Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

DPR dan Parlemen Modern

Kolom

Image

Suasana Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini memiliki agenda strategis untuk mengesahkan dua Rancangan Undang-undang yang telah disusun bersama pemerintah yakni RUU tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Pekerja Sosial.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan wartawan perlu bekerjasama untuk mewujudkan parlemen modern. Demikian Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pembukaan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Palemen di Bogor (Akurat.co., 21/09/2019).

Setahun yang lalu, pada hari ulang ke-73 DPR RI, Bambang Soestyo juga mengemukakan hal serupa. Menurutnya, setidaknya tiga indikator perubahan yang (sedang) terjadi di DPR. Pertama, akses publik ke parlemen termasuk terhadap rapat-rapat dan hasil rapat. Kedua, publik mendapat kemudahan menyampaikan aspirasi dan memberikan kritik kepada DPR. Ketiga, parlemen semakin transparan, dan DPR pun menyiapkan aplikasi DprNow bagi publik untuk mengaksesnya (Kompas, 30/08/2018).

Penjelasan Soesatyo tersebut berada dalam lingkup dan konteks apa yang disebut parlemen modern (modern parliament). Jika tiga indikator yang dikemukakannya riil ada di DPR saat ini, tentu menjadi berita baik dan menggembirakan. Sebaliknya, jika sekadar pernyataan kosong atau sebatas gagasan Ketua DPR (yang tidak diikuti dengan program riil dan tertulis di dalam rencana anggraran DPR) maka menjadi benarlah kritik berbagai kalangan kalau itu hanya upaya pencitraan semata.

baca juga:

Namun, apa yang dikemukakan Soesatyo sesungguhnya bukanlah gagasan baru di DPR. Di tahun terakhir kepemimpinan Marzuki Alie proposal untuk membangun parlemen modern pernah diajukan oleh Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia, dan disambut dengan baik. Desain pun disiapkan oleh CEPP FISIP UI. Program awal untuk itu direalisasikan dengan melakukan perubahan-perubahan di Kehumasan DPR terlebih dahulu.  

Di masa kepemimpinan Setya Novanto proposal itu kembali diajukan CEPP FISIP UI dan disetujui untuk menjadi bagian dari progam reformasi lembaga DPR. Berkali-kali rapat dilakukan dengan pimpinan DPR. Sejumlah focused group discussion dengan berbagai kalangan dan berbagai disiplin ilmu juga digelar di Senayan. Seluruh perangkat sistem (software) untuk membangun parlemen modern dilengkapi dengan baik, dan siap diaplikasikan. Sayangnya, program tersebut akhirnya tidak bisa direalisasikan. Alasannya, Sekretariat Jenderal DPR kesulitan menemukan nomenklatur anggarannya. Pimpinan DPR sendiri tak berdaya untuk itu.

Konsep Parlemen Modern

Konsep parlemen modern sebenarnya bukanlah hal baru bagi parlemen berbagai negara di dunia. Konsep tersebut pertama kali digagas pada 1997 di Konferensi Uni Eropa tentang The Future of Democracy: Transition and Challege in European Governance. Berbagai negara sudah menerapkan konsep parlemen modern tersebut. Negara tetangga Australia, misalnya, sudah cukup lama menerapkannya.

Apa itu parlemen modern? Setidaknya tiga kriteria utama untuk sebuah parlemen disebut modern. Pertama, parlemen yang menjalankan fungsinya dengan baik.  Fungsi-fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan kontrol sudah terinstitusionalisasikan dengan mapan dan kuat. Kedua, parlemen bersifat terbuka dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjangkau publik secara lebih luas serta memudahkan pekerjaan parlemen itu sendiri.

Kriteria yang kedua dan ketiga di atas tidak saja untuk menopang fungsi-fungsi parlemen, juga untuk membuat parlemen lebih bermakna bagi publik. Parlemen menjadi lebih dekat dengan publik serta konstituen dari para anggotanya. Apa yang dilakukan lembaga parlemen serta produk-produk politik yang dihasilkan menjadi lebih berkemungkinan melibatkan publik di dalamnya, sekaligus memudahkan publik untuk mengaksesnya.

Bill Digest dan Hansard

Melakukan kegiatan legislasi atau membuat undang-undang (legislate) merupakan fungsi utama parlemen dan karena itu disebut pula legislatif (legislative) atau legislature. Indikator utama untuk menilai kinerja parlemen terletak pada kemampuannya melaksanakan fungsi legislasi dengan baik. Jika agenda legislasi tidak terealisasi secara optimal dan jauh di bawah target menunjukkan perlemen berkinerja rendah. Memang tidak semata-mata pada berapa banyak undang-undang yang dihasilkan – sesuai agenda – melainkan juga kualitas undang-undang itu sendiri.

