image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

DPR dan Parlemen Modern

Kolom

Image

Suasana Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini memiliki agenda strategis untuk mengesahkan dua Rancangan Undang-undang yang telah disusun bersama pemerintah yakni RUU tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Pekerja Sosial.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan wartawan perlu bekerjasama untuk mewujudkan parlemen modern. Demikian Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pembukaan Forum Komunikasi dan Sosialisasi Program Kerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Palemen di Bogor (Akurat.co., 21/09/2019).

Setahun yang lalu, pada hari ulang ke-73 DPR RI, Bambang Soestyo juga mengemukakan hal serupa. Menurutnya, setidaknya tiga indikator perubahan yang (sedang) terjadi di DPR. Pertama, akses publik ke parlemen termasuk terhadap rapat-rapat dan hasil rapat. Kedua, publik mendapat kemudahan menyampaikan aspirasi dan memberikan kritik kepada DPR. Ketiga, parlemen semakin transparan, dan DPR pun menyiapkan aplikasi DprNow bagi publik untuk mengaksesnya (Kompas, 30/08/2018).

Penjelasan Soesatyo tersebut berada dalam lingkup dan konteks apa yang disebut parlemen modern (modern parliament). Jika tiga indikator yang dikemukakannya riil ada di DPR saat ini, tentu menjadi berita baik dan menggembirakan. Sebaliknya, jika sekadar pernyataan kosong atau sebatas gagasan Ketua DPR (yang tidak diikuti dengan program riil dan tertulis di dalam rencana anggraran DPR) maka menjadi benarlah kritik berbagai kalangan kalau itu hanya upaya pencitraan semata.

baca juga:

Namun, apa yang dikemukakan Soesatyo sesungguhnya bukanlah gagasan baru di DPR. Di tahun terakhir kepemimpinan Marzuki Alie proposal untuk membangun parlemen modern pernah diajukan oleh Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia, dan disambut dengan baik. Desain pun disiapkan oleh CEPP FISIP UI. Program awal untuk itu direalisasikan dengan melakukan perubahan-perubahan di Kehumasan DPR terlebih dahulu.  

Di masa kepemimpinan Setya Novanto proposal itu kembali diajukan CEPP FISIP UI dan disetujui untuk menjadi bagian dari progam reformasi lembaga DPR. Berkali-kali rapat dilakukan dengan pimpinan DPR. Sejumlah focused group discussion dengan berbagai kalangan dan berbagai disiplin ilmu juga digelar di Senayan. Seluruh perangkat sistem (software) untuk membangun parlemen modern dilengkapi dengan baik, dan siap diaplikasikan. Sayangnya, program tersebut akhirnya tidak bisa direalisasikan. Alasannya, Sekretariat Jenderal DPR kesulitan menemukan nomenklatur anggarannya. Pimpinan DPR sendiri tak berdaya untuk itu.

Konsep Parlemen Modern

Konsep parlemen modern sebenarnya bukanlah hal baru bagi parlemen berbagai negara di dunia. Konsep tersebut pertama kali digagas pada 1997 di Konferensi Uni Eropa tentang The Future of Democracy: Transition and Challege in European Governance. Berbagai negara sudah menerapkan konsep parlemen modern tersebut. Negara tetangga Australia, misalnya, sudah cukup lama menerapkannya.

Apa itu parlemen modern? Setidaknya tiga kriteria utama untuk sebuah parlemen disebut modern. Pertama, parlemen yang menjalankan fungsinya dengan baik.  Fungsi-fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan kontrol sudah terinstitusionalisasikan dengan mapan dan kuat. Kedua, parlemen bersifat terbuka dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjangkau publik secara lebih luas serta memudahkan pekerjaan parlemen itu sendiri.

Kriteria yang kedua dan ketiga di atas tidak saja untuk menopang fungsi-fungsi parlemen, juga untuk membuat parlemen lebih bermakna bagi publik. Parlemen menjadi lebih dekat dengan publik serta konstituen dari para anggotanya. Apa yang dilakukan lembaga parlemen serta produk-produk politik yang dihasilkan menjadi lebih berkemungkinan melibatkan publik di dalamnya, sekaligus memudahkan publik untuk mengaksesnya.

Bill Digest dan Hansard

Melakukan kegiatan legislasi atau membuat undang-undang (legislate) merupakan fungsi utama parlemen dan karena itu disebut pula legislatif (legislative) atau legislature. Indikator utama untuk menilai kinerja parlemen terletak pada kemampuannya melaksanakan fungsi legislasi dengan baik. Jika agenda legislasi tidak terealisasi secara optimal dan jauh di bawah target menunjukkan perlemen berkinerja rendah. Memang tidak semata-mata pada berapa banyak undang-undang yang dihasilkan – sesuai agenda – melainkan juga kualitas undang-undang itu sendiri.

Sebagai wujud transparansi sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik, proses legislasi di parlemen mesti dapat diakses dengan mudah oleh publik atau setiap warga negara. Parlemen modern menuntut hal itu terjadi. Bagaimanapun publik berhak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana debat-debat serta tawar-menawar yang berlangsung ketika anggota parlemen membahas (rancangan) undang-undang tertentu. Itulah yang disebut bill digest, dalam konteks parlemen modern. Artinya, sebuah undang-undang yang muncul mesti ada dan jelas rekam jejaknya.   

