Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

ACHMAD FACHRUDIN

Pemerhati Politik, Penulis Buku, dan Akademisi.

MPR, dari Zulhas ke Bamsoet

Image

Pimpinan sementara MPR Abdul Wahab Dalimunte (kedua kiri) dan Hillary Brigitta Lasut (kiri) memberikan palu sidang kepada Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo (kanan) usai pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 secara aklamasi dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Meskipun sebelumnya sempat ada keinginan kuat dari Fraksi Gerindra agar posisi Ketua MPR dijabat kadernya, namun akhirnya MPR secara aklamasi memilih Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR 2019-2024 dalam rapat paripurna di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).  Dengan terpilihnya Bamsoet sebagai Ketua MPR beserta para wakilnya, diharapkan akan menjadi baru energi baru. Namun seperti apa wajah dan geliat baru MPR ke depan, masih menjadi tanda tanya besar.

Untuk dapat memprediksi arah baru MPR ke depan, banyak aspek yang harus dicermati. Misalnya, terkait dengan kualitas personal Bamsoet. Pastinya, Bamsoet dikenal figur yang memiliki kualitas kapasitas, kapabilitas, pengalaman dan aksesibilitas tinggi. Jika tidak memiliki berbagai kelebihan tersebut, tentu tidak mungkin fraksi-fraksi di MPR solid mendukung mantan Ketua DPR 2018-2019 tersebut.  Bahkan jelang pemilihan Ketua MPR, 9 dari 10 Wakil Ketua MPR (minus Pimpinan dari Partai Gerindra) sudah bulat mendukung pencalonan Bamsoet. Dengan demikian, pemilihan Ketua MPR baru sejatinya tinggal mengetuk palu pengesahan.

Meskipun demikian, efektivitas fungsi dan wewenang MPR tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Bamsoet seorang diri, melainkan banyak tergantung dari para pimpinan MPR lainnya. Lagi pula, sifat kepemimpinan MPR adalah kolektif-kolegial dimana para pimpinan lainnya memiliki kedudukan dan hak sama. Sedangkan Ketua, sejatinya kedudukannya tidak lebih sebagai koordinator belaka.  Bukan hanya pimpinan MPR, peran pimpinan partai politik yang memiliki wakil-wakilnya di parlemen sangat penting dan menentukan. Sebab, para pimpinan MPR tersebut sejatinya kepanjangan tangan dari partai politik.

baca juga:

 

Potret Beragam

Sejauh ini, eksistensi MPR sebagai lembaga tinggi negara mengandung beragam potret. Bahkan cenderung kontroversial di mata publik. Pertama, MPR dianggap sebagian publik sebagai simbol dari kedudukan  sangat terhormat, prestesius dan bergengsi. Meskipun demikian,  tidak terkesan elitis. Setidaknya ketika Ketua MPR dijabat Zulkifli Hasan (Zulhas). Pun demikian tercermati dari sosok Bamsoet. Bamsoet sendiri sejak lama dikenal hobi mengoleksi mobil-mobil mewah. Namun Bamsoet jauh dari kesan elitis; ia sangat populis dan egaliter.

Kedua, dengan menjadi wakil ketua dan terutama ketua MPR akan menjadi tiket gratis mengantarkannya menjadi figur populer, bak selebritis.  Popularitas tersebut disebabkan karena hampir semua grak gerik pimpinan MPR, khususnya ucapannya—terlepas berbobot atau tidak berbobot—akan diliput, ditayangkan atau dikutip oleh media massa baik media mainstream maupun non mainstream.  Tentu hal ini tidak terlepas dari ketersediaan dukungan anggaran melimpah bagi anggota maupun pimpinan MPR.

Ketiga,  diantara kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh MPR adalah sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yakni: (1)  Pilar Pancasila, (2) Pilar UUD 1945, (3) Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) Pilar Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan itu dicetuskan oleh Ketua MPR saat itu Taufik Kiemas. Sehingga kesan yang menonjol dari MPR adalah semacam event organizer dan menjadi nara sumber sosialisasi 4 pilar kebangsaan.

Keempat, paska amandemen keempat UUD 1945 (1999-2002), kedudukan dan fungsi MPR mengalami perubahan fundamental dari sebelumnya sebagai representasi dan penjelmaan aspirasi rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara atau pemegang kedaulatan menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, MPR tidak lagi memiliki anggota tetap karena hanya terdiri dari gabungan anggota DPR, DPR dan DPD.  Sehingga MPR tak lebih seperti sebagai joint session sebagaimana terjadi di beberapa negara lain yang tugas dan fungsinya cenderung seremonial dan hanya menggelar rapat-rapat insidental.

