image
Login / Sign Up

Syamsuddin: Beristrahatlah dalam Damai KPK, Semoga Kematianmu yang Dijemput Paksa Bahagiakan Mereka

Siswanto

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak awal pembahasan, revisi ini sudah menuai pro dan kontra.

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris melalui akun Twitter @sy_haris menumpahkan kekecewaannya.

"Beristrahatlah dalam damai @KPK_RI, semoga kematianmu yang dijemput paksa oleh para oligarki membahagiakan mereka, para koruptor, maling berdasi, pebisnis hitam, loyalis Orde Baru, dan saudara tuamu sendiri, yang sejak lama tidak suka kehadiran dan kinerjamu yang membanggakan Ibu Pertiwi," kata Syamsuddin Haris.

baca juga:

Kekecewaan serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melalui akun Twitter @yunartowijaya.

"Dah pada puas? Sempurna sudah khan...."

Rapat paripurna DPR, kemarin, menyetujui hasil revisi UU KPK untuk disahkan.

"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada anggota.

Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 anggota DPR yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.

Namun berdasarkan penghitungan manual, anggota dewan yang hadir di ruangan hingga pukul 12.18 WIB berjumlah 102 orang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Joko Widodo melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah bahwa diperlukan pembaharuan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif dan dapat mencegah kerugian negara lebih besar.

"Kita semua mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.

Dia menyampaikan tindak pidana korupsi semakin sistematis serta makin tidak terkendali. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah berpandangan perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam revisi UU KPK, yakni:

1. Kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila tidak selesai dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

3. Dalam hal penyadapan, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang paling lambat diberikan 1 x 24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia.

4. Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan anggota KORPRI sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai undang-undang.

"Atas nama Presiden kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Legislasi dan Anggota DPR RI yang terhormat atas dedikasi, kerja keras sehingga dapat menyelesaikan pembahasan rancangan UU ini," kata Yasonna.

Empat fraksi, yakni Gerindra, PKS, PPP dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan terkait revisi UU KPK. Umumnya menyangkut keberadaan dewan pengawas yang harus dipastikan berdiri independen. []

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Masyarakat Anti Korupsi: Revisi UU KPK Tak Sah dan Batal Demi Hukum karena Perbaikan Kesalahan Tulisan Tak Lewat Rapat Paripurna

Image

News

Syamsuddin: Kematian KPK dengan Sendirinya Dimulai Hari Ini, Tapi Ajalnya Bisa Ditunda Bila Jokowi Mau Terbitkan Perppu

Image

News

Perpu KPK Kunci Keseriusan Jokowi Membenahi Sektor SDA dan Lingkungan

Image

News

Kematian KPK Dimulai, Pengamat Politik: Jokowi Bisa Menunda Ajal KPK dengan Perppu

Image

News

Sandi Uno Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Image

News

Kok Bisa Rekaman CCTV Pengrusakan Buku Merah KPK Beredar? Apa Tujuannya?

Image

News

UU KPK Telah Berlaku, Judicial Review Jalur Alternatif Perjuangan Mahasiswa

Image

News

5 Pegawai Terjerat Suap Lapas Sukamiskin, Inspektorat Kemenkumham Audit Internal

Image

Ekonomi

Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK, Ekonom Ramai-ramai Menandatangani Surat Terbuka

komentar

Image

1 komentar

Image
Hera Wati

semoga yang terbaik lah . tapi kurang setju bngt sama perubahan ini

terkini

Image
News

Imbau ASN Tak Kritik Pemerintah, Ini 5 Fakta Menarik Menteri PAN-RB Syafruddin

Pernah jadi wakapolri dan dekat dengan Jusuf Kalla

Image
News

Jalan Kawasan DPR Dialihkan Sampai Tanggal 20 Oktober

Pengendara agar mengambil jalan lain saat pelantikan Presiden guna menghindari kemacetan.

Image
News

Masyarakat Anti Korupsi: Revisi UU KPK Tak Sah dan Batal Demi Hukum karena Perbaikan Kesalahan Tulisan Tak Lewat Rapat Paripurna

"Padahal sebelum dimintakan persetujuan, harus dibacakan secara utuh untuk menghindari kesalahan sebagaimana terjadi saat ini."

Image
News

Keren, Indonesia Terpilih jadi Anggota Dewan HAM PBB

Indonesia meraih 174 suara dari 193 negara anggota PBB.

Image
News

Syamsuddin: Kematian KPK dengan Sendirinya Dimulai Hari Ini, Tapi Ajalnya Bisa Ditunda Bila Jokowi Mau Terbitkan Perppu

Syamsuddin kemudian menjelaskan konteks Perppu KPK yang selama ini didesak agar segera diterbitkan Jokowi.

Image
News

Polisi Tembak Paha dan Betis Penjahat yang Masukkan Mayat Korban ke Karung

Image
News

PHL Pelaku Pelecehan Seksual Dalam CommuterLine Dipecat

Ketika sudah ditetapkan tersangka di Polda ya dia sudah diberhentikan

Image
News

GFI: Jika Masuk Kabinet, Erick Thohir Mewakili Kepentingan Kelompok Pebisnis

Erick Thohir satu-satunya kandidat Menteri yang akan membawa kepentingan kelompok pebisnis di tengah hegemoni partai pendukung pemerintah

Image
News

Twitter Rocky Gerung Diretas, Rachland Bilang Akun Lamanya Dikuasai Si Dungu, Tapi Rustam Ogah Percaya

"Kenapa ada orang yang terancam dengan semua kualitas itu?" kata dia.

Image
News

Gubernur NTB: Saya Tidak Ada Deal-deal Pada Siapapun

Zulkieflimansyah menyatakan mengenal baik lima calon sekretaris daerah yang kini ikut bertarung.

trending topics

terpopuler

  1. Polling Haikal Hassan '2 Tahun Anies Memimpin', 96 Persen Jakarta Lebih Baik

  2. Sertifikasi Halal Bukan di MUI, Permadi Arya: Pantesan Ayah Naen Nyinyir, Ga Ada Sabetan Amplop

  3. Said Didu Sarankan Semua ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN Ditugaskan Jadi Buzzer Pemerintah

  4. Akan Ada Menteri Usia di Bawah 30 Tahun? Mpu Jaya Prema: Gibran atau Kaesang, Nggak Mungkin Jan Ethes

  5. Kok Bisa Rekaman CCTV Pengrusakan Buku Merah KPK Beredar? Apa Tujuannya?

  6. Tunjukkan Dukungan, Andra Ramadhan Datangi Kediaman Ari Lasso

  7. Vicky Nitinegoro Bebas, Billy Syahputra: Alhamdulilah Tak Bersalah

  8. Tak Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Jokowi, PDIP: KPK Tak Perlu Kepo

  9. Dua Kali Gagal Punya Anak, Gilang Dirga Berhenti Jalani Program Bayi Tabung

  10. Anies Klaim Sudah Sebulan Lakukan Persiapan Pendukung Pelantikan Presiden

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
Ekonomi

Pernah Hampir Dibuang Ayahnya, ini 10 Fakta Menarik Orang Terkaya Dunia Jeff Bezos

Image
News

5 Capaian Menlu Retno Marsudi, Pulangkan 1.000 WNI di Yaman hingga Pimpin Sidang DK PBB

Image
News

Masa Bakti Segera Habis, 5 Fakta Sepak Terjang Susi Pudjiastuti