image
Login / Sign Up

UU KPK Hasil Revisi, Pimpinan KPK bukan Lagi Penyidik dan Penuntut Umum

Oktaviani

DPR RI

Image

Seluruh pimpinan KPK terpilih berfoto bersama dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (ketiga kanan) dalam rapat paripurna masa persidangan VIII DPR Tahun 2019-2020 di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam rapat ini DPR RI mengesahkan kelima calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Mereka diantaranya menjabat sebagai ketua pimpinan KPK Firli Bahuri serta wakil pimpinan Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Dalam UU KPK lama, status pimpinan KPK diatur dalam Pasal 21. Disebutkan dalam pasal itu pimpinan KPK terdiri atas lima orang yang disusun dengan 1 Ketua KPK dan 4 Wakil Ketua KPK.

Namun, sejak disahkan-nya UU KPK baru, Selasa 16 September 2019. Terdapat Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang dan pegawai KPK.

Adupun pengesahan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang ini dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Rapat paripurna masa persidangan IX DPR RI Tahun 2019-2020 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Berikut ini bunyi Pasal 21 UU KPK lama:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sebagai berikut:
a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.

(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.

(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun setelah dilakukan revisi bunyi Pasal 21 UU KPK berubah. 

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Dari Remisi hingga UU KPK, Kebijakan Kontroversial Yasonna selama Jabat Menkumham

Image

News

Pemohon Uji Materi UU KPK Keberatan dengan Nomor UU KPK

Image

News

Pemohon Uji Materi Revisi UU KPK Salah Cantumkan Nomor

Image

Hiburan

JPU Belum Siap Bacakan Tuntutan, Sidang Narkoba Zul Zivilia Ditunda Pekan Depan

Image

News

MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan UU KPK

Image

News

Gelar Diskusi 'UU KPK: Antara Perppu, Judicial Review & Parlementary Review', BEM UNRI: Penting Mahasiswa Terlibat

Image

News

UU KPK Berlaku, MS Kaban: Yang Kurang Hanya Sikap Moral Kepala Negara

Image

News

KPK Ditantang Bongkar Korupsi Gajah dan Naga, Jangan Hanya Kelas Bupati atau Wali Kota

Image

News

Kematian KPK Dimulai, Pengamat Politik: Jokowi Bisa Menunda Ajal KPK dengan Perppu

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mohamad Nasir Harapkan Menristek Baru Hasilkan Lompatan Kemajuan Iptek

"Harapannya harus ada lompatan, kalau saya katakan ini jembatan yang sudah dibuat sudah jadi, tinggal kita harus take off,"

Image
News

APBD DKI 2020 Diusulkan Turun Rp 6 Triliun Dari Rancangan Awal

"Perhitungan kami dari eksekutif, sampai kemarin sore direncanakan sebesar Rp89,4 triliun,"

Image
News

Aktivis Greenpeace Bentangkan Spanduk di HI, Anies: Itu Pesan Bagi Seluruh Dunia

Itu pesan bagi seluruh dunia, bukan hanya pada Jakarta, bukan pada Indonesia tapi pesan kepada kemanusiaan,"

Image
News

Tingkatkan Kapasitas Para Amil Zakat, Lazismu Gelar Amil Camp 2019 di Bandung

"Lazismu berupaya mengapresiasi kinerja amil untuk mewujudkan mimpinya menjadi amil yang profesional"

Image
News

Polres Jaksel Amankan Lima Orang Pembentang Spanduk di Tugu Pancoran

"Pada saat diamankan orang-orang yang membentang spanduk sedang berada di atas tugu,"

Image
News

Sudin SDA Kepulauan Seribu Bangun Jembatan Senilai Rp 14 Miliar

"Sesuai nilai kontrak, tanggul di Pulau Tidung kita anggarkan sebesar Rp14 miliar, dengan waktu pelaksanaan 7 Mei sampai 2 Desember 2019,"

Image
News

DPRD Desak Pemprov DKI dan Kemenhub Segera Atur Kendaraan Listrik

"Kendaraan listrik itu salah satu solusi untuk mengatasi polusi yang terjadi di Jakarta sejak beberapa bulan lalu,"

Image
News

Korban Peluru Nyasar di Sultra Dapat Perlindungan LPSK

Kepada LPSK, suami korban berharap, pelaku yang menembakkan peluru bisa ditangkap

Image
News

Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM, Repnas: Kerja Keras Terbayar Lunas

Eka menjelaskan, berkat kerja keras Repnas itulah Presiden Jokowi memilih Bahlil sebagai bagian dari jajaran kabinetnya.

Image
News

Kecewa Lantaran Prabowo Masuk Kabinet Indonesia Maju, Projo Bubar

Komitmen melawan intoleransi dan kesediaan berpolitik secara santun yang telah disepakati sejak awal telah dilanggar

trending topics

terpopuler

  1. Tokoh Papua: Terimakasih Pak Jokowi, Kabinet Jilid II Tak Ada Keterwakilan Orang Asli Papua

  2. Paranormal: Terima Kasih Pak Prabowo

  3. Sikapi Kabinet Baru Jokowi, Presiden PKS Keluarkan Maklumat: Ketahuilah Ini Bukan Pilihan Ideal, Bahkan Pilihan Berat

  4. Sudah Miliki Lahan 16 Tahun, Warga Ini Tiba-tiba Kaget Karena Ini

  5. Pelaku Teror Bom di Pelantikan Jokowi Ditangkap, Budiman: Pembunuh-pembunuh Berdarah Dingin

  6. Kadernya Tak Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Pasrah

  7. Baru Tiga Jam Dilantik, Menkominfo Johnny Lupa Kepanjangan Nama Kementeriannya

  8. Apresiasi Susunan Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-Ma'ruf, PSI: Ini Menjanjikan!

  9. Rusli Bisiki Ilham Habibie: Jangan Mau Jadi Menteri, Kamu Fokus Saja Bikin Pesawat, Lanjutkan Cita-cita Bapakmu

  10. Hendak Foto Prewedding, William Dipalak Rp750.000 oleh Petugas Taman Lapangan Banteng

fokus

Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menunggu Eksekusi
Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Wawancara

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag-1)

'Suatu Hari Nanti Saya Ingin Melatih Timnas'

Image
News

DPR RI

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Sosok

Image
Gaya Hidup

Menteri PPPA Ingin Akrab dengan Media dan LSM

Image
Gaya Hidup

Sempat Kaget Ditunjuk Jadi Menteri PPPA, Bintang Tak Malu Bertanya ke Anak Buah

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Jumlah Kekayaan 5 Menteri Srikandi Kabinet Indonesia Maju, Ada yang 'Hanya' Miliki Rp4 Miliar