image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Kolom

Image

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti ( kanan) bersama wakil ketua DPD Nono Sampono (tengah) dan Sultan Bachtiar Najamudi (kiri) saat memimpin jalanya rapat peripurna di gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Dalam rapat ini membahas pemilihan bakal calon pimpinan MPR dari unsur DPD RI. Berdasarkan revisi UU MD3, jumlah pimpinan MPR ditambah dari 5 menjadi 10 orang dengan komposisi, 9 orang merupakan perwakilan masing-masing fraksi di DPR, satu orang lagi merupakan perwakilan unsur DPD.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Era reformasi berimbas terhadap berbagai aspek tata kehidupan. Salah satunya adalah munculnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai buah dari amandemen UUD 1945 pada November 2001 dengan visi baru. Yakni: menjadi lembaga perwakilan daerah yang bisa menjadi jembatan efektif memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, serta menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah secara adil dan serasi. Sayangnya  visi baru DPD belum sepenuhnya terwujud. Sebaliknya citra yang muncul di permukaan adalah DPD yang sibuk dengan dirinya sendiri dan banyak berkutat dengan problem dan konflik.

Salah satu problem berat yang dihadapi DPD adalah ketika Ketua DPD Irman Gusman terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK, Sabtu (17/9/2016). Penangkapan tersebut diduga terkait suap kasus rekomendasi impor gula. Setelah melalui proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Irman dijatuhi hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara. Belakangan  Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Irman menjadi 3 tahun penjara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Paska ditinggalkan Irman, internal DPD bergolak akibat terjadinya perebutan ekkuasaan dan dualisme kepemimpinan: satu dipimpin Farouk Muhammad dan satunya lagi dipimpin Osman Sapta Odang (OSO). Serta perubahan tata tertib masa bakti pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Perubahan periodeisasi pimpinan DPD tersebut dinilai Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas illegal. Sejurus kemudian, GKR Hemas  mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

baca juga:

Permohonan tersebut ditolak dengan alasan MK tidak berwenang berwenang mengadili gugatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) tersebut. Sialnya lagi, GKR Hemas juga diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan Daerah (BKD) dengan alasan sudah 12 kali tidak menghadiri sidang paripurna DPD. GKR Hemas menolak putusan tersebut dan melawan keputusan BKD DPD RI lewat jalur hukum dengan alasan ketidakhadirannya tersebut sebagai protes atas peralihan tampuk pimpinan DPD RI ke OSO yang tidak sah.

Dualisme kepemimpinan dalam tubuh DPD secara langsung berdampak terhadap kinerjanya. Hal ini terindikasi dari survei Charta Politika terhadap DPR, MPR, dan DPD yang menyebutkan, DPD belum menjalankan tugasnya dengan baik dibandingkan dengan DPR atau MPR.  Mensikapi survei tersebut, OSO  bukan melakukan introspeksi diri, melainkan justeru menyerang balik Charta Politika dengan mengatakan, “tergantung siapa yang bayar survei”.  

OSO, KPU dan MK

Belum tuntas konflik di internal DPD, OSO dalam posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura kembali berulah dengan mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) DPD pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat. Padahal saat itu nama OSO telah masuk pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan KPU pada 12 Agustus 2018. Polemik kian melebar ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pengurus partai tidak boleh menjadi calon anggota DPD. Putusan MK ini dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor 30/PUU- XVI/2018.

Berdasarkan putusan tersebut KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) 14 tahun 2018, menjadi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD. Dalam revisinya,  KPU menambahkan syarat mundurnya pengurus partai politik yang akan maju sebagai calon anggota DPD, serta mekanisme penyerahan surat pengunduran diri. Pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilakukan KPU pada 20 September 2018, nama OSO tidak masuk dalam DCT. Nama OSO sendiri tidak terdaftar dikarenakan ia tidak menyerahkan surat pengunduran diri, sebagaimana syarat yang telah ditentukan.

Atas hal ini, pihak OSO melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran administrasi dan pencoretan dirinya dari DCT. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan KPU tidak melakukan pelanggaran. Menurut Bawaslu, aturan KPU terkait pencalonan anggota DPD dianggap sesuai dengan putusan yang dikeluarkan MK. Sebaliknya pihak OSO berpendapat, putusan MK tersebut tidak berlaku surut.

