image
Login / Sign Up
Image

ABDUL AZIZ SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI.

KPK di Ujung Tanduk

Image

Aktivis Pegiat Anti Korupsi melakukan aksi bagi bunga saat hari bebas kendaraan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, (8/9/2019). Aksi ini dalam rangka menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo agar menolak revisi Undang-Undang KPK yang diajukan DPR. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Hari-hari belakangan ini setidaknya dua “gumpalan” yang hadir sebagai mendung tebal menyelimuti langit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, sepuluh Calon Pemimpin (Capim) KPK yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Tim Seleksi dipertanyakan berbagai kalangan soal kualitas dan integritas calon komisioner. Kedua, ambisi DPR mengamandemen UU KPK yang sangat dikhawatirkan banyak pihak justru sebagai upaya politik terencana melemahkan KPK.

KPK lahir selain sebagai buah reformasi, juga sebagai antitesa terhadap lembaga-lembaga penegak hukum konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan) yang gagal melakukan pemberantasan korupsi. Jangankan memberantas korupsi, namun justru lembaga-lembaga itu menjadi sarang korupsi itu sendiri.

Ketidakmampuan, ketidakseriusan, dan kecilnya komitmen Kejaksaan dan Kepolisian memberantas korupsi selama berbilang dekade tidak saja membuat korupsi semakin membudaya di kalangan pejabat pemerintah di semua lini, juga telah membuat kerusakan yang luar biasa pada seluruh sistem dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.  

baca juga:

Belum lagi kerugiaan negara secara material yang tak terhitung jumlahnya akibat korupsi. Kekayaan negara beralih secara haram dan ilegal menjadi milik pribadi-pribadi pejabat negara pelaku tindak kejahatan korupsi, dan dengan itu mereka pun kaya raya. Tak heran jika banyak sekali pejabat negara/pemerintah yang memiliki kekayaan berlimpah –dalam berbagai wujud– secara tidak rasional.

Kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa berbuat banyak terhadap kenyataan tersebut. Tetapi memang bagaimana sanggup berbuat banyak jika dirinya sendiri juga tidak bersih dari kejahatan korupsi. Ibarat, kata orang, maling teriak maling. Tentu mustahil maling tertangkap. Ibarat yang lain, sapu yang kotor tak layak dipakai membersihkan lantai. Kenyataannya, Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang tidak mendapat kepercayaan publik.

Di sinilah kemudian lembaga superbodi dan independen bernama KPK diperlukan. Ia hadir dan didirikan untuk mendobrak segala macam kemacetan, kebuntuan, dan kerusakan di Kepolisian dan Kejaksaan untuk konteks pemberantasan korupsi.

Satu hal, ketika KPK hadir dan mampu menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik, Kepolisian dan Kejaksanaan tidak pula beranjak dari tempatnya. Stagnan bahkan cenderung menunjukkan kemunduruan-kemunduran. Tidak terdorong melakukan perbaikan-perbaikan. Ironisnya, jutru KPK dicurigai, dicemburui, dan berusaha dikriminalisasi. Salah satu penyebabnya, banyak pejabat dari kedua lembaga itu, terutama Kepolisian, yang ditangkap KPK karena menjadi pelaku kejahatan korupsi.

Kini, semakin kuat upaya dari lembaga-lembaga negara yang ingin mengebiri KPK. Parlemen, misalnya, berusaha memotong kekuatan KPK dengan menghilangkan sejumlah kewenangan yang selama ini melekat pada lembaga antirasuah itu. Juga berusaha mereduksi independensi KPK.

Kewenangan penyadapan dipersulit dan jika perlu dihilangkan sama sekali. Kewenangan mengangkat penyidik independen dihilangkan. Menutup kemungkinan KPK membuka perwakilan di daerah-daerah. Pemimpin KPK dipersyaratkan minimal 50 tahun. Ada kewajiban berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Namun, justru diberi kewenangan  menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). 

