image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta

DPR Baru, Keraguan Baru

Kolom

Image

Ketua DPR terpilih Puan Maharani dan wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin saat memimpin jalannya rapat paripurna masa sidang pertama di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Ketua dan Wakil Ketua DPR 2019-2024 dipilih berdasarkan hasil Pileg 2019. Partai yang berhak mendapat kursi pimpinan DPR adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB. PDIP berhak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR karena keluar sebagai pemenang Pemilu 2019. Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Sebanyak 575 anggota DPR Periode 2019-2024 pada Selasa (1/10), dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Dalam teks sumpah jabatan, selain menyebut demi Allah, para wakil rakyat tersebut berjanji akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berpedoman Pancasila dan UUD 1945. Serta menyatakan komitmennya untuk menegakkan demokrasi, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti sumpah ada tiga, yaitu: Pertama, pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan dan sebagainya). Kedua, pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Ketiga, janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu).

Dengan demikian sumpah bagi anggota DPR mengandung dua dimensi atau konsekwensi sekaligus. Pertama dimensi vertikal kepada Allah dan kedua dimensi horizontal kepada manusia. Dalam dimensi vertikal, sumpah dimaknai bahwa jabatan sebagai anggota DPR pada hakikatnya hanya milik Allah. Konsekwensinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR harus mengacu atau berpedoman kepada Allah melalui kitab sucinya, dan dalam kontek Islam mengacu kepada Al-Qur’an.

baca juga:

Pada dimensi horizontal dimaknai, bahwa kedudukan, fungsi dan tugas sebagai anggota DPR harus memberikan maslahat dan manfaat kepada manusia, khususnya terhadap rakyat yang diwakilinya. Dengan berpedoman kepada hukum positif, norma, adat istiadat, dan akal sehat. Jika ada anggota DPR yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dan apalagi melanggar peraturan perundangan, maka harus dijatuhkan sanksi sesuai hukum positif.

Sejatinya kita tidak boleh negative thinking bahwa kinerja dan prilaku anggota DPR periode 2019-2024 akan sama dengan periode sebelumnya (2014-2019). Apalagi berasumsi akan lebih buruk. Terlebih para wakil rakyat tersebut umumnya berasal dari kalangan berpendidikan, berpengalaman dan mempunyai uang tidak sedikit. 

Potret Guram

Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak boleh meragukan integritas anggota Dewan di masa depan, sepanjang dilakukan secara ilmiah, objektif dan kritis, misalnya melalui riset. Sebagaimana  survei persepsi tentang kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang dirilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis (29/8/2019). Survei dilaksanakan pada 11-16 Mei 2019 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.220 responden. Adapun margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Salah satu hasilnya sesungguhnya bukan berita mengagetkan. DPR dan partai politik masih stagnan menempati posisi paling rendah dalam hal kepercayaan publik. Hanya 61% saja publik percaya dengan DPR dan di bawahnya ada partai politik dengan tingkat kepercayaan 53%. Sementara itu KPK menjadi lembaga paling dipercayai. Sebanyak 84% responden percaya kepada KPK.

Dicermati dari sisi fungsi legislasi, DPR Periode 2014-2019, boleh dibilang rapotnya buruk atau merah. Sebab, mengacu data Indonesia Coruption Watch (ICW) hingga April 2019, DPR hanya berhasil mengesahkan 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari 189 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Ini artinya, DPR hanya mampu menyelesaikan rata-rata target 10 persen tiap tahunnya. Apakah rapot merah tersebut akan diulangi oleh DPR 2019-2024? Masih harus ditunggu perkembangannya.

Hal ini bertolak belakang dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada DPR.  Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, anggaran DPR RI periode 2014-2019 meningkat setiap tahun. Pada 2019, anggaran DPR diproyeksikan mencapai Rp 4,61 triliun. Angka tersebut meningkat sedikit 0,19% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,6 triliun. Peningkatan tertinggi terlihat pada 2017 yang mencapai 13,17% dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,2 triliun.