Kelima, sesungguhnya MPR mempunyai fungsi dan wewenang strategis. Dari mulai  berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945,  melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR, dan sebagainya. Namun tugas dan wewenang tersebut nyaris jarang diambil karena menganggap tidak ada alasan kuat dan darurat untuk melakukannya.

Keenam, dalam pandangan pengamat politik Syamsuddin Haris, banyaknya partai politik mengincar  kursi MPR karena tergiur dengan fasilitas jabatan dan protokol yang disediakan negara. Pernyataan Syamsuddin Harris tersebut memunculkan reaksi keras dari sejumlah aktivis partai politik. Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean misalnya berpendapat,   pernyatan Syamsuddin Haris sebagai bentuk pelecehanterhadap lembaga MPR dan UUD 1945.Lebih lanjut, Ferdinand Hutahaean menyebut bila pernyataan yang dilontarkan oleh Syamsuddin Haris sebagai bentuk fitnah.

 

Berkaca ke Zulhas

MPR  memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang. Namun demikian, hal tersebut sesungguhnya banyak tergantung dari bagaimana pimpinan MPR memanfaatkan dan mensiasati keterbatasan itu. Dalam hal ini, bisa dikatakan  Ketua MPR sebelumnya yakni: Zulkifli Hasan alias Zulhas relatif mampu mensiasatinya dengan cukup kreatif dan inovatif melalui berbagai pernyataan, aksi  maupun manuver politiknya. Sehingga MPR di bawah kepemimpinannya relatif populer, responsif, dinamis, dan aktraktif.

Misalnya di acara Tanwir I Aisyiyah di Surabaya, Sabtu (20/1/2018)  membocorkan DPR  sedang dibahas soal UU Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender  (LGTB). Menurut pengakuan Bamsoet, DPR banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk luar negeri yang meminta agar pemerintah Indonesia melegalkan LGTB. Zulhas menyebut sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT. Pernyataan Zulhas tersebut memantik kritikan pesaing-pesang politiknya. Namun jika tidak muncul pernyataan Zulhas, bukan  tidak mungkin DPR membahas dan mengesahkan UU LGTB.

Manuver politik menggigit lainnya adalah ketika Zulhas bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Padahal kala itu, kubu Indonesia Adil Makmur atau pengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dimana Zulhas bernaung, masih keras menolak hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.  Zulhas beralasan bertemu presiden dalam rangka silaturahmi.

Pernyataan penting lainnya dari Zulhas (23/8/2019)  adalah soal amandemen UUD 1945 yang dikatakannya tidak  tidak ada rencana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Sejauh ini yang direncanakan adalah amendemen terbatas UUD 1945. Terakhir kali dalam posisinya sebagai Ketua MPR, Zulhas mengucapkan terima kasih kepada lembaga negara yang telah mendukung kinerja MPR masa jabatan 2014-2019. Zulhas secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo saat sidang paripurna I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

 

Isu Krusial

Apakah Bamsoet dalam posisinya sebagai Ketua MPR akan mampu melakukan apa yang sudah diperagakan oleh Zulhas?  Terutama terkait dengan upaya mendinamisasi lembaga MPR sehingga menjadi institusi demokrasi yang relatif dinamis dan atraktif. Jika dicermati dari track record Bamsoet saat menjadi anggota DPR, politisi dari Partai Golkar ini mempunyai modal yang tidak kalah dengan Zulhas.

Salah satu ide segarnya adalah tentang parlemen modern, khususnya DPR   yang ditandai dengan tiga indikator utama yakni, transparansi, representasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada para wakilnya di DPR tanpa harus hadir ke DPR RI. Gagasan Bamsoet tersebut mengundang apresiasi dan tanggapan positif dari berbagai kalangan—meskipun terkendala oleh internal partai politik yang belum sepenuhnya menerapkan manajemen yang professional transparansi, representatif, dan memanfaatkan teknologi informasi.

