image
Login / Sign Up
Image

Ujang Komarudin

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta

Ada Udang Dibalik Batu Revisi UU KPK

Kolom

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Bagai operasi senyap. Hari ini DPR RI tiba-tiba akan melaksanakan rapat Paripurna, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tantang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Setelah beberapa kali revisi ditolak. Kini DPR diujung masa jabatannya, ingin mamandulkan dan membonsai KPK.

Apapun alasannya, revisi UU KPK belum diperlukan. KPK masih on the track dalam pemberantasan KorupsiJika kalangan DPR beralasan, bahwa revisi UU KPK tersebut untuk memperkuat fungsi dan kewenangan KPK. Semua itu bohong dan salah besar. Revisi UU KPK hanya akal-akalan untuk melemahkan KPK.

Revisi hanya akan membuat KPK mandul, tumpul, dan tak berdaya. Inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh para koruptor. KPK yang saat ini garang, dalam memberantas Korupsi, ditakuti oleh para pejabat yang bermental korup.

baca juga:

Paling tidak, ada empat agenda DPR yang ingin melemahkan KPK. Pertama, terkait dengan penyadapan. Jika penyadapan yang dilakukan oleh KPK, harus mendapat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan. Maka kerja KPK akan lambat dan operasi akan mudah bocor.

Dengan kewenangan penyadapan KPK saat ini, KPK telah banyak melakukan OTT para pejabat yang nakal. Pejabat yang banyak menggarong uang negara. Dan pejabat yang bergelimang harta karena Korupsi.

Jika para pejabat di republik ini bersih, bermoral, tak main anggaran negara, maka tak usah takut dan gelisah, dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

Persoalannya adalah, para pejabat di negeri ini banyak yang tidak jujur. Banyak yang kotor. Banyak yang munafik. Banyak yang manipulatif. Dan banyak yang berjiwa kerdil. Sehingga apa yang dilakukannya takut terbongkar.

Kedua, terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ini juga bahaya, jika ada dan melekat di KPK. Lebih baik KPK tanpa kewenangan SP3 seperti saat ini. Kewenangan SP3 sedang ditunggu-tunggu oleh para koruptor. Karena jika nanti terkena OTT dan berperkara dengan KPK, besar harapan kasusnya bisa di SP3-kan.

Jika KPK memiliki kewenangan SP3, revisi UU KPK bukan untuk memperkuat KPK. Tapi untuk melemahkannya. Lihat saja nanti. Jika UU KPK nya jadi direvisi, lalu KPK memiliki kewenangan SP3 seperti Kepolisian dan Kejaksaan, maka akan banyak kasus Korupsi di KPK yang dihentikan kasus korupsinya.

Saat ini, masyarakat masih banyak berharap pada KPK. Dengan tidak memiliki kewenangan SP3, justru KPK bekerja maksimal. Jika SP3 itu ada, maka selesailah KPK.

Lihat institusi penegak hukum lain. Mereka memiliki kewenangan SP3. Disaat itulah, sudah tidak terhitung lagi, para pejabat yang korup di SP3-kan.

Mereka yang berperkara, akan melobi penegak hukum, untuk menghentikan kasus korupsinya. Disinilah celah terjadi kongkalingkong antara aparat penegak hukum dengan para koruptor.

Kasihan bangsa ini. Ngeri republik ini. Dalam bahaya pemberantasan Korupsi di negeri ini. Jika kewenangan SP3 ditempelkan ke KPK. KPK tentu tidak akan mau dan menolak hal tersebut. 

Ketiga, terkait dengan badan pengawas. Ini juga merupakan bentuk cawe-cawe DPR RI, agar bisa masuk melakukan intervensi penegakkan hukum di KPK, melalui badan pengawas. Karena bisa saja, badan pengawas disetting dan diduduki oleh kalangan eksternal dan dari DPR itu sendiri.

