image
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Perempuan dan Jabatan Publik

Kolom

Image

Anggota DPR Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian (kedua kanan) bersama caleg perempuan partai Golkar saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/5/2019). Perempuan partai Golkar ini menggelar acara syukuran politik atas suksesnya pelaksanaan pemilu serentak 2019 dimana Golkar berhasil meraih 85 kursi anggota dewan DPR RI dan 22 persenya atau 19 kursi berhasil diperoleh oleh kader perempuan (caleg perempuan). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Hasil Pemilihan Umum 2019 sedikit menggembirakan bagi kalangan perempuan. Perempuan terpilih anggota parlemen untuk tingkat nasional sekitar 20,5 persen (DPRRI) dan 30,14 persen (DPDRI). Sementara di DPRD Provinsi rata-rata sekitar 18 persen dan DPRD Kabupaten/Kota sekitar 15-16 persen. Ada kenaikan dibandingkan hasil Pemilu 2014, misalnya.

Dengan tingkat persentase sedemikian dan ada (sedikit) peningkatan, namun tetap saja tingkat keterwakilan perempuan di lembaga parlemen tergolong rendah. Sementara jumlah laki-laki di dalamnya jauh lebih besar. Padahal, dari segi jumlah –penduduk maupun pemilih antara perempuan dan laki-laki– tidaklah terpaut jauh.

Tingkat keterwakilan perempuan jauh lebh rendah lagi jika dilihat di lembaga eksekutif (dan birokrasi) serta di lembaga yudikatif. Keterwakilan yang dimaksud untuk konteks dua lembaga ini bukan pada jumlah perempuan yang ada di dalamnya (yang hampir sama dengan jumlah laki-laki), tetapi lebih pada posisi perempuan di level pengambilan keputusan. Misalnya, pada posisi eselon 1 da  2, persentasenya sangat kecil. Perempuan lebih banyak di eselon 3, 4, dan 5. Di lembaga yudikatif serta komisi-komisi negara kondisinya malah jauh lebih rendah.

baca juga:

Begitu pula perempuan yang menjadi kepala daerah, masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Partai politik –yang berwenang merekrut calon-calon kepala daerah– belum terlalu melirik perempuan untuk dipromosikan sebagai (calon) kepala daerah. Partai politik umumnya masih diskriminatif gender dan memandang laki-laki lebih unggul ketimbang perempuan untuk menjadi pemimpin. Mungkin juga karena partai politik memandang figur-figur perempuan kurang memiliki kekuatan finansial dibanding laki-laki.

Sekadar conotoh, pada Pilkada Serentak 2017 begitu sepi dari figur-figur perempuan. Dari total 586 kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah, perempuan yang tampil dalam kontestasi hanya 40 orang atau sekitar 7 persen. Dengan rincian 21 calon kepala daerah dan 19 calon wakil kepala daerah. Pilkada-pilkada sebelum dan sesudah itu tetap juga sepi dari kandidat-kandidat perempuan.        

Di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla saat ini, persentase perempuan cukup tinggi dibandingkan dengan kabinet di era-era sebelumnya. sekitar 23,5 persen (8 orang) dari total 34 menteri. Sebelumnya 9 orang sebelum Khofifah Indar Parawansa mundur sebagai Menteri Sosial. Hal yang menggembirakan, dua menteri paling menonjol kinerjanya justru perempuan (Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani Indrawati).          

Non-Dominasi

Kenyataan di atas menunjukkan betapa sampai saat ini begitu rendahnya keterwakilan perempuan dalam berbagai posisi di jabatan publik. Kenyataan ini membuat wajah dan ekspresi kepublikan (lembaga-lembaga kekuasaan di negeri ini masih sangat maskulin. Dominasi laki-laki di dalamnya tetaplah sebagai arus utama sehingga apa yang selama ini dikampanyekan sebagai keadilan gender (gender justice) masih sangat jauh dari harapan.

Tentu banyak faktor yang membuat hal itu terjadi. Bisa faktor-faktor struktural dan bisa juga faktor-faktor kultural. Tetapi tampaknya faktor struktural lebih dominan. Aturan-aturan main yang dibuat oleh negara, katakanlah seperti UU Pemilihan Umum, belum signifikan memberi akses bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen.

Kuota minimal 30 persen untuk perempuan, misalnya, itu didesain untuk sebatas memenuhi syarat jumlah calon anggota legislatif dari kalangan perempuan. Tidak untuk minimal yang harus terpilih menjadi anggota parlemen. Dalam praktik, partai politik – yang didominasi laki-laki – tidak serius merekrut caleg-caleg perempuan. Bagi mereka, prinsipnya yang penting terpenuhi syarat 30 persen. Biasanya main comot begitu saja. Siapa pun dan seperti apa tidak terlalu dipedulikan, yang penting perempuan.

