image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Pengajar Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta, Pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Kolom

Image

Foto kecepatan rendah yang menunjukkan arus lalu lintas kendaraan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta (12/7/2019). Pemprov DKI Jakarta pada 2020 mendatang akan memberlakukan uji emisi kelayakan bagi seluruh kendaraan di DKI Jakarta. Uji emisi ini akan melibatkan 700 bengkel di seluruh DKI Jakarta. Saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan baru sekitar 150 bengkel yang memiliki fasilitas uji emisi di Jakarta. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, Meskipun masih terdapat keraguan dari sejumlah kalangan mengenai jadi-tidaknya ibukota Jakarta dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Namun pastinya Presiden Joko Widodo sudah mengumumkannya pada Jumat (16/8/2019) dan kemudian dipertegas lagi pada Senin (26/8) di Istana Presiden, Jakarta Pusat. Sehingga daripada kita berpolemik terus mengenai isu perpindahan tersebut,  akan lebih baik mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi Jakarta dengan status barunya nanti tanpa embel-embel ibukota dan pusat pemerintahan Republik Indonesia (RI).

Berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut tentu harus komprehensif, holistik dan integral. Selain lokasi pemindahan, juga menyangkut desain/rancang bangun ibukota baru, dana, sumber daya manusia, dan sebagainya. Sementara dari pihak ‘penguasa’ Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan akan mempercepat penerapan konsep  urban regeneration. Pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga fase. Yakni jangka pendek (2019-2022), menengah (2022-2025) dan jangka panjang (2025-2030).

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Anies mengatakan sudah direncanakan alokasi anggaran Rp 571 triliun. Skema pendanaannya disiapkan Pemprov DKI, Kementerian Keuangan, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Kementerian Perhubungan. Ke depan, kata Anies,  Jakarta akan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, pusat jasa berskala regional dan global.

baca juga:

Dampak Politik

Secara makro, rasanya tidak mungkin Presiden Jokowi melakukan gambling dengan pernyataannya memindahkan ibukota. Melainkan setelah melakukan kajian matang dari berbagai aspek. Sekalipun demikian, perpindahan ibukota ke Kaltim akan mengakibatkan sejumlah dampak politik lokal di Jakarta yang patut dicermati. Diantaranya, pertama,  dengan meminjam pendapat jurnalis senior Hersubeno Arief, sedikit banyak mengurangi terjadinya matahari kembar. Tidak sebelumnya seperti ada poros  Presiden RI dan poros Gubernur DKI (Anies).

Kedua, Pilkada DKI ke depan tidak akan lagi seperti Pilkada DKI sebelumnya, terlebih lagi Pilkada DKI 2017 yang dianggap memiliki rasa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sehingga selurah sorotan publik dan liputan media massa nasional maupun internasional terfokus sepenuhnya ke Jakarta. Ke depannya bukan tidak mungkin Pilkada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah atau  Kaltim menjadi sorotan publik dan media luas dibandingkan atau setidaknya setara dengan Pilkada DKI.

Ketiga, Jakarta tidak tidak lagi menjadi satu-satunya distinasi politik nasional yang diburu oleh kalangan aktivis politik yang ingin karir politiknya mentereng. Sebaliknya, terbuka peluang destinasi politik lainnya di luar Jakarta, terutama di kota-kota besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan tentu Kaltim jika sudah secara de jure dan de fakto menjadi ibukota negara RI. Hal ini berakibat aktor-aktor politik akan mengalihkan perhatiannya ke luar Jakarta, dan tidak hanya berkutat di Jakarta.

Keempat, pemburu rente politik atau kaum oligarkis tidak lagi menjadikan Pemilu atau berbagai proses pergantian pada organisasi politik, sosial atau keagamaan di Jakarta sebagai fokus utama dalam menamamkan  investasi modal dengan harapan suatu saat akan kembali lagi dalam bentuk kemudahan perizinan, kompensasi proyek dan peluang bisnis.  Melainkan juga akan melakukan investasi modal politiknya ke berbagai daerah lainnya, khususnya ke  Kaltim.

Kelima, pemindahan ibukota Jakarta ke Kaltim diperkirakan juga akan berdampak relasi antara pemerintah pusat khususnya presiden RI dengan Pemprov DKI khususnya gubernur DKI lebih cair dan tanpa beban. Tidak seperti saat ini ini, relasi komunikasi tersebut seperti mengalami hambatan psikologis. Diantara penyebabnya, sangat mungkin karena Presiden Jokowi pernah memberhentikan Anies dari kabinet pemerintahannya, serta bias Pilpres 2019 dimana Anies secara afiliasi politik bersebrangan dengan Jokowi.

Keenam,  relasi antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI paska Pemilu 2019 masih sulit ditebak. Jika mencermati konfigurasi jumlah keanggotaan di DPRD DKI, dari 106 anggotanya sebanyak 52 orang anggota berasal kubu pemenang Pilpres 2019 (Jokowi). Sisanya atau 54 orang lainnya berasal dari kubu Prabowo yang nota bene sehaluan politik dengan Anies. Apakah dengan demikian, relasi eksekutif dengan legislatif di DKI akan terjadi sinerjis,  check and balances atau sebaliknya terjadi distingsi dan disharmoni yang makin tajam? Suatu kemungkinan yang semuanya bisa terjadi.

Ketujuh, salah satu partai politik baru yang diperkirakan akan memainkan perannya secara atraktif adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebagai suatu pemanasan politik sudah dilakukan oleh anggota DPRD DKI dari PSI ketika menolak pemberian pin emas saat pelantikan anggota DPRD DKI Periode 2019-2024 dengan alasan pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan kinerja Dewan. Apakah sikap oposisi dari PSI tersebut akan berlaku permanen untuk segala isu atau agenda pembahasan di DPRD atau terkait dengan kebijakan Gubernur DKI? Belum tentu juga. Kita lihat saja nanti.

Masyarakat Betawi

Selain kekuatan politik di parlemen, menarik dicermati realitas politik masyarakat Jakarta. Mengacu pengalaman dinamika politik lokal di Indonesia dimana masyarakat lokal akan selalu menuntut hak-hak politiknya diperhatikan. Bahkan di sebagian wilayah/daerah di Indonesia, elit politik lokal mendapatkan keistimewaan untuk menduduki posisi strategis. Hal semacam ini juga diperkirakan akan terjadi di Jakarta paska statusnya sebagai ibukota negara dilucuti karena dipindahkan ke Kaltim.

Mengacu kepada pengalaman politik sebelum ini, baik di masa Orde Baru maupun di era reformasi, elit politik lokal di Jakarta mengalami pasang surut. Dalam catatan, putra daerah atau putra Betawi yakni: Fauzi Bowo pernah menjabat sebagai Gubernur DKI 2007-2012. Putra atau putri Betawi lainnya tidak terhitung jumlahnya pernah menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD, dan anggota DPRD DKI. Di lingkungan birokrasi, sudah banyak putra dan putri Betawi menduduki jabatan strategis. Sampai saat ini Sekretaris Daerah Pemprov DKI dijabat Saifullah yang nota bene putra Betawi.

Meskipun demikian, di berbagai sektor kehidupan lainnya khususnya terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi secara umum masyarakat Jakarta belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Sementara itu. pemukiman warga Betawi makin tergusur ke pinggir Jakarta, khususunya di sekitar kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Proses marjinalisasi penduduk asli Jakarta ini pada satu sisi disebabkan karena faktor-faktor keterbatasan sumber daya manusia. Namun demikian di sisi lain tidak bisa dilepaskan oleh faktor-faktor struktural.

Dalam pandangan masyarakat dan tokoh Betawi, kepindahan ibukota ke Kaltim ditanggapi dengan beragam. Sebagian mencuatkan keprihatinan karena tanah leluhurnya tidak lagi menjadi ibukota dan pusat pemerintahan. Namun di sisi lain mencuatkan optimisme baru bahwa nasib mereka akan bisa lebih berkualitas. Sedangkan penduduk asli Jakarta yang ‘terpaksa’ harus hengkang ke luar Jakarta, mengira ada celah untuk dapat kembali bermukim di  Jakarta.

