image
Login / Sign Up

Sekarang KPK Wajib Menyerahkan Perkara Korupsi ke Penegak Hukum Lain, Jika....

Bayu Primanda

Image

Warga melintas di depan karangan bunga ucapan selamat kepada pimpinan KPK terpilih di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (16/9/2019). Karangan bunga tersebut memenuhi jalan setelah Komisi III DPR RI memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yalni Ketua KPK terpilih yakni Irjen Firli Bahuri. Sementara, empat Wakil Ketua KPK terpilih yaitu Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya disahkan oleh DPR RI lewat proses Paripurna.

Diantara poin-poin yang termaktub dalam draf revisi tersebut, salah satu poin yang dihapus dari UU yang lama yakni, dihapusnya poin dalam Pasal 11 terkait penanganan kasus korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

Adapun syarat-syarat penanganan korupsi tersebut diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sementara itu, dalam UU KPK yang baru disahkan oleh DPR, syarat mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat itu justru dihilangkan. Bahkan, ditambahkan poin yang menyuruh KPK wajib menyerahkan penanganan perkara korupsi ke penegak hukum lain.

Berikut kutipan dari hasil revisi UU KPK:

Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

baca juga:

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Puan Yakin Jokowi Punya Pertimbangan Minta Prabowo Jadi Calon Menteri

Image

News

Pemohon Uji Materi Revisi UU KPK Salah Cantumkan Nomor

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Puan: yang Pasti Pak Presiden Sudah Punya Pertimbangan sehingga Minta Pak Prabowo Masuk ke Pemerintah

Image

News

Jika Panlih Terbentuk Syaikhu Harus Memilih Wagub Atau Anggota DPR RI

Image

News

Aliansi Mahasiswa Minta Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Image

News

Obati Rasa Kecewa, Berharap Jokowi Tunjuk Mahfud Jadi Jaksa Agung

Image

News

INFOGRAFIS Komposisi AKD DPR RI 2019-2024

Image

News

Istana Jadi Sorotan, Gedung DPR 'Digoyang' Biduan

Image

News

Imam Nahrawi Siapkan 23 Pengacara Hadapi Sidang Praperadilan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Pengamat: Diisi Kalangan Profesional dan Eksekutor, Kabinet Jokowi Bakal Tinggal Landas

Berbagai tantangan baik di bidang politik dan ekonomi akan bisa dihadapi.

Image
News

Jokowi-Ma’ruf Amin Diharapkan Tingkatkan SDM di Bidang Kesehatan dan Pendidikan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diharapkan meningkatkan program SDM di bidang kesehatan dan pendidikan.

Image
News

Wapres Dijadwalkan Bertemu Raja Malaysia di Jepang

Ma'ruf Amin akan melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah disela kunjungan kenegaraannya ke Tokyo.

Image
News

Puan Yakin Jokowi Punya Pertimbangan Minta Prabowo Jadi Calon Menteri

Puan Maharani meyakini Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan sehingga memintaPrabowo Subianto masuk dalam pemerintahan.

Image
News
Hari Santri Nasional

Peringati Hari Santri , Khofifah Intruksikan Masyarakat Jatim Heningkan Cipta

Pada surat edaran dicantumkan bahwa mengheningkan cipta serentak dilakukan pada Selasa pagi, sekaligus diharapkan memanjatkan doa.

Image
News

Pemohon Uji Materi Revisi UU KPK Salah Cantumkan Nomor

Kemenkumham mencatat revisi UU KPK ke lembaran negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Image
News
Hari Santri Nasional

Kemenag Gelar Puncak Hari Santri 'Syair Dan Syair Perdamaian'

Kemenag menggelar Santriversary 2019 sebagai malam puncak peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober setiap tahunnya.

Image
News

BNP2TKI: Jerman Siap Terima Pekerja Terampil Indonesia

Jerman siap menerima pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai pekerja asing di berbagai sektor untuk beberapa tahun ke depan.

Image
News

Pengamat Sebut Penyederhanaan Eselon Tak Semudah Membalik Telapak Tangan

Penyederhanaan eselon yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato pelantikan tentu tidak semudah membalik telapak tangan.

Image
News

BNPB: Kecepatan Angin Halangi Pemadaman Kebakaran Hutan di Jatim

Perubahan kecepatan angin sempat menghalangi upaya pemadam melalui operasi pengeboman udara pada kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur.

trending topics

terpopuler

  1. Rekam Jejak Edhy Prabowo, Anggota AKABRI yang Dipecat Kini Jadi Calon Menteri

  2. Media Asing Soroti Ketatnya Penjagaan hingga Sederhananya Upacara Pelantikan Presiden Jokowi

  3. Tito Dipanggil Istana, Syamsuddin: Semoga Jokowi Tak Lupa Tagih Permintaannya ke Tito Tiga Bulan Lalu

  4. Ananda: Dengar Pidato Pak Jokowi, Kok Sama Sekali Nggak Ngomongin Pendidikan Ya, Apa Aku yang Kelewatan Ya?

  5. Jokowi - Ma'ruf Amin Resmi Dilantik, Mulan Jameela Soroti Prabowo - Sandiaga Uno

  6. 5 Fakta Menarik Xavier Bettel, PM Luksemburg yang Menikah Sesama Jenis

  7. Ramai Video Prabowo Subianto Enggan Salaman dengan Grace Natalie

  8. Perhiasannya Senilai Rp22 M, ini 5 Aset Bupati Minahasa Selatan yang Tembus Rp42 M!

  9. Sindir Prabowo Terus, Gerindra Tegur Denny Siregar: Hal yang Anda Kerjakan Selama Ini Hanya Bikin Kegaduhan, Tak Lebih

  10. Paranormal: Mbah Percaya Nia Ramadhani Gak Tahu Cara Ngupas Salak, dari Kecil Tahunya Bawang Merah Bawang Putih

fokus

Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menunggu Eksekusi
Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Wawancara

Image
News

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

5 Fakta Menarik Prabowo Subianto, Sang Paman yang Membuatnya Menyukai Militer

Image
Ekonomi

Perhiasannya Senilai Rp22 M, ini 5 Aset Bupati Minahasa Selatan yang Tembus Rp42 M!

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Pernah Tolak Jabatan Menteri hingga Gagal Nyawapres, 5 Fakta Menarik Mahfud MD