Kini tanggungjawab melanjutkan gagasan parlemen modern  khususunya DPR berada di pundak Ketua DPR Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Sedangkan Bamsoet dan pimpinan MPR lainnya tentu harus lebih fokus ke lembaga politik yang kini dipimpinnya. Sebagai sesama lembaga parlemen, tentu MPR juga harus dilakukan revitalisasi sehingga mewujud menjadi parlemen modern dan menapat apresiasi positif dari publik. Namun seperti apa modernisasi MPR yang akan digagas Bamsoet, belum jelas.

Diantara sejumlah agenda aktual yang  menunggu respon MPR adalah terkait usulan amandemen UUD 1945 terbatas. Pembahasan amandemen UUD 1945—jika terjadi bisa berimplikasi luas. Sejauh ini agenda yang akan dibahas adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).  Kemudian muncul pemikiran, jika GBHN ditetapkan oleh MPR berkonweksi logis, presiden akan bertangggungjawab kepada MPR. Selanjutnya muncul spekulasi bahwa di masa depan presiden akan dipilih oleh MPR, tidak lagi dilakukan secara langsung.

Sebelumnya banyak pihak menolak pembahasan GBHN karena beranggapan sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun kelemahan dari RPJM dianggap tidak mampu memotret tantangan dan kebutuhan Indonesia pada 20 hingga 30 tahun mendatang. Kelemahan lain dari RPJM adalah setiap ganti presiden, berpeluang RPJM diganti pula. Padahal pembangunan nasional membutuhkan kesinambungan, selain juga membutuhkan perubahan yang biasanya selalu terjadi seiring dengan pergantian tampuk pimpinan nasional.

Di sisi lain, millio politik yang dihadapi oleh Bamsoet berbeda dengan Zulhas. Dalam hal ini, Bamsoet adalah bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mau tidak mau dalam kebijakan politiknya di MPR harus senada dengan presiden Joko Widodo, KIK, dan PDI Perjuangan sebagai pimpinan partai koalisi. Sedangkan kala Zulhas memimpin MPR, nota bene berasal dari partai oposisi, yakni: Indonesia Adil Makmur sehingga manuver politiknya lebih bebas dilakukan. Bahkan seolah-olah harus membawa pesan atau narasi politik berbeda dengan narasi atau tindakan politik yang dilakukan oleh partai politik penguasa.

 

Tantangan Masa Depan

Dalam kontek aktualisasi fungsi dan wewenangnya, MPR harus taat asas dengan mengacu kepada UUD 1945 maupun UU MD3. Tetapi sebagai lembaga strategis dan merepresentasikan aspirasi masyarakat yang berkembang dinamis, MPR jelas tidak tidak bisa membatasi atau menutup diri seperti katak dalam tempurung.  Melainkan harus terbuka.  Bahkan mestinya lembaga tinggi negara ini harus lebih progressif,  kreatif dan inovatif dalam melaksanakan dan memainkan fungsi dan peranannya.

Jika selama ini terkesan MPR hanya berkutat dengan sosialisasi 4 pilar, di masa depan harus lebih menekankan pada aspek kualitas, khususnya pada aspek aktualisasinya. MPR juga dituntut untuk  memberikan sumbangan pemikiran yang lebih cerdas mengenai sistem Pemilu yang berkualitas namun tidak mahal harganya. Di tengah tantangan pembangunan nasional kini dan ke depan yang lebih berat, MPR harus mampu memecahkan masalah bangsa dan bukan justeru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Pendek kata, MPR ke depan harus bisa lebih maju dalam berbagai aktivitas yang strategis  dari pendahulunya. Sehingga MPR di bawah kepemimpinan Bamsoet cs akan tercatat dalam sejarah sebagai lembaga tinggi negara yang berkualitas, produktif dan positif bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Jika ekpektasi publik ini tidak terwujud, berarti MPR baru mengalami set back. Atau stagnan. Jika terakhir yang terjadi, maka benarlah tesis Syamsuddin Harris yang mensinyalir, perebutan kursi pimpinan MPR lebih dimotivasi karena tergiur fasilitas super mewah.  Bukan karena ingin memaknai peran dan wewenang MPR secara lebih berkualitas.[]

