Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

DPR Pertimbangkan Permintaan Pemerintah Soal Penundaan Pengesahan RUU KUHP

Melly Kartika Adelia

DPR RI

DPR Pertimbangkan Permintaan Pemerintah Soal Penundaan Pengesahan RUU KUHP

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberikan pidatonya dalam diskusi publik yang dilaksanakan di Gedung Rimbawa I, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Diskusi yang diadakan oleh organisasi Soksi ini mengambil tema Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata di Era Revolusi Industri 4.0. AKURAT.CO/Sopian | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pihak pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-undang KUHP di Sidang Paripurna yang sebelumnya telah dijadwalkan pada Selasa (24/9/2019) mendatang.

Selain mendengarkan permintaan pemerintah, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai penundaan RUU ini juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya.

"Semua fraksi di DPR RI saya yakin akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus. Seperti diketahui pengambilan keputusan tingkat I sudah dilakukan kemarin di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Tinggal ketok palu di paripurna untuk pengesahan yang rencananya akan digelar pada Selasa 24 September," ujar Bamsoet saat membuka Diskusi Publik di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

baca juga:

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, jika pada rapat Bamus tanggal 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

"Sebagai pimpinan DPR Kemarin kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. Masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Ini akan kita bahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara. 

"Memang tidak mudah kita berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri menggantikan KUHP kolonial peninggalan Belanda. Saya bisa merasakan tekanannya yang luar biasa. Dalam pembahasan RUU KUHP ini terus terang DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tidak ingin adanya pelarangan LGBT dalam KUHP kita. Mereka menginginkan LGBT tumbuh subur di Indonesia. Sikap DPR tegas, kita penentang terdepan untuk LGBT berkembang di Indonesia," tegas Bamsoet.

Namun, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini belum dapat memastikan sebelum rapat Bamus Senin mendatang, apakah pengesahan RUU KUHP akan dilaksanakan pada DPR periode saat ini atau selanjutnya. Sebab, hal itu akan dibahas kembali dalam rapat konsultasi DPR dengan pihak pemerintah.

"DPR akan berusaha sejalan dengan keinginan Pemerintah dan Masyarakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Bagaimana kelanjutan pengesahan RUU ini kita akan lihat kembali, karena kita akan bawa ini ke Rapat Bamus DPR hari Senin depan untuk kita minta masukan dari pimpinan fraksi melalui rapat Bamus," tukasnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Ekonomi

DPR RI

Tok! Banggar Setujui Postur Sementara APBN 2021 Dibawa ke Paripurna

Image

Ekonomi

DPR RI

Anggota DPR Ini Dorong Bank Himbara Akselerasi Penyaluran Stimulus PEN

Image

Ekonomi

DPR RI

Sri Mulyani Isyaratkan Resesi, Misbakhun Ajak Semua Pihak Tetap Optimistis

Image

News

DPR RI

Komisi II Dukung Langkah Mendagri Tunda 3000 Pilkades

Image

News

DPR RI

Aziz: Harus Ada Sanksi Berat Bagi Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan

Image

News

DPR RI

Komisi II: KPU Harus Siapkan Skenario Khusus Pencoblosan di Tengah Pandemi COVID-19

Image

Ekonomi

DPR RI

Legislator Desak Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata

Image

News

DPR RI

DPR Minta Kemendes PDTT Sinkronkan Pengajuan dan Fungsi Anggaran

Image

Ekonomi

DPR RI

Anggota DPR Ini Tegaskan Penanganan COVID-19 Lebih Utama Daripada Ekonomi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Gus Mus Komentari Konser Musik Dangdut di Tegal, Sentil Jokowi dan Ganjar Pranowo

Lewat Twitter, Gus Mus mengomentari konser dangdut yang diadakan wakil ketua DPRD Tegal.

Image
News

Jumlah Pasien Positif Covid Bertambah, Kabupaten Probolinggo Kembali Masuk Zona Merah

Tambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada 25 September 2020 tercatat sebanyak 10.

Image
News

Kasus Video Mesum, Polisi Periksa Bupati Mimika

Salah satu di antara para saksi yang sudah diperiksa tersebut yakni EO.

Image
News

PDIP Komitmen Taat Protokol saat Kampanye, Hasto: Ditegur Saja Sudah Aib

Membentuk Tim Penegak Disiplin yang disertai sanksi tegas bagi kader atau cakada PDIP.

Image
News

Kebakaran Kafe Ms Jackson di Kebayoran Baru, Kerugian Capai Rp 15 Miliar

Kebakaran diakibatkan karena konsleting listrik di lantai 2 kafe tersebut.

Image
News

Rencana Pemerintah Tingkatkan TKDN Disambut Gembira

Pengusaha Jasa Konstruksi menyambut gembira PP No. 22 Tahun 2020 khususnya terkait rencana pemerintah meningkatkan TKDN.

Image
News

AHY Tunjuk Emil Dardak Pimpin Demokrat Jatim

Tugas utama Plt Ketua DPD Partai Demokrat adalah memimpin partai hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah.

Image
News

PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin Pilkada Serentak: Pelanggar Ditegur dan Sanksi

DPP PDIP menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai yang operasinya mencakup dari sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan.

Image
News

Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan Tak Kurangi Kewenangan Penyidikan Polri

Ini menanggapi kekhawatiran sejumlah kalangan yang menilai jika revisi UU Kejaksaan dipaksakan akan memicu konflik wewenang di penyidikan

Image
News

Ini Jabatan Ahmad Dhani di Kepengurusan Baru Gerindra

Ahmad Dhani pada Pemilu 2019 maju sebagai Caleg dari Partai Gerindra tapi gagal.

terpopuler

  1. Gara-gara Cuma Pakai Face Shield, Foto Dokter di Iklan Hand Sanitizer ini Jadi Perdebatan Warganet

  2. Anies Baswedan: Menko Luhut Bilang Corona DKI Melandai, Bodetabek Meninggi

  3. Kasus Pelecehan Seksual di Cianjur Menemui Titik Terang, Pelaku Akhirnya Direhab

  4. Ustaz Hilmi: Shalat Jumat Aja Ditiadakan, Pake Dalil Apalagi Meneruskan Pilkada ?

  5. Ribut Gara-gara Senggolan Motor, Paulus Tewas Ditendang di Bagian Dada

  6. Maraknya Kasus Gagal Bayar Asuransi, Buat Masyarakat Merasa Terpecundangi!

  7. Jokowi Minta PBB Berbenah, Andi Arief: Kalau Kita Sedang Susah, Jelaskan Saja

  8. Arief Poyuono: Saya Dukung Gatot Nurmantyo Ikut Pilpres 2024

  9. Isu PKI Serang PDIP, Arteria Dahlan: Stop Sebar Hoax

  10. Mahfud MD: Ada yang Nanya, Apa Penting Film G30S/PKI Disiarkan? Saya Jawab...

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Jalan Berliku Politik Gus Ami

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Istri Bupati Trenggalek Novita Hardini Pakai Kebaya, Memesona!

Image
News

Ulang Tahun Pernikahan ke-35, KSP Moeldoko Beri Kejutan Manis Kepada Istri

Image
News

5 Fakta Penting Inggit Garnasih, Mantan Istri Presiden Soekarno yang Setia Temani Masa Perjuangan