Sebagai wujud transparansi sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik, proses legislasi di parlemen mesti dapat diakses dengan mudah oleh publik atau setiap warga negara. Parlemen modern menuntut hal itu terjadi. Bagaimanapun publik berhak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana debat-debat serta tawar-menawar yang berlangsung ketika anggota parlemen membahas (rancangan) undang-undang tertentu. Itulah yang disebut bill digest, dalam konteks parlemen modern. Artinya, sebuah undang-undang yang muncul mesti ada dan jelas rekam jejaknya.   

Mengetahui rekam jejak legislasi (bill digest) di parlemen membuat publik dapat memahami konteks, riwayat, dan roh dari sebuah undang-undang. Melalui proses digitalisasi yang didukung sumberdaya memadai, bill digest dapat dilakukan dengan relatif mudah. 

Aplikasi DprNow – seperti dikatakan Soesatyo – dapat   menjadi media untuk program bill digest. Menariknya, bill digest sekaligus memberi ruang bagi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Publik dapat terlibat tanpa harus hadir secara langsung untuk menyampaikan aspirasinya kepada parlemen.

Selain bill digest, dalam konteks parlemen modern ada pula apa yang disebut handsard. Suatu ruang media untuk mengetahui dan mengakses rekam jejak setiap anggota parlemen dalam membahas dan memperjuangkan kepentingan kostituen. Dalam hansard tercatat dan tersedia dengan rapi transkrip digital aktivitas rapat-rapat atau sidang-sidang setiap anggota parlemen. 

Melalui menu hansard publik dapat mengetahui dengan jelas tingkat kinerja anggota parlemen secara individual. Siapa bicara apa dan bagaimana pemihakannya pada kepentingan konstituen dapat diakses dengan mudah dan pasti oleh publik. Melalui hansard publik atau setidaknya konstituen sekaligus dapat menilai usaha dan kualitas wakil mereka dalam memperjuangkan kepentingan konstituen.

Pertanyaannya kemudian, apakah DPR sudah tergolong parlemen modern?  Mengacu pada kriteria di atas, DPR saat ini belum bisa dikatakan sebagai parlemen modern. Fungsi-fungsi utama yang melekat pada dirinya belum terwujud dengan baik.

Agenda legislasi, misalnya, masih terlihat berantakan dan capaiannya selalu jauh di bawah target sebagaimana ditentukan dalam Program Legislasi Nasional DPR. Program bill digest dan hansard sebagai bagian dari proses legislasi dalam konteks parlemen modern juga sama sekali belum dimiliki DPR hingga saat ini.

Ketegasan Kebijakan        

Kendati belum tergolong parlemen modern, DPR saat ini dan ke depan terbuka peluang untuk menjadi parlemen modern. Apa yang sudah berulang kali dikatakan Bambang Soesatyo soal parlemen bagi DPR dapat menjadi indikasi ke arah itu. Ada optimisme baru, dalam konteks ini.

Persoalannya, apakah pimpinan DPR hasil Pemilu 2019 akan melanjutkannya? Masih harus ditunggu. Namun, satu hal, bahwa membangun parlemen modern merupakan tuntutan demokrasi, di mana parlemen selain harus dekat dengan publik juga mesti melibatkan publik (partisipasi publik dan popular consultation) dalam proses legislasi. 

Kita berharap pimpinan DPR hasil Pemilu 2019 menganggap penting untuk mendesain penampilan lembaga perwakilan itu dalam kerangka parlemen modern. Ketegasan kebijakan dan program yang konkret dari pimpinan DPR menjadi kata kunci membangun parlemen modern tersebut.

Salain ketegasan kebijakan, gagasan parlemen modern lebih mungkin diwujudkan jika tidak semata-mata diserahkan begitu saja kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukannya. Kekakuan birokrasi masih terlalu kuat di dalamnya sehingga akan sangat menghambat inovasi-inovasi yang hendak dilakukan pimpinan DPR. Tim khusus yang turut melibatkan ahli politik dan komunikasi yang mendapat legalitas dari pimpinan DPR tentu sangat membantu dalam mendisain dan merealisasikan sistem parlemen modern di Senayan.    

Di tengah kurang menariknya citra DPR selama ini karena berbagai persoalan yang mendera seperti korupsi, suap-menyuap, dan lain-lain mungkin relatif terbantu memperbaiki citra tersebut jika DPR mampu meletakkan dasar bagi sebuah parlemen modern. 

Tidak hanya di DPRRI, di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota konsep parlemen modern juga bisa dilakukan. Malah merupakan keharusan, jika diletakkan dalam konteks demokrasi. Di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga demikian. Ada baiknya mereformasi kelembagaannya dengan mengacu pada model parlemen modern.

