image
Login / Sign Up

PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Praperadilan Imam Nahrawi

Bayu Primanda

Image

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (kanan) mengikuti rapat kerja dengan komisi X di ruang nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Rapat ini membahas Serapan Anggaran tahun 2015 sampai dengan Kwartal I tahun 2019.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin ini (21/10/2019) menggelar sidang perdana praperadilan, yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, tersangka kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

"Sidang perdana Senin 21 Oktober, agenda sidang pukul 09.00 WIB," kata Kepala Humas PN Jakarta Selatan Achmad Guntur saat dikonfirmasi di Jakarta.

Sidang perdana praperadilan Imam ini akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Elfian. Pada sidang perdana, pihak pemohon akan membacakan permohonan praperadilannya.

Seperti dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara pada laman pn-jakartaselatan.go.id pada Jumat(18/10/2019), Imam resmi mengajukan praperadilan pada Selasa (8/10/2019) dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitum permohonan praperadilan Imam, disebutkan pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi (pemohon) yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon dan melakukan tindakan penahanan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han/111/DIK.01.03/01/09/2019, tanggal 27 September 2019 yang menetapkan pemohon untuk dilakukan penahanan oleh termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kelima, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan seluruh tindakan penyidikan terhadap pemohon sebagaimana adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019.

Keenam, menyatakan tidak sah segala penerbitan sprindik dan penetapan tersangka lainnya yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri pemohon hingga terbuktinya keterkaitan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Miftahul Ulum dengan pemohon sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketujuh, memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon seketika sebagai tahanan Rutan KPK cabang Pomdam Guntur Jakarta Timur sejak putusan dibacakan.

Kedelapan, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Diketahui, KPK pada Rabu (18/9/2019) telah mengumumkan Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka. Imam diduga menerima uang dengan total Rp26,5 miliar.

Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

News

Masa Penahanan Imam Nahrawi Diperpanjang 30 Hari

Image

News

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi Singgung Sea Games 2019

Image

News

Tanpa Kumis, Imam Nahrawi Kembali Diperiksa KPK

Image

Sea Games

Menembak

Menpora Optimistis Cabang Menembak Melebihi Target Medali Emas

Image

Olahraga

Piala Presiden Bola Basket 2019

Tak Pakai Uang Negara, Menpora Apresiasi Piala Presiden Bola Basket

Image

Sea Games

Kontingen Indonesia

Ketum KOI Pastikan Anggaran SEA Games Sudah Terpenuhi

Image

Sea Games

Kontingen Indonesia

Sesmenpora: Jadi Juara Umum SEA Games? Kami Harus Realistis

Image

News

Kemenpora Ingin Wujudkan The City of Sport and Tourism di Kabupaten Bogor

Image

Iptek

eSports

PB eSports Berencana Atur Batas Usia dan Durasi Bermain, Kemenpora: Nggak Perlu

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Duh, Ibu Muda Ditembak Tunangannya Sendiri karena Terlalu Perhatian pada Anak

Peristiwa ini terjadi di Rio de Janeiro, Brasil, pada Selasa (19/11)

Image
News

Akhiri Perdagangan Orang, Jarnas Anti TPPO Siap Bekerjasama dengan KPPPA

"Jarnas Anti TPPO sangat mengharapkan perhatian yang serius dari KPPPA dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia"

Image
News

Modal Boneka Beruang, Bakul Wedangan Setubuhi Gadis di Bawah Umur Berkali-kali

"Tersangka kami tangkap Senin lalu di tempat kosnya tanpa perlawanan," jelas Widodo kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).

Image
News

Aliansi Ormas Muslim Gelar Aksi Demonstrasi Protes Pernyataan Sukmawati

Menyamakan Nabi Muhammad dengan yang lainnya adalah bentuk penghinaan.

Image
News

KPK Periksa Direktur PT INTI Terkait Kasus Pengadaan BHS

Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP.

Image
News

Perintah Presiden: Stop Belanja Alutsista Berorientasi Proyek!

Indonesia harus menjadi kekuatan yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur.

Image
News

Pekerja Tolak Ahok Gabung BUMN, Ima Mahdiah: Bapak Itu Pendobrak

"Mereka hanya bilang etika lah, mantan napi lah, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana kinerja pak Ahok."

Image
News

Besaran Pahala Setiap Langkah Orang yang Berjalan Ke Masjid

Salat berjamaah di masjid bahkan memiliki fadilah besar tidak hanya saat salat saja tetapi juga ketika berangkat maupun pulang dari masjid.

Image
News

5 Staf Khusus Presiden dari Kalangan Milenial Ini Kuliah di Amerika, Siapa Aja?

Siapa saja?

Image
News

Mantan Staf Ahok: Anies Tidak Bisa Tepati Janji Kampanye

"Kan dimana-mana di video dibilang Pak Anies enggak bakal menggusur."

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Ahli Bahasa Sebut Pernyataan Sukmawati Soal Nabi dan Soekarno Tak Menistakan Agama

  2. HNW: UAS Ceramah di KPK Dukung Pemberantasan Korupsi, Kenapa Pengundang Akan Diperiksa?

  3. Pusing Usai Makan Babi, 700 Cacing Pita Ditemukan Hinggap di Tubuh Pria China

  4. Viral, Hotel Ini Pasang Tarif Rp13 Ribu Per Malam, Asalkan...

  5. Ahok Bakal Pimpin BUMN Strategis, Ananda: Koh Ahok I Love You, Gue Nggak Bisa Move On

  6. Putin Muak dengan Kelakuan AS yang Terus Menyerang Ekonomi Negara Lain

  7. Menhan Prabowo Didorong untuk Menolak Keberadaan Kapal Kabel Asing Asal Tiongkok

  8. Kicau Soal Penolakan Ahok, Denny Siregar 'Tantang' Erick Thohir?

  9. Tidak Punya Terobosan, Komisi III DPR RI Wacanakan Pembubaran BNN

  10. Paguyuban Suku di Mimika: Warga Kami Tak Pernah Berbuat Masalah Justru Dibunuh dengan Sadis

fokus

Stop kekerasan
Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Saatnya Membenahi BUMN

Image
Ujang Komarudin

Menata Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
News

5 Staf Khusus Presiden dari Kalangan Milenial Ini Kuliah di Amerika, Siapa Aja?

Image
News

5 Fakta Menarik Gracia Billy Mambrasar, Putra Papua yang Jadi Staf Khusus Presiden

Image
News

Staf Khusus Presiden

Jadi Stafsus Presiden, 4 Fakta Menarik Arif Budimanta, Kader PDIP yang Juga Penulis Buku