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

News

FOTO Ketua MPR Bicarakan Otonomi Khusus Papua dengan Mendagri dan Menkopolhukam

Image

News

Amien Rais Launching Partai Baru lewat Channel Youtube Malam Ini

Image

News

FOTO Pengumuman Ketua SOKSI Periode 2020-2025

Image

News

Insan Pers Punya Tanggung Jawab Bangun Masyarakat Melek Informasi

Image

News

Kader PAN Minta Amien Rais Cerna Ulang Soal Pembentukan PAN Reformasi

Image

News

FOTO Sederhananya Perayaan HUT MPR RI di Gedung Parlemen

Image

News

Parpol Baru Amien Rais Siap Dideklarasikan Akhir 2020

Image

News

FOTO Sosialisasi Empat Pilar Hadirkan Komunitas Klub Otomomotif

Image

News

MPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Antisipasi Potensi Politik Uang di Pilkada 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Panaskan Mesin Partai, Ini Arahan Megawati Hadapi Kampanye di Tengah Pandemi

"Instruksi pertama, ini sangat penting. Penuhi protokol pencegahan COVID-19."

Image
News

Niat Jadikan Kawasan Hijau, Hutan Mini di Apartemen China Justru Jadi Ladang Nyamuk

Apartemen Taman Hutan Kota Qiyi yang menawarkan nuansa hutan vertikal kepada para penghuninya jadi sorotan.

Image
News

Benyamin-Pilar Berkomitmen Majukan Tangsel Unggul di Semua Sektor

Benyamin-Pilar mengusung visi Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari dan Saling Terkoneksi.

Image
News

Hargai Jasa Petugas Medis, Patung 'Bocah Pipis' Belgia Didandani Pakai Jas Dokter

Jika biasanya tampak telanjang, patung perunggu itu kini mengenakan jas dokter

Image
News

Tolak Bentuk Pragmatisme Pendidikan, PDIP Ingin Sejarah Tetap Ada di Kurikulum

Mendikbud Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa yang lahir atas pemahaman sejarah.

Image
News

Sekjen PDIP: Meski Dikepung di Surabaya, Jangan Menyerah!

Hasto Kristiyanto memerintahkan jajarannya untuk memenangkan Pilkada di Kota Pahlawan itu dengan cara mengambil hati rakyat.

Image
News
DPR RI

Komisi X DPR Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan KuriKulum Baru

Mendikbud Nadiem Makariem pun diminta agar memastikan sudah melibatkan semua pemangku kepentingan Pendidikan

Image
News

Banjir di Sebagian Wilayah Kapuas Hulu Kalbar Mulai Surut

Banjir melanda sejumlah akses publik seperti sekolah dan kantor sehingga beberapa warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman

Image
News

5 Fakta Mengejutkan Laeli Atik Supriyatin, Pelaku Mutilasi di Apartemen Kalibata City

Kepolisian telah membongkar identitas pelaku mutilasi di apartemen Kalibata City, yakni Laeli Atik Supriyatin dan Djumadil Al Fazri.

Image
News

Sejarah bukan Mata Pelajaran Wajib, Ketua IKA Sejarah Unand Keberatan

Rencana ini tertuang dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.

terpopuler

  1. Ketimbang Jokowi, Rustam: Harus Diakui Anies Baswedan Banyak Pengalaman di Ranah Civil Society

  2. Berprinsip, Audi Marissa Tidak Pernah Sekamar dengan Anthony Selama Pacaran

  3. Mulyadi Kartanegara: Wajah Islam Semakin Hari Semakin Berwatak Keras

  4. Sidak Gudang Bulog, Menko PMK Kaget Berat Karung Beras Bansos PKH Tekor

  5. Marzuki Alie: Bailout Century Gaduh se-Indonesia, Jiwasraya Malah Tenang-tenang Saja

  6. Raup hingga Rp14 Juta per Minggu, Pria Ini Dulang Emas di Jalanan Kota Bermodalkan Pinset

  7. Ini Bantahan Soal Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Terpapar Covid-19

  8. Dikontrak Lima Tahun, Alex Telles Dihargai Senilai Rp351 Miliar

  9. Kisah YouTuber Niat Beli Odading, Nyetir dari Jakarta ke Bandung hingga Antre 2 Jam

  10. Mekanisme Baru, Begini Cara Pendataan Peserta KJP Plus dan KJMU

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Berdaya Karena Corona

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Membangun Kembali Kejayaan Islam

Image
Ilham Bintang

Catatan Ringan tentang Dubes RI untuk Singapura

Image
Achsanul Qosasih

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

VIDEO Garuda Pastikan Penerbangan Aman Dengan Protokol Kesehatan

Sosok

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!

Image
Ekonomi

Celana Dalam Bekas Laku Rp50 Juta, Kepoin Harta Kekayaan Fantastis DJ Dinar Candy!