image
Login / Sign Up
Image

Ujang Komarudin

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta

Ada Udang Dibalik Batu Revisi UU KPK

Kolom

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Bagai operasi senyap. Hari ini DPR RI tiba-tiba akan melaksanakan rapat Paripurna, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tantang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Setelah beberapa kali revisi ditolak. Kini DPR diujung masa jabatannya, ingin mamandulkan dan membonsai KPK.

Apapun alasannya, revisi UU KPK belum diperlukan. KPK masih on the track dalam pemberantasan korupsi. Jika kalangan DPR beralasan, bahwa revisi UU KPK tersebut untuk memperkuat fungsi dan kewenangan KPK. Semua itu bohong dan salah besar. Revisi UU KPK hanya akal-akalan untuk melemahkan KPK.

Revisi hanya akan membuat KPK mandul, tumpul, dan tak berdaya. Inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh para koruptor. KPK yang saat ini garang, dalam memberantas korupsi, ditakuti oleh para pejabat yang bermental korup.

baca juga:

Paling tidak, ada empat agenda DPR yang ingin melemahkan KPK. Pertama, terkait dengan penyadapan. Jika penyadapan yang dilakukan oleh KPK, harus mendapat izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan. Maka kerja KPK akan lambat dan operasi akan mudah bocor.

Dengan kewenangan penyadapan KPK saat ini, KPK telah banyak melakukan OTT para pejabat yang nakal. Pejabat yang banyak menggarong uang negara. Dan pejabat yang bergelimang harta karena korupsi.

Jika para pejabat di republik ini bersih, bermoral, tak main anggaran negara, maka tak usah takut dan gelisah, dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

Persoalannya adalah, para pejabat di negeri ini banyak yang tidak jujur. Banyak yang kotor. Banyak yang munafik. Banyak yang manipulatif. Dan banyak yang berjiwa kerdil. Sehingga apa yang dilakukannya takut terbongkar.

Kedua, terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ini juga bahaya, jika ada dan melekat di KPK. Lebih baik KPK tanpa kewenangan SP3 seperti saat ini. Kewenangan SP3 sedang ditunggu-tunggu oleh para koruptor. Karena jika nanti terkena OTT dan berperkara dengan KPK, besar harapan kasusnya bisa di SP3-kan.

Jika KPK memiliki kewenangan SP3, revisi UU KPK bukan untuk memperkuat KPK. Tapi untuk melemahkannya. Lihat saja nanti. Jika UU KPK nya jadi direvisi, lalu KPK memiliki kewenangan SP3 seperti Kepolisian dan Kejaksaan, maka akan banyak kasus korupsi di KPK yang dihentikan kasus korupsinya.

Saat ini, masyarakat masih banyak berharap pada KPK. Dengan tidak memiliki kewenangan SP3, justru KPK bekerja maksimal. Jika SP3 itu ada, maka selesailah KPK.

Lihat institusi penegak hukum lain. Mereka memiliki kewenangan SP3. Disaat itulah, sudah tidak terhitung lagi, para pejabat yang korup di SP3-kan.

Mereka yang berperkara, akan melobi penegak hukum, untuk menghentikan kasus korupsinya. Disinilah celah terjadi kongkalingkong antara aparat penegak hukum dengan para koruptor.

Kasihan bangsa ini. Ngeri republik ini. Dalam bahaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Jika kewenangan SP3 ditempelkan ke KPK. KPK tentu tidak akan mau dan menolak hal tersebut. 

Ketiga, terkait dengan badan pengawas. Ini juga merupakan bentuk cawe-cawe DPR RI, agar bisa masuk melakukan intervensi penegakkan hukum di KPK, melalui badan pengawas. Karena bisa saja, badan pengawas disetting dan diduduki oleh kalangan eksternal dan dari DPR itu sendiri.

Badan pengawas bisa menjadi pintu masuk bagi DPR, untuk mengamankan kasus-kasus besar yang melibatkan teman-temannya, sesama anggota DPR yang ditangkap KPK. Juga bisa dijadikan alat, untuk mengetahui rahasia-rahasia di internal KPK.