Mengetahui rekam jejak legislasi (bill digest) di parlemen membuat publik dapat memahami konteks, riwayat, dan roh dari sebuah undang-undang. Melalui proses digitalisasi yang didukung sumberdaya memadai, bill digest dapat dilakukan dengan relatif mudah. 

Aplikasi DprNow – seperti dikatakan Soesatyo – dapat   menjadi media untuk program bill digest. Menariknya, bill digest sekaligus memberi ruang bagi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Publik dapat terlibat tanpa harus hadir secara langsung untuk menyampaikan aspirasinya kepada parlemen.

Selain bill digest, dalam konteks parlemen modern ada pula apa yang disebut handsard. Suatu ruang media untuk mengetahui dan mengakses rekam jejak setiap anggota parlemen dalam membahas dan memperjuangkan kepentingan kostituen. Dalam hansard tercatat dan tersedia dengan rapi transkrip digital aktivitas rapat-rapat atau sidang-sidang setiap anggota parlemen. 

Melalui menu hansard publik dapat mengetahui dengan jelas tingkat kinerja anggota parlemen secara individual. Siapa bicara apa dan bagaimana pemihakannya pada kepentingan konstituen dapat diakses dengan mudah dan pasti oleh publik. Melalui hansard publik atau setidaknya konstituen sekaligus dapat menilai usaha dan kualitas wakil mereka dalam memperjuangkan kepentingan konstituen.

Pertanyaannya kemudian, apakah DPR sudah tergolong parlemen modern?  Mengacu pada kriteria di atas, DPR saat ini belum bisa dikatakan sebagai parlemen modern. Fungsi-fungsi utama yang melekat pada dirinya belum terwujud dengan baik.

Agenda legislasi, misalnya, masih terlihat berantakan dan capaiannya selalu jauh di bawah target sebagaimana ditentukan dalam Program Legislasi Nasional DPR. Program bill digest dan hansard sebagai bagian dari proses legislasi dalam konteks parlemen modern juga sama sekali belum dimiliki DPR hingga saat ini.

Ketegasan Kebijakan        

Kendati belum tergolong parlemen modern, DPR saat ini dan ke depan terbuka peluang untuk menjadi parlemen modern. Apa yang sudah berulang kali dikatakan Bambang Soesatyo soal parlemen bagi DPR dapat menjadi indikasi ke arah itu. Ada optimisme baru, dalam konteks ini.

Persoalannya, apakah pimpinan DPR hasil Pemilu 2019 akan melanjutkannya? Masih harus ditunggu. Namun, satu hal, bahwa membangun parlemen modern merupakan tuntutan demokrasi, di mana parlemen selain harus dekat dengan publik juga mesti melibatkan publik (partisipasi publik dan popular consultation) dalam proses legislasi. 

Kita berharap pimpinan DPR hasil Pemilu 2019 menganggap penting untuk mendesain penampilan lembaga perwakilan itu dalam kerangka parlemen modern. Ketegasan kebijakan dan program yang konkret dari pimpinan DPR menjadi kata kunci membangun parlemen modern tersebut.

Salain ketegasan kebijakan, gagasan parlemen modern lebih mungkin diwujudkan jika tidak semata-mata diserahkan begitu saja kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukannya. Kekakuan birokrasi masih terlalu kuat di dalamnya sehingga akan sangat menghambat inovasi-inovasi yang hendak dilakukan pimpinan DPR. Tim khusus yang turut melibatkan ahli politik dan komunikasi yang mendapat legalitas dari pimpinan DPR tentu sangat membantu dalam mendisain dan merealisasikan sistem parlemen modern di Senayan.    

Di tengah kurang menariknya citra DPR selama ini karena berbagai persoalan yang mendera seperti korupsi, suap-menyuap, dan lain-lain mungkin relatif terbantu memperbaiki citra tersebut jika DPR mampu meletakkan dasar bagi sebuah parlemen modern. 

Tidak hanya di DPRRI, di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota konsep parlemen modern juga bisa dilakukan. Malah merupakan keharusan, jika diletakkan dalam konteks demokrasi. Di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga demikian. Ada baiknya mereformasi kelembagaannya dengan mengacu pada model parlemen modern.

Parlemen modern memang bukan segala-galanya, tetapi dengan itu dapat menjadi indakator dan langkah awal yang signifikan untuk suatu perubahan bagi DPR. Dengan parlemen modern akan membuat sosok DPR berbeda dengan masa-masa sebelumnya. DPR akan menjadi lebih dekat dengan publik, dan partisipasi publik dalam proses legislasi selain lebih mudah dilakukan juga akan lebih punya makna.       