Biasanya di akhir masa jabatan, setiap orang dan apalagi institusi meninggalkan kenangan atau warisan (legacy) prestasi yang ingin dicatat dengan tinta emas oleh sejarah atau penggantinya. Namun DPR periode 2014-2019, tidak mampu mewujudkannya dengan maksimal. Sebaliknya justeru menorehkan peraturan perundangan yang dianggap justeru makin mencoreng wajah institusi demokrasi tersebut. Yakni: dengan menambah jumlah pimpinan MPR dari lima menjadi sepuluh.

Caranya dengan sebelumnya merevisi UU No. 8 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3. Penambahan jumlah Pimpinan MPR tersebut disetujui oleh semua fraksi di DPR, termasuk di dalamnya partai politik yang selama ini dianggap merepresentasikan diri sebagai kelompok oposisi yakni: Partai Gerindra, PKS dan PAN. Padahal dengan lima pimpinan  MPR saja, institusi demokrasi ini dianggap tidak terlalu maksimal fungsi dan peranannya. Penambahan jumlah pimpinan MPR tersebut dianggap sebagai lebai (berlebihan).

Warisan lain dari DPR Periode 2014-2019 dan akhirnya menimbulkan gelombang protes berbagai kalangan komponen masyarakat khususnya dari kalangan mahasiswa ke gedung DPR RI maupun gedung DPRD di berbagai daerah di Indonesia adalah revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan UU Kitab UU Hukum Pidana (UU KUHP). Kedua UU tersebut dianggap justeru melemahkan institusi penegak hukum (KPK). Sedangkan UU KUHP dianggap merampas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan sejumlah tokoh lawas menempuh kebijakan untuk menunda pengesahan kedua RUU tersebut, apakah dengan cara menerbitkan Perppu atau mendorong kelompok yang tidak puas untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan dua UU tersebut. Pilihan yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo tentu tidak mudah dan bisa menjadi dilema. Sebab jika akhirnya presiden menerbitkan Perppu, akan sama saja dengan presiden tidak percaya kepada DPR. Padahal nota bene DPR dikuasai oleh kelompok pendukung Presiden Joko Widodo.

Tantangan Berat

DPR Periode 2019-2024 berada dalam situasi masyarakat, bangsa dan negara yang boleh dikatakan tidak kalah berat dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan menjelang dan saat pelantikan anggota DPR baru, sedikitnya dihadapkan pada enam tantangan serius. Pertama, DPR tengah mengalami krisis kepercayaan masyarakat. Sebuah survei teranyar yang dilakukan oleh Harian Kompas menyebutkan, sebanyak 53,5 persen responden menyatakan tidak yakin anggota DPR periode mendatang (2019-2024) lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat. Hanya 35,5 persen respon yang menyatakan yakin.

Kedua, DPR baru dihadapkan kepada warisan DPR lama, khususnya terkait dengan revisi UU KPK dan UU KUHP. Seperti diketahui, hasil kerja DPR lama tersebut akhirnya bergulir ke Istana Negara dimana Presiden Joko Widodo tengah dimintai persetujuannya sebagai tanda bahwa UU tersebut bisa dilaksanakan. Oleh karena Presiden Joko Widodo masih menimbang-nimbang apa yang akan dilakukan dengan dua UU tersebut, tentu saja DPR baru tidak bisa lepas tangan. Dengan demikian, bola panas kedua UU tersebut kini berada di tangan DPR baru apapun hasil keputusan presiden nantinya.

Ketiga, Papua tengah membara  sebagai dampak dari isu rasisme. Berbagai informasi berseliweran terkait situasi dan kondisi di Papua saat ini menumbulkan ketidakpastian. Hal ini memantik respon politisi Partai Demokrat  Jansen Setindoan dengan mengatakan, sebaiknya pemerintah tidak menyebut kerusuhan di Papua sudah kondusif.  Tujuannya, agar tidak lahir terus korban. Hal ini ditulis  Jansen di twitternya @jansen_jsp di Twitter, Senin (30/9/2019). Jika situasi di Papua tidak bisa dinormalisir segera dan negatif terhadap penduduk pendatang yang bermukim di Papua, maka potensi disintegrasi bangsa ini bisa meluas ke luar Papua.