Jika kekuatan yang dimiliki KPK dihilangkan bagaimana mungkin ia efektif memberantas korupsi? Lalu, apa bedanya KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan (yang antitesa KPK)? Jika demikian, buat apa lagi ada KPK? Dengan KPK yang selama ini kuat saja, para pejabat seakan tak takut dan tidak jera melakukan kejahatan korupsi. Apalagi jika KPK lemah dan lumpuh, tentu tambah berani dan brutal.

Parlemen, katakanlah sejumlah politisi di parlemen, begitu berambisi mengebiri KPK. Sejak KPK dibentuk tahun 2003 hingga saat ini sudah sangat banyak anggota parlemen baik pusat maupun daerah yang ditangkap dan dipenjarakan oleh KPK. Bersamaan dengan itu juga sudah ratusan kepala daerah yang dijebloskan KPK ke balik jeruji besi.  

Anggota parlemen dan kepala daerah itu sesungguhnya adalah kader-kader partai politik. Mereka direkrut oleh partai politik untuk menjadi anggota parlemen dan kepala daerah. Dalam konteks ini, sesungguhnya partai politiklah yang sangat berkepentingan dan berambisi melumpuhkan KPK. Partai politik ingin lebih leluasa mempermainkan anggaran negara, memanfaatkan proyek-proyek pemerintah, dan berkolusi dengan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.   

Manakala secara regulasi KPK lemah dan banci, maka komisioner kelas “dewa” sekalipun yang dikirim untuk memimpinnya tidak akan punya arti apa-apa. Tidak akan efektif melakukan pemberantasan korupsi. Terlebih ketika figur-figur yang (pura-pura) diseleksi untuk menjadi pemimpin KPK meragukan serta dipertanyakan kualitas, integritas, rekam jejak, dan sebagainya tentu semakin tidak punya arti. 

Saat ini, hasil kerja Tim Seleksi Capim KPK dengan sepuluh figur yang direkomendasi sebagian di antaranya sangat meragukan. Tim Seleksi tampaknya tak mau tahu dan tak mau mendengarkan masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga beberapa di antara sosok itu justru berpotensi memperlemah bahkan merusak KPK dari dalam. Wajar ketika banyak orang bertanya-tanya; Tim Seleksi bekerja untuk siapa dan untuk apa? 

Dalam kondisi demikian, jangan pernah heran jika KPK periode berikut hanya menjadi lembaga negara yang biasa-biasa saja. Kerja dan kinerjanya datar-datar saja. Tak bedanya dengan si kakak tua (Kepolisian dan Kejaksaan) yang hanya begitu-begitu saja. Nyaris tak ada yang bisa diharapkan. 

Memang, KPK selama ini tidak bisa dikatakan telah berbuat sempurna dan serba suci. Tidak sama sekali. Karena itu, tidak perlu dipuji-puji setinggi langit. Tetapi, keberadaan dan kinerjanya telah menunjukkan nilai yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK telah menjadi harapan baru.

Namun kini, nasib KPK justru di ujung tanduk. Dibubarkan tak mungkin, diperkuat jangan. Maka, tetap dipertahankan tetapi dibikin lemah, banci, dan tak bertaring. Jika begitu, maka selamat berkibar bendera busuk kaum koruptor. Wallahu’alam. []

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

News

Tsamara: Pengen Marah dan Nangis Rasanya Baca Kayak Gini

Image

Ekonomi

Seleksi Anggota BPK RI

Ada Pelanggaran Hukum pada Seleksi Anggota BPK?

Image

News

Syamsuddin: Pengesahan Revisi UU MD3 dan KPK Benar-benar Bikin Negeri Ini Mundur 20 Tahun

Image

Ekonomi

Seleksi Anggota BPK RI

DPD Serahkan 15 Calon BPK, Tak Ada Tito Sulistio dan Masih Dominan Politisi

Image

News

DPR dan Pemerintah Sepakat, RKUHP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna

Image

Ekonomi

RUU Ekonomi Kreatif Akan Disahkan Menjadi Undang-Undang

Image

Iptek

Perang Siber

ELSAM: Upaya Pengesahan RUU KKS Terlalu Dipaksakan

Image

News

FOTO Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHP

Image

Iptek

Perang Siber

Komisi I DPR RI Akui RUU PDP Belum Jadi Program Pembahasan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Nila Minta Siaga Ambulans di Wilayah Kebakaran Hutan dan Lahan

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat kesehatan.

