image
Login / Sign Up

Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia Diteken Jokowi, Lebih Lengkap Dibanding Era SBY

Aji Nurmansyah

Image

Presiden Joko Widodo saat memberikan kata sambutan dalam rapat paripurna kabinet kerja di Istana Negara, Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Rapat terakhir kabinet kerja ini dihadiri seluruh menteri yang sudah membantu pemerintahan Jokowi-JK. Adapun rapat kabinet paripurna terakhir ini membahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN Tahun 2020. Jokowi menyebut selama lima tahun ini pemerintah telah menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, serta lebih merata. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019 lalu.

Dilansir dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa (9/10/2019), pertimbangan aturan ini karena dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, sehingga pemerintah memandang perlu menetapkan Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Menurut perpres ini, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah, sebagaimana diatur dengan peraturan menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan).

baca juga:

Bahasa Indonesia, menurut perpres ini, wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup: a. pembentukan kata; b. penyusunan kalimat; c. teknik penulisan; dan d. pengejaan.

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," sesuai bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Pejabat negara yang lain sebagaimana dimaksud, menurut perpres ini, meliputi: a. ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; b. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; c. ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; d. ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; e. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.

f. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; g. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; h. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; i. menteri dan jabatan setingkat menteri; j. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; k. gubernur dan wakil gubernur; l. bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota; dan m. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Ditegaskan dalam perpres ini, penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

"Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional," sesuai bunyi Pasal 9 Perpres ini.

Menurut perpres ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa Indonesia pada forum nasional paling sedikit meliputi: a. upacara kenegaraan; b. upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional yang lain; c. upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara.

d. penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara; dan f. forum nasional lain yang menunjang pada tujuan penggunaan Bahasa Indonesia.

"Dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato, pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dapat memuat Bahasa Asing," sesuai bunyi Pasal 15 Perpres ini.

Pidato Resmi di Luar Negeri dalam perpres ini menyebutkan, penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pidato resmi sebagaimana dimaksud, menurut perpres ini, disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh: a. Perserikatan Bangsa-Bangsa; b. organisasi internasional; atau c. negara penerima.

"Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah," sesuai isi Pasal 18 Perpres ini.

Dalam hal diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, menurut perpres ini, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato sebagaimana dimaksud secara lisan dalam bahasa asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia. []

Editor: Ainurrahman

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Riza Patria: Gerindra Tak Pernah Ngemis Menteri ke Jokowi

Image

News

Pelantikan Presiden

SBY Dipastikan Hadir dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Image

News

Pelantikan Presiden

Riza Patria: Gerindra dan Prabowo Siap Bantu Pemerintahan Jokowi

Image

News

Pelantikan Presiden

Hamil Besar, Selvi Ananda Tak Ikut Pelantikan Jokowi, Gibran: Jan Ethes Jagain Ibunya

Image

Ekonomi

Pelantikan Presiden

Said Didu: Jokowi Bakal 'Cuci Piring' Atas Kesalahan-kesalahan Menteri BUMN Sebelumnya

Image

News

Ace Hasan: Menteri dari Golkar Fokus Bantu Jokowi di Bidang Ekonomi

Image

News

Pelantikan Presiden

Jelang Pelantikan Presiden, PDIP Ungkap Perubahan Komposisi Koalisi

Image

News

Pelantikan Presiden

PP Muhammadiyah: Jokowi-Ma'ruf Harus Mampu Hadapi Tantangan di Kabinet Pemerintahan Jilid II yang Lebih Berat

Image

News

Erick Thohir Dikabarkan Jadi Menteri BUMN, Ini Tanggapan Politisi PDIP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sekda Depok: Pemkot Harus Serius Benahi Setu agar Tidak Terbengkalai

Hardiono menilai setu di Kota Depok berpotensi menjadi destinasi wisata.

Image
News

Riza Patria: Gerindra Tak Pernah Ngemis Menteri ke Jokowi

Gerindra siap berada dimana saja.

Image
News
Pelantikan Presiden

SBY Dipastikan Hadir dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Partai Demokrat menurut dia telah menyatakan dukungannya untuk pemerintahan yang baru.

Image
News
Pelantikan Presiden

Riza Patria: Gerindra dan Prabowo Siap Bantu Pemerintahan Jokowi

Bisa masuk kabinet atau di luar pemerintahan.

Image
News
Pelantikan Presiden

Hamil Besar, Selvi Ananda Tak Ikut Pelantikan Jokowi, Gibran: Jan Ethes Jagain Ibunya

Sedangkan terkait anggota keluarga lainnya, bos Markobar itu mengatakan semuanya sudah berangkat ke Jakarta. Hanya dirinya yang belum berang

Image
News
Pelantikan Presiden

Jelang Pelantikan, 857 Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan di Kota Depok

Sejumlah tempat vital dijaga Panser Anoa.

Image
News

Kecelakaan Truk Fuso dan Sedan, Empat Nyawa Melayang

Petugas SAR memadamkan api dan mengevakuasi korban yang terjebak di dalam kendaraan yang terbakar.

Image
News

Tabrakan Mobil Fuso dan Sedan di Jalan Tol Trans Sumatera, 4 Orang Tewas

Ada empat orang yang meninggal dunia.

Image
News

Setelah Kantor Wali Kota Medan, KPK Hari Ini Geledah Kantor Dinas PU

Hingga saat ini tim penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Image
News

Praperadilan Djoko Saputro, Kuasa Hukum : Penetapan Tersangka Tidak Sah

Ternyata dalam fakta dan bukti dipersidangan, KPK dalam menetapkan tersangka kepada DS tanpa bukti saksi-saksi.

trending topics

terpopuler

  1. Staf Protokoler Wali Kota Medan yang Tabrak Petugas KPK Akhirnya Serahkan Diri

  2. 10 Potret Manis Annissa Soebandono Tampil Anggun di Kehamilan Anak Pertama

  3. 12 Jam Digeledah, KPK Angkut Empat Koper Berkas Dari Ruangan Wali Kota Medan

  4. Daripada Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Lebih Cocok Jadi Menteri Ini

  5. Tifatul Sembiring: Kenapa UAS Terus Dilarang? Apakah Sikap Ini Dilatari Islamphobia?

  6. KPK Peringatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum

  7. Polisi Bekuk 22 Orang Rencanakan Teror Pelantikan Presiden

  8. Said Didu Sebut Sri Mulyani Anti Kritik, Marzuki Alie: Lama-lama Merasa Hebat Lebih Dari Tuhan

  9. Akun Twitter Rocky Gerung Dicuri, Ferdinand: Pembunuhan Akun Tak Dibenarkan

  10. Polisi Tembak Paha dan Betis Penjahat yang Masukkan Mayat Korban ke Karung

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Wawancara

Image
News

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Dari Susi hingga Sri Mulyani, 8 Potret Kenangan Menteri Srikandi saat Jalankan Tugas

Image
News

Ciri Khas 7 Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi, Ada yang Lebih Suka Batik daripada Jas

Image
News

Dicekal DPR hingga Dituding Jual Aset Pertamina, ini 5 Kontroversi Menteri BUMN Rini Soemarno