Keempat, belum lama ini atau tepatnya pada Jumat (16/8) di depan anggota MPR/DPR RI dan dilanjutkan pada Senin (26/8) di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo mengumumkan ibukota Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Bahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut konstruksi atau pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru akan dimulai pada akhir 2020 dengan menyerap anggaran sekitar Rp 466 triliun. Pindah ibukota ini bukan urusan sepele dan karenanya sebagian energi anggota DPR periode suka atau tidak suka akan berkutat dan terkuras dengan isu atau agenda ibukota ini.

Kelima, paska Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 arah dan bentuk kontestasi bergeser dari dua kubu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 versus Norut 02 kepada perebutan kekuasaan di pimpinan DPR, MPR, pos-pos menteri di kabinet dan berbagai perburuan sumber-sumber ekonomi yang tidak bisa selamanya mampu dicermati dengan kasat mata.  Ini semua bisa berdampak kepada relasi dan efektivitas kerja-kerja Dewan Periode 2019-2024.

Keenam, sejumlah isu-isu seksi juga akan dihadapi oleh DPR baru. Misalnya, ihwal penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo jilid dua. Jika mampu mengakomodasi semua kepentingan politik, khususnya pendukungnya dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tentu bisa berkontribusi pada stabilitas pemerintahan dan KIK. Jika tidak, pasti berdampak kepada stabilitas atau turbulensi politik di KIK maupun parlemen. Isu-isu defisit APBN, kemerostan ekonomi, utang luar negeri, ekspansi asing dan aseng ke Indonesia, dan lain sebagainya akan menjadi isu seksi dan menantang yang harus dijawab oleh DPR baru. 

Pesimisme Rakyat

Menghadapi problem internal dan eksternal DPR 2019-2024 yang cukup berat, jika hanya bermodalkan kepada sumpah dan janji suci serta tekad dan semangat dari para wakil rakyat tersebut untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif dan maksimal, sulit dipegang. Bahkan mungkin yang diperoleh sekadar penyesalan dan umpatan dari pemilih mengapa harus berpartisipasi pada Pemilu Legislatif 2019. Lebih mengerucut lagi mengapa harus memilih calon wakil-wakil rakyat tersebut hingga akhirnya mereka bermarkas di DPR?

Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tidak mungkin lagi akan bisa dikembalikan menjadi nasi. Apakah dengan demikian, rakyat membiarkan begitu saja proses ini hingga pada akhirnya DPR tidak bisa lagi dipercaya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat? Tentu saja kita tidak menginginkan hal tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kalangan anggota DPR baru yang berjumlah sekitar 65 persen, seyogianya bisa diandalkan membawa angin perubahan potret DPR kearah yang lebih baik dan positif.

Ujiannya, seperti sudah dikemukakan begitu banyak isu dan problem krusial, baik terkait dengan aspek perundangan, ancaman disintegrasi bangsa, problem ekonomi, dan sebagainya. Manakala itu berhasil dilakukan melalui otoritas fungsi yang dimiliki oleh DPR, maka masyarakat kebanyakan baru bisa bersikap optimistis. Jika DPR baru tidak mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan bahkan pada akhirnya juga menjadi bagian dari problem itu sendiri (a part of problem), jangan salahkan jika masyarakat kebanyakan akan bersikap pesimis, skeptis dan ragu dengan wajah baru DPR Periode 2019-2024.[]

 

 

 

 

 

 

  

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image

Olahraga

Kolombia 0-0 Chile

Diperkuat Pemain Andalan, Chili-Kolombia Berakhir Tanpa Gol

Image

News

Kolom

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image

Olahraga

Tim Nasional Kolombia

Queiroz Perjelas Polemik James Rodriguez Tak Masuk Timnas Kolombia

Image

News

Selamatkan Pemilih dari Serangan Pasukan Siber

Image

News

Kolom

Mengingatkan Partai Politik

Image

News

Kolom

Belajar dari Mohammad Natsir Arsitek NKRI

Image

News

Kolom

DPR dan Parlemen Modern

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pengamat Sebut Pemerintah dan DPR Perlu Libatkan Masyarakat Pembahasan RUU PKS

Pemerintah dan DPR perlu melibatkan masyarakat untuk membahas RUU PKS.

