image
Login / Sign Up
Image

Ujang Komarudin

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta

Membunuh KPK

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Semua partai politik dan semua fraksi di DPR RI, sudah menyepakati revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Akrobat politik wakil rakyat di Senayan tersebut, kini mendapat penolakan dari masyarakat.

Saya pada sabtu malam (07/09), diundang CNN TV Indonesia untuk live, dalam program Prime News, yang membahas tentang revisi UU KPK. Saya katakan, revisi UU KPK adalah upaya untuk membunuh KPK. Jokowi harus menolak revisi UU KPK yang sudah diajukan DPR.

Aneh dan ajaib republik ini. Wakil rakyat, yang harusnya berjuang untuk kepentingan rakyat. Justru bertolak belakang dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Namun lebih enak berjuang untuk pribadi, keluarga, kelompok, dan partainya.

baca juga:

Kebijakan wakil rakyat yang bertolak belakang dengan aspirasi rakyat. Membuktikan bahwa wakil rakyat di Senayan, tidak sensitif atas kemauan rakyat. Rakyat menolak revisi. Wakil rakyat menyetujui. Rakyat mengkritik, penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Wakil rakyat, tetap mengeksekusi apa yang dimaunya.

Lantas, apa yang menjadi pikiran para wakil rakyat tersebut. Sehingga mereka ingin mengebiri, membonsai, bahkan membunuh KPK dengan merevisi UU KPK.

Jika revisi jadi dilakukan, maka akan mandul-lah pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini. Jika kongkalingkong revisi UU KPK, jadi dilaksanakan DPR dengan pemerintah, maka akan matilah, pemberantasan korupsi di negeri yang masih korup ini.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Maka harus diberantas dengan cara luar biasa pula. Korupsi yang mewabah dan membudaya. Tidak bisa diberantas hanya dengan cara-cara biasa.

Revisi UU KPK, jelas merupakan kepentingan elite politik. Bukan kepentingan rakyat. Kepentingan wakil rakyat, yang culas dan suka main anggaran, sehingga takut ketahuan dan takut di tangkap KPK. Jika para pejabat di republik ini bersih. Mengapa harus takut pada KPK.

Selama ini, KPK sangat garang, kepada mereka yang punya kuasa dan wibawa. Sangat percaya diri, memberangus korupsi di jajaran elite politik. Sangat digdaya dalam menangkap ketua umum partai, sekjen partai, ketua DPR, menteri, anggota DPR, anggota DPRD, bupati, wali kota, gubernur, dan pejabat partai lainnya yang korup.

Elite-elite partai dan para anggota DPR, tentu tidak mau, jika dikemudian hari mereka tertangkap KPK. Oleh karena itu, sebelum mereka tertangkap, bunuh dulu KPK-nya, dengan cara merevisi UU KPK. Menyerang KPK langsung ke jantungnya.

Jika UU KPK direvisi, KPK akan menjadi kerdil, tumpul, dan tak akan berdaya, dalam menghabisi mereka-mereka yang korup.

KPK harus diselamatkan. Ya, KPK harus diselamatkan. Rakyat harus bersatu untuk menolaknya. Hak anggota DPR dengan pemerintah untuk merevisi. Namun hak rakyat juga untuk menolak. Jika rakyat menolak. Lalu anggota DPR bersama pemerintah jalan terus, untuk merevisi UU KPK. Artinya mereka bekerja untuk siapa. Mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyat.

Jangan sampai pemerintah dan DPR memaksakan revisi UU KPK. Janganlah bertindak otoriter. Jangan bertindak seenaknya. Dan jangan pula, bertindak diluar keinginan rakyat. Karena jika rakyat marah. Sangat besar pertaruhannya.

Jika rakyat sudah tak percaya pada para wakilnya di Senayan. Dan jika rakyat tidak percaya pada pemerintah. Maka hanya tinggal tunggu waktu saja bencana pada bangsa ini akan melanda.  