Tentu saja ketika pemilihan mereka terpental dengan sangat mudah. Di pilkada, partai politik juga sedikit sekali yang melirik figur-figur perempuan, kendati yang cerdas dan hebat sangat banyak. 

Dalam konteks jabatan publik lainnya, kendala-kendala struktural masih terlalu kuat menghadang perempuan. Kendati secara legal-formal sudah mendapat akses, tetapi “sentimen maskulinitas” dalam appoint of official justru lebih menentukan. Praktik itulah antara lain yang dapat menjelaskan mengapa sampai saat ini jumlah perempuan yang berada dan menjabat di eselon 1 dan 2 birokrasi pemerintah sangat kecil.  

Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa praktik diskriminasi oleh negara terhadap perempuan masih berlangsung. Ironis sebetulnya, sebab Indonesia telah mengesahkan Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Pada pasal 7 huruf (b) Konvensi itu dikatakan bahwa Negara Peserta wajib menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan hak dengan laki-laki, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan.

Terhadap kenyataan demikian, menarik meminjam konsep non-domination (non-dominasi) dari Shapiro (2012) sebagai perspektif. Menurut ilmuwan politik ini, pada saat orang mengalami dominasi selalu diikuti keluhan ketidakadilan. Untuk melawan kenyataan itu, Shapiro menawarkan konsep non-dominasi sebagai pijakan dasar untuk membangun keadilan.

Menurut Shapiro, non-dominasi menunjuk pada kondisi politik dan sosial terinstitusionalisasi di mana seseorang dan kelompok tidak hanya setara melainkan juga memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Tidak terjadi di mana yang satu berkuasa (in charge) atas yang lain, tidak ada yang satu menindas yang lain, baik dalam perkara-perkara yang kecil maupun yang penting.    

Penguatan Afirmasi  

Keadilan gender lebih berpeluang dibangun dalam arena politik dan birokrasi yang non-dominasi. Sentimen-sentimen maskulinitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan serta dalam pengangkatan pejabat-pejabat publik tidak lagi memiliki tempat dalam konteks non-dominasi. Bagaimanapun, sentimen-sentimen maskulinitas selain dapat menjadi constraint yang sangat mengganggu, juga memperkuat tradisi dominasi.

Negara – dengan kewenangan yang dimilikinya – dituntut lebih serius mendorong dan memperjuangkan keadilan gender dalam jabatan-jabatan publik. Terlebih lagi ketika Indonesia, pada September 2015, turut mengesahkan program “Planet 50:50 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tak lain adalah gender equality 50:50 pada 2030. Bersamaan dengan dikampanyekannya gerakan “He for She” untuk konteks pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menarik, saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyusun Grand Design Penigkatan Ketewakilan Politik Perempuan menuju Planet 50:50 Gender Equality 2030. Di dalamnya terdapat strategi dan program-program yang harus dan penting dilakukan pemerintah serta kalangan civil society sebagai upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Diharapkan, pada tahun 2030 gender equality itu terwujud. Untuk keterwakilan perempuan di legislatif (perlemen) lebih menekankan jumlah (yang diperoleh melalui kompetisi di pemilu) dan peran signifikan yang dimainkan. Sedangkan untuk eksekutif dan yudikatif lebih menekan pada peningkatan jumlah dan peran perempuan di level pengambilan keputusan (eselon 1 dan 2).

Mengapa perempuan perlu dan penting memiliki tingkat keterwakilan yang sama dengan laki-laki? Setidaknya empat alasan utama. Pertama, secara demografis, mengacu catatan BPS, dari 266,91 juta penduduk (2019), jumlah laki-laki memang lebih banyak. Terpaut sekitar dua juta dibanding perempuan. Tetapi, kuat kecenderungan jumlah perempuan bergerak melampaui jumlah laki-laki. BPS memperkirakan, tahun 2032 jumlah perempuan sudah melampaui laki-laki yakni sekitar 21 ribu jiwa. Sementara pada 2045, jumlah perempuan melebihi laki-laki hingga 1,45 juta jiwa.

Kedua,  perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk di bidang politik. Ketiga, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan keniscayaan politik. Era kini adalah era antidiskrimiasi dan non-dominasi. Juga era perlawanan terhadap budaya dan politik patriarkis. Keempat, dari segi kapasitas diri, baik perempuan maupun laki-laki memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan yang sama. Tingkat dan prestasi pendidikan perempuan dan laki-laki juga sama.   

Tetapi memang masih banyak tantangan dan constraint dalam mengampanyekan, mendorong, dan mempromosi peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik di lembaga-lembaga kekuasaan. Untuk itu, butuh keseriusan dan keberanian pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan afirmasi.

Selain itu, peran partai politik tentu sangat dibutuhkan dalam mendorong dan mendesak pemerintah serta kelompok penentu untuk lebih berkomitmen memberi akses bagi perempuan di jabatan-jabatan publik tersebut. Pada waktu yang sama,  partai politik juga perlu mendorong peningkatan anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan.

