image
Login / Sign Up

DPR dan Pemerintah Sepakat, RKUHP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna

Khalishah Salsabila

DPR RI

Image

Ketua tim perancang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi saat menghadiri rapat kerja rapat kerja di komisi III, Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Komisi III DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), sudah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Komisi III DPR dan Kemenkum HAM sepakat RUU KUHP disahkan menjadi UU. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke rapat paripurna. pengambilan keputusan itu telah disetujui di rapat tingkat I hari ini, Rabu (18/9/2019).

"Izinkan saya mengetok palu sebagai tanda pengesahan, apakah bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi III Hukum Aziz Syamsudin selaku pemimpin sidang di ruang rapat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Setuju," seru anggota Komisi III yang hadir.

"Bagaimana Pak Menteri setuju?" Lanjut Aziz kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang hadir dalam rapat tersebut.

"Setuju," kata Yasonna.

"Tok" bunyi palu yang diketuk Aziz sebagai tanda RKUHP disepakati.

Ketok Palu dari Aziz itu pun langsung disambut tepuk tangan meriah dari para anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Pasal 418 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihapus, karena ditakutkan disalahgunakan dalam penerapannya.

"Dari masukan-masukan takutnya nanti ada upaya-upaya kriminalisasi, pemerasan dan lain-lain dilakukan oleh pihak-pihak oleh karena sesuatu hal. Jadi tanpa membahas lebih dalam, ya, pasal 418 pemerintah, saya memohon untuk di-drop," kata Yasonna.

Dia menjelaskan, apabila pasal tersebut tetap ada maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu.

Menanggapi itu, Komisi III DPR RI setuju untuk menghapus Pasal 418 yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang perzinahan, sesuai permintaan dari pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi pasal 418 untuk dilakukan drop perlu kami sampaikan bahwa dapat disetujui dalam forum lobi," kata Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM. 

Pasal 418 RKUHP yang di hapus awalnya mengatur tentang ancaman pidana selama empat tahun bagi orang yang melakukan hubungan seks dengan wanita dan memberikan 'harapan palsu' atau iming-iming akan dinikahi.

"Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III," bunyi pasal 418 ayat 1 RKUHP.

Namun, jika hubungan seks tersebut bisa mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, pelaku bisa terancam dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV. []

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Masyarakat Anti Korupsi: Revisi UU KPK Tak Sah dan Batal Demi Hukum karena Perbaikan Kesalahan Tulisan Tak Lewat Rapat Paripurna

Image

News

UU KPK Telah Berlaku, Judicial Review Jalur Alternatif Perjuangan Mahasiswa

Image

News

Resmi Dilantik, Ini Harapan Habib Aboe kepada Pius Lustrilanang

Image

News

Mahasiswa Gelar Demonstrasi Tuntut Jokowi Batalkan UU KPK Hasil Revisi

Image

News

Arsul Sani Sebut Jokowi Tak Tandatangani Revisi UU KPK Karena Mendengar Aspirasi Masyarakat

Image

News

DPR RI

ASN Tak Boleh Kritik Pemerintah, DPR: Pejabat Jangan Baper, Jangan Paranoid

Image

News

DPR RI

UU KPK Berlaku Hari Ini, DPR: Sekarang Posisinya di Presiden Jokowi

Image

Ekonomi

Seleksi Anggota BPK RI

Ucap Sumpah Jabatan di Hadapan Wapres, Lima Anggota BPK Resmi Dilantik

Image

Ekonomi

Baru Separuh Minyak Indonesia Dimanfaatkan, Djoko Siswanto: Perlu Ada Percepatan EOR

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Masyarakat Anti Korupsi: Revisi UU KPK Tak Sah dan Batal Demi Hukum karena Perbaikan Kesalahan Tulisan Tak Lewat Rapat Paripurna

"Padahal sebelum dimintakan persetujuan, harus dibacakan secara utuh untuk menghindari kesalahan sebagaimana terjadi saat ini."

Image
News

Keren, Indonesia Terpilih jadi Anggota Dewan HAM PBB

Indonesia meraih 174 suara dari 193 negara anggota PBB.

Image
News

Syamsuddin: Kematian KPK dengan Sendirinya Dimulai Hari Ini, Tapi Ajalnya Bisa Ditunda Bila Jokowi Mau Terbitkan Perppu

Syamsuddin kemudian menjelaskan konteks Perppu KPK yang selama ini didesak agar segera diterbitkan Jokowi.

Image
News

Polisi Tembak Paha dan Betis Penjahat yang Masukkan Mayat Korban ke Karung

Image
News

PHL Pelaku Pelecehan Seksual Dalam CommuterLine Dipecat

Ketika sudah ditetapkan tersangka di Polda ya dia sudah diberhentikan

Image
News

GFI: Jika Masuk Kabinet, Erick Thohir Mewakili Kepentingan Kelompok Pebisnis

Erick Thohir satu-satunya kandidat Menteri yang akan membawa kepentingan kelompok pebisnis di tengah hegemoni partai pendukung pemerintah

Image
News

Twitter Rocky Gerung Diretas, Rachland Bilang Akun Lamanya Dikuasai Si Dungu, Tapi Rustam Ogah Percaya

"Kenapa ada orang yang terancam dengan semua kualitas itu?" kata dia.

Image
News

Gubernur NTB: Saya Tidak Ada Deal-deal Pada Siapapun

Zulkieflimansyah menyatakan mengenal baik lima calon sekretaris daerah yang kini ikut bertarung.

Image
News

Apartemen Teluk Intan Rampas Jalan Inspeksi di Kali Angke

Jalan inspeksi berubah menjadi portal/gerbang masuk milik Apartemen Teluk Intan.

Image
News

Area Sekitar Penangkaran di Banyuasin Terbakar, Gajah-gajah Harus Segera Diselamatkan

Ia mengatakan kawasan itu merupakan lokasi penangkaran gajah sehingga harus selalu dijaga dan diselamatkan.

trending topics

terpopuler

  1. Polling Haikal Hassan '2 Tahun Anies Memimpin', 96 Persen Jakarta Lebih Baik

  2. Sertifikasi Halal Bukan di MUI, Permadi Arya: Pantesan Ayah Naen Nyinyir, Ga Ada Sabetan Amplop

  3. Said Didu Sarankan Semua ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN Ditugaskan Jadi Buzzer Pemerintah

  4. Akan Ada Menteri Usia di Bawah 30 Tahun? Mpu Jaya Prema: Gibran atau Kaesang, Nggak Mungkin Jan Ethes

  5. Kok Bisa Rekaman CCTV Pengrusakan Buku Merah KPK Beredar? Apa Tujuannya?

  6. Tunjukkan Dukungan, Andra Ramadhan Datangi Kediaman Ari Lasso

  7. Vicky Nitinegoro Bebas, Billy Syahputra: Alhamdulilah Tak Bersalah

  8. Tak Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Jokowi, PDIP: KPK Tak Perlu Kepo

  9. Anies Klaim Sudah Sebulan Lakukan Persiapan Pendukung Pelantikan Presiden

  10. Mirip Hotel, Kos-kosan di Pademangan Bisa Disewa Per Jam

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
Ekonomi

Pernah Hampir Dibuang Ayahnya, ini 10 Fakta Menarik Orang Terkaya Dunia Jeff Bezos

Image
News

5 Capaian Menlu Retno Marsudi, Pulangkan 1.000 WNI di Yaman hingga Pimpin Sidang DK PBB

Image
News

Masa Bakti Segera Habis, 5 Fakta Sepak Terjang Susi Pudjiastuti