Badan pengawas bisa menjadi pintu masuk bagi DPR, untuk mengamankan kasus-kasus besar yang melibatkan teman-temannya, sesama anggota DPR yang ditangkap KPK. Juga bisa dijadikan alat, untuk mengetahui rahasia-rahasia di internal KPK.

Badan pengawas bisa menjadi makelar, pelobi, dan pengaman, bagi para anggota DPR yang tersangkut Korupsi. Bukan mengawasi. Tapi akan memiliki agenda sendiri, untuk melemahkan pemberantasan Korupsi.

Keempat, terkait status ASN bagi pegawai KPK. Ini revisi lucu dan akal-akalan. Jika para ASN yang menjadi pegawai KPK, maka kiamatlah pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Selama ini, ASN banyak bermasalah, dari mulai terima gratifikasi, KKN, lambat dalam bekerja, ingin dilayani bukan melayani, ingin dihargai bukan menghargai, malas, hingga sering terlambat. Ingin dijadikan sebagai pegawai KPK.

Apalagi ASN, rentan ditekan atasannya, untuk melaporkan dan membocorkan kasus-kasus yang ada di KPK. ASN akan mudah dikendalikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk mengamankan kasus-kasus Korupsi yang ada di KPK.

Saya sendiri lemas dan kehilangan kata-kata, ketika UU KPK ingin direvisi. Revisi tersebut sungguh akan melukai jalannya pemberantasan Korupsi. Karena akan memangkas fungsi dan kewenangan KPK, yang saat ini garang kepada para pejabat korup.

Musuh terbesar bangsa ini adalah Korupsi. Ya, Korupsi. Dan KPK-lah yang selama ini masih dipercaya rakyat untuk, memberangus dan memenjarakan para pejabat yang menggasak uang rakyat.

Jika KPK-nya dimandulkan dan dibonsai dengan merevisi UU KPK, maka kepada siapa lagi bangsa ini berharap untuk membersihkan NKRI.

Masyarakat masih belum percaya, pada institusi penegak hukum lain. Masyarakat masih percaya pada KPK. Oleh karena itu, KPK jangan dikebiri. KPK jangan disakiti. KPK jangan dilukai. Dan KPK jangan dihancurkan.

Jika ada cara kerja KPK yang kurang baik. Mari kita kawal bersama-sama. Suatu saat nanti, KPK memang harus bubar. Harus tidak ada. Jika Kepolisian dan Kejaksaan sudah bisa diandalkan dalam pemberantasan Korupsi.

Namun selama Kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa diharapkan, maka KPK akan tetap menjadi andalan dan tumpuan dalam pemberantasan Korupsi.

Yang ingin merevisi mungkin takut. Takut, jika suatu saat nanti ketangkap KPK. Hidup ini sederhana. Selama kita bersih. Selama kita tidak Korupsi. Selama kita tidak main anggaran negara, maka hidup ini akan aman.

Nasib revisi UU KPK tergantung pada Jokowi. Karena DPR tak akan bisa merevisi, tanpa bersama-sama membahasnya dengan pemerintah.

Jika Jokowi menyetujui revisi UU KPK, maka kiamatlah pemberantsan Korupsi di Indonesia. Apalagi KPK tidak tahu dan tidak dilibatkan, dalam revisi tersebut. Aneh bin ajaib.

Tapi itulah negeri kita. Negeri tercinta. Negeri yang masih menjadi salah satu negeri terkorup di dunia. Namun pejabatnya tak mau berubah. Masih gemar kongkalingkong. Masih gemar pat-gulipat. Dan masih gemar Korupsi.

Kita semua merindukan Indonesia yang bersih. Indonesia yang minim Korupsi. Indonesia yang sejahtera. Dan Indonesia jaya. Entah kapan itu terjadi. Coba tanya pada rumput yang bergoyang.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

Image

News

Kolom

Rasisme Tertolak di Dunia yang Beradab!