Rakyat bukanlah orang-orang bodoh, yang menerima begitu saja keputusan DPR dan pemerintah. Rakyat tidak dungu. Rakyat tidak diam. Rakyat pasti akan bergerak untuk menolak revisi UU KPK.

Membunuh KPK dengan merevisi UU KPK, merupakan bagian dari skenario licik, jahat, dan berlawanan dengan kehendak rakyat. Apapun alasan dan argumen yang mereka sampaikan dalam merevisi UU KPK. Bukanlah untuk memperkuat KPK. Tapi sudah sangat jelas, ingin melemahkan dan membunuh KPK.

Akankah nasib KPK mati di era pemerintahan Jokowi. Kita lihat saja akrobat politik selanjutnya, yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Kasihan bangsa ini. Rugi republik ini. Ngeri negara ini. Jika sampai revisi UU KPK dilakukan. Korupsi akan merajalela kembali. Pembangunan tak akan berjalan. Dan rakyat akan bodoh dan miskin.

Bangsa ini tak boleh diurus dengan cara-cara amatiran. Bangsa ini tak boleh dikelola dengan cara ugal-ugalan. Negara ini tak boleh jalankan dengan asal-asalan. Dan republik ini juga, tak boleh dibangun dengan seenaknya.

Republik tercinta ini masih membutuhkan KPK. Rakyat Indonesia masih mencintai KPK. Hanya para koruptorlah yang membenci dan ingin membunuh KPK.

Bagi rakyat, belum ada institusi penegak hukum lain yang garang seperti KPK, dalam membasmi mereka yang korup. Rakyat masih belum percaya pada Kepolisian dan Kejaksaan.

KPK boleh bubar. Dan KPK bisa dibubarkan. Jika institusi Kepolisian dan Kejaksaan sudah baik. Sudah bersih. Sudah bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Namun jika institusi Kepolisian dan Kejaksaannya, belum bisa dipercaya rakyat dalam memberantas korupsi, maka keberadaan KPK mutlak dibutuhkan bangsa ini.

Membunuh KPK, sama saja dengan membunuh bangsa ini. Melemahkan KPK, sama saja dengan melemahkan bangsa ini. Dan membonsai dan mengkerdilkan KPK, sama saja dengan membunuh negara ini.

Tak ada alasan untuk merevisi UU KPK saat ini. Revisi UU KPK belum diperlukan dan dibutuhkan. Dengarlah suara rakyat. Dengarlah aspirasi rakyat. Rakyat tak akan mentolerir, mereka-mereka yang ingin memberangus KPK.

Korupsi di negara ini sudah sangat memprihatinkan. Indonesia masih menjadi salah satu, negara terkorup di dunia. Jika KPK nya dibunuh. Kepada siapa lagi rakyat mengadu. Dan kepada siapa lagi rakyat berharap.

Harapan rakyat hanya ingin KPK jangan dibonsai, dilemahkan, dikerdilkan, dan dibunuh. Biarkan KPK bekerja secara profesional dalam memberantas korupsi. Jika ada yang salah dari KPK, mari kita awasi bersama-sama.

Jika KPK bekerja ugal-ugalan, mari kita luruskan. Jika KPK bekerja diluar prosedur, mari kita ingatkan.

Tugas DPR lah yang harus mengawasi KPK. Mengawasi kinerja KPK. Apakah KPK ugal-ugalan. Ataukah KPK bekerja dengan baik.

Mari kita selamatkan KPK. Jangan korbankan dan hancurkan bangsa ini, dengan membunuh KPK. Wakil rakyat yang terhormat dan pemerintah yang mulia. Jangan pernah main-main dengan persoalan korupsi.

Jika memang Jokowi, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Maka Jokowi harus menolak revisi UU KPK yang diajukan DPR.