Image
News

Imam Nahrawi TSK, Musni: Publik Apresiasi, Tapi Amat Prihatin Revisi UU Diduga Keras Buat Lemahkan KPK

"Bagai kata pepatah ´anjing menggonggong kafilah berlalu´ UU KPK tetap dilakukan," kata dia.

Image
News

Tsamara: Karhutla Permainan Korporasi yang Wajib Ditindak, Masa Begitu Saja Tidak Paham?

Pendapat Tsamara didukung oleh sejumlah netizen.

Image
News

Pagi Ini, Manokwari Kondusif

Ia mengimbau seluruh personel bersikap humanis dalam mengamankan kegiatan tersebut.

Image
News

Tsamara: Pengen Marah dan Nangis Rasanya Baca Kayak Gini

Padahal, menurut politikus Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany Alatas, terdapat pasal-pasal kontroversial.

Image
News

Aktivis: Regenerasi Pegiat Antikorupsi dari Kalangan Muda

regenerasi para pegiat antikorupsi dari kalangan muda akan efektif

Image
News

Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Rocky Gerung: Bong, Hidung Kalian Pasti Makin Panjang

"Maju terus @KPK_RI," demikian tweet Syamsuddin.

Image
News

Pemprov DKI Menang Gugatan Reklamasi Pulau M

Pemprov DKI masih harus menyelesaikan sengketa yang sama di Pulau I dan F dan banding mereka atas Pulau H.

Image
News

Hindari Bahaya Asap, Kota Singkawang Perpanjang Libur Siswa sampai 21 September

Najib menjelaskan siswa akan masuk kembali pada Senin tanggal 23 September 2019 seperti biasa.

Image
News

Syamsuddin: Pengesahan Revisi UU MD3 dan KPK Benar-benar Bikin Negeri Ini Mundur 20 Tahun

"Betapa tidak, moralitas politik dan akal sehat publik dicampakkan demi rekonsiliasi semu para elite koruptor."

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Burhanuddin: yang Bilang KPK Gagal Turunkan Tingkat Korupsi Itu Kufur Nikmat

  2. 5 Potret Nikita Willy Liburan ke Namibia, Bersuka Ria dengan Anak-anak Suku Himba

  3. Tak Diusung PDIP, Gerindra Nyatakan Siap Antarkan Gibran Rakabuming Maju Pilwalkot Solo

  4. Penyakit Ini Intai Kamu yang Kebiasaan Makan Berlebihan

  5. Kekayaan Pengusaha AS Ini Bertambah Rp28,2 Triliun Tiap Hari Karena Kisruh Minyak

  6. 8 Status Medsos Ngenes Fahri Skroepp, Sadboi Cilik yang Bikin Gempar

  7. Dapur Menyatu dengan Toilet! Gambaran Kesenjangan Ekonomi di Hong Kong

  8. Pernah Jadi Artis dengan Bayaran Tertinggi hingga Meninggal Penuh Misteri, Ini 5 Fakta Sridevi

  9. 10 Potret Harmonis Afdhal Yusman dan Keluarga yang Jarang Terekspos

  10. Jarang Tersorot, 10 Potret Mesra Mumuk Gomez dan Kekasih yang Bikin Gemas

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
Ekonomi

Mengenal Sukanto Tanoto, Sang Penguasa Lahan HTI Ibu Kota Baru

Image
News

Wilayahnya Diserbu Asap Malah ke Kanada, Ini 4 Fakta Wali Kota Pekanbaru Firdaus

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola