Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Perempuan dan Jabatan Publik

Kolom

Image

Anggota DPR Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian (kedua kanan) bersama caleg perempuan partai Golkar saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/5/2019). Perempuan partai Golkar ini menggelar acara syukuran politik atas suksesnya pelaksanaan pemilu serentak 2019 dimana Golkar berhasil meraih 85 kursi anggota dewan DPR RI dan 22 persenya atau 19 kursi berhasil diperoleh oleh kader perempuan (caleg perempuan). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Hasil Pemilihan Umum 2019 sedikit menggembirakan bagi kalangan perempuan. Perempuan terpilih anggota parlemen untuk tingkat nasional sekitar 20,5 persen (DPRRI) dan 30,14 persen (DPDRI). Sementara di DPRD Provinsi rata-rata sekitar 18 persen dan DPRD Kabupaten/Kota sekitar 15-16 persen. Ada kenaikan dibandingkan hasil Pemilu 2014, misalnya.

Dengan tingkat persentase sedemikian dan ada (sedikit) peningkatan, namun tetap saja tingkat keterwakilan perempuan di lembaga parlemen tergolong rendah. Sementara jumlah laki-laki di dalamnya jauh lebih besar. Padahal, dari segi jumlah –penduduk maupun pemilih antara perempuan dan laki-laki– tidaklah terpaut jauh.

Tingkat keterwakilan perempuan jauh lebh rendah lagi jika dilihat di lembaga eksekutif (dan birokrasi) serta di lembaga yudikatif. Keterwakilan yang dimaksud untuk konteks dua lembaga ini bukan pada jumlah perempuan yang ada di dalamnya (yang hampir sama dengan jumlah laki-laki), tetapi lebih pada posisi perempuan di level pengambilan keputusan. Misalnya, pada posisi eselon 1 da  2, persentasenya sangat kecil. Perempuan lebih banyak di eselon 3, 4, dan 5. Di lembaga yudikatif serta komisi-komisi negara kondisinya malah jauh lebih rendah.

baca juga:

Begitu pula perempuan yang menjadi kepala daerah, masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Partai politik –yang berwenang merekrut calon-calon kepala daerah– belum terlalu melirik perempuan untuk dipromosikan sebagai (calon) kepala daerah. Partai politik umumnya masih diskriminatif gender dan memandang laki-laki lebih unggul ketimbang perempuan untuk menjadi pemimpin. Mungkin juga karena partai politik memandang figur-figur perempuan kurang memiliki kekuatan finansial dibanding laki-laki.

Sekadar conotoh, pada Pilkada Serentak 2017 begitu sepi dari figur-figur perempuan. Dari total 586 kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah, perempuan yang tampil dalam kontestasi hanya 40 orang atau sekitar 7 persen. Dengan rincian 21 calon kepala daerah dan 19 calon wakil kepala daerah. Pilkada-pilkada sebelum dan sesudah itu tetap juga sepi dari kandidat-kandidat perempuan.        

Di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla saat ini, persentase perempuan cukup tinggi dibandingkan dengan kabinet di era-era sebelumnya. sekitar 23,5 persen (8 orang) dari total 34 menteri. Sebelumnya 9 orang sebelum Khofifah Indar Parawansa mundur sebagai Menteri Sosial. Hal yang menggembirakan, dua menteri paling menonjol kinerjanya justru perempuan (Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani Indrawati).          

Non-Dominasi

Kenyataan di atas menunjukkan betapa sampai saat ini begitu rendahnya keterwakilan perempuan dalam berbagai posisi di jabatan publik. Kenyataan ini membuat wajah dan ekspresi kepublikan (lembaga-lembaga kekuasaan di negeri ini masih sangat maskulin. Dominasi laki-laki di dalamnya tetaplah sebagai arus utama sehingga apa yang selama ini dikampanyekan sebagai keadilan gender (gender justice) masih sangat jauh dari harapan.

Tentu banyak faktor yang membuat hal itu terjadi. Bisa faktor-faktor struktural dan bisa juga faktor-faktor kultural. Tetapi tampaknya faktor struktural lebih dominan. Aturan-aturan main yang dibuat oleh negara, katakanlah seperti UU Pemilihan Umum, belum signifikan memberi akses bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen.

Kuota minimal 30 persen untuk perempuan, misalnya, itu didesain untuk sebatas memenuhi syarat jumlah calon anggota legislatif dari kalangan perempuan. Tidak untuk minimal yang harus terpilih menjadi anggota parlemen. Dalam praktik, partai politik – yang didominasi laki-laki – tidak serius merekrut caleg-caleg perempuan. Bagi mereka, prinsipnya yang penting terpenuhi syarat 30 persen. Biasanya main comot begitu saja. Siapa pun dan seperti apa tidak terlalu dipedulikan, yang penting perempuan.

