Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Mantan Ketua MK Mahfud MD Sebut Revisi UU KPK Sudah Bagus, Masalah Terletak di Prosedurnya

Aricho Hutagalung

Mantan Ketua MK Mahfud MD Sebut Revisi UU KPK Sudah Bagus, Masalah Terletak di Prosedurnya

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD dan Romo Benny Susetyo saat memberikan keterangan mengenai klarifikasi soal polemik gaji pimpinan BPIP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5). Mahfud MD mengatakan bahwa gaji pimpinan BPIP hanya Rp5 juta. Mengenai besaran gaji yang tertera dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang besarnya menyentuh angka Rp112 juta merupakan akumulasi dari gaji, tunjangan serta biaya operasional. Jadi tidak benar bahwa ratusan juta tersebut adalah gaji pokok pimpinan BPIP. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Mantan Ketua Mahkamah Konsitutusi (MK) Mahfud MD menilai masalah revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya terletak pada prosedurnya.

Mahfud menambahkan sebab jika dilihat dari sisi materinya banyak yang justru dianggapnya bagus untuk KPK.

"Saya kira hanya di situ masalahnya [prosedur]. Kalau materinya banyak yang bagus kok. Saya bicara prosedurnya saja, tetapi pendapat masyarakat sipil juga banyak yang bagus," kata Mahfud saat memberikan pernyataan terkait KPK di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

baca juga:

Materi RUU KPK, menurut Mahfud, dapat didiskusikan dan diperdebatkan di DPR RI untuk memilah mana yang baik dan yang tidak baik. Pemerintah maupun masyarakat sipil, sama-sama tak menginginkan KPK dilemahkan.

"Ide-idenya bisa didiskusikan. Semua mengandung segi-segi kebenaran, yang sana benar yang sini benar, cari titik tengah yang sama-sama benar yang enak di bagian mana. Inilah perlunya hidup bernegara dan berhukum," kata dia.

Mahfud mengaku bahwa dirinya sejak lama menjadi pendukung KPK. Saat KPK hendak dilemahkan berulang kali melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), dirinya pun mengaku berulang kali pasang badan untuk membela KPK.

Kendati demikian, menurut dia, dirinya juga perlu melihat secara objektif bahwa ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki di tubuh lembaga antirasuah itu.

"Saya pendukung KPK sejak dulu, 12 kali KPK mau dihantam melalui pengajuan di Mahkamah Konstitusi (MK), saya bela terus, sampai menang terus. Tetapi kita juga lihat secara objektif, ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki," katanya.

Beberapa poin draf RUU KPK yang disetujui presiden, yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK. Poin itu, menurut Mahfud cukup bagus, kendati demikian harus didiskusikan dengan matang siapa yang akan menjadi pengawasnya.

Menurut dia, KPK memang harus diawasi karena terkadang komisioner KPK ada yang tidak tahu tentang adanya operasi tangkap tangan (OTT). Sementara harus ada yang bertanggung jawab terhadap OTT KPK.

"Itu pernyataan si Alexander Marwata, 'saya tidak tahu, tiba-tiba ada OTT tapi karena komisioner ya harus mengumumkan'. Nah sekarang mungkin itu benar, itu bagus, mungkin itu efektif tetapi mungkin agar lebih bagus dan lebih bertanggung jawab kalau ada dewan pengawas," kata Mahfud.

Menurut dia, untuk menentukan siapa pengawas KPK perlu didiskusikan dengan matang dan tidak berburu-buru. Untuk menentukannya, perlu memanfaatkan waktu pembahasan RUU yang tersedia, yakni 60 hari dengan mendengarkan pendapat publik, serta studi ke berbagai kampus.

"Ini masalah pro-justitia, masak yang mengawasi bukan pro-justitia, tidak punya hak memeriksa perkara tiba-tiba melarang orang memproses perkara. Ini yang harus kita diskusikan," kata dia.

Selanjutnya, ia juga sependapat dengan penerapan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk KPK. Hal itu mengacu adanya tersangka yang tak kunjung diputuskan kepastian status hukumnya oleh KPK, bahkan hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

"Masa orang (jadi) tersangka terus tanpa jelas nasibnya, sampai mati jadi tersangka, enggak boleh dicabut karena terlanjur ditetapkan tersangka lalu buktinya enggak ada," kata dia.

Berikutnya, mengenai pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), yakni pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Mahfud menilai hal itu tidak perlu buru-buru ditolak.

Menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pegawai-pegawai yang bukan hakim agung maupun hakim konstitusi juga seluruhnya berstatus ASN.

"Presiden kan mengatakan penyidik dan penyelidik itu tidak harus polisi dan tidak harus jaksa, kan bagus. Boleh orang independen tapi independen inipun harus ASN, artinya masuk ke proses pelembagaan. Kelembagaan masuk kan tidak apa-apa, tapi tetap independen," kata dia.

Meski begitu, berdasarkan prosedur yang ada, menurut dia, RUU KPK sebaiknya ditunda pembahasannya hingga periode baru yang akan datang.

Ia menyangsikan, DPR RI Periode 2014-2019 dapat membahas secara optimal mengingat masa kerja mereka akan segera berakhir pada 1 Oktober 2019.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Perundang-Undangan, DPR RI harus melakukan dengar pendapat publik, RUU harus masuk Prolegnas, dilanjutkan pandangan umum di fraksi-fraksi lalu presiden juga diberi waktu 60 hari untuk membahasnya.