Parlemen modern memang bukan segala-galanya, tetapi dengan itu dapat menjadi indakator dan langkah awal yang signifikan untuk suatu perubahan bagi DPR. Dengan parlemen modern akan membuat sosok DPR berbeda dengan masa-masa sebelumnya. DPR akan menjadi lebih dekat dengan publik, dan partisipasi publik dalam proses legislasi selain lebih mudah dilakukan juga akan lebih punya makna.       

Sungguh akan menjadi legacy yang kelak memiliki nilai historis tinggi jika pimpinan DPR hasil Pemilu 2019 berkomitmen kuat dan tegas menjadikan DPR sebagai parlemen modern. Legacy tersebut tidak saja menarik dan potensial menjadikan DPR lebih punya wibawa, juga memiliki makna bagi upaya mendorong parlemen berwatak publik (memihak kepentingan rakyat) di masa-masa mendatang. Lebih dari itu, ia pontensial pula untuk memberikan kontribusi tersendiri bagi perkembangan demokrasi di negeri ini.  

Namun, semuanya bergantung pada political will dan perspektif leadership pimpinan DPR itu sendiri. Wallahu ‘alam. []

               

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Banjir di Sebagian Wilayah Kapuas Hulu Kalbar Mulai Surut

Banjir melanda sejumlah akses publik seperti sekolah dan kantor sehingga beberapa warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman

Image
News

5 Fakta Mengejutkan Laeli Atik Supriyatin, Pelaku Mutilasi di Apartemen Kalibata City

Kepolisian telah membongkar identitas pelaku mutilasi di apartemen Kalibata City, yakni Laeli Atik Supriyatin dan Djumadil Al Fazri.

Image
News

Sejarah bukan Mata Pelajaran Wajib, Ketua IKA Sejarah Unand Keberatan

Rencana ini tertuang dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.

Image
News

Gelar Protes Massal, Rakyat Thailand Pasang Plaket 'Negara Milik Rakyat Bukan Raja'

Reuters mencatat bagaimana protes pekan ini menjadi demonstrasi Thailand paling besar setelah bertahun-tahun lamanya.

Image
News

Sidak ke Kediri, Menko PMK Terima Aduan Minimnya Fasilitas Penanganan Covid-19

Muhadjir mendorong untuk pembelian sendiri asal dipertanggungjawabkan.

Image
News
DPR RI

Tanggapi Mutilasi Rinaldi, Pimpinan DPR Imbau Anak Muda Hati-hati di Sosial Media

Masyarakat pun diminta untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial

Image
News

RUU Cipta Kerja Bisa Selamatkan Indonesia dari Jurang Resesi

RUU Cipta Kerja adalah salah satu langkah konkret pemerintah untuk memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Belakangan ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tengah hobi melakukan olahraga bersepeda.

Image
News

Tower 4 Wisma Atlet Siap Digunakan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Ini disiapkan karena kapastias Tower 5 hampir penuh

Image
News

Catat! Sidang Perdana Gugatan Syarat Pencalonan Presiden Digelar Besok

Rizal Ramli menunjuk pakar hukum tata negara Refly Harun sebagai pengacara untuk gugatan presidential threshold di MK.

terpopuler

  1. Ketimbang Jokowi, Rustam: Harus Diakui Anies Baswedan Banyak Pengalaman di Ranah Civil Society

  2. Mulyadi Kartanegara: Wajah Islam Semakin Hari Semakin Berwatak Keras

  3. Berprinsip, Audi Marissa Tidak Pernah Sekamar dengan Anthony Selama Pacaran

  4. Sidak Gudang Bulog, Menko PMK Kaget Berat Karung Beras Bansos PKH Tekor

  5. Marzuki Alie: Bailout Century Gaduh se-Indonesia, Jiwasraya Malah Tenang-tenang Saja

  6. Begini Adegan Lengkap Rekonstruksi Mutilasi Rinaldi Harley

  7. Raup hingga Rp14 Juta per Minggu, Pria Ini Dulang Emas di Jalanan Kota Bermodalkan Pinset

  8. Ini Bantahan Soal Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Terpapar Covid-19

  9. Dikontrak Lima Tahun, Alex Telles Dihargai Senilai Rp351 Miliar

  10. Mekanisme Baru, Begini Cara Pendataan Peserta KJP Plus dan KJMU

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Berdaya Karena Corona

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Membangun Kembali Kejayaan Islam

Image
Ilham Bintang

Catatan Ringan tentang Dubes RI untuk Singapura

Image
Achsanul Qosasih

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

VIDEO Garuda Pastikan Penerbangan Aman Dengan Protokol Kesehatan

Sosok

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!

Image
Ekonomi

Celana Dalam Bekas Laku Rp50 Juta, Kepoin Harta Kekayaan Fantastis DJ Dinar Candy!