Tentu saja ketika pemilihan mereka terpental dengan sangat mudah. Di pilkada, partai politik juga sedikit sekali yang melirik figur-figur perempuan, kendati yang cerdas dan hebat sangat banyak. 

Dalam konteks jabatan publik lainnya, kendala-kendala struktural masih terlalu kuat menghadang perempuan. Kendati secara legal-formal sudah mendapat akses, tetapi “sentimen maskulinitas” dalam appoint of official justru lebih menentukan. Praktik itulah antara lain yang dapat menjelaskan mengapa sampai saat ini jumlah perempuan yang berada dan menjabat di eselon 1 dan 2 birokrasi pemerintah sangat kecil.  

Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa praktik diskriminasi oleh negara terhadap perempuan masih berlangsung. Ironis sebetulnya, sebab Indonesia telah mengesahkan Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Pada pasal 7 huruf (b) Konvensi itu dikatakan bahwa Negara Peserta wajib menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan hak dengan laki-laki, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan.

Terhadap kenyataan demikian, menarik meminjam konsep non-domination (non-dominasi) dari Shapiro (2012) sebagai perspektif. Menurut ilmuwan politik ini, pada saat orang mengalami dominasi selalu diikuti keluhan ketidakadilan. Untuk melawan kenyataan itu, Shapiro menawarkan konsep non-dominasi sebagai pijakan dasar untuk membangun keadilan.

Menurut Shapiro, non-dominasi menunjuk pada kondisi politik dan sosial terinstitusionalisasi di mana seseorang dan kelompok tidak hanya setara melainkan juga memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Tidak terjadi di mana yang satu berkuasa (in charge) atas yang lain, tidak ada yang satu menindas yang lain, baik dalam perkara-perkara yang kecil maupun yang penting.    

Penguatan Afirmasi  

Keadilan gender lebih berpeluang dibangun dalam arena politik dan birokrasi yang non-dominasi. Sentimen-sentimen maskulinitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan serta dalam pengangkatan pejabat-pejabat publik tidak lagi memiliki tempat dalam konteks non-dominasi. Bagaimanapun, sentimen-sentimen maskulinitas selain dapat menjadi constraint yang sangat mengganggu, juga memperkuat tradisi dominasi.

Negara – dengan kewenangan yang dimilikinya – dituntut lebih serius mendorong dan memperjuangkan keadilan gender dalam jabatan-jabatan publik. Terlebih lagi ketika Indonesia, pada September 2015, turut mengesahkan program “Planet 50:50 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tak lain adalah gender equality 50:50 pada 2030. Bersamaan dengan dikampanyekannya gerakan “He for She” untuk konteks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menarik, saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyusun Grand Design Penigkatan Ketewakilan Politik Perempuan menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030. Di dalamnya terdapat strategi dan program-program yang harus dan penting dilakukan pemerintah serta kalangan civil society sebagai upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Diharapkan, pada tahun 2030 gender equality itu terwujud. Untuk keterwakilan perempuan di legislatif (perlemen) lebih menekankan jumlah (yang diperoleh melalui kompetisi di pemilu) dan peran signifikan yang dimainkan. Sedangkan untuk eksekutif dan yudikatif lebih menekan pada peningkatan jumlah dan peran perempuan di level pengambilan keputusan (eselon 1 dan 2).

Mengapa perempuan perlu dan penting memiliki tingkat keterwakilan yang sama dengan laki-laki? Setidaknya empat alasan utama. Pertama, secara demografis, mengacu catatan BPS, dari 266,91 juta penduduk (2019), jumlah laki-laki memang lebih banyak. Terpaut sekitar dua juta dibanding perempuan. Tetapi, kuat kecenderungan jumlah perempuan bergerak melampaui jumlah laki-laki. BPS memperkirakan, tahun 2032 jumlah perempuan sudah melampaui laki-laki yakni sekitar 21 ribu jiwa. Sementara pada 2045, jumlah perempuan melebihi laki-laki hingga 1,45 juta jiwa.

Kedua,  perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk di bidang politik. Ketiga, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan keniscayaan politik. Era kini adalah era antidiskrimiasi dan non-dominasi. Juga era perlawanan terhadap budaya dan politik patriarkis. Keempat, dari segi kapasitas diri, baik perempuan maupun laki-laki memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan yang sama. Tingkat dan prestasi pendidikan perempuan dan laki-laki juga sama.   

