image
Login / Sign Up

Peneliti: Poin Revisi UU KPK Salahi Ketentuan

Muslimin

Image

Suasana Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini memiliki agenda strategis untuk mengesahkan dua Rancangan Undang-undang yang telah disusun bersama pemerintah yakni RUU tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Pekerja Sosial.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Peneliti Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y Guzasiah menilai salah satu hal penting dalam revisi terhadap UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menempatkan lembaga antirasuah itu pada cabang eksekutif, menyalahi ketentuan.

"Adanya poin kesepakatan untuk mendudukkan KPK pada cabang eksekutif, ini secara hukum ketatanegaraan tentunya ngawur," ujar Aulia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Terlepas dari putusan MK sebelumnya, dia meyakini kesepakatan DPR menjadikan KPK sebagai bagian dalam cabang eksekutif itu tidak muncul dari kajian akademik yang mendalam.

baca juga:

"Sebab entah sudah berapa banyak lembar ilmiah yang dikeluarkan oleh sarjana hukum tata negara bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) itu merupakan lembaga negara independen yang kedudukannya tidak dapat digolongkan begitu ke dalam trias politika klasik," katanya.

Dia pun mempertanyakan alasan DPR mengetuk dan menyetujui secara bulat untuk segera merevisi UU KPK dan menjadikannya RUU inisiatif yang pembahasannya dikebut sebelum menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis pada 30 September mendatang.

Hal ini menimbulkan dugaan dan prasangka adanya permufakatan jahat yang akan dilakukan secara tersistematis.

“Pasalnya di antara segala problematika masyarakat yang ada, seperti darurat penipuan dan penyalahgunaan data pribadi serta kian bertambahnya korban-korban pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, mengapa harus UU KPK yang mendapatkan suara bulat untuk segera dikebut pembahasan serta pengesahannya menjelang akhir September ini," ujar dia.

Kesepakatan atas revisi ini, menurut dia, tidak dapat dilepaskan dari dugaan potensi penyalahgunaan hak angket demi menghambat agenda pemberantasan korupsi.

Dia menilai bahwa presiden sudah tidak lagi memiliki waktu dan alasan untuk terus berpangku tangan melihat pemangkasan serta eksistensi KPK.

“Saya kira, saat ini diam tidak lagi bermakna emas. Presiden sudah harus bertindak dan bersuara, juga sembari segera meninjau kembali nama-nama capim yang segera diserahkan ke DPR. Langkah ini perlu ditempuh dan harus, jika masih menginginkan selamatnya masa depan Indonesia dan agenda pemberantasan korupsi," ujar dia.[]

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

News

Bahas Wacana Pilkada Langsung, Fadli Zon Singgung SBY 'Gunting' Putusan DPR Lewat Perppu

Image

News

Kasus Pembobolan Bank DKI, M Taufik Duga Ada Kesalahan Sistem

Image

News

Komisi IV Minta KKP Hadirkan Terobosan Program yang Sejalan dengan Kebutuhan Rakyat

Image

News

Kinerja Tidak Terlihat, Politikus PAN: BNN Jadi Tempat 'Penampungan' Perwira

Image

News

Bank DKI Kebobolan Rp32 Miliar, DPRD Bakal Bentuk Pansus

Image

News

FOTO Raker BNN dengan Komisi III Bahas Pemeriksaan BPK Tahun 2019

Image

News

Tangkal Penyebaran Radikalisme, BNPT Gandeng Kemenag dan Kemendikbud

Image

News

Komisi III Kritik Kerja BNPT: Banyak Sosialisasi tapi Lamban saat Penanganan

Image

News

Tiga Pimpinan KPK Terdaftar Pemohon JR ke MK, Komisi III: Kita Hormati sebagai Hak Warga Negara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Cemburu, Wanita Malaysia Tikam Wanita Lain dan Cekik Bayinya

Saat ini ibu dari anak tersebut masih koma.

Image
News

Faizal Assegaf: Terobosan Luar Biasa, Tujuh Stafsus Milenial Tidak Jauh Beda dengan Kemampuan Moeldoko

Moeldoko kurang maksimal mendukung Jokowi.

Image
News

Soal Catur Haram, Ferdinand: Ini Haram, Itu Haram, Kira-kira Udara yang Berhembus Diharamin Gak?

UAS mengatakan bahwa catur adalah permainan yang menghabiskan waktu.

Image
News

Belanda Hentikan Bantuan untuk Palestina

Israel menuduh pemerintah Palestina "mendukung teroris"

Image
News

Bahas Wacana Pilkada Langsung, Fadli Zon Singgung SBY 'Gunting' Putusan DPR Lewat Perppu

Fadli juga menyenggol dengan menyebut jika selama ini hanya ada “Demokrasiku” dan “Demokrasimu” saja.

Image
News

Tolak Tawaran China, Negara Pasifik Ini Dukung Taiwan

Dalam beberapa bulan terakhir Taiwan kehilangan dua sekutu di Pasifik

Image
News

Serbia Tuding Rusia Lakukan Spionase

Meski telah terbukti ada kegiatan spionase, Vucic mengatakan hal ini tidak akan merusak hubungan baik kedua negara

Image
News

Rusia Larang Penjualan Gadget Tanpa Software Dalam Negeri

Undang-undang tersebut dikritik keras produsen dan distributor di Rusia

Image
News

Resmi, Polisi Larang Skuter Listrik Mengaspal di Jalan Raya

Aturan penggunaan di jalan raya masih dikaji.

Image
News

Terbukti Konsumsi Sabu, Benny Alamsyah Kini Dibui di Rutan Narkoba

Benny juga terancam dipecay dari Polri.

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Ahli Bahasa Sebut Pernyataan Sukmawati Soal Nabi dan Soekarno Tak Menistakan Agama

  2. Pusing Usai Makan Babi, 700 Cacing Pita Ditemukan Hinggap di Tubuh Pria China

  3. Putin Muak dengan Kelakuan AS yang Terus Menyerang Ekonomi Negara Lain

  4. Kirim Surat dan Buku ke Erick Thohir, OC Kaligis Bongkar Sepak Terjang Chandra Hamzah selama Pimpin KPK

  5. Menhan Prabowo Didorong untuk Menolak Keberadaan Kapal Kabel Asing Asal Tiongkok

  6. Tidak Punya Terobosan, Komisi III DPR RI Wacanakan Pembubaran BNN

  7. Terserang Autoimun hingga Seluruh Badan Bentol, 10 Potret Dukungan Keluarga untuk Ashanty

  8. Paguyuban Suku di Mimika: Warga Kami Tak Pernah Berbuat Masalah Justru Dibunuh dengan Sadis

  9. Marwan Batubara: Kemungkinan Jokowi Ditekan untuk Jadikan Ahok Bos BUMN

  10. Jadi Staf Khusus Presiden, ini 10 Potret Kehangatan Putri Tanjung dan Keluarga

fokus

Stop kekerasan
Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Saatnya Membenahi BUMN

Image
Ujang Komarudin

Menata Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
News

Staf Khusus Presiden

Jadi Stafsus Presiden, 4 Fakta Menarik Arif Budimanta, Kader PDIP yang Juga Penulis Buku

Image
News

Staf Khusus Presiden

7 Fakta Menarik Diaz Hendropriyono, Stafsus Presiden yang Merupakan Ipar Jenderal Andika Perkasa

Image
News

Staf Khusus Presiden

Jadi Staf Khusus Presiden, ini 10 Potret Kehangatan Putri Tanjung dan Keluarga