Meskipun Bawaslu menyatakan KPU tidak melakukan pelanggaran. Namun di dalam pertimbangannya, Bawaslu mengatakan sesuai dengan putusan MK, aturan yang dikeluarkan KPU berlaku surut. Merasa nasibnya tidak jelas, OSO lalu mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Selain itu, OSO menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencalonannya sebagai anggota DPD.

Menariknya dan berakibat masalahnya menjadi kian kusut, pihak MA dan PTUN memenangkan gugatan OSO. MA memutuskan Pemilu 2019 bisa diikuti calon anggota DPD yang juga pengurus parpol. Sedangkan putusan PTUN Jakarta memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai calon DPD pada Pemilu 2019, dan membatalkan surat keputusan DCT KPU sebelumnya.

Menindaklanjuti dua putusan tersebut, KPU memberikan kembali kesempatan OSO untuk dapat masuk dalam DCT. Namun, KPU tetap memberikan syarat surat pengunduran diri dari kepengurusan partai, yang mana menurut KPU syarat ini sesuai dengan putusan MK. OSO diberikan waktu oleh KPU hingga 21 Desember 2018 untuk menyerahkan surat tersebut. Batas waktu penyerahan ini sebelum KPU melakukan validasi surat suara pada tanggal 24 Desember 2018.

Hingga batas waktu yang ditentukan OSO belum juga menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Hanura. Bahkan  pihak Hanura menegaskan, OSO tidak akan mundur dari posisi ketua umum. Sebaliknya, Hanura justeru melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke polisi. Keduanya dilaporkan karena tidak memasukan OSO ke DCT, dan dinilai melakukan pelanggaran pidana. Atas laporan itu, KPU mengaku kaget. Alasannya, keputusan terkait OSO bukan keputusan individu melainkan keputusan bersama para komisioner KPU.

Drama politik OSO akhirnya berakhir. OSO menyerah dengan tidak memaksakan diri menjadi calon anggota DPD. Penyebabnya adalah karena OSO tidak mau melepas jabatan Ketum Hanura. Padahal, MK tidak membolehkan pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD.  Keputusan yang dikeluarkan oleh MK ini memaksa OSO untuk memilih salah satu antara menjadi anggota DPD namun meninggalkan Hanura atau tetap bersama Hanura dan mengorbakan pencalonannya di DPD. OSO memilih untuk setia kepada Hanura sebab menurutnya berkhianat adalah sesuatu yang tak mungkin ia lakukan.

Kemelut yang terjadi dalam tubuh DPD saat itu  telah mengakibatkan semua energi anggota DPD terkuras habis dengan polemik dan konflik internal. Dampak paling negatif adalah kinerja DPD dianggap makin melorot. OSO sendiri dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Hanura mengalami nasib tidak menguntungkan. Ibarat jatuh tertimpa tangga. Partai Hanura yang dipimpinnya beroleh hasil jeblok di Pemilu Legislatif 2019. Bahkan akhirnya Hanura tidak lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Kontroversi La Nyalla

Pemilu 2019 melahirkan anggota DPD baru. Ke-136 anggota DPD dilantik bersama dengan anggota DPR pada 1 Oktober 2019. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pemilihan Ketua DPD 2019-2024. Proses pemilihannya sendiri boleh dikatakan demokratis melalui mekanisme voting 134 anggota DPD yang hadir dalam rapat paripurna ketiga dengan agenda pemilihan ketua DPD. Dalam voting itu, La Nyalla meraih 47 suara dan terpilih sebagai Ketua DPD 2019-2024.

Terpilihnya La Nyalla sebagai Ketua DPD menimbulkan pro-kontra.  Orang kemudian mengkaitkan dengan masa lalu La Nyalla yang banyak terbelit dengan beragam konflik dan kasus hukum. Misalnya. di dunia sepak bola, ia pernah melakukan tindakan kontroversial karena  membentuk PSSI tandingan yakni: Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) dan timnas sepak bola tandingan.