Tetapi memang masih banyak tantangan dan constraint dalam mengampanyekan, mendorong, dan mempromosi peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik di lembaga-lembaga kekuasaan. Untuk itu, butuh keseriusan dan keberanian pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan afirmasi.

Selain itu, peran partai politik tentu sangat dibutuhkan dalam mendorong dan mendesak pemerintah serta kelompok penentu untuk lebih berkomitmen memberi akses bagi perempuan di jabatan-jabatan publik tersebut. Pada waktu yang sama,  partai politik juga perlu mendorong peningkatan anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan.

Selain membangun dan memperkuat kebijakan-kebijakan afirmasi bagi perempuan di lembaga-lembaga kekuasaan dan birokrasi, juga memangkas aturan-aturan yang selama ini menghambat partisipasi politik perempuan di semua bidang.

Bagaimanapun kesetaraan atau keadilan gender sebuah keniscayaan dalam demokrasi dan peradaban modern. Wallahu’alam. []        

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Diejek Gendut oleh Suaminya, Setelah Kurus Wanita Ini Ajukan Cerai

Park Jee Won, wanita asal Korea Selatan mengalami perubahan emosional setelah ia melahirkan, membuatnya memiliki kebiasaan makan berlebih.

Image
News

Staf Keuangan Waskita Karya Diperiksa KPK Kasus Subkotraktor Fiktif

Wagimin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Arryani.

Image
News
Wabah Corona

Pidato di Majelis Umum PBB, Donald Trump: China harus Bertanggung Jawab Soal COVID-19

Donald Trump mengatakan China harus bertanggung jawab karena telah "melepaskan wabah ke dunia"

Image
News

Kembangkan Sektor Maritim, Cara INSANI Buat Kepri Makin Unggul

INSANI menyiapkan setidaknya 10 program turunan, seperti meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Image
News

JPU: BMW X5 Hingga Perawatan Kecantikan Pinangki di AS Ternyata Hasil dari Cuci Uang

Fee untuk Anita Kolopaking bahkan dipotong setengah agar dikuasai sepenuhnya oleh Pinangki

Image
News

Klaim Dapat Dukungan Parlemen, Anwar Ibrahim Ingin Gulingkan PM Malaysia

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengaku telah mendapat dukungan dari 'mayoritas kuat' di parlemen untuk membentuk pemerintah baru

Image
News

Buka Konbes NU, Ma'ruf Amien Minta Keselamatan Jiwa Masyarakat Didahulukan

Kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi harus berjalan seimbang ibarat gas dan rem pada sebuah mobil.

Image
News

Didakwa Terima Suap USD500 Ribu, Jaksa Pinangki Ajukan Keberatan

Tim kuasa hukum mengajukan waktu 1 minggu untuk menyusun nota eksepsi

Image
News

Cegah Penularan Covid-19, Pemprov DKI: 80 Persen di Tangan Masyarakat

Pemprov DKI hanya mampu membantu 20 persen pencegahan penularan virus Covid-19 di Ibu Kota.

Image
News

Bantu Pembelot hingga Cetak Foto Korsel, Pria Korut Terancam Dieksekusi Mati

Dalam laporan terbaru, Kim Jong-Un dikatakan menangkap warga yang ketahuan bekerja sama dengan pembelot

terpopuler

  1. Kwik Kian Gie Kutip Pernyataan UAS Soal Penanganan Covid-19

  2. Baca Doa ini Agar Terhindar dari Virus Seperti Covid 19

  3. Sindir KAMI, Ferdinand: Desak Pemerintah Tunda Pilkada, tapi Ormas Ini Selalu Buat Kerumunan

  4. Pembangunan Trotoar Biang Kerok Banjir Jakarta, Anies Baswedan Kena Omel DPRD 

  5. 5 Fakta Lika Liku Hidup Benyamin Sueb, dari Pengamen hingga Raih Piala Citra

  6. Hukum Menahan Kentut saat Salat

  7. Ruhut: Tolong Jangan Ngeyel, Virus Corona Itu Memang Ada

  8. Demi Anak Istri, Driver Ojol Ini Tak Pernah Tolak Orderan Pasien COVID-19 di Wisma Atlet

  9. Habis Pamer Program Andalan, Wagub Riza Malah Minta Warga Bersiap Hadapi Banjir

  10. 5 Bintang Sepak Bola dengan Gaji Termahal di Liga Inggris, Ada yang Makan Gaji Buta

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Image
Khalifah Al Kays Yusuf dan Tim Riset ALSA

Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Hak Pekerja

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit

Pandemi COVID-19 dan Bencana Ekologis Planet Bumi

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Dilema Mayoritas-Minoritas dalam Islam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Pesona Mutiara Annisa Baswedan dengan Rambut Pendek, Lebih Fresh!

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!