Mimpi tersebut sangat mungkin terwujud manakala ada kebijakan dari Pemprov DKI dimana eks bangunan atau perkantoran milik pemerintah pusat yang akan ditinggalkan penghuninya ke Kaltim disulap menjadi perumahan, apartemen atau rumah susun dengan prioritas kepemilikan diberikan kepada warga Jakarta khususnya penduduk asli Jakarta yang tidak mempunyai rumah atau ‘terusir’ dari Jakarta. Dengan sebagian  lainnya digunakan untuk kepentingan pemenuhan sarana lainnya, seperti ruang terbuka hijau, kantor pemerintahan, pengembangan ekonomi kreatif, sarana olah raga, kebudayaan, kesenian, dan lain sebagainya.

Bukan tidak mungkin, bagi sebagian tokoh dan masyarakat lokal (Betawi) yang masih bertempat tinggal dan ber-KTP Jakarta, kepindahan ibukota Jakarta ke Kaltim dipandang sebagai peluang bagus bagi kemungkinan mereka bisa lebih berperan maksimal di pentas politik Jakarta. Bukan sekadar sebagai penonton, melainkan juga sebagai pemain (aktor) yang berperan penting dan menentukan dalam proses pembangunan politik di Jakarta, baik di jajaran eksekutif (Pemprov DKI), legislatif (DPRD DKI) maupun di sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Historisitas, Subtansialitas dan Aktualitas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui peran historis dan jasa warga Betawi bagi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya,  tanah Betawi merupakan pusat dari sistem demokrasi di Indonesia dan menjadi tuan rumah yang baik saat kemerdekaan. Bahkan Indonesia memiliki utang besar pada masyarakat Betawi karena di tempat inilah keputusan besar yakni: kemerdekaan disusun dengan masyarakat Betawi sebagai tuan rumahnya. Itu dikatakan Anies saat membuka Musyawarah Besar Bamus Betawi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018).

Tentu saja pengakuan peran historis tersebut tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan kebijakan yang sifatnya strategis dan substansial pula terkait dengan pemberdayaan dan penguatan orang-orang Jakarta di pentas politik.  Di sisi lain, orang Betawi juga tidak bisa hanya menunggu, melainkan harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia. Dalam batas-batas tertentu, peluang dan kesempatan peran politik harus direbut dengan cara-cara demokratis dan konstitusional.

Meminjam pendapat tokoh Betawi Margani M. Mustar, saat ini ada kebutuhan mendesak bagi orang Betawi, terlebih lagi politisinya, untuk melestarikan dan merevitalisasi nilai-nilai luhur budaya Betawi, seperti agamis, demokratis, egaliter, terbuka, dan sebagainya. Berbarengan  dengan peningkatan sumber daya manusia di berbagai aspek kehidupan.  Perkawinan atau kombinasi antara nilai-nilai luhur dengan sumber daya manusia yang unggul—jika mampu diaktualisasikan secara konkrit dan simultan—akan berkontribusi positif dalam mengisi pembangunan di Jakarta.

Last but least, hal itu semua hanya akan bisa dilakukan dan diraih manakala segenap elemen dan komponen politik Jakarta, terlebih lagi organisasi yang menghimpun potensi politik Betawi untuk solid dan kompak. Rasanya akan menjadi ironi dan kendala di tengah tantangan dan problem berat yang masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Betawi di satu sisi dan di sisi lain adanya kabar bahwa ibukota Jakarta akan dipindah ke Kaltim, Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang menghimpun organisasi kemasyarakatan betawi malah justeru terjadi konflik dan dualisme kepemimpinan.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image

Olahraga

Kolombia 0-0 Chile

Diperkuat Pemain Andalan, Chili-Kolombia Berakhir Tanpa Gol

Image

News

Kolom

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image

Olahraga

Tim Nasional Kolombia

Queiroz Perjelas Polemik James Rodriguez Tak Masuk Timnas Kolombia

Image

News

Selamatkan Pemilih dari Serangan Pasukan Siber

Image

News

Kolom

DPR Baru, Keraguan Baru

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polisi Ungkap Suami Bakar Istri di Surabaya

"Pelaku berniat melarikan diri ke Pati, Jawa Tengah, yang merupakan tempat asalnya."