Image
News

PKB Tak Khawatir Kehilangan Jatah Menteri Jika Gerindra Merapat ke Koalisi

PKB memberi lampu hijau kepada Partai Gerindra untuk merapat dalam koalisi di Pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

Image
News

Belum Ada Tersangka, Polri Didesak Proses Hukum Oknum Penembak Mahasiswa Kendari

KontraS meminta kepada Polri untuk memproses oknum polisi yang menembak dua mahasiswa Universitas Halu Oleo hingga tewas.

Image
News

Ahmad Basarah: PDI Perjuangan Serahkan Sepenuhnya ke Jokowi Komposisi Kabinet

PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih.

Image
News

Kembali Pimpin DPRD DKI, Prasetyo: Terima Kasih Ibu Mega

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri."

Image
News

SMRC Sebut Belum Ada Urgensi untuk Mengamandemen UUD 1945

"Setidaknya saya pribadi tidak melihat ada urgensi untuk amandemen itu, baik sebagian maupun keseluruhan"

Image
News

Polemik Pembajakan Siaran FTA, KPI Pusat Minta KPID Riau Tetap Menegakkan Undang-undang

Menurutnya, seringkali TV berlangganan di daerah mencari celah untuk menyiarkan tanpa izin dengan dalih kewajiban 10 persen konten FTA.

Image
News

Budiman Sudjatmiko: Kebaikan Awkarin Sensasional, Kebaikan Tri Mumpuni Esensial

Budiman berpendapat, kebaikan yang dilakukan Awkarin basisnya adalah sensasi. Sedangkan kebaikan yang dilakukan Tri basisnya adalah esensi.

Image
News

Putri Zulhas Cetak Sejarah Baru di Parlemen Kebon Sirih

"Yang pasti amanah yang luar biasa,"

Image
News

BPPTKG: Penyebab Awan Panas Letusan di Gunung Merapi Lagi-lagi Karena Akumulasi Gas

Letusan yang dipicu akumulasi gas macam ini pernah terjadi 22 September 2019 silam.

trending topics

terpopuler

  1. Agar Tak Dihukum Jenderal Andika Perkasa, Perwira Staf, Danramil, Komandan Satuan Bawah Hati-hatilah Pakai Medsos

  2. Paulus: Ada Kelompok Bersenjata di Pedalaman Sana yang Sudah Mengarah ke Sini, Jadi Jangan Pernah Lengah

  3. Dosen Unair yang 'Kejam' Corat-coret Skripsi Ternyata Dekat dengan Mahasiswa, Ini Buktinya

  4. Sebar Hoaks Soal Wiranto, PPP Sebut Hanum Ingin Jadi Sengkuniwati

  5. Tak Ada Sampah Mengambang, Bersihnya Banjir di Jepang ini Panen Pujian Warganet

  6. 2.600 Pelajar Papua Pulang, Kapolda: Untuk Apa Mereka Pulang? Ini Jadi Beban Sosial

  7. Musni Umar: Saya Maafkan Yunarto Wijaya dan Mereka yang Ejek Saya

  8. Makin Feminin, Sam Smith Kenakan Lingerie Berenda di Attitude Awards

  9. Duet Gibran - Andreas Diharapkan Ulang Sukses Jokowi - Rudi di Solo

  10. Istri Zul Zilvilia Terkejut Ternyata Suaminya Turut Terlibat dalam Menimbang Ekstasi

fokus

Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Hari Tani Nasional

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image
Ujang Komarudin

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image
Rozi Kurnia

Penampilan Luar Biasa Joker Dari Seorang Joaquin Phoenix

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

DPR RI

5 Fakta Menarik Pimpinan DPR RI Rachmad Gobel, Pernah Pimpin Beberapa Perusahaan Ternama

Image
Ekonomi

Sempat Sulit Cari Kerja hingga Sukses dengan Kosmetik Halal, 7 Fakta Pendiri Wardah Nurhayati Subakat

Image
News

Berebut Kursi DPR dengan Sang Ayah, ini 5 Fakta Legislator Milenial Dyah Roro Esti