka kehilangan anggota keluarga.

Dampak vonis hukuman mati, menurut Marie, tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, tetapi benar-benar telah melukai keluarga terpidana.

"Kita menerima cukup banyak kesaksian dari mereka, bagaimana menjalani kehidupan mereka sehari-hari," kata dia.

Marie-Lina Samuel. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Marie menduga kejahatan yang dilakukan pelaku lebih didasari pada keterpaksaan. Dia menyontohkan, akibat himpitan ekonomi membuat orang melakukan perbuatan melanggar hukum.

"Tidak hanya berdasarkan perdebatan hukum pidana, menurut kami hukuman mati tidak punya efek gentar sama sekali, yang ingin kita lihat di sini ada kehidupan manusia," katanya.

Marie setuju pelaku kejahatan dihukum, tetapi dia mempertanyakan apakah hukuman harus hukuman mati? Menurut dia pendekatan HAM tetap harus dikedepankan.

"Terpidana mati terampas sama sekali martabat dan hal-hal yang layak dari manusia, ada istri, anak, ayah dan lain-lain. Ada juga yang sudah melakukan kesalahan, tapi mereka layak memiliki kesempatan kedua," ujar dia. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Anak Tana Toraja Berjuang Selamatkan Ayah dan Kakak dari Regu Tembak

Tulisan 3: Cerita dari Orang-orang yang Mengurusi Para Terpidana Mati

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Menunggu Eksekusi

Cerita dari Orang-orang yang Mengurusi Para Terpidana Mati

Image

News

Menunggu Eksekusi

Kisah Anak Tana Toraja Berjuang Selamatkan Ayah dan Kakak dari Regu Tembak

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kata Sandiaga Uno Soal Ahok yang Santer Dikabarkan jadi Bos BUMN

Kabar paling santer menyebut Ahok akan menduduki pucuk pimpinan PT. Pertamina (Persero)

Image
News

KPK Periksa Dirut PDAM Indramayu terkait Suap Proyek Infrastruktur

Para saksi akan dikonfirmasi sepanjang pengetahuannya dalam kasus ini

Image
News

Meski Ingin Berhenti Terlibat Perang, AS Tetap Pertahankan 600 Tentara di Suriah

Para pengkritik menganggap tindakan Trump dapat membuat militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bangkit kembali

Image
News

Mantan Staf Ahok Polisikan Dua Akun Twitter Diduga Penyebar Hoaks

Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah melaporkan dua akun Twitter, yakni @_haye_ dan @panglinahansip karena diduga menyebar berita bohong.

Image
News

Dishub Minta Grab Stop Operasional Skuter Listrik

Dishub DKI larang pengoperasian skuter listrik di kawasan Sabang, Jakarta Pusat.

Image
News

Memerangi Radikalisme

Jika seseorang, kelompok orang, atau institusi dianggap radikal dan ingin merubah ideologi Pancasila. Ini yang harus dibasmi.

Image
News

Hasil Pengembangan, Densus Tangkap Istri Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

Istri pelaku siap melakukan amaliyah.

Image
News

KY Pertanyakan Harta Kekayaan Calon Hakim yang Hampir Rp50 M

Sudah kaya dari sananya.

Image
News

Gencatan Senjata Berlaku di Jalur Gaza Setelah 32 Orang Tewas

Pertempuran antara Israel dan pejuang Gaza memanas

Image
News

Ketua DPR: Brimob Harus Makin Galak Hadapi Terorisme

Harus tetap profesional.

trending topics

terpopuler

  1. Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Ruhut: Segera Bubarkan Lembaga-lembaga Ekstrem Kanan dan Kiri

  2. Celoteh Keras Said Didu, Dengar Ahok Ditunjuk Jadi Direksi BUMN

  3. Jika Ahok di Pertamina, Abdillah Toha dan Yunarto: Mafia Pusing dan Kepanasan

  4. Hingga Kini, Istri Terduga Pelaku Bom di Medan Belum Diketahui Keberadaannya

  5. Pengamat: Prabowo Subianto Tunjukkan Kepiawaiannya sebagai Menhan dalam Merespon Anggota Komisi I DPR

  6. Daripada Jadi Direksi BUMN, Ahok Lebih Cocok Jadi Ini

  7. Curi Rahasia Produk Perusahaan Minyak Senilai Rp14 Triliun, Ilmuwan China ini Diadili Pemerintah AS

  8. Jansen Demokrat: Marah-marahnya Ahok Dibutuhkan, Dirut PLN Cocok!

  9. Benzema Pilih Bekam sebagai Metode Pemulihan Fisik, Khabib Nurmagomedov Berikan Komentar Mengejutkan

  10. Temui Erick Thohir, Ahok Bakal Jadi Bos Perusahaan Ini

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Memerangi Radikalisme

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
Ekonomi

Ahok, Bakal Bos BUMN yang Terkenal Saat Memimpin Jakarta

Image
News

10 Potret Hangat Menhan Prabowo Subianto Jamu Dubes dari Berbagai Negara

Image
News

Dikabarkan Bakal Pimpin Perusahaan BUMN, 8 Potret Terbaru BTP di Berbagai Kegiatan