Image
News

Akunnya Dicuri Orang, Rocky Gerung: Sekedar Breaking News, Akun Twitter Saya Dicuri Si Dungu!

Ia menyebut pencuri akunnya tersebut dengan kata 'dungu'.

Image
News

Dengan Sepeda Motor, Polda Papua Gandeng TNI Cipta Kondisi di Wamena

Kami masing-masing membawa sepeda motor dan berpatroli keliling Wamena."

Image
News

Perpu KPK Kunci Keseriusan Jokowi Membenahi Sektor SDA dan Lingkungan

“Percuma investasi namun tidak memperhatikan aspek sosial lingkungan yang pasti akan mengakibatkan krisis ekologis dan memicu bencana alam.”

Image
News

Bareskrim Bongkar Sindikat Narkoba Jaringan Internasional dengan Modus Dimasukan ke Vagina

Ketika ditangkap dan diperiksa, ternyata ada 61 kapsul sabu itu di dalam perutnya,

Image
News

IGGI Minta Presiden dan Wakil Presiden Pilih Menteri Yan Paham Pesantren

"Dibutuhkan menteri pemberani dan jagoan yang berani mengambil risiko apapun untuk kepentingan rakyat."

Image
News

Pengunggah IG Story Kucing Dicekoki Miras Dipastikan Mahasiswa UIN Suka Yogyakarta

Menurut pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa tersebut berinisial AAI angkatan 2015.

Image
News

Kematian KPK Dimulai, Pengamat Politik: Jokowi Bisa Menunda Ajal KPK dengan Perppu

Kata dia, satu-satunya caranya untuk menunda kematian KPK hanya dengan diterbitkannya Perppu oleh Presiden Joko Widodo.

Image
News

Sandi Uno Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Pembicaraan saya dengan Pak Prabowo dimana posisi Partai Gerindra ingin memperkuat perlawanan anti korupsi.

Image
News

Jika Jadi Menteri BUMN, Erick Tohir Dinilai Rentan Konflik Kepentingan

Calon Menteri BUMN harus memiliki rekam jejak yang bersih. Artinya tidak memiliki catatan masalah seperti kasus korupsi.

trending topics

terpopuler

  1. UU KPK Berlaku Besok, Ichsanuddin Noorsy: Jokowi Dalam Posisi Gerakan Partai

  2. Sertifikasi Halal Bukan di MUI, Permadi Arya: Pantesan Ayah Naen Nyinyir, Ga Ada Sabetan Amplop

  3. Said Didu Sarankan Semua ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN Ditugaskan Jadi Buzzer Pemerintah

  4. Akan Ada Menteri Usia di Bawah 30 Tahun? Mpu Jaya Prema: Gibran atau Kaesang, Nggak Mungkin Jan Ethes

  5. Polling Haikal Hassan '2 Tahun Anies Memimpin', 96 Persen Jakarta Lebih Baik

  6. Besok Revisi UU KPK Berlaku, Ferdinand: Tak Ada Kewenangan KPK yang Dipreteli

  7. Dua Kali Gagal Punya Anak, Gilang Dirga Berhenti Jalani Program Bayi Tabung

  8. Tak Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Jokowi, PDIP: KPK Tak Perlu Kepo

  9. Vicky Nitinegoro Bebas, Billy Syahputra: Alhamdulilah Tak Bersalah

  10. Mantan Wapres AS: Trump Presiden Paling Korup dalam Sejarah

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
Ekonomi

Pernah Hampir Dibuang Ayahnya, ini 10 Fakta Menarik Orang Terkaya Dunia Jeff Bezos

Image
News

5 Capaian Menlu Retno Marsudi, Pulangkan 1.000 WNI di Yaman hingga Pimpin Sidang DK PBB

Image
News

Masa Bakti Segera Habis, 5 Fakta Sepak Terjang Susi Pudjiastuti