Setelah konflik berkepanjangan, KPSI akhirnya melebur dengan PSSI. Melalui KLB di Surabaya pada 18 April 2015, La Nyalla terpilih menjadi Ketua Umum PSSI secara resmi. Proses terpilihnya La Nyalla menjadi Ketua Umum PSSI diiringi ancaman pembekuan dari Menpora Imam Nahrawi.

La Nyalla juga sempat menorehkan tinta hitam dalam belantika hukum karena  pernah ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2016. Kejaksaan Agung menjeratnya dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.  Tak urung penetapannya sebagai tersangka membuatnya meradang dan melawan. Lalu mendorong La Nyalla melakukan dua kali prapradilan dan luar biasanya ia mampu memenangkan pra peradilan.  

Hingga  akhirnya kasus La Nyalla bergulir di persidangan dan sempat dituntut enam tahun penjara oleh jaksa. Namun, majelis hakim PN Jakarta Pusat memutus La Nyalla bebas pada 27 Desember 2016. Selama proses hukum, ia juga sempat dipenjara selama 7 bulan. Putusan itu diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum

Pergulatannya di bidang politik tidak kalah seru dengan sejumlah kasus yang dialaminya. Diantaranya, ia pernah berkicau ke media bahwa dirinya dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyebut, uang tersebut merupakan mahar politik yang diminta untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Dibongkarnya kasus mahar tersebut sekaligus menjadi awal perlawanan La Nyalla terhadap Prabowo. Padahal sebelum Pemilu 2014, ia pendukung berat Prabowo. Kemudian mengalihkan dukungan kepada Calon Presiden Joko Widodo  (Jokowi) bersama Ma'ruf Amin di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Sebelumnya ia meminta maaf karena menyebarkan isu Jokowi adalah aktivis atau anggota Partai Komunis melalui Tabloid Indonesia Obor Rakyat.

Untuk mempertegas dukungannya, La Nyalla menjanjikan kemenangan mutlak pasangan Jokowi-Ma'ruf (No. Urut 01) di Madura. Bahkan ia akan potong leher seandainya pasangan Prabowo-Sandi menang di wilayah Madura. Kenyataannya, pada Pilpres 2019, Paslon No. Urut 01 kalah di Madura. Begitupun La Nyalla tidak mewujudkan janjinya. Alasannya, karena janji potong leher tersebut ia lontarkan untuk memotivasi  anggotanya agar bekerja keras untuk memenangkan Paslon No. Urut 01 (SURYA.co.id pada Sabtu, 20/4/2019).

Citra, Marwah dan Kinerja

Dengan tetap mengapresiasi langkah positif yang sudah dilakukan DPD periode 2014-2019, sukar dielakkan DPD pada periode sebelumnya citranya demikian terpuruk kapada kasus korupsi yang menimpa Irman Gusman, dualisme kepemimpinan DPD serta berbagai konflik internal yang membelitnya. Dengan mencermati latar belakang itu, maka tugas utama yang harus dilakukan oleh DPD 2019-2024 adalah mengembalikan marwah DPD sebagai institusi demokrasi yang merupakan amanat reformasi.

Untuk itu, Ketua DPD La Nyalla harus meyakinkan kepada pimpinan dan anggota DPD, anggota DPR dan MPR serta publik bahwa apa yang terlanjur dicitrakan kepada dirinya sebagai pemimpin/tokoh  ‘bermasalah’ adalah bias dan tidak benar. Hal itu harus dapat ditunjukkan oleh La Nyalla melalui kepemimpinannya yang profesional dan berintegritas serta mampu mewujudkan DPD menjadi institusi demokrasi yang solid dengan cara memberi bukti kinerja, dan bukan sekadar janji-janji manis.

Kemudian dari itu, DPD di bawah kepemimpinan La Nyalla harus mampu memposisikan diriya menjadi mediator antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Sebagai wakil daerah, seyogianya anggota DPD memiliki bargaining power terhadap pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih besar kepada daerah dengan cara menggelontorkan anggaran (APBN) secara lebih banyak guna mendorong percepatan atau akselerasi pembangunan daerah.