Badan pengawas bisa menjadi makelar, pelobi, dan pengaman, bagi para anggota DPR yang tersangkut korupsi. Bukan mengawasi. Tapi akan memiliki agenda sendiri, untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

Keempat, terkait status ASN bagi pegawai KPK. Ini revisi lucu dan akal-akalan. Jika para ASN yang menjadi pegawai KPK, maka kiamatlah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selama ini, ASN banyak bermasalah, dari mulai terima gratifikasi, KKN, lambat dalam bekerja, ingin dilayani bukan melayani, ingin dihargai bukan menghargai, malas, hingga sering terlambat. Ingin dijadikan sebagai pegawai KPK.

Apalagi ASN, rentan ditekan atasannya, untuk melaporkan dan membocorkan kasus-kasus yang ada di KPK. ASN akan mudah dikendalikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk mengamankan kasus-kasus korupsi yang ada di KPK.

Saya sendiri lemas dan kehilangan kata-kata, ketika UU KPK ingin direvisi. Revisi tersebut sungguh akan melukai jalannya pemberantasan korupsi. Karena akan memangkas fungsi dan kewenangan KPK, yang saat ini garang kepada para pejabat korup.

Musuh terbesar bangsa ini adalah korupsi. Ya, korupsi. Dan KPK-lah yang selama ini masih dipercaya rakyat untuk, memberangus dan memenjarakan para pejabat yang menggasak uang rakyat.

Jika KPK-nya dimandulkan dan dibonsai dengan merevisi UU KPK, maka kepada siapa lagi bangsa ini berharap untuk membersihkan NKRI.

Masyarakat masih belum percaya, pada institusi penegak hukum lain. Masyarakat masih percaya pada KPK. Oleh karena itu, KPK jangan dikebiri. KPK jangan disakiti. KPK jangan dilukai. Dan KPK jangan dihancurkan.

Jika ada cara kerja KPK yang kurang baik. Mari kita kawal bersama-sama. Suatu saat nanti, KPK memang harus bubar. Harus tidak ada. Jika Kepolisian dan Kejaksaan sudah bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi.

Namun selama Kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa diharapkan, maka KPK akan tetap menjadi andalan dan tumpuan dalam pemberantasan korupsi.

Yang ingin merevisi mungkin takut. Takut, jika suatu saat nanti ketangkap KPK. Hidup ini sederhana. Selama kita bersih. Selama kita tidak korupsi. Selama kita tidak main anggaran negara, maka hidup ini akan aman.

Nasib revisi UU KPK tergantung pada Jokowi. Karena DPR tak akan bisa merevisi, tanpa bersama-sama membahasnya dengan pemerintah.

Jika Jokowi menyetujui revisi UU KPK, maka kiamatlah pemberantsan korupsi di Indonesia. Apalagi KPK tidak tahu dan tidak dilibatkan, dalam revisi tersebut. Aneh bin ajaib.

Tapi itulah negeri kita. Negeri tercinta. Negeri yang masih menjadi salah satu negeri terkorup di dunia. Namun pejabatnya tak mau berubah. Masih gemar kongkalingkong. Masih gemar pat-gulipat. Dan masih gemar korupsi.

Kita semua merindukan Indonesia yang bersih. Indonesia yang minim korupsi. Indonesia yang sejahtera. Dan Indonesia jaya. Entah kapan itu terjadi. Coba tanya pada rumput yang bergoyang.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image

News

Kolom

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image

News

Kolom

Perempuan dan Jabatan Publik

Image

News

Kolom

Dampak Politik Pemindahan Ibukota

Image

News

Kolom

PKB dan Muktamar Tanpa Kejutan

Image

News

Kolom

Urgensi Evaluasi Pemilu 2019

Image

News

Kolom

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image

News

Kolom

Akrobat Politik Cak Imin

Image

News

Rektor Asing dan Mental Inlander

komentar

Image

1 komentar

Image
Resta Apriatami

apa-apaan mau direvisi.. mau enaknya yah kalian pejabat korup

terkini

Image
News

Kunjungi Polandia, Ini Tiga Agenda Utama Menlu Retno

Pada pertemuan dengan Menlu Polandia, Menlu Retno membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama, utamanya peningkatan perdagangan.