Selain membangun dan memperkuat kebijakan-kebijakan afirmasi bagi perempuan di lembaga-lembaga kekuasaan dan birokrasi, juga memangkas aturan-aturan yang selama ini menghambat partisipasi politik perempuan di semua bidang.

Bagaimanapun kesetaraan atau keadilan gender sebuah keniscayaan dalam demokrasi dan peradaban modern. Wallahu’alam. []        

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image

Olahraga

Kolombia 0-0 Chile

Diperkuat Pemain Andalan, Chili-Kolombia Berakhir Tanpa Gol

Image

News

Kolom

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image

Olahraga

Tim Nasional Kolombia

Queiroz Perjelas Polemik James Rodriguez Tak Masuk Timnas Kolombia

Image

News

Selamatkan Pemilih dari Serangan Pasukan Siber

Image

News

Kolom

DPR Baru, Keraguan Baru

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Bergabungnya Gerindra dan Demokrat ke pemerintahan memastikan kekuatan oposisi tidak lagi signifikan. Karena hanya tinggal PKS.

Image
News
TMMD 106

Satgas TMMD Kodim Purwakarta Kembali Rehab Rumah Warga

"Saat ini sudah ada beberapa rumah warga yang sudah dalam tahap finishing, dan ada beberapa rumah yang dalam proses awal pembangunan"

Image
News

Diduga Tak Periksa Berkas Banding, Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas

"Saya rasa majelis tidak memeriksa berkas secara teliti, karena kasus Chuck ini harus diteliti oleh majelis hakim yang teliti," ujar Haris

Image
News

Penjelasan Kementerian ESDM Soal Penurunan Muka Tanah di Jakarta

"Ada penurunan tanah secara alami."

Image
News

Apotek di Kota Bogor Masih Jual Obat Ranitidin

Dinkes Kota Bogor sosialisakan tentang penarikan obat Ranitidin ke apotek-apotek.

Image
News

Kuasa Hukum Nenek Arpah Laporkan Tetangga yang Mencuranginya

Sudah kami laporkan dengan no polisi STLP /2143 /k/1x/PMJ /2019/Resta Depok

Image
News

Densus 88 Tangkap 40 Terduga Teroris Pasca Penusukan Wiranto

Barang bukti ada buku jihad dan alat komunikasi.

Image
News

Polling Haikal Hassan '2 Tahun Anies Memimpin', 96 Persen Jakarta Lebih Baik

"Masa ada yang kesel dengan polling ini." ucap Haikal Hasan

Image
News

UU KPK Telah Berlaku, Judicial Review Jalur Alternatif Perjuangan Mahasiswa

Sampaikan kritik dengan cara yang baik dan relevan, jangan sampai ada pembenturan antar lembaga Negara.

Image
News

Hendak Jual Narkoba Barang Bukti, Anggota BNN dan PNS Diciduk Polisi

Belum sempat berpindah tangan, sabu seberat 2,5 kilogram yang merupakan barang bukti, didapatkan petugas

trending topics

terpopuler

  1. Sejumlah Orang Terbuka Menolak Jokowi-Ma'ruf, Arie Kriting: Untung Bukan Rakat Dorang

  2. Tak Temukan Postingan Istri Dandim Soal Penusukan Wiranto, Mpu Jaya Minta Bantuan Netizen

  3. Viral! Pekerja Terima Surat Tagihan Iuran Rp30 Juta dari BPJS, Ini Faktanya

  4. UU KPK Berlaku Besok, Ichsanuddin Noorsy: Jokowi Dalam Posisi Gerakan Partai

  5. Revitalisasi Trotoar Anies Dicemooh Warga

  6. Bila Gerindra Masuk Kabinet Jokowi, Akbar Tanjung: Enggak Ada Masalah

  7. Datang ke Rampinas Gerindra di Hambalang, Rocky: Oposisi Mendatangi Pengundang

  8. Gelar OTT Tiga Kali Beruntun, Ahli Hukum: di Mana Lemahnya KPK?

  9. Fisik yang Tak Sempurna Membuat Warga Tak Menyangka Achmad Sarwani Merupakan Terduga Teroris

  10. Besok Revisi UU KPK Berlaku, Ferdinand: Tak Ada Kewenangan KPK yang Dipreteli

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
Ekonomi

Pernah Hampir Dibuang Ayahnya, ini 10 Fakta Menarik Orang Terkaya Dunia Jeff Bezos

Image
News

5 Capaian Menlu Retno Marsudi, Pulangkan 1.000 WNI di Yaman hingga Pimpin Sidang DK PBB

Image
News

Masa Bakti Segera Habis, 5 Fakta Sepak Terjang Susi Pudjiastuti