Manakala semua itu dapat dilakukan dengan maksimal dan dibuktikan dengan kinerja yang memuaskan publik, citra DPD  dengan sendirinya akan pulih. Hal serupa secara khusus akan terjadi pada diri Ketua DPD La Nyalla dari sebelumnya dikenal sebagai figur atau tokoh yang tidak jarang menimbulkan masalah atau menjadi bagian dari masalah (a part of trouble maker) menjadi tokoh atau pemimpin yang mampu memberi solusi atas adanya suatu masalah (a part of problem solver). Jika itu berhasil dilakukan, berpotensi akan mengantarkan DPD menjadi institusi demokrasi yang credible dan bermarwah.[]

 

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image

News

Kolom

Kabinet Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

Image

News

Kolom

Gejala Otoritarianisme

Image

Ekonomi

Kolom

Urgensi Admiralty Court

Image

News

Kolom

Menteri-menteri Jokowi

Image

News

Kolom

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kuasa Hukum Wawan Sebut PN Tipikor Jakarta Tak Berhak Adili Kliennya

Uraian fakta TPPU Wawan dinilai tidak jelas.

Image
News

Polri Lakukan Penelitian Quick Wins Polres Sumut

kegiatan ini semakin meningkatkan pelayanan pada masyarakat

Image
News

Cegah Pelanggaran Lintas Batas, Satgas Yonif R 300 Intensifkan Pemeriksaan

Dikhususkan untuk mencegah peredaran minuman keras dan ganja

Image
News

Depinas Minta Airlangga Jangan Pecah Belah SOKSI

SOKSI juga lah yang mendorong pertama kali Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum pada Munaslub tahun 2017 lalu

Image
News

Kisah Langka 5 Penumpang Titanic, Ada yang Batal Naik karena Dapat Firasat Aneh

Bikin merinding

Image
News

Dalam Kurun 30 Menit, Jailolo Diguncang Tiga Kali Gempa

Gempa itu tak berpotensi tsunami

Image
News

TNI AD Tuan Rumah ASEAN Armies Rifle Meet 29/2019

mengikutsertakan Angkatan Darat 10 Negara ASEAN

Image
News

Gempa Susulan Kembali Guncang Halmahera Barat, Magnitudo 5,3

pada Jumat (15/11/2019) pukul 05.42 WIB

Image
News

Memprihatinkan, Mahasiswa Korban Pembacokan Orang Tak Dikenal di Jogja Butuh Uluran Tangan

Harus menjalani operasi usai menderita sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya.

Image
News

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Halmahera Barat

Jumat (15/11/2019) dini hari, pukul 05.15 WIB

trending topics

terpopuler

  1. Ria Ricis Pamer Saldo Atm Miliaran di YouTube, Oki Setiana Dewi: Saya Akan Tegur Dia

  2. Said Didu Berceloteh Soal Ahok, Profesor USU: Kau Punya Pengaruh Apa?

  3. Ruhut: Ahok Memang Super Star, Lawan Politiknya Ketakutan Melihatnya Jadi Bos BUMN

  4. Ditertawakan di Indonesian Idol hingga jadi Bintang di Malaysia, ini 5 Fakta Mengejutkan Karier Gabe “Wely"

  5. Kata Sandiaga Uno Soal Ahok yang Santer Dikabarkan jadi Bos BUMN

  6. MUI Sumut Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Medan Tak Beragama, Sosiolog: Emang Lu Siapa?

  7. Sandiaga: Setelah Ahok Resmi Pimpin BUMN, Kita Wajib Dukung

  8. Dijadikan Perisai Manusia oleh Ayahnya, Bayi 11 Bulan Kritis Kena Tembakan Beruntun

  9. 5 Zodiak Ini Paling Suka Simpan Dendam, Luka Lama Tak Mudah Lupa!

  10. Hafiz Sebut Melawan Praveen/Melati Bakal Lebih Sulit

fokus

Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan
Pejuang Kanker Payudara

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Memerangi Radikalisme

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image
Hasan Aoni

Secuil Kabar dari Amerika tentang Sri

Image
UJANG KOMARUDIN

Inspirasi Hari Pahlawan

Wawancara

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Sosok

Image
News

Tengah Hamil Tua, 7 Potret Gista Putri yang Tetap Memesona

Image
Gaya Hidup

Sofie Staygold Pok, Barber Wanita dengan Penghasilan Belasan Juta per Hari

Image
Ekonomi

Ahok, Bakal Bos BUMN yang Terkenal Saat Memimpin Jakarta