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

apa-apaan mau direvisi.. mau enaknya yah kalian pejabat korup

terkini

Image
News
Wabah Corona

Hati-hati, Dokter AS Sebut Cegukan Bisa Jadi Gejala Anyar COVID-19

Laporan tersebut telah diterbitkan dalam American Journal of Emergency Medicine

Image
News

Update 10 Agustus: Kasus Konfirmasi COVID-19 Bertambah 1.687 Total 127.083

Sementara itu, jumlah pasien sembuh COVID-19 bertambah sebanyak 1.284 orang. Akumulasinya menjadi 82.236 orang

Image
News

Diduga Terpeleset hingga Jatuh ke Jurang, 4 Fakta Penting Tewasnya Pendaki Multazam di Gunung Piramida

Sebelumnya, seorang pendaki bernama Thoriq Rizki Maulidan juga sempat dikabarkan hilang pada 23 Juni 2019 lalu

Image
News

Demonstrasi di Trafalgar Square London 'Bersimbah Darah', 5 Aktivis Ditangkap

Untuk memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, kelompok Extinction Rebellion (XR) menggelar unjuk rasa di London, pada Minggu (9/8)

Image
News
DPR RI

31 Daerah Diprediksi Bakal Lawan Kotak Kosong, Komisi II: Ini Preseden Buruk!

Banyaknya calon tunggal tersebut menyebabkan tidak terwujudnya substansi pilkada.

Image
News

Hak Jawab PT Jiwasraya Bantah Arahkan MI Lakukan Penyesuaian Investasi pada Produk Reksadana PT Corfina Capital

Ada notulensi rapatnya.

Image
News

3 Legislator Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Suap Infrastruktur

Para saksi akan diperiksa sepanjang pengetahuannya terkait ihwal rasuah tersebut

Image
News

MAKI Serahkan Daftar Saksi Sengkarut Djoko Tjandra ke Polri

Saksi ini terdiri dadi 4 orang, tiga diantaranya swasta sementara sisanya aparat penegak hukum

Image
News

KPK Periksa 3 Saksi Terkait Suap di PT Dirgantara Indonesia

Belum ada keterangan lebih jauh terkait apa pemeriksaan ketiganya dilakukan

Image
News

Korban Terakhir Wisatawan Terseret Ombak Pantai Goa Cemara Ditemukan Di Drini

Korban terakhir wisatawan terseret ombak Pantai Goa Cemara, Sanden, Bantul, akhirnya ditemukan, Senin (10/8/2020)

terpopuler

  1. Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

  2. Klasemen MotoGP: Menangi GP Ceko, Peringkat Binder Melonjak

  3. Gibran Jokowi Kalah dari Kotak Kosong di Pilwalkot Solo Versi Survei Iwan Fals

  4. Tampil Buruk, Performa Hazard Tuai Kecaman

  5. Harumkan Nama Afrika Selatan di MotoGP, Binder Banjir Pujian

  6. Hindari Penumpukan di Yogyakarta, LIB Tambahkan Venue di Magelang

  7. Setelah Karantina Sejak Maret, Pebulutangkis India Kembali Berlatih

  8. Hasil NBA: Lakers Dikalahkan Pacers, Bucks Tumbang dari Mavericks

  9. Ronaldo Sampaikan Sebuah Pesan Melegakan untuk Penggemar Juventus

  10. Cetak Sejarah, Pembalap Afrika Selatan Rebut Gelar MotoGP Pertama

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Image
UJANG KOMARUDIN

Demokrasi dalam Genggaman Oligarki

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Islam Yang Mewarna-Warni

Wawancara

Image
Video

VIDEO Menristek Bambang Brodjonegoro Buka Bukaan | Siapkan 250 Juta Vaksin Covid-19 Dalam Setahun

Image
News

Menristek Bambang Brodjonegoro Buka Bukaan Siapkan 250 Juta Vaksin, Bisa Digunakan Pertengahan 2021

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Sosok

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk

Image
Ekonomi

Foto Lawas Cita-cita Masa SD Desainer Asal Medan ini Viral, Bikin Bangga!

Image
Hiburan

5 Potret Memesona Dian Syahfitri, Guru SMK di Deli Serdang yang Jadi Idola Para Murid