Image
News
Kemarau Dahsyat

Jokowi Minta Seluruh Perangkat Daerah di Riau Aktif Berantas Titik Api

Jokowi meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk mengaktifkan seluruh perangkat guna memberantas pemicu titik api.

Image
News

Ketua KPK Terpilih Irjen Firli Pulang Kampung

Ketua KPK RI terpilih pulang ke kampung halamannya mengunjungi keluarganya dan melakukan nyekar atau ziarah ke makam kedua orang tua.

Image
News

Dampak Pembangunan Flyover, Jalan Jakarta Bandung Kini Kerap Macet Parah

Melihat kemacetan tersebut, dia meminta pemerintah untuk segera memecahkan persoalan kemacetan di kawasan jalan tersebut

Image
News
Kemarau Dahsyat

Personel dan Armada Satgas Karthula Kotawaringin Timur Ditambah

Satgas Karthula Kotawaringin Timur akan mengoptimalkan penambahan personel dan armada untuk memaksimalkan pemadaman kebakaran lahan.

Image
News
Gempa Donggala

Tim PBB Kunjungi Sulteng Jelang Satu Tahun Gempa dan Tsunami Palu

PBB mengunjungi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjelang satu tahun bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Image
News

Dinilai Tidak Dukung Penanganan Karthula, Jokowi Tegur Gubernur Riau

Presiden Joko Widodo menegur pemerintah daerah di Provinsi Riau yang dinilai tidak mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Image
News

KPK Sampaikan Bela Sungkawa Meninggalnya Aktivis HAM dan Antikorupsi HS Dillon

"Kami menyampaikan bela sungkawa terhadap berpulangnya salah satu pejuang HAM dan pegiat antikorupsi yang gigih mendukung KPK semasa hidup."

Image
News

Indonesia Kabulkan Permohonan Ekstradisi dari Hong Kong untuk Mathias Hubert Marie Echene

"Permintaan ekstradisi tersebut diajukan berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah"

Image
News

Komisi III DPR: Survei Litbang Kompas Bukti Masyarakat Dukung Revisi UU KPK

Revisi UU KPK menjamin adanya checks and balances.

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Lenglet: Jangan Sampai Ansu Fati Terjerat Star Syndrome

  2. Gagal Kalahkan Fiorentina, Dybala Kirim Sebuah Sindiran Pedas untuk Sarri

  3. Perdebatan Cover Majalah Tempo: yang Hidungnya Panjang Kayak Pinokio Itu Bayangan, Bukan Gambar Jokowinya

  4. Hasto Mulai Geregetan: Saya Dapat Info Ada Media yang Secara Kurang Etis Tampilkan Karikatur Gambar Jokowi dan Pinokio

  5. 10 Potret Syarif Muhammad Fitriansyah, Asisten Ajudan Jokowi yang Curi Perhatian

  6. Kritik Penanganan Kebakaran, Paranormal: Haruskah Saya Keluarkan Keris Kiai Cupet Ini?

  7. Pengangguran di Singapura Melonjak, Kok Bisa?

  8. Pengakuan Usai Gugurkan Janin: Setelah Aborsi, Berhari-hari Saya Mengurung Diri, Menyesal dan Malu

  9. Sesak dan Susah Bernafas, Warga Batanghari Provinsi Jambi Keluhkan Asap Yang Mulai Pekat di Daerahnya

  10. Mantan Ketua MK Mahfud MD Sebut Revisi UU KPK Sudah Bagus, Masalah Terletak di Prosedurnya

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Bak Pasangan Muda, 8 Potret Romantis Gubernur Riau Syamsuar Bersama Istri

Image
News

10 Potret Syarif Muhammad Fitriansyah, Asisten Ajudan Jokowi yang Curi Perhatian

Image
News

10 Potret Regina Nadya Suwono, Anggota Legislatif Muda yang Memesona