Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

DPR dan Pemerintah Sepakat, RKUHP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna

Khalishah Salsabila

DPR RI

DPR dan Pemerintah Sepakat, RKUHP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna

Ketua tim perancang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi saat menghadiri rapat kerja rapat kerja di komisi III, Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Komisi III DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), sudah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Komisi III DPR dan Kemenkum HAM sepakat RUU KUHP disahkan menjadi UU. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke rapat paripurna. pengambilan keputusan itu telah disetujui di rapat tingkat I hari ini, Rabu (18/9/2019).

"Izinkan saya mengetok palu sebagai tanda pengesahan, apakah bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi III Hukum Aziz Syamsudin selaku pemimpin sidang di ruang rapat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Setuju," seru anggota Komisi III yang hadir.

"Bagaimana Pak Menteri setuju?" Lanjut Aziz kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang hadir dalam rapat tersebut.

"Setuju," kata Yasonna.

"Tok" bunyi palu yang diketuk Aziz sebagai tanda RKUHP disepakati.

Ketok Palu dari Aziz itu pun langsung disambut tepuk tangan meriah dari para anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Pasal 418 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihapus, karena ditakutkan disalahgunakan dalam penerapannya.

"Dari masukan-masukan takutnya nanti ada upaya-upaya kriminalisasi, pemerasan dan lain-lain dilakukan oleh pihak-pihak oleh karena sesuatu hal. Jadi tanpa membahas lebih dalam, ya, pasal 418 pemerintah, saya memohon untuk di-drop," kata Yasonna.

Dia menjelaskan, apabila pasal tersebut tetap ada maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu.

Menanggapi itu, Komisi III DPR RI setuju untuk menghapus Pasal 418 yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang perzinahan, sesuai permintaan dari pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi pasal 418 untuk dilakukan drop perlu kami sampaikan bahwa dapat disetujui dalam forum lobi," kata Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM. 

Pasal 418 RKUHP yang di hapus awalnya mengatur tentang ancaman pidana selama empat tahun bagi orang yang melakukan hubungan seks dengan wanita dan memberikan 'harapan palsu' atau iming-iming akan dinikahi.

"Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III," bunyi pasal 418 ayat 1 RKUHP.

Namun, jika hubungan seks tersebut bisa mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, pelaku bisa terancam dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV. []

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Gelar Dangdutan, Polisi Belum Tetapkan Wakil Ketua DPRD Tegal Sebagai Tersangka

Image

Ekonomi

Fadli Zon Tegaskan Urgensi Kerja Sama Multilateral Tangani COVID-19

Image

Ekonomi

Imbas Burden Sharing, Neraca Keuangan BI Diramal Defisit Rp21,8 Triliun

Image

Ekonomi

Baleg DPR: Hak Pekerja dan Kewajiban Pengusaha Dapat Proporsi Baik dan Adil

Image

News

DPR RI

Pembahasan RUU Cipta Kerja Segera Rampung, DPR Pastikan Kepentingan Buruh Diutamakan

Image

Ekonomi

DPR RI

Misbakhun Tanyakan Strategi BI Selanjutnya Jika Ketidakpastian Akibat COVID-19 Masih Panjang

Image

News

Jawab Kritik Ketua DPRD DKI, Anak Buah Anies: 8.000 Orang Siap Antisipasi Banjir 

Image

Ekonomi

DPR RI

Ketua Komisi VII DPR Beberkan Alasan Mengapa Perlu RUU EBT

Image

News

82 Kelurahan di DKI Terancam Banjir Tahun ini, 7 Diantaranya Zona Merah Covid-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Pekerjaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kawasan Food Estate Kalteng Dimulai

PUPR tengah menyiapkan pengembangan kawasan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah.

Image
Ekonomi

Tanpa Ketersediaan Vaksin COVID-19, Bakal Muncul Ancaman Pengusaha Menyerah Tutup Usaha

Tanpa adanya vaksin COVID-19 kemungkinan besar akan banyak pengusaha yang kemudian menyerah dan menutup usahanya. H

Image
Ekonomi

Perusahaan Global Jajaki Pengadaan Vaksin COVID-19 di Indonesia

Menko Airlangga: Beberapa negara sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kemenkes untuk pengadaan vaksin.

Image
Ekonomi

Startup Bitcoin Ini Gandeng Perusahaan BUMN Terapkan Prototipe Kliring

Pilot project pembayaran via kliring agar transaksi aset kripto di Indonesia lebih aman.

Image
Ekonomi

HoA Transisi Blok Rokan Disepakati, Kegiatan Ngebor Chevron Berakhir 2021

HoA Transisi Wilayah Kerja/Blok Rokan, sebuah milestone dalam pengembangan minyak dan gas bumi nasional ke depan.

Image
Ekonomi

Tengku Zul: Konglomerat Asing Mulai Keruk Duit Rakyat dengan Turun ke Jalan

Tengku Zulkarnain menyetil soal konglomerasi asing di Indonesia yang mulai menyasar pangsa pasar milik pedagang kaki lima.

Image
Ekonomi

BTN Manjakan Nasabah Melalui Batara Spekta

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. resmi meluncurkan program Batara Spekta pada Minggu (27/9/2020) malam

Image
Ekonomi

BI Sudah Serap SBN Rp234,65 Triliun di Pasar Perdana

BI sudah menyerap surat berharga negara SBN di pasar perdana senilai Rp234,65 triliun.

Image
Ekonomi

Catat! Ini Perbedaan Keuntungan Jadi Peserta Tapera dan BPJS

BP Tapera: Tapera dan BPJS Kesehatan akan berbeda dari pengelolaan keuangan untuk para pesertanya.

Image
Ekonomi

Komite IV DPD RI Gelar Raker Bersama Kepala BI Sulawesi Selatan

Fokus pembahasan dalam Raker adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional

terpopuler

  1. Doa Bagi Orang Tua, Agar Anak-anaknya Sukses Dunia Akhirat

  2. Ulang Tahun ke-73, 5 Potret Lawas Luhut Pandjaitan Tampak Gagah Sejak Muda

  3. Ardi Bakrie Selama Ini Biayai Hidup Keluarga Nia Ramadhani

  4. Ivan Gunawan Ngaku Sudah Lama Tak Komunikasi dengan Ayu Ting Ting

  5. Pengakuan Teddy Gusnaidi Pernah 'Hajar' Gatot Nurmantyo

  6. Viral Anak Dibuang Orang Tua Disertai Surat dari Sang Ibu, Begini Faktanya

  7. Perpanjang PSBB Ketat, Elektabilitas Anies Makin Anjlok

  8. 5 Fakta Penting Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang 'Lawan' Vanuatu di Sidang Umum PBB

  9. Perantau dari Batam Salah Masuk RS di Jakarta, Biaya Pasien Covid-19 Dipatok Selangit

  10. Sindir Telak Anies Baswedan, Ketua DPRD: Jangan Tunggu Banjir Dulu Baru Kerja!

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Presiden Jokowi Gowes Pagi, Tampil Keren dengan Sepeda Produk Lokal

Image
News

Cerita Cawagub Kaltara Undunsyah Raih Pendidikan, Tak Mampu Naik Pesawat Perahu pun Jadi

Image
News

Ulang Tahun ke-73, 5 Potret Lawas Luhut Pandjaitan Tampak Gagah Sejak Muda