"Kalau semua berjalan normal itu cacat formal, itu bisa dibatalkan oleh MK. Kalau cacat formal ya, saya pernah membatalkan yang seperti itu, tapi cacat formal atau tidak, itu kalau jadi perkara di MK, nanti yang menilai MK bukan saya di sini," kata Mahfud.

Editor: Ainurrahman

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

News

KPK Mulai Penyidikan Lanjutan Kasus Suap Jaksa Pinangki terkait Fatwa MA

Image

News

Bawaslu Gandeng KPK dan PPATK Antisipasi Politik Uang di Pilkada 2020

Image

News

Kejagung Berat Hati KPK Ambil Alih Kasus Andi Irfan

Image

News

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris Positif Covid-19

Image

News

Dirdik KPK Resmi Dijabat Brigjen Pol Setyo Budiyanto

Image

News

Pinangki, Andi Irfan dan Anita hanya 'Pion', Ada 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra

Image

News

Sindir Menkopolhukam, PKS: Apa Pam Swakarsa yang harus Perbaiki hukum?

Image

News

Fadli Zon: Kalau Benar Gedung Kejagung Dibakar, ini Jelas Skandal yang Amat Besar

Image

Ekonomi

Gubernur BI: Presiden Jamin Independensi Bank Indonesia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Benyamin-Pilar Berkomitmen Majukan Tangsel Unggul di Semua Sektor

Benyamin-Pilar mengusung visi Terwujudnya Tangsel Unggul Menuju Kota Lestari dan Saling Terkoneksi.

Image
News

Hargai Jasa Petugas Medis, Patung 'Bocah Pipis' Belgia Didandani Pakai Jas Dokter

Jika biasanya tampak telanjang, patung perunggu itu kini mengenakan jas dokter

Image
News

Tolak Bentuk Pragmatisme Pendidikan, PDIP Ingin Sejarah Tetap Ada di Kurikulum

Mendikbud Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa yang lahir atas pemahaman sejarah.

Image
News

Sekjen PDIP: Meski Dikepung di Surabaya, Jangan Menyerah!

Hasto Kristiyanto memerintahkan jajarannya untuk memenangkan Pilkada di Kota Pahlawan itu dengan cara mengambil hati rakyat.

Image
News
DPR RI

Komisi X DPR Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan KuriKulum Baru

Mendikbud Nadiem Makariem pun diminta agar memastikan sudah melibatkan semua pemangku kepentingan Pendidikan

Image
News

Banjir di Sebagian Wilayah Kapuas Hulu Kalbar Mulai Surut

Banjir melanda sejumlah akses publik seperti sekolah dan kantor sehingga beberapa warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman

Image
News

5 Fakta Mengejutkan Laeli Atik Supriyatin, Pelaku Mutilasi di Apartemen Kalibata City

Kepolisian telah membongkar identitas pelaku mutilasi di apartemen Kalibata City, yakni Laeli Atik Supriyatin dan Djumadil Al Fazri.

Image
News

Sejarah bukan Mata Pelajaran Wajib, Ketua IKA Sejarah Unand Keberatan

Rencana ini tertuang dalam draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020.

Image
News

Gelar Protes Massal, Rakyat Thailand Pasang Plaket 'Negara Milik Rakyat Bukan Raja'

Reuters mencatat bagaimana protes pekan ini menjadi demonstrasi Thailand paling besar setelah bertahun-tahun lamanya.

Image
News

Sidak ke Kediri, Menko PMK Terima Aduan Minimnya Fasilitas Penanganan Covid-19

Muhadjir mendorong untuk pembelian sendiri asal dipertanggungjawabkan.

terpopuler

  1. Ketimbang Jokowi, Rustam: Harus Diakui Anies Baswedan Banyak Pengalaman di Ranah Civil Society

  2. Mulyadi Kartanegara: Wajah Islam Semakin Hari Semakin Berwatak Keras

  3. Berprinsip, Audi Marissa Tidak Pernah Sekamar dengan Anthony Selama Pacaran

  4. Sidak Gudang Bulog, Menko PMK Kaget Berat Karung Beras Bansos PKH Tekor

  5. Marzuki Alie: Bailout Century Gaduh se-Indonesia, Jiwasraya Malah Tenang-tenang Saja

  6. Begini Adegan Lengkap Rekonstruksi Mutilasi Rinaldi Harley

  7. Raup hingga Rp14 Juta per Minggu, Pria Ini Dulang Emas di Jalanan Kota Bermodalkan Pinset

  8. Ini Bantahan Soal Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting Terpapar Covid-19

  9. Dikontrak Lima Tahun, Alex Telles Dihargai Senilai Rp351 Miliar

  10. Mekanisme Baru, Begini Cara Pendataan Peserta KJP Plus dan KJMU

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Berdaya Karena Corona

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Membangun Kembali Kejayaan Islam

Image
Ilham Bintang

Catatan Ringan tentang Dubes RI untuk Singapura

Image
Achsanul Qosasih

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

VIDEO Garuda Pastikan Penerbangan Aman Dengan Protokol Kesehatan

Sosok

Image
News

5 Potret Pramono Anung saat Bersepeda, Capai Puluhan Kilometer!

Image
News

5 Potret Annisa Yudhoyono saat Berhijab, Pesonanya Terpancar!

Image
Ekonomi

Celana Dalam Bekas Laku Rp50 Juta, Kepoin Harta Kekayaan Fantastis DJ Dinar Candy!