Namun jika pemerintahnya, main mata dengan DPR dalam merevisi UU KPK. Tamatlah KPK. Tamatlah pemberantasan korupsi di republik tercinta ini.[]

Editor: Arief Munandar

berita terkait

Image

News

Jokowi Ingin Menteri Milenial, Pengamat: Posisi Menteri Bukan untuk Gagah-gagahan

Image

News

Ujang Komarudin Nilai PKB Tidak Etis Minta Jabatan Menteri

Image

News

Ujang Nilai Penunjukan Bulog Impor Bawang Putih Bakal Gerus Elektabilitas Petahana

Image

News

Teror Bagi Penyelenggara Pemilu, Ujang Komarudin: Risiko Pekerjaan

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Pengamat Nilai Strategi Prabowo-Sandiaga Mudah Terbaca

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Politikus Demokrat Menilai Tak Ada yang Salah Jika Jokowi Mendapat Gelar Putra Reformasi

Sebelumnya, beredar sebuah surat berkop Universitas Trisakti dengan nomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019.

Image
News

Jimly Assidiqqie Siap Jadi Ketua DPD RI

Saya insya Allah siap menjadi ketua DPD RI periode 2019-2024 jika dipercaya oleh rekan-rekan anggota lainnya.

Image
News

Pejambret yang Loncat di Kali Angke Ditemukan Tak Bernyawa

Ada juga istri pelaku yang sejak kemarin mendampingi. Dia masih shock.

Image
News

Dirlantas Polda Metro Dapat Pin Emas dari Kapolri

Alhamdulillah, mendapatkan apresiasi dari Bapak Kapolri.

Image
News

Festival Pemuda Kreatif Batam 2019 Sedot Perhatian Anak Muda dan Milenial

Sarana pengembangan kreatifitas pemuda

Image
News

Perusahaan Travel Tertua Dunia Thomas Cook di Ambang Bangkrut, Inggris Janjikan Pelanggan Tak Terlantar

Agen travel ini telah diprediksi bangkrut sejak 2011

Image
News

Komantab Bagikan 1000 Masker ke Pengendara di Sibolga dan Tapanuli Tengah

Mindo menyebut, aksi tersebut berlangsung spontan, menyikapi kabut asap di dua daerah ini yang semakin tebal sejak pagi Minggu.

Image
News

Jokowi Posting Video Jalan-Jalan Bersama Jan Ethes, Warganet: Punya Hati Nggak?

Dalam video tersebut, Jokowi bersama Ethes tampak menikmati suasana pagi di taman di sekitar Istana Bogor.

Image
News

Perppu KPK Bisa Kembalikan Citra Pemerintah

Jadi ini tentu pekerjaan sulit. Kalau pemerintah mau memperbaiki citranya, pengusulan Perppu (soal KPK itu) bisa jadi alat negosiasi

Image
News

Jokowi Akan Diberi Gelar Putera Reformasi, Teddy: Tidak Perlu, Dia Sudah Punya Gelar Tertinggi

Viral di media sosial selembaran surat berkop lambang Universitas Trisakti yang isinya akan memberikan penghargaan kepada Jokowi.

trending topics

terpopuler

  1. Diisukan Jadi Menpora, Erick Thohir: Saya Kira Masih Banyak Figur Lain, Kalau Saya Cocoknya di Swasta

  2. Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Faizal Assegaf: Kaum Radikal Nggak Usah Kebakaran Jenggot

  3. Disenggol Jerinx SID, Nikita Mirzani Sontak Lontarkan Sindiran Sadis

  4. Tak Sudi Disamakan dengan Artis NM, Jerinx SID Mengumpat di Media Sosial

  5. Dapat Duit Tanpa Harus Bekerja Ternyata Bisa! Coba Hal Ini

  6. Soal Penundaan RUU KUHP, Pakar Hukum Kritik Presiden: Kau yang Mulai, Kau yang Mengakhiri?

  7. Penelitian Terbaru: Anak yang Dijaga Orangtua Tak Bekerja Rentan Alami Kekacauan

  8. Bangga! Gundala Masuk dalam Film Wajib Ditonton Versi Rotten Tomatoes

  9. Hadapi China, Garuda Muda Jajal GBK

  10. Eks Wakapolri: Mobil Klasik Tidak Membuat Polusi

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri

Image
News

Siap Uji Materi UU KPK yang Baru, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Ketua MK Anwar Usman