image
Login / Sign Up

Mantan Ketua MK Mahfud MD Sebut Revisi UU KPK Sudah Bagus, Masalah Terletak di Prosedurnya

Aricho Hutagalung

Image

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD dan Romo Benny Susetyo saat memberikan keterangan mengenai klarifikasi soal polemik gaji pimpinan BPIP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5). Mahfud MD mengatakan bahwa gaji pimpinan BPIP hanya Rp5 juta. Mengenai besaran gaji yang tertera dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang besarnya menyentuh angka Rp112 juta merupakan akumulasi dari gaji, tunjangan serta biaya operasional. Jadi tidak benar bahwa ratusan juta tersebut adalah gaji pokok pimpinan BPIP. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Mantan Ketua Mahkamah Konsitutusi (MK) Mahfud MD menilai masalah revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya terletak pada prosedurnya.

Mahfud menambahkan sebab jika dilihat dari sisi materinya banyak yang justru dianggapnya bagus untuk KPK.

"Saya kira hanya di situ masalahnya [prosedur]. Kalau materinya banyak yang bagus kok. Saya bicara prosedurnya saja, tetapi pendapat masyarakat sipil juga banyak yang bagus," kata Mahfud saat memberikan pernyataan terkait KPK di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

baca juga:

Materi RUU KPK, menurut Mahfud, dapat didiskusikan dan diperdebatkan di DPR RI untuk memilah mana yang baik dan yang tidak baik. Pemerintah maupun masyarakat sipil, sama-sama tak menginginkan KPK dilemahkan.

"Ide-idenya bisa didiskusikan. Semua mengandung segi-segi kebenaran, yang sana benar yang sini benar, cari titik tengah yang sama-sama benar yang enak di bagian mana. Inilah perlunya hidup bernegara dan berhukum," kata dia.

Mahfud mengaku bahwa dirinya sejak lama menjadi pendukung KPK. Saat KPK hendak dilemahkan berulang kali melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), dirinya pun mengaku berulang kali pasang badan untuk membela KPK.

Kendati demikian, menurut dia, dirinya juga perlu melihat secara objektif bahwa ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki di tubuh lembaga antirasuah itu.

"Saya pendukung KPK sejak dulu, 12 kali KPK mau dihantam melalui pengajuan di Mahkamah Konstitusi (MK), saya bela terus, sampai menang terus. Tetapi kita juga lihat secara objektif, ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki," katanya.

Beberapa poin draf RUU KPK yang disetujui presiden, yakni keberadaan Dewan Pengawas KPK. Poin itu, menurut Mahfud cukup bagus, kendati demikian harus didiskusikan dengan matang siapa yang akan menjadi pengawasnya.

Menurut dia, KPK memang harus diawasi karena terkadang komisioner KPK ada yang tidak tahu tentang adanya operasi tangkap tangan (OTT). Sementara harus ada yang bertanggung jawab terhadap OTT KPK.

"Itu pernyataan si Alexander Marwata, 'saya tidak tahu, tiba-tiba ada OTT tapi karena komisioner ya harus mengumumkan'. Nah sekarang mungkin itu benar, itu bagus, mungkin itu efektif tetapi mungkin agar lebih bagus dan lebih bertanggung jawab kalau ada dewan pengawas," kata Mahfud.

Menurut dia, untuk menentukan siapa pengawas KPK perlu didiskusikan dengan matang dan tidak berburu-buru. Untuk menentukannya, perlu memanfaatkan waktu pembahasan RUU yang tersedia, yakni 60 hari dengan mendengarkan pendapat publik, serta studi ke berbagai kampus.

"Ini masalah pro-justitia, masak yang mengawasi bukan pro-justitia, tidak punya hak memeriksa perkara tiba-tiba melarang orang memproses perkara. Ini yang harus kita diskusikan," kata dia.

Selanjutnya, ia juga sependapat dengan penerapan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk KPK. Hal itu mengacu adanya tersangka yang tak kunjung diputuskan kepastian status hukumnya oleh KPK, bahkan hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

"Masa orang (jadi) tersangka terus tanpa jelas nasibnya, sampai mati jadi tersangka, enggak boleh dicabut karena terlanjur ditetapkan tersangka lalu buktinya enggak ada," kata dia.

Berikutnya, mengenai pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), yakni pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Mahfud menilai hal itu tidak perlu buru-buru ditolak.

Menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pegawai-pegawai yang bukan hakim agung maupun hakim konstitusi juga seluruhnya berstatus ASN.

"Presiden kan mengatakan penyidik dan penyelidik itu tidak harus polisi dan tidak harus jaksa, kan bagus. Boleh orang independen tapi independen inipun harus ASN, artinya masuk ke proses pelembagaan. Kelembagaan masuk kan tidak apa-apa, tapi tetap independen," kata dia.

Meski begitu, berdasarkan prosedur yang ada, menurut dia, RUU KPK sebaiknya ditunda pembahasannya hingga periode baru yang akan datang.

Ia menyangsikan, DPR RI Periode 2014-2019 dapat membahas secara optimal mengingat masa kerja mereka akan segera berakhir pada 1 Oktober 2019.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Perundang-Undangan, DPR RI harus melakukan dengar pendapat publik, RUU harus masuk Prolegnas, dilanjutkan pandangan umum di fraksi-fraksi lalu presiden juga diberi waktu 60 hari untuk membahasnya.