Sungguh akan menjadi legacy yang kelak memiliki nilai historis tinggi jika pimpinan DPR hasil Pemilu 2019 berkomitmen kuat dan tegas menjadikan DPR sebagai parlemen modern. Legacy tersebut tidak saja menarik dan potensial menjadikan DPR lebih punya wibawa, juga memiliki makna bagi upaya mendorong parlemen berwatak publik (memihak kepentingan rakyat) di masa-masa mendatang. Lebih dari itu, ia pontensial pula untuk memberikan kontribusi tersendiri bagi perkembangan demokrasi di negeri ini.  

Namun, semuanya bergantung pada political will dan perspektif leadership pimpinan DPR itu sendiri. Wallahu ‘alam. []

               

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image

Olahraga

Kolombia 0-0 Chile

Diperkuat Pemain Andalan, Chili-Kolombia Berakhir Tanpa Gol

Image

News

Kolom

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image

Olahraga

Tim Nasional Kolombia

Queiroz Perjelas Polemik James Rodriguez Tak Masuk Timnas Kolombia

Image

News

Selamatkan Pemilih dari Serangan Pasukan Siber

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sikapi Kabinet Baru Jokowi, Presiden PKS Keluarkan Maklumat: Ketahuilah Ini Bukan Pilihan Ideal, Bahkan Pilihan Berat

"Sampaikanlah dengan obyektif, argumentatif namun tetap rendah hati."

Image
News

6 Fakta Menarik Raja Mswati III, Tamu Jokowi yang Miliki 15 Istri

Oleh majalah Forbes, Mswati pernah dimasukkan dalam daftar 15 anggota kerajaan terkaya

Image
News

Angin Kencang di Jawa Akhir-akhir Ini Pertanda Peralihan Kemarau ke Hujan

"Benggala, memicu angin timuran pada lapisan atas bergerak lebih kencang dari beberapa hari sebelumnya," katanya.

Image
News

Kala Koloni Burung Layang-layang Asia Serbu Langit Petang Yogyakarta

Indonesia masuk ke dalam lintasan jalur migrasi kawanan unggas ini

Image
News

Bayi Dimasukkan ke Karung Goni, Kemudian Dibuang

"Jasad bayi kita evaluasi ke rumah sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan visum," kata dia.

Image
News

Dampak Kebakaran di Sei Kera Hulu

"Nanti akan kita renovasi kembali rumah yang ikut terbakar, dengan catatan warga punya data lengkap," kata dia.

Image
News

Dicengkeram Hiperinflasi, Rakyat Venezuela Bayar Bensin Pakai Rokok

Satu tangki penuh bensin untuk sebuah mobil hanya butuh satu sen dolar atau USD 0,01 (Rp140,36).

Image
News
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Soal Susunan Kabinet, Relawan Minta Jokowi Tak Lupakan Sosok yang Berdedikasi

"Ini suara hati kami para relawan ya. Maksudnya, Pak Jokowi kami harap jangan salah memilih orang"

Image
News

Dituding Menabrak Aturan, PDIP Minta Anies Relokasi Warga Kampung Akuarium ke Tempat Lain

"Yang paling benar itu ya kita pindahkan, kita cari tempat lain yang tidak jauh dari situ," ujar Ima Mahdia

Image
News

Surya Paloh Ancam Jadi Oposisi, NasDem DKI: Itu Serius, Tidak Becanda

"Itu serius lah. Serius dong seorang Pak Surya itu tidak bercanda-bercanda,"

trending topics

terpopuler

  1. Rekam Jejak Edhy Prabowo, Anggota AKABRI Kini Jadi Calon Menteri

  2. 5 Fakta Menarik Xavier Bettel, PM Luksemburg yang Menikah Sesama Jenis

  3. Tito Dipanggil Istana, Syamsuddin: Semoga Jokowi Tak Lupa Tagih Permintaannya ke Tito Tiga Bulan Lalu

  4. Ananda: Dengar Pidato Pak Jokowi, Kok Sama Sekali Nggak Ngomongin Pendidikan Ya, Apa Aku yang Kelewatan Ya?

  5. Politisi dan Kalangan Profesional Datangi Istana, Dede Yusuf: Orang-Orang yang Dipanggil Punya Kapasitas

  6. Terlalu Banyak Minum Air Putih, Ginjalmu Terancam!

  7. Sindir Prabowo Terus, Gerindra Tegur Denny Siregar: Hal yang Anda Kerjakan Selama Ini Hanya Bikin Kegaduhan, Tak Lebih

  8. Pengamat: Diisi Kalangan Profesional dan Eksekutor, Kabinet Jokowi Bakal Tinggal Landas

  9. Saidiman: Bergabungnya Prabowo Ke Kabinet Jokowi Tanda Keduanya Tidak Menghargai para Pendukung

  10. Perhiasannya Senilai Rp22 M, ini 5 Aset Bupati Minahasa Selatan yang Tembus Rp42 M!

fokus

Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menunggu Eksekusi
Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Diizinkan Rangkap Jabatan, ini 5 Fakta Menarik si Calon Menteri Suharso Monoarfa

Image
Ekonomi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Propertinya Senilai Rp10 M, ini 5 Sumber Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Capai Rp18,9 M!

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Mantan Sopir Angkot hingga Pemilik 10 Perusahaan, Ini 9 Fakta Menarik Bahlil Lahadalia