"Kalau semua berjalan normal itu cacat formal, itu bisa dibatalkan oleh MK. Kalau cacat formal ya, saya pernah membatalkan yang seperti itu, tapi cacat formal atau tidak, itu kalau jadi perkara di MK, nanti yang menilai MK bukan saya di sini," kata Mahfud.

Editor: Ainurrahman

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

News

Beberapa Calon Menteri Jokowi Pernah Dipanggil KPK, Siapa Saja?

Image

News

Kebinet Jokowi-Ma'ruf

Jika Yasonna Jadi Menteri Lagi, Perppu KPK Nggak Bakalan Keluar

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Peneliti LIPI Ragu Mahfud MD Bisa Benahi Hukum di Indonesia jika Tak Dapat Dukungan Penuh dari Presiden

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Jadi Calon Menteri Jokowi, Edhy Prabowo Tercatat Punya Hutang Rp 165 Juta

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Dipanggil ke Istana, Mahfud MD Pernah Lapor Harta Rp15 Miliar ke KPK

Image

News

Pernah jadi Partner Hotman Paris, ini 5 Fakta Menarik Ayah Nadiem Makarim

Image

Ekonomi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Jadi Calon Menteri, Segini Total Kekayaan Mahfud MD

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Pengamat: Mahfud MD Layak Jadi Menkumham atau Jaksa Agung

Image

News

Pemohon Uji Materi UU KPK Keberatan dengan Nomor UU KPK

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Rusli Bisiki Ilham Habibie: Jangan Mau Jadi Menteri, Kamu Fokus Saja Bikin Pesawat, Lanjutkan Cita-cita Bapakmu

Menurutnya Habibie dan semua karyanya adalah aset bangsa, yang harus dilanjutkan oleh generasi masa sekarang.

Image
News
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Rumahnya Kena Gusur Proyek Sendiri dan Tak Pakai Whatsapp, 5 Fakta Menarik Basuki Hadimuljono

Rumahnya sempat kena gusur!

Image
News

Setelah Cerai dengan Ahok, Apa Kegiatan Veronica Tan Sekarang?

Perempuan kelahiran Medan 6 September 1977 tersebut menyelenggarakan acara berjudul "Operet Aku Anak Rusun."

Image
News

Menangkan Pemilu, Justin Trudeu Berhasil Pertahankan Posisi PM Kanada

Image
News

Api yang Hanguskan Lokasi Proyek Kereta Cepat Mulai Padam

"Kendalanya karena bahan bakar cair, perlu ada cairan khusus," kata Indrahadi di lokasi.

Image
News

Gerindra Jadi Pendukung Jokowi, Taufik: Masa Mau Gebuk Terus

"Semua ukurannya kepentingan bangsa saja masa mau gebuk terus,"

Image
News

Sikapi Kabinet Baru Jokowi, Presiden PKS Keluarkan Maklumat: Ketahuilah Ini Bukan Pilihan Ideal, Bahkan Pilihan Berat

"Sampaikanlah dengan obyektif, argumentatif namun tetap rendah hati."

Image
News

6 Fakta Menarik Raja Mswati III, Tamu Jokowi yang Miliki 15 Istri

Oleh majalah Forbes, Mswati pernah dimasukkan dalam daftar 15 anggota kerajaan terkaya

Image
News

Angin Kencang di Jawa Akhir-akhir Ini Pertanda Peralihan Kemarau ke Hujan

"Benggala, memicu angin timuran pada lapisan atas bergerak lebih kencang dari beberapa hari sebelumnya," katanya.

Image
News

Kala Koloni Burung Layang-layang Asia Serbu Langit Petang Yogyakarta

Indonesia masuk ke dalam lintasan jalur migrasi kawanan unggas ini

trending topics

terpopuler

  1. Rekam Jejak Edhy Prabowo, Anggota AKABRI Kini Jadi Calon Menteri

  2. Politisi dan Kalangan Profesional Datangi Istana, Dede Yusuf: Orang-Orang yang Dipanggil Punya Kapasitas

  3. Terlalu Banyak Minum Air Putih, Ginjalmu Terancam!

  4. Sindir Prabowo Terus, Gerindra Tegur Denny Siregar: Hal yang Anda Kerjakan Selama Ini Hanya Bikin Kegaduhan, Tak Lebih

  5. Pengamat: Diisi Kalangan Profesional dan Eksekutor, Kabinet Jokowi Bakal Tinggal Landas

  6. Saidiman: Bergabungnya Prabowo Ke Kabinet Jokowi Tanda Keduanya Tidak Menghargai para Pendukung

  7. Jangan GR Dulu Jadi Menteri, Sejarah Buktikan Presiden Panggil Tokoh ke Istana, Tapi Ternyata Tak Ditunjuk

  8. Medina Zein Sayangkan Laudya Cynthya Bella Ikut Campur Masalahnya

  9. Prabowo Jabat Menteri Pertahanan, Akbar Tanjung: Dia Cukup Relevan

  10. Pengamat: Bergabungnya Prabowo di Pemerintahan Bentuk Kecerdasan Politik Jokowi

fokus

Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menunggu Eksekusi
Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Wawancara

Image
News

DPR RI

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Rumahnya Kena Gusur Proyek Sendiri dan Tak Pakai Whatsapp, 5 Fakta Menarik Basuki Hadimuljono

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Diizinkan Rangkap Jabatan, ini 5 Fakta Menarik si Calon Menteri Suharso Monoarfa

Image
Ekonomi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Propertinya Senilai Rp10 M, ini 5 Sumber Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Capai Rp18,9 M!